Pekerja dan keluarga kelas menengah kini menemukan kembali kesenangannya berkumpul bersama teman, makan bareng di luar, membeli produk-produk yang menarik hati, juga jalan-jalan. Namun, di balik sukacita pendongkrak ekonomi negara itu, terpapar fakta lain. Keinginan atau kebutuhan membelanjakan uang itu terkadang, bahkan sering kali, tak sebanding dengan kemampuan. Data terakhir OJK, Jakarta memiliki 2,3 juta rekening aktif di platform pinjaman daring untuk berutang Rp 10,5 triliun per Mei 2023. Persis di atas Jakarta ada Jabar dengan Rp 13,8 triliun (Kompas.id, 6/7/2023). Ada pengguna platform pinjaman daring karena tergoda iklan, iming-imingi bunga ringan, atau tertipu pihak tak bertanggung jawab.

Namun, secara umum, tingginya angka utang disebut OJK berkorelasi dengan belum pulihnya kemampuan ekonomi warga yang terdampak pandemi Covid-19. ”Sekarang, belanja Rp 1 juta ke atas, tiba di rumah kulkas belum terisi penuh. Enggak sampai seminggu, sudah kosong. Belanja lagi,” kata teman. Walau tak sampai mengganggu, sebagian orang itu tetap merasakan kenaikan harga menambah anggaran kebutuhan sehari-hari keluarganya. Di luar mereka, sebagian orang lagi terpaksa mengurangi kesenangan makan di luar. Pilihan produk makanan yang dibeli turun kelas agar kebutuhan harian terpenuhi. Sebagian lainnya, seperti temuan OJK, terpaksa berutang. Belanja makanan ditekan habis asal tetap kenyang dan masih bisa menambal kebutuhan lain, seperti pendidikan. (Yoga)

Tanaman karet yang pernah menjadi tumpuan kesejahteraan petani kini semakin terpinggirkan. Sebagian lahan perkebunan karet bahkan bersalin rupa. Harga yang terus merosot membuat komoditas itu kehilangan daya tarik. Sebagian petani beralih dari karet ke kelapa sawit. Menatap pohon karet bagaikan menatap ketidakberdayaan. Produktivitas perkebunan karet di Indonesia sekitar 300 kg karet remah per hektar per tahun, seperempat produktivitas negara lain yang bisa mencapai 1.300 kg per hektar per tahun (Kompas, 6/7/2023). Kemampuan keuangan petani yang terbatas membuat peremajaan tanaman karet tertunda. Di sisi lain, pabrik tutup atau mengurangi dan memberhentikan karyawan. Kesulitan bahan baku membuat pabrik gulung tikar.

Padahal, Indonesia adalah penghasil karet nomor dua terbesar di dunia, setelah Thailand. Bersama Thailand dan Malaysia, Indonesia membentuk Dewan Tripartit Karet Internasional (ITRC). Lebih dari 80 % penghasil karet di Indonesia berskala kecil dan terdapat lebih dari 2,25 juta petani dan buruh tani di sektor karet. Berdasarkan data Statista, pada 2022, produksi karet Indonesia 3,14 juta metrik ton. Dalam 10 tahun terakhir, produksi terbesar pada 2017, yakni 3,68 juta metrik ton. Sebagian besar produksi karet alam Indonesia diekspor. Mengutip Trading Economics, harga kontrak berjangkakaret pada 7 Juli 2023 sebesar 131,3 sen USD per kg. Harga karet tidak lagi menjanjikan. Dalam setahun terakhir, harga kontrak berjangka karet turun 18 %. (Yoga)

Indeks harga pangan global pada Juni 2023 tercatat 122,3 poin. Menurut data yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Jumat (7/7/2023), level itu merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir. Penurunan indeks didorong oleh penurunan harga gula, minyak nabati, sereal, dan produk susu. Indeks merekam komoditas pangan yang paling banyak diperdagangkan secara global. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.075 domain situs entitas yang menawarkan investasi perdagangan berjangka komoditi ilegal pada semester I-2023. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko,Kamis (6/7/2023), mengingatkan, saat ini masih marak penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka, padahal sejatinya bukan perdagangan berjangka dan ilegal. (Yoga)

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2023 sebesar 137,5 miliar USD, menurun 1,8 miliar USD dibandingkan dengan posisi Mei 2023 yang sebesar 139,3 miliar USD. Penurunan cadangan devisa itu, dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kinerja ekspor yang melandai. Kepala Departemen Komunikasi BI, ErwinHaryono mengatakan,walau turun, posisi cadangan devisa itu tetap tinggi. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

”BI menilai cadangan devisa itu tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Erwin, Jumat (7/7). Cadangan devisa Indonesia tercatat naik turun selama enam bulan pertama 2023. Pada 31 Desember 2022, cadangan devisa Indonesia pada posisi 137,23 miliar USD. Nilainya meningkat menjadi 139,40 miliar USD pada Januari 2023, kemudian 140,3 miliar USD pada Februari 2023. Dalam enam bulan terakhir, cadangan devisa mencapai puncaknya pada Maret 2023 di posisi 145,18 miliar USD. Pada April 2023, posisi cadangan devisa turun menjadi 144,16 miliar USD. Begitu pula pada Mei 2023 dan Juni 2023. (Yoga)

Karena pada tahun 2045 kelak, generasi milenial mulai memasuki masa lansia, maka perencanaan dana untuk hari tua menjadi terasa lebih penting. Seiring penambahan angka harapan hidup manusia di Indonesia, pemahaman dan persiapan untuk haritua menjadi semakin penting lagi. Poin penting materi program pemerintah yang diwacanakan Bappenas pada Hari LanjutUsia Nasional 2023 adalah untuk mengoptimalkan silver economy, yaitu pentingnya menjaga pola konsumsi yang berkesinambungan dengan cara menghindari lonjakan pengeluaran kesehatan saat usia lanjut dan mengefektifkan investasi sumber daya saat usia muda. Hal ini sejalan dengan hasil survei terbaru dari perusahaan manajemen investasi, yaitu secara umum pendapatan pensiun para pekerja di Indonesia diperkirakan hanya akan sebesar 20 % pendapatan mereka saat ini, bahkan lebih rendah.

Artinya, ika tidak melakukan perencanaan sedari muda, bisa dibayangkan tingkat kesejahteraan generasi milenial saat memasuki hari tua akan terancam menurun. Sebagai karyawan, gaji bulanan adalah sumber penghasilan utama yang akan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan hidup. Tanpa terasa, karier karyawan mungkin terus meningkat yang diikuti oleh kenaikan taraf serta gaya hidup, hingga akhirnya tiba masa pensiun, bahkan, saat ini PHK di usia produktif banyak dialami masyarakat akibat krisis atau bahkan karena alasan lain. Pensiunan yang berhasil membangun sumber daya Perencanaan Generasi Milenial untuk Hari Tua pensiun lebih mampu menghadapi tantangan hidup di hari tua. Artinya, perencanaan untuk dana hari tua harus mampu membuat ekspektasi yang realistis serta membuat tujuan hidup setelah purnabakti. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap generasi milenial bertanggung jawab untuk merencanakan kehidupan yang sejahtera di masa tuanya kelak. (Yoga)

Keseimbangan antara penawaran dan permintaan listrik perlu menjadi catatan dalam perencanaan pemerintah, baik jangka menengah maupun panjang. Perkiraan yang meleset pada program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt diharapkan tidak terulang. Hal itu mengemuka dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) ”Transformasi Ekonomi diRPJPN 2025-2045” yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat(7/7). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 diharapkan menjadi fondasi kebijakan yang terintegrasi hulu-hilir.

Direut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati berpendapat, narasi yang muncul saat program 35.000 megawatt (MW) dicanangkan tahun 2014 adalah industri atau ekonomi Indonesia tak bisa tumbuh karena pasokan listrik kurang. Namun, ketika program itu belum selesai, narasinya telah berubah, yakni kelebihan pasokan listrik. ”Dari pengamatan saya, yang terjadi adalah supply and demand (penawaran dan permintaan) tidak seimbang. Hanya supply-nya (meningkat). Sementara pada demand, yang tadinya  industri tumbuh 8 % pada 2015, lalu (menurun) menjadi 5,2 5, kemudian jadi 2,4 %,” ujar Nicke, yang pernah menjadi Direktur Perencanaan Korporat PLN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam diskusi itu sepakat bahwa pertumbuhan konsumsi listrik tidak setinggi proyeksi di awal saat program 35.000 MW dicetuskan. Itu tidak terlepas dari gejala deindustrialisasi yang belakangan memburuk. Di sisi lain, ia juga menyoroti masih rendahnya konsumsi listrik di Indonesia. Catatan Kompas, berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga akhir 2022, konsumsi listrik di Indonesia hanya 1.173 kilowatt jam (kWh) atau di bawah target 2022 yang 1.268 kWh per kapita. Angka itu di bawah rata-rata negara Asia Tenggara, sekitar 3.672 kWh per kapita. (Yoga)

Nihilnya nama bank asal Indonesia dalam daftar keanggotaan aliansi perbankan emisi karbon netral alias Net Zero Banking Alliance (NZBA) dianggap sebagai indikasi lemahnya komitmen transisi energi di negeri ini. Ketidakaktifan perbankan Indonesia dalam kampanye kelompok bank pendukung energi bersih itu pun menuai kritik dari ekonom dan pegiat lingkungan. Menurut mereka, pelaku keuangan dunia akan melihat Indonesia ragu-ragu membatasi pembiayaan untuk energi berbasis fosil. Beranggotakan 132 bank dari 41 negara, NZBA bergerak di bawah bendera Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang merupakan kumpulan institusi keuangan global yang berkomitmen menyokong target emisi netral pada 2050. Mudahnya, NZBA merupakan GFANZ untuk kategori perbankan yang total asetnya tercatat mencapai US$ 74 triliun atau mewakili 41 persen dari total aset perbankan sejagat.

Aliansi bank yang terbentuk pada April 2021 ini digerakkan oleh Inisiatif Keuangan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), serta diakreditasi oleh Race to Zero, kampanye PBB untuk pemulihan karbon. Para anggota NZBA umumnya sudah menetapkan target kerja jangka menengah, maksimal hingga 2030, untuk meniadakan pinjaman dan investasi ke sektor energi yang bertentangan dengan hasil Kesepakatan Iklim Paris pada 2016. Peneliti dari Senik Centre Asia, Andri Prasetiyo, mengatakan tenggat pemutusan dana ke sektor energi kotor itulah yang menghalangi masuknya bank-bank Tanah Air ke NZBA. Sampai saat ini, kata dia, belum ada perbankan nasional yang secara tegas merencanakan penghentian kredit usaha ataupun investasi ke sektor batu bara sebagai komoditas fosil utama. (Yetede)

PT Amman Mineral Internasional Tbk memanfaatkan sebagian dana dari hasil melepas sebagian sahamnya ke publik atau initial public offering (IPO) untuk menambah modal pembangunan pabrik peleburan alias smelter dan fasilitas pemurnian logam mulia. Kedua fasilitas tersebut sedang dalam tahap pembangunan dan ditargetkan rampung pada tahun depan. Vice President of Corporate Communication Amman Mineral Internasional, Kartika Octaviana, mengatakan bahwa dana segar dari IPO diperlukan untuk melengkapi komitmen pembiayaan proyek senilai US$ 982 juta tersebut setelah mendapat pinjaman dari sejumlah perbankan domestik dan asing. "Ini sesuai dengan loan agreement rasio pendanaan dari pembiayaan proyek," tuturnya kepada Tempo, kemarin, 7 Juli 2023.

Produsen tembaga dan emas yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat tersebut melantai di Bursa Efek Indonesia kemarin setelah melepas 6,32 miliar saham atau setara dengan 8,8 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO seharga Rp 1.695 per lembar. Dari hasil IPO, emiten berkode AMMN ini memperoleh dana segar sebesar Rp 10,73 triliun. Sebanyak Rp 1,79 triliun dari dana IPO akan disalurkan kepada PT Amman Mineral Industri untuk pembangunan smelter dan fasilitas pemurnian logam mulia. Sementara itu, sisanya akan disalurkan kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk membayar utang senilai Rp 3,05 triliun; serta modal ekspansi pabrik konsentrator, PLTU, dan PLTG senilai Rp 5,89 triliun. (Yetede)

Perikanan skala kecil merupakan bagian penting dari keberlanjutan ketahanan pangan dan mata pencarian di Indonesia. Hampir 96 persen kapal penangkap ikan di Indonesia berukuran di bawah 10 gross tonnage. Namun hanya 20 persen tangkapan ikan Indonesia berasal dari mereka. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pengakuan dan dukungan terhadap para nelayan kecil. Perikanan skala kecil dan ruang hidup mereka terus termarginalkan akibat kompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar, seperti dalam konflik dengan perusahaan tambang pasir di Sulawesi Selatan. Konflik menyebabkan ruang hidup para nelayan ini terampas akibat adanya kontrol eksklusif entitas besar terhadap wilayah tangkapan. Belum lagi masalah kerusakan fisik terhadap ekosistem laut dan sumber penghidupan mereka.

Rumah tangga para nelayan di Indonesia pun masih yang termiskin di antara yang paling miskin. Data statistik bahkan menunjukkan bahwa semakin sedikit orang yang memilih bertahan di sektor tersebut. Program-program pemerintah pun bisa menjadi alasan di balik terpinggirkannya perikanan skala kecil. Sebagai contoh, kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota, yang bertujuan untuk mengelola sektor perikanan dengan menetapkan kuota tangkapan, menimbulkan kekhawatiran tentang kontrol konsesi mayoritas oleh hanya beberapa industri dan investasi perikanan skala besar. Akibatnya, hanya sedikit kuota tersisa bagi nelayan tradisional, artisan (ahli skala kecil/skala rumah tangga), dan skala kecil sekaligus memperlebar kesenjangan pendapatan. Terasingnya nelayan skala kecil memperkuat ketidakseimbangan distribusi manfaat laut dan perilaku ekstraktif yang berlebihan. Dampaknya, kinerja laut dalam jangka panjang akan mengalami penurunan. (Yetede)