Di tengah tren kinerja penerimaan negara yang melambat, pemerintah optimistis dapat menekan penerbitan utang baru hingga 50 %. Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tahun ini akan ditopang oleh dana cadangan lewat saldo anggaran lebih yang disisihkan tahun lalu untuk mengantisipasi penerimaan tahun ini yang lesu/ Kemenkeu mencatat, semua pos penerimaan negara, baik perpajakan maupun nonperpajakan, menunjukkan penurunan meski sejauh ini masih bisa mengejar target yang dipasang  dalam APBN 2023. Pada Januari-Juni 2023, penerimaan perpajakan tumbuh 5,4 % sebesar Rp 1.105,6 triliun, turun signifikan dibandingkan pertumbuhan 54,3 % pada semester I- 2022.

Meskipun PNBP masih tumbuh positif, tren perlambatannya mulai diwaspadai pemerintah karena  pertumbuhan realisasi PNBP dari sumber daya alam (SDA) migas anjlok dari 87,9 % pada semester I-2022 terkontraksi 19,9 % pada semester I tahun ini. PNBP sepanjang semester I masih bisa ditopang pendapatan SDA non-migas yang tumbuh 94,7 % meski trennya turun dari pertumbuhan 102,8 % tahun lalu. Menkeu Sri Mulyani, Senin (10/7) mengatakan, meski masih terjaga sampai paruh awal tahun ini, tren penerimaan yang melambat akibat kelesuan perdagangan global dan melandainya harga komoditas tetap diwaspadai, katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta untuk membahas realisasi dan proyeksi kinerja APBN 2023.

Di tengah tren perlambatan itu, pemerintah meyakini pembiayaan utang tahun ini bisa ditekan. Untuk semester II-2023, pemerintah memperkirakan pembiayaan utang bisa ditekan 41,6 % dari target, atau Rp 289,9 triliun dari target APBN sebesar Rp 696,3 triliun. Sepanjang semester I-2023, pembiayaan utang juga berhasil ditekan 15,4 % sebesar Rp 166,5 triliun dibandingkan pembiayaan utang pada periode yang  sama tahun lalu senilai Rp 196,9 triliun. Pada semester II-2023, pemerintah berencana hanya akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 362,9 triliun. Dengan kata lain, penerbitan utang baru lewat SBN bisa ditekan hingga 50,9 %, dibandingkan target awal di APBN 2023 sebesar Rp 712,9 triliun. ”Strategi kita menurunkan pembiayaan utang dan menurunkan penerbitan utang akan menempatkan kita dalam posisiyang relatif aman dan cukup kuat,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Kementerian Perdagangan akan menggelar Trade Expo Indonesia atau TEI ke-38 secara hibrida pada 18 Oktober-18 Desember 2023. Pameran perdagangan tingkat dunia itu menjadi ajang untuk mencari pasar ekspor baru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (10/7/2023), mengatakan, TEI 2023 mengutamakan kerja sama dan kolaborasi antarpihak. (Yoga)

KTT G20 di Bali, November 2022, menyisakan ”oleh-oleh” berupa komitmen pendanaan internasional guna mendukung transisi energi. Indonesia membutuhkan dana yang amat besar untuk membiayai transisi itu. Sayangnya, porsi hibah relatif kecil dan belum pasti. Komitmen pendanaan yang disepakati itu salah satunya adalah Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) senilai 20 miliar USD atau Rp 310 triliun, yang melibatkan Indonesia dan sejumlah negara maju, dimana 10 miliar USD berasal dari dana publik atau anggaran negara-negara maju meliputi AS, Jepang, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). Pendanaan bisa berupa hibah, pinjaman lunak, dan penjaminan (guarantee). Adapun 10 miliar USD lainnya berasal dari pendanaan oleh bank-bank internasional yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Bentuknya berupa pinjaman komersial.

Spesialis Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri, dalam diskusi yang digelar Center of Economic and Law Studies (Celios) di Jakarta, Rabu (5/7) menjelaskan, porsi hibah yang dibutuhkan Indonesia memang besar, jika skema pendanaan biasa saja (business as usual) Indonesia tak perlu JETP. Menurut Dhitri, sapaan Adhityani, ada tiga kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan hibah. Yaitu; technical assistant (bantuan teknis), pengurangan risiko pada proyek-proyek yang belum pernah dilakukan di Indonesia, dan penerapan just (prinsip keadilan) dalam program JETP yang tak bisa ditalangi dana proyek. Pada proyek pengakhiran dini operasi PLTU batubara, sektor pekerja yang terkoneksi langsung dengan proyek bisa saja didanai dengan dana proyek. Namun, tidak dengan masyarakat rentan di sekitar lokasi, seperti pemilik warung hingga rumah kos. Mereka pun perlu kompensasi. Selain itu, bakal diperlukan reskilling (persiapan menjalani peran baru) bagi mereka yang terdampak. ”Kita butuh porsi hibah yang lebih besar untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat krusial dan harus terpenuhi,” ujar Dhitri. (Yoga)

Realisasi bantuan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP hingga tanggal 7 Juli 2023 tercatat 103.749 unit senilai Rp 11,6 triliun. Penyerapan FLPP itu 47,15 % target FLPP tahun ini, yakni 220.000 unit senilai Rp 25,18 triliun. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, total anggaran FLPP yang terserap per 7 Juli 2023 adalah Rp 11,6 triliun untuk realisasi 103.749 unit rumah bersubsidi. Selain FLPP, pemerintah juga menggulirkan tiga skema bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023.

Skema itu meliputi subsidi suku bunga (SSB), subsidi bantuan uang muka rumah (SBUM), dan tabungan perumahan rakyat. Per 7 Juli 2023, realisasi subsidi selisih bunga tercatat 749.571 unit senilai Rp 1,41 triliun atau 99,41 % target penyaluran 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun. ”Subsidi selisih bunga ini hanya untuk pembayaran penerbitan KPR subsidi tahun-tahun sebelumnya. Jadi, untuk produk (SSB) tidak bertambah,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR secara hibrida, di Jakarta, Senin (10/7).

Rumah bersubsidi FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan batas penghasilan maksimal Rp 8 juta-Rp 10 juta menurut zonasi. Pemerintah telah menaikkan harga patokan rumah bersubsidi lewat FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Harga patokanbaru rumah subsidi tahun 2023 naik 6,8-7,7 % dibandingkan tahun 2022 dan pada tahun 2024 ditetapkan naik di kisaran 2,2-2,9 % menurut zonasi. (Yoga)

Gugusan pulau di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, menyimpan pesona bahari yang alami. Keberadaan pulau konservasi penyu dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil menambah nilai jual untuk wisatawan. Rasa lelah perjalanan tujuh jam via jalur darat ditambah tiga jam pelayaran terbayar sudah saat tiba di Pulau Rangit, Kecamatan Pulau Banyak, Selasa (4/7). Minar Simatupang (26) dan Nikita Simatupang langsung ke puncak mercusuar setinggi 35 meter untuk menyaksikan keindahan laut, dilanjutkan pelesiran ke Pulau Panjang menyaksikan sunset. Mereka mendirikan tenda di tepi pantai. Paginya, mereka menyaksikan sunrise di pantai sebelah. ”Pemandangan sangat bagus, saya takjub. Keindahan Pulau Banyak setara Belitung. Natural dan sangat tenang,” kata Minar dan Nikita yang berasal dari Sumut. Pulau Banyak dipilih karena pesona laut yang alami, biayanya juga murah. Mereka membeli paket wisata tiga hari dua malam seharga Rp 1,1 juta per orang.  ”Menurut saya itu murah sekali. Kalau kami pergi sendiri (tidak beli paket) mungkin biayanya lebih besar,” kata Minar.

Kepulauan Banyak adalah anugerah bagi Aceh Singkil. Terdapat 63 pulau yang hanya sebagian kecil dihuni dengan keindahan dan keunikan masing-masing. Pulau Panjang memiliki pantai landai dan ombak yang tenang sehingga sangat cocok untuk wisata  keluarga. Untuk berselancar bisa ke Ujung Lolok dan Pulau Bangkaru karena ketinggian ombak mencapai lima meter. Di Pulau Bangkaru, wisatawan dapat menyaksikan penyu bertelur. Pulau Bangkaru termasuk wilayah lindung Taman Wisata Alam Laut. Saat ini, kontribusi sektor wisata untuk pendapatan daerah belum optimal. Desa Pulau Baguk, salah satunya yang telah memiliki BUMdes sektor wisata. Sebulan, pendapatan kotor Rp 200 juta dengan 23 warga desa bekerja di sana. ”Kami yakin wisata akan menjadi sumber ekonomi baru buat desa kami selain dari perikanan,” kata Kepala Desa Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Hardi. (Yoga)

Setelah molor hampir enam tahun, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah untuk energi listrik (PSEL) di Palembang, Sumatera Selatan, akan dimulai pada Agustus 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Akhmad Mustain, Senin (10/7/2023), mengatakan, PSEL di Palembang akan dibangun oleh PT Indo Green Power. Adapun listrik yang dihasilkan fasilitas itu akan dijual ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). (Yoga)

Sektor pariwisata nasional pada 2022 bangkit setelah dihantam pandemi. Pergerakan orang ke tempat-tempat wisata menggerakkan sektor ekonomi karena kembali tingginya biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dan konsumsi selama berwisata. Sektor pariwisata menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Pada 2020, pemberlakuan pembatasan perjalanan telah membuat sektor pariwisata terpuruk. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus) pada tahun pertama pandemi Covid-19 turun 27,4 % dibandingkan 2019, dari 722,16 juta perjalanan, tertinggi sebelum pandemi, turun menjadi 524,57 juta pada 2020. Tahun berikutnya naik 17 % menjadi 613,3 juta perjalanan. Tahun ketiga pandemi, semakin banyak masyarakat melakukan perjalanan wisata. Ada kenaikan 20 % perjalanan wisnus tahun 2022 melampaui kondisi sebelum pandemi. Tercatat sebanyak 734,86 juta perjalanan wisnus ke berbagai lokasi wisata di Tanah Air.

Kampanye pemerintah sejak 2021 agar masyarakat berwisata di dalam negeri saja dengan tren tagar #DiIndonesiaAja cukup ampuh. Selain itu, tren orang Indonesia yang berwisata ke luar negeri pun melambat. Pada 2022, mayoritas wisatawan lokal berwisata di Pulau Jawa. Jumlahnya 554,78 juta atau 75,5 % total perjalanan wisnus, meningkat dibandingkan sebelum pandemi, di 62,5 % (2019). Tujuan wisata terkonsentrasi di Pulau Jawa karena : Pertama, penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa (56 %). Infrastruktur yang lebih baik di Pulau Jawa memungkinkan masyarakat bergerak lintas provinsi dengan moda transportasi darat, seperti kendaraan bermotor atau kereta api, dengan mudah dan cepat. Kedua,tingginya biaya transportasi udara yang melayani perjalanan jarak jauh lintas pulau, terutama di saat pandemi, membuat luar Pulau Jawa kurang diminati menjadi tujuan wisata.

Ketiga, jumlah destinasi dan ragam wisata yang tersedia. Keempat, karena daerah tujuan wisata yang cenderung tidak jauh, kegiatan wisata sering kali tidak membutuhkan penginapan. Data BPS menunjukkan jumlah tamu domestik di hotel bintang dan nonbintang saat pandemi hingga tahun 2022 kurang 15 % dari total wisnus yang melakukan perjalanan. Sarana dan prasarana pendukung di destinasi wisata, terutama akomodasi,turut menunjang kenyamanan selama berwisata. Hal ini akan menarik wisatawan lebih banyak. Kondisi-kondisi inilah yang membuat ketimpangan wisata domestik terlihat. Untuk itu kampanye wisata #DiIndonesiaAja yang sudah berjalan harus terus digulirkan dengan promosi yang lebih gencar untuk wisata di luar Jawa. Ketimpangan ini harus diatasi untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya terkonsentasi di Pulau Jawa. Selain itu juga karena pesona wisata di luar Jawa tidak kalah indah dan menarik. (Yoga)

Pelaku industri asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum, bersiap mempertebal ekuitas atau tingkat permodalannya. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan modal minimum untuk perusahaan asuransi konvensional naik menjadi Rp 500 miliar pada 2026 dan menjadi Rp 1 triliun pada 2028. Saat ini syarat modal minimum yang berlaku untuk perusahaan asuransi adalah Rp 100 miliar. Untuk modal minimum perusahaan asuransi syariah akan ditingkatkan dari Rp 50 miliar menjadi Rp 250 miliar pada 2026 dan didorong menjadi Rp 500 miliar pada 2028. Berikutnya, modal minimum untuk perusahaan reasuransi konvensional akan dinaikkan dari Rp 200 miliar menjadi Rp 1 triliun pada 2026 dan berlanjut menjadi Rp 2 triliun pada 2028. Sedangkan modal minimum perusahaan reasuransi syariah akan ditingkatkan dari Rp 100 miliar menjadi Rp 500 miliar pada 2026 dan menjadi Rp 1 triliun pada 2028.

Presiden Direktur PT Asuransi Asei Indonesia yang juga anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Dody Dalimunthe, mengatakan ekuitas atau permodalan menjadi penting untuk memperkuat daya tahan perusahaan asuransi di tengah berbagai risiko yang mengintai, seperti risiko penurunan nilai investasi hingga kerugian konsumen. Hal itu becermin dari berbagai persoalan yang terjadi di industri asuransi dalam lima tahun terakhir, dari fraud dalam penempatan investasi yang menyebabkan kasus gagal bayar hingga mismanajemen dan penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dengan tingkat pengembalian atau return yang over-promising. “Dalam pertemuan pelaku industri yang difasilitasi OJK, kami memahami maksud OJK untuk memperkuat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan perasuransian,” ujar Dody kepada Tempo, kemarin. OJK mencatat setidaknya ada 11 perusahaan asuransi yang tengah dalam pemantauan khusus akibat tidak memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu, seperti aspek permodalan risk based capital (RBC) dengan threshold atau ambang batas minimal 120 persen. Sejumlah entitas tercatat memiliki RBC di bawah ambang batas, bahkan negatif. Pada 23 Juni lalu, OJK mencabut izin usaha Kresna Life lantaran sampai batas akhir status pengawasan khusus, perusahaan tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas atau RBC sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (Yetede)

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) bahan pokok masih belum memadai. Salah satu sebabnya adalah penetapan kuota, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), dan lokasi, serta anggarannya belum melibatkan dinas sosial di daerah. Dinukil dari laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial penanganan Covid-19 lanjutan tahun 2022 sampai triwulan III 2022, auditor negara mendapati dinas sosial di tingkat provinsi, kota, serta kabupaten tidak memiliki peran serta fungsi dalam menentukan kuota, jumlah KPM, dan lokasi bansos. Hal ini terjadi lantaran dinas di daerah tidak dilibatkan Kementerian Sosial.

"Tapi dalam hal koordinasi perencanaan dan pengelolaan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, (dinas sosial) tetap terlibat. Yakni dalam proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan," demikian termaktub dalam laporan tersebut, yang dikutip kemarin. Dinas sosial di tingkat daerah sejatinya dapat menyampaikan usulan calon KPM melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Namun hal tersebut hanya sebatas pengajuan calon KPM, tidak sampai pada usulan kota dan sebaran daerah lokasi penerima bansos. Adapun penentuan kuota, jumlah KPM, lokasi, serta anggaran dianggap belum didukung hitungan yang akuntabel. (Yetede)

Indonesia sudah lama menghadapi masalah kesenjangan ekonomi. Konsentrasi kapital secara signifikan terlihat sejak 1970-an dan semakin kuat sepanjang era Orde Baru, yang bahkan tidak mampu diluruhkan oleh krisis besar pada 1997-1998. Di era reformasi, kesenjangan tampak tidak memudar. Bahkan konsentrasi kapital di tangan segelintir elite justru menguat. Dalam dua dekade terakhir, konsentrasi kapital semakin kental di Indonesia.

Sepanjang 2006-2022, jumlah dan nilai kekayaan miliuner Indonesia melonjak tajam. Sementara pada 2006 hanya terdapat tujuh orang atau keluarga di Indonesia dengan kekayaan di atas US$ 1 miliar (Rp 14,9 triliun), pada 2022 angkanya melonjak menjadi 46 orang atau keluarga. Dalam dua windu, total kekayaan miliuner ini meningkat lebih dari 14 kali lipat, dari US$ 12,3 miliar (Rp 182,9 triliun) pada 2006 menjadi US$ 176,7 miliar pada 2022 (Rp 2.627,7 triliun), yang berarti tumbuh 18,1 persen per tahun (compound annual growth rate). (Yetede)