Antusiasme terhadap program Just Energy Transition Partnership (JETP) perlahan berubah jadi kekhawatiran. Porsi pendanaan lewat skema hibah yang minim menimbulkan tanda tanya ihwal nasib transisi energi di dalam negeri. Lewat program JETP, Indonesia mendapat bantuan sebesar US$ 20 miliar untuk mengakselerasi transisi energ, pendanaan multilateral terbesar di dunia sejauh ini. Komitmen pendanaan ini awalnya digemborkan pemerintah sebagai salah satu keberhasilan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November tahun lalu. Namun, belakangan baru diketahui bahwa separuh dari komitmen itu, atau sebanyak US$ 10 miliar, berupa pinjaman komersial dari lembaga keuangan seperti perbankan. Dana sisanya, yang bakal disuplai oleh anggota G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sebagai inisiator program pun bakal berbentuk pinjaman, meskipun dengan bunga yang lebih rendah dan tenor yang lebih panjang, serta ditambah sedikit hibah. 

Porsi hibah yang minim diungkap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDMl Dadan Kusdiana. "Hibah di angka US$ 160 juta," ujarnya, pada 27 Juni lalu. Mayoritasnya ditujukan untuk studi kelayakan. Pada 5 Juli, Direktur Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri menyatakan bahwa angka komitmen tersebut masih berubah-ubah. Timnya sedang menyusun rencana investasi untuk program JETP atau comprehensive investment and policy plan yang bakal diluncurkan pada 16 Agustus mendatang. "Sebelum 16 Agustus, saya tidak bisa memastikan angkanya sebenarnya berapa," kata dia. Seperti ditulis Koran Tempo pada 1 Juli lalu, salah satu negara donor, Denmark, juga menyatakan belum bisa memastikan komitmen mereka. Team Leader Indonesia Denmark Programme, Anders Kruse, menyatakan bahwa mereka masih menanti kepastian program yang akan diusulkan Indonesia. Barulah dari sana, pemerintah Denmark akan menentukan komitmen dana JETP, baik dari dana pemerintah maupun swasta. "Dana itu harus disalurkan ke proyek-proyek secara spesifik." (Yetede)

Pembelian pesawat bekas dari Irlandia oleh Markas Besar Kepolisian RI seharga hampir Rp 1 triliun memantik sejumlah pertanyaan. Apa urgensinya polisi membeli pesawat Boeing 737-800 NG itu dan kenapa proses pembeliannya begitu tertutup? Polri mengumumkan pembelian pesawat tersebut pada Jumat, 14 Juli 2023. Pesawat dengan register P-7301 yang dibeli dari sebuah perusahaan yang bermarkas di Dublin, Irlandia, itu dibanderol dengan nilai total sekitar Rp 997 miliar. Angka tersebut meliputi harga pesawat yang berkisar Rp 664 miliar, serta untuk keperluan modifikasi kabin, kargo, pemeliharaan, pelatihan pilot, pramugari, dan jasa teknisi selama satu tahun yang mencapai Rp 330,64 miliar. Proses pembelian pesawat begitu tertutup. Tak jelas kapan transaksi pembelian dilakukan. Polisi hanya menyebutkan pembelian menggunakan anggaran 2022. Di akun media sosialnya, pada akhir Maret 2023, praktisi penerbangan Gerry Soejatman mengunggah foto dan video Boeing 737-800 NG itu sudah berada di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, dengan kondisi badan pesawat telah dicat warna Polri: putih, merah, dan biru. Polisi baru membuka ihwal pembelian Boeing 737-800 NG tersebut setelah akun TikTok @gffbh memviralkan keberadaan pesawat dengan kondisi sudah berlogo Polri dan tulisan "Kepolisian Negara Republik Indonesia" itu pada 10 Juli 2023.

Diproduksi Boeing Commercial Airplanes, Boeing 737-800 NG diluncurkan pada September 1994 dengan kapasitas 184 kursi dan mulai mengudara pada Juli 1997. Model ini merupakan pesawat berbadan sempit jarak pendek dan menengah dengan mesin ganda. Menurut situs web Statista, harga pesawat baru tipe ini berkisar Rp 1,59 triliun. Polisi menyatakan anggaran yang sudah disiapkan sekitar Rp 1 triliun tak cukup untuk membeli pesawat baru, yang juga membutuhkan waktu produksi dua tahun setelah dipesan. Polisi berdalih kebutuhan pesawat tipe tersebut mendesak karena salah satunya untuk keperluan operasional Pemilu 2024, seperti mengangkut personel, logistik, dan barang. Pembelian pesawat Polri juga tak ada urgensinya. Alasan Polri bahwa pengadaan pesawat itu mendesak untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, serta terorisme pada tahun politik 2024 patut dipertanyakan. Pembelian pesawat ini juga menunjukkan ada yang salah dalam memilih prioritas penggunaan anggaran. Dana Rp 1 triliun akan jauh lebih bermanfaat untuk kesejahteraan polisi dan perbaikan fasilitas Korps Bhayangkara di daerah, terutama asrama anggota kepolisian. Anggaran pembelian pesawat juga akan lebih tepat jika dipakai untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas layanan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Yetede)

Perusahaan pengelola jaringan bioskop terbesar di Indonesia, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) atau Cinema XXI, bakal melantai di bursa pada Agustus mendatang. Kehadiran CNMA sebagai emiten baru diprediksi menarik perhatian investor dan menggairahkan kinerja saham industri hiburan secara keseluruhan. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisory, Fajar Dwi Alfian, mengatakan, sebagai pemimpin pasar industri bioskop, CNMA memiliki kinerja cukup menjanjikan untuk memikat investor, dengan total saham yang dilepas sebanyak 83,3 miliar saham atau setara dengan 10 persen kepada publik. Terlebih, pada masa penawaran awal atau book building, harga yang ditawarkan cukup kompetitif, yaitu Rp 270-288 per saham. "Proyeksi ke depan masih cukup baik. Apalagi dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemi, masyarakat lebih tertarik melakukan aktivitas di luar ruangan, termasuk hiburan, seperti mal dan menonton langsung di bioskop," ujarnya kepada Tempo, akhir pekan lalu. 

Berdasarkan kinerja terakhir CNMA pada 2022, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 4,40 triliun, yang terutama disumbangkan bioskop sebesar Rp 2,70 triliun, disusul lini bisnis makanan dan minuman sebesar Rp 1,43 triliun. Peningkatan pendapatan terjadi karena peningkatan harga rata-rata tiket bioskop secara tahunan dari Rp 41.212 per tiket menjadi Rp 44.704 per tiket. Efektivitas kinerja juga terpantau meningkat, dengan persentase pendapatan makanan dan minuman terhadap bioskop naik dari 48,9 persen menjadi 53 persen. Terakhir, jumlah pengunjung melesat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 67,05 juta pengunjung. Pada masa penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) perusahaan, CNMA berpeluang meraup dana segar Rp 2,2-2,4 triliun. Dalam prospektusnya, CNMA menyatakan akan menggunakan 65 persen dana hasil IPO untuk membiayai ekspansi jaringan bioskop, khususnya untuk daerah-daerah tingkat II. Berikutnya, perseroan mengalokasikan 20 persen dana hasil IPO untuk melunasi utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Adapun pada 2022, CNMA telah menambah tiga bioskop baru dan 10 layar baru yang meningkatkan jaringannya menjadi 225 bioskop dan 1.216 layar. "Jika dilihat dari rencana penggunaan dana IPO, mayoritas disebut akan dialokasikan untuk ekspansi sehingga seharusnya cukup menarik dan menjanjikan bagi investor," ujar Fajar. (Yetede)

Pemerhati penerbangan Alvin Lie mengkritik langkah Kepolisian RI membeli pesawat jet bekas seharga Rp 995,35 miliar. Pembelian pesawat Boeing 737-800 NG dengan nomor registrasi P-7301 itu dianggap tidak mempertimbangkan efisiensi anggaran. "Dari segi harga, pesawat Polri itu bisa dianggap terlalu mahal karena nanti membutuhkan anggaran perawatan rutin," kata Alvin saat dihubungi pada Ahad, 16 Juli 2023. Kepolisian RI membeli pesawat bekas Boeing 737-800 NG untuk menghadapi tahun politik 2024. Pesawat yang disebut dibeli dari perusahaan Irlandia yang berbasis di Dublin itu juga bakal digunakan untuk operasi Polri jika terjadi kerawanan dan gangguan di Indonesia. Menurut Alvin, Polri lebih baik menyewa daripada membeli pesawat. Sebab, jika membeli pesawat, Polri perlu juga menyiapkan biaya perawatan, jaminan ketersediaan suku cadang, pelatihan pilot dan teknisi, hingga mesin cadangan. Saat ini, kata dia, maskapai penerbangan komersial saja menghindari membeli pesawat. Dia menyebutkan sebagian besar pesawat yang dioperasikan maskapai Garuda dan kelompok penerbangan Lion pun menyewa dari lessor. "Jauh lebih menguntungkan sewa daripada beli. Pola ini berlaku internasional, tidak hanya di Indonesia."

Alvin menuturkan biaya operasional jenis pesawat tersebut diperkirakan sebesar US$ 2.000-2.200 (sekitar Rp 30 juta) per jam, dengan asumsi pesawat dioperasikan 200 jam per bulan. Dengan hitungan itu, kata dia, pembelian pesawat menjadi sangat tidak efisien karena jumlah pilot, teknisi, peralatan perawatan, dan persediaan suku cadang tetap harus ada meski dalam jumlah minimal. "Kalau hanya untuk menghadapi tahun Pemilu 2024, Polri tidak perlu membeli pesawat, sewa saja. Lebih praktis dan efisien," ujarnya. "Apalagi jika yang dibeli hanya satu pesawat." Guru besar politik dan keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan kegentingan pembelian pesawat tersebut perlu dipertanyakan, meski nantinya menjadi aset Polri. Sebab, selama ini perjalanan dinas menggunakan pesawat komersial jauh lebih efisien daripada membeli pesawat yang juga bakal terbebani biaya perawatan. "Kapolri sebelumnya saja menggunakan pesawat komersial setiap melakukan perjalanan dinas," ucapnya. (Yetede)

JAKARTA-Seiring berkembangnya teknologi, aplikasi digital banking semakin digemari masyarakat dalam melakukan transaksi. Perbankan pun terus berbenah dan mengembangkan aplikasi digital banking-nya dalam memberikan layanan transaksi yang mudah, cepat, dan aman. Salah satunya adalah pengembangan secara terus-menerus yang dilakukan BRI terhadap super apps digital banking-nya, yakni BRImo. Dengan lebih dari 100 fitur yang disematkan pada BRImo semakin memberikan kemudahan dan mampu menjawab kebutuhan transaksi nasabah. Alhasil, saat ini super apps BRImo menjadi aplikasi mobile banking dengan rating terbaik dibandingkan aplikasi mobile banking perbankan lainnya di Indonesia. Data tersebut didapatkan berdasarkan sejumlah pengunduh pengguna Android (Playstore) dan IOS (AppStore). Tercatat, pengguna Android memberikan rating 4,5 dengan total 1 juta review. Hal tersebut menunjukkan  kepuasan para pengguna  BRImo terhadap aplikasi tersebut. Kepercayaan terhadap super apps BRImo juga ditunjukkan dari sejumlah pengguna yang kini telah mencapai 27,8 user atau tumbuh 50,5% year on year. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas  perusahaan, untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Kewajiban tersebut sesuai  dengan pasal 21 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang  Pengupahan. "Adanya struktur dan skala upah akan menjamin keadilan internal dan keadilan eksternal. Keadilan eksternal akan mendorong upah mempunyai daya asing, mengingatkan pada penyusunan strukturdan skala upah telah melalui proses survei upah," Jelas Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (15/72023). Dampak lain dari penyusunan struktur dan skala upah adalah akan mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan. Hal ini disebabkan pekerja/buruh telah mendapatkan upah sesuai dengan bobot/nilai pekerjaa berdasarkan  analisa dan evaluasi jabatan. Wamenaker berharap agar pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah menjadi prioritas semua pihak karena sangat  terkait dengan kesejahteraan dan produktivitas perusahaan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung UMKM memperluas pasar melalui penjualan di Lokapasar yang memiliki potensi besar. Besarnya potensi dapat dilihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang menunjukkan tingkat penetrasi  internet di Indonesia pada 2022 mencapai 215,63 juta jiwa atau setara 78,19% total populasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan menjadi sebuah kebiasaan. Direktur standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Matheus Hendro Purnomo menerangkan, transaksi perdagangan sektor UMKM diharapkan terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan elektronik  di Indonesia. namun perlu dicatat, mutu produk dan kepuasan  pelanggan tetap menjadi prioritas utama bagi  pelaku usaha maupun  penyedia jasa platform lokapasar. "Konsumen perlu dilindungi melalui penyediaan informasi secara transparan dan simetris sehingga transaksi aman dan terjamin," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (16/7/2023). Di samping itu, pemasaran produk secara daring dapat dilakukan  dengan mudah melalui  ponsel pintar. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penggalangan dana (fundraising) di pasar domestik terus berlanjut. Hingga sepekan terakhir, emisi obligasi dan sukuk tahun ini mencapai  64 emisi dari 46 emiten dengan total nilai Rp73,55 triliun. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, sepanjang pekan lalu terdapat emisi sembilan obligasi serta dua waran dan satu sukuk. Dengan demikian, total obligasi dan emisi sukuk mencapai 64 emisi dari 46 emiten dengan total nilai Rp 73,55 triliun. Itu belum termasuk empat perusahaan yang mencatatkan saham (listing) pertama di  BEI. Empat emiten baru yang melantai di lantai bursa saham domestik yaitu PT Carsurin Tbk (CRSN) sebagai emiten ke-46 tahun ini. Selanjutnya PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) yang listing di papan akselerasi sebagai emiten ke-47 tahun ini. Berdasarkan data BEI, total obligasi emisi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun ini adalah 64 emisi dan 46 emiten senilai Rp73,55 triliun. Alhasil, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI  berjumlah 531 emisi dengan nilai nominal outstanding Rp468,82 triliun dan US$ 47,5 juta yang diterbitkan 128 emiten. (Yetede)

Sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di sekolah negeri yang bertujuan memeratakan kualitas pendidikan di daerah masih saja diakali oleh pihak-pihak tertentu. Selain perbaikan teknis pelaksanaan dan menambah sekolah, sanksi tegas juga dibutuhkan bagi mereka yang berbuat curang dalam PPDB agar sistem zonasi berjalan sesuai tujuan. Di Medan, Sumut, 31 calon siswa batal diterima di dua SMA karena melakukan kecurangan dalam data kependudukan. Sebagian besar masuk dalam kartu keluarga (KK) warga yang alamatnya dekat dengan sekolah,” kata Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sumut Abyadi Siregar di Medan, Sabtu (15/7). Pemkot Kota Bogor, Jabar, juga menganulir calon siswa peserta PPDB yang terbukti tidak menggunakan data kependudukan yang sesuai alamat domisili sebenarnya.

Langkah tegas ini perlu ditiru pemerintah daerah lain. Di Yogyakarta, ORI Perwakilan DI Yogyakarta (DIY) juga menemukan indikasi kecurangan berupa titip data anak pada KK orang lain yang alamatnya dekat sekolah sasaran. Salah satu yang mencolok melibatkan 11 calon peserta didik SMP. Nama peserta didik itu menumpang pada KK pengelola kantin dan menantunya. Ketua Dewan Pendidikan DIY Sutrisna Wibawa prihatin atas temuan ini. Tujuan pendidikan membentuk karakter unggul telah dinodai kecurangan. Muncul kesan, orangtua melakukan segala cara agar anaknya masuk ke sekolah yang diinginkan. ”Harus mulai dari kejujuran. Tidak perlu titip-titip KK seperti itu,” kata Sutrisna, Sabtu (15/7). Sutrisna merasa perlu ada sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan curang. Sanksi bisa berupa menganulir peserta didik yang terbukti masuk lewat jalur ”titip KK”. (Yoga)

Proyek pembangunan RS Pratama di Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 16,53 miliar atau 94,46 % dari anggaran pembangunan yang bernilai Rp 17,5 miliar. Semua pihak yang terlibat harus diusut dan dihukum. ”Betapa ironis, hampir 100 % anggaran itu dikorupsi. Di satu sisi kehadiran rumah sakit itu sangat dibutuhkan masyarakat di pedalaman sana. Kami minta ini diusut tuntas. Pihak-pihak yang terlibat harus dihukum,” kata Yusuf N Soru, Wakil Ketua DPRD Timor Tengah Selatan, Sabtu (15/7). Berdasarkan hasil audit keuangan negara nomor PE.04-03/LHP-586/PW24/5/2022 tertanggal 29 Desember 2022, ditemukan kerugian negara Rp 16,5 miliar.

Sesuai kontrak proyek tersebut, nilai anggaran pembangunan RS Pratama Boking Rp 17,46 miliar. Menurut Yusuf, pembangunan RS Pratama Boking bersumber dari APBD Timor Tengah Selatan tahun 2017. Proyek tersebut merupakan salah satu aspirasi yang paling mendesak karena masyarakat pedalaman sangat membutuhkannya. Jarak Boking dengan Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, 152 kilometer dengan waktu tempuh 4 jam. Di kabupaten itu hanya ada satu rumah sakit yang berada di Soe. Oleh karena itu, kehadiran RS Boking sangat diperlukan. Selama ini, pasien gawat darurat dari Boking dan desa-desa sekitarnya dibawa ke RSUD Soe dengan mobil bak terbuka karena tidak tersedia ambulans. Banyak pasien tidak tertolong. Di jalur itu tidak ada angkutan umum yang beroperasi. (Yoga)