Setelah dilanda gundah gulana lantaran pemerintah tak kunjung memberikan izin ekspor konsentrat logam, pelaku usaha pertambangan kini bisa menghela napas dengan lega. Pemerintah akhirnya memilih ‘jalan tengah’ dengan membuka pintu ekspor sehingga dunia usaha pertambangan kembali menggeliat, tetapi dengan mengenakan bea keluar yang lebih tinggi sehingga dapat menyokong pendapatan negara. Pembukaan gerbang ekspor itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 39/2022 tentang Penepatan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Memang, dalam beleid yang diundangkan 14 Juli 2023 itu, pelaku usaha dibebani oleh tarif bea keluar yang lebih tinggi dan syarat yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Secara rata-rata, rentang tarif yang berlaku dalam PMK No. 71/2023 itu mencapai 2,5%—10% yang berlaku pada 14 Juli 2023—31 Desember 2023, dan 5%-15% berlaku sejak 1 Januari 2024—31 Mei 2024. Tarif bea keluar itu pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PMK No. 39/2022 yang hanya di kisaran 0%—5%. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan ada empat komoditas barang logam yang tercakup dalam beleid itu, yakni konsentrat besi laterite, konsentrat timbal, konsentrat seng, serta konsentrat tembaga. Adapun, pengetatan tarif dan prosedur penahapan pembangunan smelter merupakan respons otoritas fiskal atas masukan dari pihak terkait, termasuk pelaku usaha. Namun, pemerintah berargumen penambahan waktu ekspor atau relaksasi sementara diperlukan dalam rangka memastikan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter milik pemegang izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus (IUP/IUPK) dan menghindari adanya pengurangan tenaga kerja yang cukup besar. VP Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati, terus berharap pihaknya bisa segera memperoleh izin ekspor, sehingga konsentrat tembaga yang diproduksinya tidak menumpuk di gudang penyimpanan. Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan tersebut merupakan solusi jitu yang mampu mendukung misi penghiliran SDA di dalam negeri, mendorong dunia usaha untuk lebih aktif di pasar global, dan membuka keran penerimaan negara lebih lebar.

Pada Juni 2023, harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, mineral dan batu bara menurun secara tajam. Hal ini menandakan segera berakhirnya era windfall atau pesta ‘durian runtuh’ harga komoditas yang sudah dinikmati semenjak pertengahan Juli 2021. Harga komoditas global diperkirakan akan mengalami tren penurunan hingga triwulan II/2023, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dampaknya akan menjalar keseluruh indikator ekonomi makro dan postur APBN 2023. Harga rata-rata harga CPO pada semester I/2023 sebesar US$879 per MT lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$1.533 per MT. Di lain sisi, harga batubara acuan (HBA) pada semester I 2023 mencapai US$254,7 per ton, lebih rendah dari rata-rata pada semester II/2022 sebesar US$313,4 per ton. Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari fluktuasi harga minyak mentah internasional, karena fungsi komoditas tersebut merupakan substitusi dari minyak bumi. Indonesia diperkirakan akan kembali memasuki fase perlambatan ekonomi. Pengaruhnya langsung terlihat pada angka Pertumbuhan ekonomi nasional semester I/2023 yang hanya mencapai 5,0%—5,2%, pencapaian tersebut sesungguhnya belum terlalu menggembirakan karena tidak terlihat solid dan kokoh. Selaras dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi mulai bergerak turun. Sampai dengan Juni 2023, laju inflasi Indonesia mencapai 3,5%(YoY) atau 1,2%(YtD), turun dari 5,5% (YoY) pada akhir 2022. Walaupun masih relatif tinggi, tetapi hal ini menunjukkan kemampuan dan daya beli masyarakat belum terlalu pulih. 

Penurunan angka inflasi sejalan dengan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang berada pada level 6,70%. Sampai dengan pertengahan 2023, volatilitas pasar keuangan global masih tinggi. Hal ini memberikan dampak dan pengaruh terhadap perkembangan nilai tukar rupiah. Selain itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada Februari dan Mei 2023 sebesar masing-masing 25 basis poin (bps) kembali meningkatkan tekanan di sektor keuangan global, terutama di emerging market countries. Rata-rata nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 2023 mencapai Rp15.071 per dolar AS atau berada diatas target APBN sebesar Rp14.800 per dolar AS. Seiring dengan mulai berakhirnya era bulan madu harga komoditas unggulan Indonesia pada tahun 2023, memberikan dampak terhadap penerimaan negara. Walaupun penerimaan pajak diprediksi masih akan melebihi target APBN 2023, tetapi pertumbuhan penerimaan pajak 2022 yang mencapai angka 58,2% akan sulit untuk tercapai kembali. Bisa dipastikan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan sektor pajak diperkirakan hanya akan mencapai single digit pada akhir 2023. Begitu pula dengan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Sebagaimana diketahui sumber PNBP sebagian besar masih disumbang dari Pendapatan SDA nonmigas khususnya mineral dan batubara (minerba). Penurunan harga komoditas akan menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah untuk melakukan optimalisasi hasil reformasi sistim perpajakan dibawah pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Reformasi sektor perpajakan yang sudah mulai dilaksanakan semenjak diberlakukannya UU HPP diharapkan akan mampu secara struktural membantu perbaikan sistem perpajakan, meningkatkan potensi pajak, memperbesar jumlah wajib pajak dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar kewajibannya perpajakan, sehingga diharapkan memberikan sumbagan terhadap peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) yang realtif rendah dibandingkan negera peers di Kawasan Asean. Gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara maju, juga akan memberikan dampak bagi Belanja Pemerintah Pusat.

Putu Juli Ardika, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian mengatakan, digitalisasi bisa membawa dampak positif terhadap nilai ekspor, seperti ke Uni Eropa yang saat ini menuntut pelaku usaha mengisi sertifikasi dan verifikasi bahwa produknya tidak berdampak kepada deforestasi. “Melalui digitalisasi, kita bisa melakukan traceability terhadap produk-produk kita untuk bisa menembus pasar ekspor. Kami meyakini industri makanan dan minuman bisa melakukannya dengan baik,” katanya, dikutip Rabu (19/7). Industri makanan dan minuman sendiri merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam penerapan transformasi digital. Langkah strategis ini diyakini bakal menjadikan industri makanan dan minuman nasional memiliki daya saing global. Selama ini industri makanan dan minuman berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, digitalisasi merupakan salah satu kunci industri makanan dan minuman menghadapi tantangan di masa depan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih melakukan pendataan kerugian yang dialami akibat kecelakaan Kereta Api Brantas menabrak truk trailer mogok di perlintasan kereta api sebidang di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7). Ixfan Hendri Wintoko, Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi IV Semarang, mengatakan setidaknya ada satu kereta dan lokomotif yang rusak. “[Evakuasi kereta] ditarik pasti, dilakukan pengecekan di Stasiun Semarang Poncol nanti,” jelasnya, Selasa (18/7). Selain sarana kereta, Ixfan menjelaskan ada penumpang kereta api (KA) Brantas yang mengalami luka-luka sebanyak satu orang, karena melompat saat kejadian. Dia mencatat terdapat 10 perjalanan KA yang mengalami keterlambatan dengan waktu terlama mencapai 140 menit atau hampir 2,5 jam akibat kecelakaan itu. Saat ini, jalur KA pada petak jalan Jerakah—Semarang Poncol sudah kembali beroperasi. Ada 10 KA terlambat yaitu KA 178 Kamandaka sebanyak 126 menit, KA 199F Kaligung 140 menit, KA 111 Brantas 86 menit, KA 129 Gumarang 115 menit, dan KA 220 Kertajaya 87 menit. Lalu, KA 20F Argo Merbabu 107 menit, KA 106 Joglosemarkerto 74 menit, KA 58 Brawijaya 66 menit, KA 125 Harina 2 menit, dan KA 200F Kaligung 2 menit.

JAKARTA,ID-Indonesia membutuhkan perusahaan rintisan berbasis teknologi (starup) level dragon atau yang mengutamakan fundamental kuat, bukan starup level unicorn yang semata mengincar valuasi dan skala pasar melalui strategi 'bakar uang'. Startup level dragon dibutukan bukan saja  untuk menjamin ekosistem dan bisnis startup yang berkelanjutan, tapi juga mengakselerasi ekonomi digital sebagai  motor pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, para startup harus didorong untuk bertransformasi agar menjadi startup level dragon (naga). Para investor pun kini sangat selektif. Mereka hanya akan berinvestasi di startup yang punya prospek bagus, model bisnis yang diterima pasar, serta potensi kinerja keuangan yang sehat dan berfundamental kuat. Para investor tak terlalu mementingkan startup  berstatus unicorn dan decacorn. Mereka tidak mau lagi membiaya startup yang membesarkan skala bisnisnya lewat strategi 'bakar uang'. Demikian benang merah wawancara Investor Daily  dengan investor starup Alexander Rusli, Co-Founder dan Managing  Partner East Ventures Wilson Cuaca, Plt Direktur  Investasi Mandiri Capital Indonesia (MCI) Dennis Pratistha, pengamat startup yang juga CEO dan Co-Founder CIAS Indrawan Nugroho, CEO Privy.id Marshall Pribadi, serta peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta Rabu (19/7/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-TikTok resmi hadir di indonesia sejak tahun 2018 sebagai aplikasi/platform video pendek untuk segmen media sosial dan hiburan (entertainment). Kemudian, TikTok meluncurkan TikTok Shop pada 2021 yang berkiprah di bisnis perdagangan  secara elektronik (e-commerce). Sejak itu, peran dobelnya menjadi media sosial sekaligus e-commerce (social commerce) mulai menyaingi peran platform e-commerce yang sudah lebih mapan. Di satu sisi, peran ganda yang dijalankan oleh TikTok tersebut memberikan ruang pasar yang lebih luas bagi para  pelaku usaha UMKM lokal di Tanah Air untuk menjual produknya. Namun, aktivitasnya juga mulai menyaingi bisnis platform e-commerce yang sudah  lebih mapan, antara lain Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan Shopee. Pasalnya, lewat TikTok, pengguna bisa langsung berbelanja lewat aplikasi TikTok. Pengguna tidak perlu beralih ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian produk yang diinginkan. Sejak diluncurkan, TikTok Shop pun langsung menjadi social commerce paling popular di Indonesia. Survey Populix menunjukkan TikTok Shop telah digunakan oleh 45% masyarakat di Indoensia yang pernah berbelanja online menggunakan media sosial. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang terkendali. Berkaitan dengan upaya lebih lanjut untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait data penduduk miskin dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 25,9 juta orang. Jumlah tersebut menurun 460 ribu orang dibandingkan September 2022, dan menurun 260 ribu orang dibandingkan Maret 2022. Meski demikian, penurunan tersebut belum menunjukkan tanda pemulihan  dibandingkan masa sebelum pandemi. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami penurunan 210 ribu dibandingkan September 2022. Jika dibandingkan dengan Maret 2022 terjadi penurunan sebesar 0,18%. Di sisi lain, data BPS mencatat persentase penduduk miskin terbesar  berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,68%. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,67%.  (Yetede)

JAKARTA,ID-Sebanyak lima emiten ritel diproyeksikan mengantongi  pendapatan Rp 85 triliun semester 1-2023, naik 13% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 75 triliun. Sejalan dengan itu, laba bersih lima emiten itu tumbuh 9% menjadi Rp3,7 triliun dari Rp 3,4 triliun. Kelima emiten ritel itu  adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP/MAPI), PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), dan PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES), PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), pemilik jaringan minimarket Alfamart. Berdasarkan riset Indo Premier Sekuritas, dikutip Rabu (19/7/2023), MAP diproyeksikan mencetak pertumbuhan pendapatan tertinggi per Juni 2023, yakni 25%, menjadi Rp 16,8 triliun  dari Rp13,4 triliun, diikuti Alfamart sebesar 12,8% menjadi Rp 54 triliun, Matahari 10,2% menjadi Rp7,8 triliun, Ace Hardware 8,7% menjadi 7,8 triliun, dan Ramayana 0,4% menjadi Rp3,03 triliun. Sementara itu, Ace Hardware diestimasi mencetak pertumbuhan laba bersih tertinggi di semester I tahun ini, sebesar 27% menjadi 308 miliar, diikuti MAP sebesar 19,7% menjadi Rp 949 miliar, Alfamart 11,9% menjadi Rp 1,4 triliun, Ramayana 0,1% menjadi Rp286 miliar. Adapun laba bersih Matahari ditaksir turun 11,6% menjadi Rp 812 miliar. (Yetede)

PREDIKSI puncak musim kering akibat El Nino pada Agustus hingga September mendatang membuat Sutikno ketar-ketir. Petani di Desa Ngampel, Madiun, itu khawatir padi yang akan ia tanam pada musim kemarau kedua tahun ini tidak berbuah maksimal. Padahal, tanpa adanya El Nino pun, ia mesti merogoh kocek lebih dalam untuk biaya produksi pada masa tanam musim kemarau kedua ketimbang pada masa tanam di musim hujan dan musim kemarau pertama setiap tahun. Ongkos mahal tersebut dikeluarkan Sutikno dan para petani lainnya untuk biaya irigasi dengan sistem bergilir dari sumur pompa yang berada di kawasan lahan sawahnya. Berdasarkan hitung-hitungannya, modal yang diperlukan untuk menggarap sepetak lahan pada musim kemarau kedua mencapai Rp 13 juta. Nominal itu lebih tinggi Rp 4 juta dibandingkan dengan masa tanam musim kemarau pertama pada Mei lalu. “Karena airnya harus beli dan butuh beberapa kali irigasi,” ujar dia kepada Tempo, kemarin, 19 Juli 2023. Ongkos itu belum termasuk biaya untuk pupuk. Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Madiun, Suharno, menyatakan, mayoritas petani di daerahnya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemarau panjang. Mereka berencana mengajukan surat keterangan pembelian solar bersubsidi lewat pemerintah desa masing-masing. Solar itu digunakan untuk mengoperasikan mesin pompa pada sumur dangkal yang masih ada di kawasan persawahan mereka. Mereka tak bisa mengandalkan mesin pompa sumur dalam yang menggunakan listrik karena jumlahnya terbatas. "Se-Kabupaten Madiun jumlah (pompa listrik) hanya 200-300 unit. Idealnya ada ribuan. "Tak hanya di Madiun, para petani di sentra produksi padi lainnya juga bersiap menghadapi musim kering dalam beberapa bulan ke depan. Abdul Somad, petani di Kecamatan Patampanua, Pinrang, mengatakan bahwa para petani di kampungnya telah menyiapkan pompa air untuk mengairi lahan atau sawah, apalagi saat ini tanaman padi di sana sudah berumur sebulan lebih. “Saya sudah siapkan pompa air,” ujar Comat—sapaan akrab Abdul. (Yetede)

JAKARTA – Perbankan nasional bersiap menghapusbukukan kredit macet segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagaimana yang direncanakan pemerintah serta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku bank penyalur kredit UMKM terbesar di Tanah Air, menyatakan dukungan terhadap rencana itu. Menurut Direktur Utama Bank BRI Sunarso, sejak 2021, perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk meninjau kembali ketentuan ihwal hapus buku dan hapus tagih (write off) kredit UMKM. Ia berujar potensi penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM sangat besar, tapi terhambat aturan peminjaman dan adanya kredit yang tidak terbayar. "Kami sebagai bank pemberdaya UMKM sekaligus perusahaan milik negara tidak berani menghapuskan kredit macet karena dapat masuk sebagai aset negara," ucapnya kepada Tempo, kemarin. Guna memuluskan penghapusbukuan kredit macet UMKM, Sunarso mengimbuhkan, dibutuhkan skenario write off sebagaimana rencana pemerintah. "Untuk menambah kelincahan dan menumbuhkan kredit UMKM, masalah-masalah seperti kredit bermasalah itu harus kami selesaikan," kata Sunarso. (Yetede)