Kinerja industri pengolahan diperkirakan masih bergeliat memasuki paruh kedua tahun ini, di tengah tantangan perekonomian global yang belum menunjukkan pemulihan. Tingginya permintaan dari dalam negeri menjadi penopang.n Data yang dilansir dari S&P global menyebutkan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni berada di level 52,5 naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya di level 50,3. Laju ekspansi sektor manufaktur pada bulan lalu merupakan tertinggi selama 1,5 tahun terakhir dan tergolong kuat secara keseluruhan. PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2023 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan PMI Manufaktur Asean sebesar 51,0, dan negara lainnya yaitu Malaysia 47,7, Myanmar 50,4, Filipina 50,9, Vietnam 46,2, Jepang 49,8, dan China 50,5. Menurut laporan tersebut, pertumbuhan di seluruh sektor manufaktur Indonesia kembali mengalami percepatan pada Juni. Laju kenaikan permintaan secara keseluruhan tergolong solid, meskipun kurangnya permintaan eksternal menghambat pertumbuhan penjualan. Rendahnya permintaan dari luar terlihat dari data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada periode Januari-Mei 2023, ekspor produk industri pengolahan mencapai US$76,22 miliar turun 8,97% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Kendaraan bermotor menjadi penyumbang ekspor terbesar di sektor industri pengolahan. Data yang disampaikan Kementerian Perindustrian menunjukkan pada Januari-April 2023, volume ekspor kendaraan completely built up (CBU) mencapai 166.000 unit naik 26% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 131.000 unit. Harian ini mendukung upaya pemerintah menggenjot penghiliran yang diharapkan dapat memacu kinerja manufaktur mengingat selama ini tingkat ketergantungan terhadap bahan baku impor masih cukup tinggi. Mengekspor produk bernilai tambah tentunya akan memberikan pemasukan lebih tinggi daripada sekadar mengekspor bahan mentah. Bila Indonesia mampu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bahan baku terutama untuk barang yang bisa dipenuhi dari dalam negeri, tentunya nilai impor akan berkurang signifikan.

Sejumlah emiten konstruksi pelat merah mencatatkan kenaikan nilai kontrak baru yang diraihnya pada semester pertama tahun ini. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara turut menopang perolehan kontrak baru. Adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang telah melaporkan adanya pertumbuhan nilai kontrak baru yang didapat pada periode 6 bulan pertama 2023. ADHI, misalnya, meraup kontrak baru senilai Rp14 triliun pada semester I/2023, naik 27% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni Rp11 triliun. Raihan kontrak baru itu mencapai 52% dari target kontrak baru ADHI pada 2023. Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Farid Budiyanto menyebut beberapa kontrak baru yang sudah didapatkan, diantaranya proyek perkeretaapian North-South Commuter Railway CP S-01 di Filipina, Bendungan Cibeet di Jawa Barat, dan Jalan Tol Akses Patimban. “Raihan kontrak baru ADHI tersebut masih sesuai rencana terhadap target 2023 sebesar Rp27 triliun, atau tumbuh kurang lebih 10% sampai dengan 15% dibandingkan dengan capaian tahun 2022,” ujar Farid kepada Bisnis, Jumat (14/7). 

Kontribusi per lini bisnis perseroan dari kontrak baru tersebut didominasi oleh lini engineering & construction sebesar 92%, properti mencapai 3%, dan sisanya merupakan lini bisnis lain. Sementara itu, berdasarkan tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri atas proyek jalan dan jembatan sebesar 58%, sumber daya air 12%, gedung 11%, perkeretaapian 11%, precast 3%, properti 3%, serta proyek infrastruktur lainnya. Sementara itu, PTPP melaporkan perolehan kontrak baru hingga Juni 2023 sebesar Rp11,62 triliun, naik 6,31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp10,93 triliun. Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi mengatakan perolehan proyek PTPP hingga akhir Juni 2023 itu terdiri atas proyek yang diperoleh induk usaha sebesar 85,10% dan anak usaha mencapai 14,90%. Berdasarkan catatan Bisnis, nilai kontrak untuk Pembangunan Gedung Kantor Presiden di Kawasan Istana Presiden mencapai Rp773,01 miliar, sementara untuk Istana Negara dan Pengadilan Upacara di Wilayah Istana Presiden senilai Rp664,27 miliar. Sementara itu, emiten grup WIKA, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) atau Wika Gedung juga telah mengantongi kontrak Rp1,3 triliun dari proyek-proyek yang ada di IKN. Sekretaris Perusahaan WEGE Purba Yudha Tama mengatakan perseroan mendapatkan proyek hunian pekerja konstruksi di IKN dengan nilai kontrak Rp400 miliar—Rp500 miliar. Pekerjaan hunian tersebut telah rampung pada Maret 2023. Kemudian, WEGE juga mendapatkan proyek untuk pembangunan Kawasan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), dengan nilai sekitar Rp800 miliar.

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID menyebut akuisisi 14% sisa kewajiban divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) tidak menambah nilai strategis bagi holding perusahaan tambang pelat merah tersebut. Ini karena MIND ID tidak dapat mengendalikan keputusan strategis seperti penentuan proyek hilirisasi, struktur pendanaan maupun pembagian dividen kepada pemegang saham. Berdasarkan Investor Rights Agreement (IRA), MIND ID hanya dapat menambah kuota perwakilan pada dewan komisaris INCO lewat akuisisi tambahan 14% nantinya. “Dengan demikian nilai investasi 14% yang cukup besar tanpa menambahkan kendali atas keputusan strategis, MIND ID tidak mendapatkan manfaat tambahan dari investasi tambahan tersebut,” ujar SVP Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf, Jumat (14/7). Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, membeberkan Vale Canada Limited (VCL) tetap memegang hak pengendali operasional untuk aset tambang milik INCO. Sebagai gantinya, belakangan INCO, lewat dua pemegang saham mayoritas asing mereka VCL dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM), setuju untuk melepas porsi lebih besar mencapai 14% sebagai kewajiban divestasi syarat perpanjangan kontrak konsesi tambang yang bakal berakhir Desember 2025. Direktur INCO, Bernardus Irmanto, enggan memberi tanggapan. Menurutnya, negosiasi divestasi dan perpanjangan konsesi menjadi ranah pemegang saham.

Revisi harga acuan daging sapi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2022 dituding sebagai salah satu penyebab kenaikan harga daging sapi. Analis Perdagangan Ahli Pertama Kemendag Aditya Priantomo menyebut bahwa harga acuan konsumen (HAK) yang baru tersebut berpotensi memberikan ruang kepada pedagang untuk menyesuaikan harga dengan batas atas. Peraturan Bapanas No. 5/2022 dan 11/2022 sejatinya dikeluarkan sebagai salah satu kebijakan stabilisasi harga pokok. Beleid ini mengubah harga acuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7/2020, dengan daging sapi yang sebelumnya untuk kategori paha belakang Rp105.000 per kg menjadi Rp140.000 per kg, meningkat 33%. Kemudian paha depan Rp80.000 per kg menjadi Rp130.000 per kg. Sementara itu, dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada Jumat (14/7), harga daging sapi paha belakang di pasaran mencapai Rp137.950 per kg dan paha depan Rp129.150 secara rata-rata nasional. “Jadi alih-alih untuk meredam kenaikan harga, penetapan harga acuan baru malah menjadi referensi pembentukan harga baru dengan tingkat yang lebih tinggi dibanding sebelumnya,” kata Aditya dalam seminar virtual yang diselenggarakan Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag, Jumat (14/7). Alasannya, pedagang menjual berdasarkan faktor keekonomian seperti harga perolehan, target keuntungan, biaya logistik dan biaya operasional lainnya. Alhasil pedagang banyak mengacuhkan harga acuan karena harga perolehannya sudah tinggi, jadi otomatis harga jualnya tinggi. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan beberapa rekomendasi. Pertama, kebijakan harga acuan masih diperlukan untuk memberikan referensi atau patokan pemerintah dalam memantau harga di produsen dan konsumen. Kedua, menyediakan alternatif daging sapi yang murah kepada masyarakat melalui importasi daging sapi/kerbau. Ketiga, Kemendag perlu melakukan koordinasi dengan Bapanas dalam hal optimalisasi sosialisasi kepada produsen terkait ketentuan dalam harga acuan. Lalu, koordinasi dengan Bulog atau BUMN di bidang pangan dalam hal pengendalian harga dan serta optimalisasi BUMD di daerah.

KERANJANG belanja online Tri Maryanto kini berisi riwayat pembelian belasan produk elektronik buatan produsen asal Cina. Bukannya dari toko lokal, barang-barang itu ia beli langsung dari Negeri Tirai Bambu melalui platform lokapasar Shopee. Dari histori pelacakan barang di akun milik pekerja swasta berusia 35 tahun itu, tampak jelas bahwa sebagian besar paket tersebut bisa diterbangkan ke Indonesia dalam sepekan, bahkan lebih singkat. “Mudah dipesan dan cepat sampainya,” kata Tri kepada Tempo, kemarin. Ayah dua anak ini mengaku terbiasa memesan barang lewat platform lokapasar sejak masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada pertengahan Juni 2020, tiga bulan setelah temuan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Larangan bepergian saat itu membuat Tri punya hobi baru: belanja online sebelum tidur. Di akhir 2020, barulah ia menemukan layanan pembelian barang asal luar negeri dengan harga murah dan mudah. 

Ketika itu, ia hanya berniat membeli lapisan pelindung layar untuk ponsel. Sebelum PSBB, seingat dia, harga produk itu bisa menembus Rp 70 ribu bila dibeli di pusat belanja, bahkan mencapai Rp 100 ribu untuk kualitas premium. Di beberapa lokapasar, harganya pun masih berkisar Rp 50 ribu, belum dengan ongkos pengiriman. “Setelah scroll, ternyata ada yang (harganya) enggak sampai Rp 15 ribu, tapi dikirim langsung dari Cina,” katanya. Dua hari setelah dipesan dari sebuah toko yang berlokasi di Yiwu, kota di Provinsi Zhejiang, Cina Timur, paket pesanan Tri itu sudah tiba di pusat penyortiran dan melewati otoritas bea-cukai Cina. Sehari berikutnya, muncul keterangan bahwa paket sudah tiba di Jakarta. Ada jeda dua hari hingga barang pesanan itu berstatus crossborder dan beralih ke pusat transit barang. Esoknya, paket sudah tiba di area Kemandoran, Jakarta Barat, alamat rumah Tri. (Yetede)

Sejumlah ahli hukum pidana menganjurkan Komisaris PT Solitechmedia Sinergy, Irwan Hermawan, terdakwa korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Pengajuan ini untuk menelusuri uang Rp 243 miliar yang diduga mengalir ke Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan Agung, yang disebut dipakai sebagai dana pengamanan untuk menutup borok korupsi proyek menara. "Itu pilihan terbaik yang bisa dia lakukan melalui pengacaranya," kata ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Rony Saputra, kepada Tempo pada Jumat, 14 Juli 2023. 

Justice collaborator merupakan saksi yang juga pelaku kejahatan, yang bersedia bekerja sama dengan aparat dengan memberikan keterangan. Dia mengapresiasi sikap Irwan yang sudah berupaya mengembalikan uang kerugian negara hasil korupsi ke Kejaksaan Agung. Sejauh ini, Irwan melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, mengklaim telah menyerahkan uang Rp 8 miliar dan Rp 27 miliar ke penyidik Kejaksaan Agung. Menurut Rony, upaya tersebut memang berpotensi meringankan hukuman Irwan. Namun Irwan harus mengungkap siapa saja yang menerima aliran uang pengamanan ratusan miliar tersebut. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan pemerintah bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. namun, pemerintah perlu mewaspadai risiko inflasi berantai yang ditimbulkannya. Mendongkrak pertumbuhan ekonomi lewat penaikan gaji ASN dan TNI/Polri bakal sia-sia jika inflasi melonjak. Dampak langsung penaikan gaji ASN dan TNI/Polri ke inflasi mungkin kecil, namun jika tidak diantisipasi secara tepat  bisa memicu efek domino. Karena itu, jika penaikan gaji PNS benar-benar direalisasikan, ekspektasi inflasi akibat penaikan gaji ASN harus dikelola sejak sekarang. Pemerintah juga harus memastikan tahun depan tidak ada kenaikan harga barang dan jasa yang diatur pemerintah serta terus menjaga inflasi bergejolak dan inflasi impor tetap terkendali. Selain itu, penaikan gaji ASN harus diikuti perbaikan kinerja dan produktivitas ASN. Apalagi pemerintah sedang gencar  menggalakkan reformasi  birokrasi yang bertumpu pada efisiensi dan profesionalisme ASN. Tak kalah penting, penaikan gaji ASN juga tidak boleh mengganggu ketahanan APBN dan menghambat program-program prioritas, terutama program pengentasan kemiskinan. (Yetede)

JAKARTA,ID- Pemerintah memangkas target platform Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 menjadi Rp297 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp450 triliun. Pemangkasan hingga 34% atau Rp153 triliun itu dilatarbelakangi  oleh masalah ketercukupan anggaran subsidi bunga  marjin KUR periode 2023 setelah realisasi  selama semester I-2023 naik signifikan. "Memperhatikan dinamikan penyaluran KUR pada semenster I, perlu adanya penyesuaian target  penyaluran KUR 2023. Dengan tetap menjaga jumlah dan kualitas disbursement KUR dan memperhatikan kecukupan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan carry over tagihan seubsidi KUR secara bertahap di 2023 dan 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto dalam keterangannya. Pernyataan Airlangga tersebut dinyatakan sehari setelah ia meminpin  rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Loka Kretagama Gedung Ali Wardhana, lapangan Banteng, Jakarta. Berdasarkan data Menteri keuangan (Kemenkeu) realisasi subsidi bunga KUR sampai semester I-2023 mencapai Rp14,4 triliun atau 35,1% dari pagu APBN 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat, terjadi aliran modal asing  masuk atau capital inflow ke pasar keuangan Indonesia senilai Rp 7,1 pada Minggu kedua Juli 2023. Ini didasarkan pada data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI) periode 10 Juli 2023. Ini terdiri atas beli neto Rp6,54 triliun di pasar SBN (Surat Berharga Negara) dan beli neto Rp0,56 triliun di pasar saham," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat (14/07/2023). Itu artinya terdapat aliran modal asing senilai Rp6,54 trilun masuk ke pasar SBN RI dan Rp0,56 triliun masuk ke pasar saham RI dalam sepekan. Dengan demikian, selama 2023, berdasarkan data setelmen sampai dengan 13 Juli, non residen tercatat beli neto Rp81,21 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp14,59 triliun di pasar seham. Sementara itu, premi resiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun turun dari level 88,11 bps per Juli 2023 menjadi 80,26 bps per 13 Juli 2023. Selain itu, BI juga melaporkan nilai tukar pada pembukaan perdagangan Jumat (14/07/2023) menguat ke level  Rp14.950 per dolar  AS pada penutupan Kamis. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indonesia akan makin memperoleh posisi sebagai 10 besar negara produsen pulp dan kertas dunia seiring rampung pabrik kertas kemasan (paperboard) Asia Pacifik Resource International Limited  (APRIL Group) di Pangkalan Kerinci, Riau pada kuartal IV-2023. Pabrik dengan nilai investasi Rp33,4 triliun tersebut, akan menambah kapasitas industri kertas nasional menjadi 19,4 juta ton per tahun. "Konstruksinya masih berjalan mudah-mudahan di kuartal IV tahun ini bisa selesai pembangunannya," kata Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), unit usaha APRIL Group, Sihol Aritonang dalam acara kontribusi APRIL Group terhadap Perekonomian Indonesia di Jakarta, Kamis (13/07/2023). Dengan nilai investasi jumbo yang merupakan yang terbesar bagi RAPP selama 30 tahun terakhir, APRIL Group akan mampu menghasilkan 1,2 juta ton kertas kemasan lipat bersifat mudah terurai dan di daur ulang, tiap tahunnya. Selain itu, investasi senilai puluhan  triliun tersebut juga akan berpengaruh pada peningkatan produk kraft pulp sebanyak 1,06 juta ton, serta 600 ribu ton Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulp (BCMO). (Yetede)