Kalangan dunia usaha masih optimistis menatap prospek perekonomian Indonesia. Namun demikian, masih ada beberapa catatan terkait dengan kondisi ekonomi domestik yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah agar laju perekonomian nasional teap sesuai harapan. Salah satu yang perlu dicermati adalah daya beli masyarakat. Jika dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19, daya daya beli masyarakat memang menunjukkan perbaikan. Namun, daya beli tersebut belum sekuat era sebelum pandemi lantaran terimpit oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama pangan, serta biaya energi. Ditambah lagi menjelang tahun politik, sejumlah kalangan masyarakat, terutama kelas menengah atas, cenderung menahan belanja. Kondisi global juga belum berpihak pada dunia usaha di tengah konflik Rusia-Ukraina, dan masih tingginya ancaman resesi serta inflasi global.Untungnya, stabilitas politik dalam negeri menjelang perhelatan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dinilai lebih adem, sehingga tidak membuat kinerja ekonomi dan bisnis turun lebih dalam. Alhasil, para pengusaha mengaku tetap akan melanjutkan ekspansi usaha demi memacu kinerja bisnisnya.Survei terbaru KONTAN, yang tergambar dalam indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal III-2023 menyimpulkan kondisi itu. Optimisme puluhan Chief Executive Officer (CEO) korporasi yang beroperasi di Indonesia masih terjaga memasuki paruh kedua 2023 ini. Namun demikian, tren optimisme ini cenderung menurun jika dibandingkan ICCI kuartal II-2023. Secara umum, keyakinan para CEO bertengger di level 3,62 pada kuartal III-2023. Optimisme ini turun tipis dibanding dua kuartal terakhir, yakni kuartal I-2023 di posisi 3,64 dan kuartal II-2023 di level 3,69 (lihat tabel).ICCI adalah hasil survei KONTAN dengan responden puluhan direktur utama maupun CEO perusahaan terkemuka di Tanah Air dan mewakili sejumlah sektor usaha. Skor indeks di atas 3 memperlihatkan optimisme, sementara poin di bawah 3 menunjukkan pesimisme.Survei ICCI kuartal III-2023 berlangsung sejak awal Juni 2023. 

Indonesia masuk dalam daftar negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di kawasan Asia. Di tengah pencapaian itu, pekerjaan rumah pemerintah belum tuntas untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), Indonesia menempati posisi kelima dari 20 negara yang memiliki PDB paling besar di Asia. Angka PDB Indonesia pada tahun 2022 mencapai senilai US$ 1,3 triliun. Posisi Indonesia hanya berada di bawah China dengan PDB US$ 18,1 triliun, Jepang US$ 4,2 triliun, India US$ 3,4 triliun dan Korea Selatan US$ 1,7 triliun. Di sisi lain, PDB Indonesia mengalahkan nominal PDB Arab Saudi, Turki, dan Taiwan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, meski memiliki PDB terbesar di Asia Tenggara, PDB per kapita Indonesia masih relatif jauh tertinggal dengan Malaysia. "Bahkan Vietnam dan Filipina mulai menyusul Indonesia," kata dia, Minggu (9/7). Menurut Bhima, Indonesia juga perlu keluar dari jebakan ekspor sumber daya alam (SDA) olahan primer. Apalagi, SDA primer tersebut sangat bergantung dari naik turunnya harga internasional. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LEPM) Universitas Indonesia Teuku Riefky juga menambahkan, PDB Indonesia yang besar tersebut bukan berarti tidak menandakan adanya kemiskinan maupun ketimpangan.

Harga minyak mentah dunia kembali memanas. Dikutip dari data Bloomberg, pada perdagangan Jumat (7/7), harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman Agustus 2023 berada di level US$ 73,86 per barel. Jika dibandingkan hari sebelumnya, harga minyak WTI sudah naik 2,86%. Kenaikan tersebut akibat langkah Arab Saudi yang akan memperpanjang pengurangan produksi 1 juta barel per hari (bpd) hingga Agustus mendatang. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai pemangkasan produksi sejumlah negara OPEC bisa menjaga stabilitas harga minyak. Menurut Felix, harga minyak mentah dunia masih berpeluang melemah pada tahun ini. Potensi tersebut, salah satunya dipicu sentimen data Purchasing managers’ index (PMI) China yang turun dari 50,9, menjadi 50,5 pada Juni 2023. Data PMI China jadi sentimen yang patut dicermati, mengingat negara itu konsumen minyak terbesar di dunia. Pergerakan harga minyak ke depan juga dibayangi kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara.

Perbankan perlu didorong untuk menurunkan suku bunga kredit. Ini seiring dengan laju inflasi dalam negeri yang sudah turun ke level 3,52% pada Juni 2023, laju terendah sejak April 2022. Penurunan bunga kredit penting untuk mendorong ekonomi bisa bergerak lebih lincah. Apalagi, saat ini kondisi likuiditas perbankan juga masih longgar. Memadainya likuiditas tersebut tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Loan to deposit rasio (LDR) bank per Mei 2023 masih di level 82,12%. Rasio alat likuid terhadap DPK juga masih di level 27,52%, jauh dari ambang batas ketentuan di 50%. Di saat bunga dana masih belum bergerak signifikan, bunga kredit perbankan justru tercatat masih terus meningkat. Berdasarkan data olahan Bank Indonesia (BI), rata-rata bunga kredit perbankan pada Mei 2023 mencapai 9,37%, naik dari 9,15% pada Desember 2022. Di sisi lain, margin bunga bersih alias net interest margin (NIM) perbankan di Indonesia juga masih tinggi, jauh di atas negara-negara di Asia. NIM ini masih berlanjut naik. Jika per Desember 2022 ada di level 4,71%, di Mei 2023 NIM sudah di level 4,79%. Pengamat dan Guru Besar Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menilai perlu ada penurunan suku bunga kredit perbankan. Namun, dia melihat perbankan tidak akan mudah melakukan penurunan tersebut. Menurut dia, bunga kredit bersifat tricky untuk penyesuaian ke bawah. Sementara pengamat perbankan Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto menilai, penurunan inflasi tidak serta merta akan membuat bunga kredit turun. Alasannya, perbankan Tanah Air saat ini cenderung kurang efisien.

Rentetan regulasi anyar diterbitkan pemerintah sejak awal tahun ini untuk menjamin kelangsungan proyek-proyek pembangunan berskala jumbo yang saat ini sedang berjalan. Regulasi itu menjadi payung hukum dan memberi kepastian bagi kalangan pemodal untuk menanamkan investasinya di sejumlah proyek monumental, seperti Ibu Kota Negara Nusantara kendati pemerintahan berganti nantinya. Hanya saja, kelanjutan proyek monumental akan sangat bergantung pada situasi politik 2024. Tantangan bagi para elite politik untuk turut menjalin komitmen kelanjutan proyek. Jika tidak, investasi dan uang rakyat yang sudah digelontorkan untuk pembangunan hanya akan menjadi puing-puing kosong.

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ibarat menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo di pengujung masa baktinya yang akan berakhir pada Oktober 2024. Masa depan proyek itu, tergantung kepada kemampuan fiskal negara dan tentu saja, estafet kepemimpinan ke depan. Pertama kalinya, empat partai politik (parpol) pengusung calon presiden Ganjar Pranowo berkumpul di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (6/7). Pertemuan itu dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Ahmad Muqowam, dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq. Satu poin penting dalam pertemuan itu, parpol pengusung Ganjar Pranowo bersepakat untuk melanjutkan berbagai program dan kebijakan strategis pemerintahan Presiden Jokowi. Isu kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga menjadi agenda utama. Pembangunan IKN Nusantara merupakan satu proyek monumental yang dicetuskan di era Presiden Jokowi. Proyek dengan tujuan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan Indonesia ke depan. “Itu juga akan menjadi bagian dari sebuah komitmen apa yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar [Pranowo] pada saat memimpin nanti,” kata Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq seusai menghadiri pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu. Alhasil, muncul kekhawatiran proyek IKN Nusantara tak akan berlanjut apabila terjadi pergantian kepemimpinan. Guna menjamin kelangsungan proyek IKN Nusantara dan beberapa proyek monumental lain seperti Kereta Cepat Jakarta—Bandung, sejak awal tahun ini Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) seperti PP No. 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Setidaknya, ada tiga tujuan dari penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Pertama, mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Kedua, mendorong entitas MRPN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan. Dan ketiga, memberikan keyakinan kepada entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Kementerian Keuangan mengumumkan nilai anggaran yang digelontrokan untuk proyek infrastruktur prioritas pada Januari hingga Mei 2023 seperti proyek jalan tol, bendungan hingga IKN Nusantara senilai Rp22 triliun. Adapun, percepatan investasi sektor prioritas telah terealisasi sebesar Rp39 triliun hingga 31 Mei 2023. Realisasi tersebut mencapai 22,12% dari total alokasi investasi untuk sektor prioritas pada 2023. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Hedy Rahadian saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR pada Rabu (5/7) menyatakan proses pembangunan infrastruktur di kawasan IKN Nusantara berjalan sesuai dengan rencana. Economics and Public Policy Researcher Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai langkah pemerintah yang menerbitkan beragam peraturan tentu bertujuan untuk menarik minat investor berinvestasi di proyek strategis, termasuk IKN Nusantara. Sementara itu, Executive Director of Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono menuturkan pemerintah saat ini tentunya berharap agar megaproyek dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru.

Investor dalam negeri penuh percaya diri untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis nasional, salah satunya pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Garansi dari pemerintah wajib dijaga supaya investor tak kabur. “Memang, ada banyak suara skeptis, tapi kami telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini [IKN Nusantara],” kata Direktur Eksekutif Lippo Group, John Riady. Sebagai satu kelompok bisnis yang memiliki bisnis utama di bidang pengembangan kawasan hunian, Lippo Group turut membidik investasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyek yang akan dikembangkan korporasi itu yakni infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Keyakinan untuk berinvestasi di IKN, kata John tak lepas dari konsistensi pemerintah untuk mewujudkan kawasan ibu kota anyar di Kalimantan Timur. Kebutuhan dana jumbo untuk megaproyek tersebut butuh kerja sama semua pemangku kepentingan, termasuk kalangan swasta. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pembangunan di IKN seperti proyek jalan tol, kebutuhan hunian untuk aparatur sipil negara, serta perumahan aparat pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, proyek IKN Nusantara menjadi bukti keseriusan pemerintah kendati masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang dari 1 tahun lagi. Menurut Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, kawasan terpadu yang akan dikembangkan mencakup perumahan, hotel, lapangan golf, botanical garden, dan kawasan untuk pertemuan terpadu atau meeting, incentive, conference and exhibition (MICE). Rencana investasi Ciputra ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara PT Citra Kotabaru Nusantara dengan PT Bina Karya (Persero) selaku badan usaha Otorita IKN. Sebagai satu megaproyek nasional, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengajak investor untuk menanamkan investasinya di IKN Nusantara. Presiden Jokowi menjelaskan ibu kota anyar yang tengah didesain merupakan tempat nyaman, baik untuk berbisnis maupun sebagai tempat tinggal.

Di tengah krisis isu lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon, laju distribusi mobil listrik di Indonesia terus meningkat dengan didominasi kendaraan roda empat listrik berjenis hibrida atau hybrid electric vehicle. Hal itu tergambar dari data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Pada 2021, dari total penjualan mobil berbasis elektrik sebanyak 3.192 unit, model hybrid electric vehicle (HEV) menyumbang 2.472 unit, atau sekitar 77,4%. Sementara pada tahun lalu, dari sekitar 15.437 unit total mobil elektrik, HEV masih bisa menyumbang 5.100 unit setara 33,03%. Khusus pada periode Januari hingga Mei tahun ini, total penjualan mobil listrik mencapai 13.455 unit, 65,34% atau sekitar 8.792 unit merupakan HEV. Secara faktual, model HEV yang dipasarkan jauh lebih banyak dibandingkan BEV. Sebaliknya, dari sisi harga dan segmen, mobil HEV banyak menawarkan harga pada rentang Rp300 juta hingga Rp600 juta dengan model beragam, mulai dari MPV tujuh penumpang hingga SUV. Dari sisi pabrikan, menghadirkan model-model HEV merupakan jalan bertahap menuju elektrifikasi penuh. 

Sebaliknya, dari sisi pasar maupun pemerintah, kehadiran ragam model HEV secara perlahan merupakan jembatan menuju era rendah emisi hingga visi strategis nett zero emission (NZE) pada 2060. Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menjelaskan bahwa transisi ke kendaraan listrik harus bertahap dengan melihat kesiapan dari ekosistem. Oleh karena itu, Honda akan memulai dari meluncurkan mobil hybrid ketimbang BEV. 4W Marketing Director Suzuki Indomobil Donny Saputra menyebutkan mobil-mobil Suzuki dapat melakukan efisiensi bahan bakar, sehingga turut berkontribusi dalam mengikis emisi karbon. Sebelumnya, Toyota Group pun telah merilis model full hybrid. Menyusul Innova Zenix yang diproduksi secara lokal, Toyota kemudian membesut Yaris Cross Hybrid. Dari sisi emisi, keberadaan mobil hybrid Toyota cukup ampuh mengikis karbon. Menurut Data Society of Irish Motor Industry (SIMI) mengungkapkan kendaraan hybrid Toyota rata-rata menghasilkan emisi karbon sebesar 84,92 gram selama 2015–2021.

Pemerintahan koalisi Belanda pimpinan PM Mark Rutte, Jumat (7/7) bubar akibat perbedaan pandangan yang tajam di kalangan anggota koalisinya dalam menangani masalah imigrasi. Akan digelar pemilu setelah pertengahan November untuk membentuk pemerintahan baru. Rutte, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Belanda dan salah satu politisi paling berpengalaman di Eropa, mengatakan, perdebatan empat partai koalisi pemerintah dalam beberapa hari terakhir gagal mencapai kesepakatan. ”Bukan rahasia lagi, para mitra koalisi mempunyai pandangan sangat berbeda mengenai kebijakan migrasi,” katanya. ”Pada (Jumat) malam, sayang sekali perbedaan-perbedaan itu sudah tidak dapat dijembatani lagi,” lanjut Rutte dalam konferensi pers di Den Haag yang disiarkan langsung di televisi. Sabtu kemarin, Rutte menemui Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan pembubaran kabinet.

Krisis politik yang berujung bubarnya pemerintahan di Belanda ini menggambarkan keterbelahan di ”Negeri Kincir Angin” akibat perbedaan ideologi politik dalam sejumlah isu, khususnya isu lonjakan jumlah imigran ke negara itu. Ketegangan politik di antara partai-partai tersebut memuncak, pekan ini, saat Rutte mengusulkan pembatasan masuknya anak-anak keturunan pengungsi akibat perang yang sudah tinggal di Belanda. Ia ingin jumlah keluarga pengungsi yang diperbolehkan masuk Belanda maksimal 200 orang per bulan, juga masa tunggu minimal dua tahun sebelum keluarga para pengungsi tersebut tinggal bersama-sama di Belanda. Usul itu ditolak keras oleh Persatuan Kristen dan D66. ”Keluarga, tempat anak-anak tumbuh berkembang bersama orangtuanya, menjadi nilai utama bagi kami,” ujar Carola Schouten, Wakil PM dari Persatuan Kristen.

Menkeu Sigrid Kaag (dari partai D66) menyebut situasi saat ini merupakan ”ketegangan yang tidak perlu terjadi dalam proses” pembuatan kebijakan. Ia menyesalkan bubarnya pemerintahan saat ini. Menurut media Belanda, Rutte mengambil langkah keras dalam isu imigrasi untuk meredakan tekanan kelompok sayap kanan di partai VVD yang dipimpinnya dan partai sayap kanan lain, termasuk dari tokoh anti-Islam, Geert Wilders. Sambil menunggu terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu, Rutte akan tetap memimpin pemerintahan sementara (caretaker). Mengutip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belanda, kantor berita ANP melaporkan, pemilu berikutnya baru akan digelar setelah pertengahan November nanti. Pemerintahan sementara saat ini tidak bisa memutuskan kebijakan-kebijakan baru. (Yoga)

Kunjungan Menkeu AS Janet Yellen ke China sejak Kamis (6/7) bertujuan sangat bagus, baik bagi AS maupun China dan dunia. Upaya Yellen mirip mencegah pemudaran ekonomi AS tanpa saling mencederai. Ini langkah pas di tengah ekonomi AS yang memudar. PM China Li Qiang juga menyambut dengan kalimat puitis. ”Kemarin, pas momen Anda tiba di bandara dan turun dari pesawat, kami melihat sebuah pelangi,” kata Li saat bertemu Yellen di Beijing, China, Jumat (7/7). ”Saya kira, hal ini berlaku juga bagi relasi AS-China. Setelah melewati gelombang-gelombang angin dan hujan, akhirnya kami bisa melihat sebuah pelangi.” Fobia China yang disuarakan ekonom Peter Navarro, penasihat dagang AS pada era Presiden Donald Trump, telah melahirkan serentetan pengenaan tarif terhadap produk impor asal China.

Pemblokiran teknologi AS terhadap Huawei berefek pada penjualan produk Huawei di dunia. Balasan China, dengan mengurangi impor produk pertanian AS, juga telah mencederai kepentingan ekonomi petani AS. Tarif yang dikenakan AS terhadap produk China turut membebani konsumen AS. Ada banyak retaliasi dagang, investasi yang berlanjut di antara dua negara itu. Kabinet Presiden Joe Biden menyadari efek retalisasi dagang, jika berhadapan dengan China yang tidak mau tunduk seperti Jepang. Mendag AS Gina Raimondo pernah mengusulkan pengurangan tarif impor asal China karena membebani konsumen AS. Namun, ide ini langsung mendapat kritik tajam dari para hawkish. Adalah Yellen yang terus menyuarakan pentingnya perbaikan relasi ekonomi AS- China. Di tengah langkah AS yang masih kukuh untuk menutup akses cip tercanggih ke China, ia terus menyuarakan pentingnya perbaikan relasi.

Yellen mendengar jeritan pebisnis AS yang menghadapi hambatan di China sebagai balasan atas perang ekonomi AS. ”Saya mendengar keluhan dari pebisnis AS akan senjata non-ekonomi dari China, juga hambatan bagi perusahaan asing (AS) di pasar China,” kata Yellen pada pertemuan di Beijing yang digelar Kamar Dagang dan Industri AS di China (The New York Times, 7/7/2023). Di hadapan PM Li, Yellen menyatakan seharusnya alasan keamanan AS tidak menjadi halangan bagi kelangsungan relasi ekonomi AS- China. Ia tegaskan, tidak mungkin dua perekonomian ini terpecah. Atas dasar itulah, Yellen tetap bersedia berkunjung ke China untuk memperbaiki relasi ekonomi. Dari produk manufaktur hingga pesawat terbang, bahkan pesawat tempur sekalipun, China telah mampu membuatnya dan bahkan menyaingi teknologi AS. Ke depan kejayaan ekonomi AS berpotensi tinggal mitos. Pemerintah China telah memprogramkan pembangunan ekonomi dengan moto ”jalan sendiri”. Programnya meluas, ”Mulai dari telepon pintar hingga ke mesin pesawat” sejak 2015. ” (Yoga)