Neraca perdagangan Juni 2023 berpotensi mencetak surplus di tengah kontraksi ekspor dan impor. Bahkan, nilai surplus di Juni berpeluang lebih besar, setelah menyusut Mei lalu. Sejumlah ekonom yang KONTAN hubungi memperkirakan, surplus neraca perdagangan Juni berkisar US$ 0,96 miliar hingga US$ 1,99 miliar. Namun, kemungkinan surplus menyusut juga ada, yakni hanya US$ 200 juta saja. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan Mei lalu sebesar US$ 440 juta, dengan nilai ekspor sebesar US$ 21,72 miliar dan nilai impor US$ 21,28 miliar. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, surplus neraca perdagangan Juni 2023 sebesar US$ 971 juta, meningkat dibandingkan dengan angka surplus pada bulan sebelumnya. Dari hitungan David, nilai ekspor pada Juni 2023 bakal tergerus 9,97% month to month (mtm) dan kontraksi 25,23% year on year (yoy). Tapi, kinerja ekspor yang anjlok juga dipengaruhi penurunan harga batubara dan minyak kelapa sawit mentah. Sementara nilai impor pada Juni 2023, dia meramalkan, turun 12,69% mtm. Secara tahunan, kinerja impor juga bakal anjlok 11,54% yoy. Sementara Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan, nilai ekspor Juni hanya US$ 20,73 miliar, merosot 20,52% yoy dan turun 4,55% mtm. Penyebab kontraksi ini adalah penurunan harga minyak sawit mentah hingga 12,5% mtm dan harga batubara 13,1% mtm. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat, penurunan kinerja perdagangan tersebut juga tak lepas dari efek basis tinggi (high base effect) pada Mei 2023.

Ekosistem pesisir yang meliputi hutan mangrove dan rumput laut berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam perdagangan karbon. Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, saat dihubungi, Minggu (16/7/2023), berpendapat, sebagai negara maritim, ekosistem pesisir Indonesia potensial untuk berkontribusi dalam mencapai emisi nol bersih, antara lain, melalui perdagangan karbon. ”Hutan mangrove, misalnya, sangat memadai dari segi penelitian dan pemanfaatan untuk diintegrasikan dalam sistem perdagangan karbon,” ujarnya. (Yoga)

Memasuki separuh kedua tahun 2023, emiten konstruksi mengejar pemenuhan target kontrak baru. Harapannya, kinerja di akhir tahun juga bisa terangkat. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL), misalnya, tengah mengejar target kontrak baru sebesar Rp 2,6 triliun di tahun 2023. TOTL masih punya bekal proyek di pipeline sekitar Rp 6,5 triliun. Sekretaris Perusahaan TOTL Anggie S. Sidharta mengatakan, nilai kontrak baru sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai Rp 1,33 triliun.TOTL berharap bisa mengail pendapatan Rp 2,3 triliun dan laba bersih Rp 95 miliar pada tahun ini. Sedangkan PT Acset Indonusa Tbk (ACST), mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp 1,6 triliun. Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor ACST, Kadek Ratih Paramita Absari mengatakan, kinerja perusahaan sepanjang semester I-2023 cenderung lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu. Hal ini juga tercermin dari kenaikan pendapatan serta berkurangnya jumlah kerugian. Tak cuma emiten konstruksi swasta, para kontraktor pelat merah juga berharap bisa mendapatkan nilai kontrak baru yang lebih jumbo pada sisa tahun ini. PT PP Tbk (PTPP), misalnya, membidik raihan nilai kontrak baru di tahun 2023 sebesar Rp 34 triliun, tumbuh 10% dari tahun lalu. Sekretaris Perusahaan PTPP, Bakhtiyar Efendi mengatakan, PTPP telah mengantongi kontrak baru Rp 11,62 triliun per Juni 2023, naik 6,31% secara tahunan. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Johan Trihantoro menambahkan, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menjadi peluang bagi emiten konstruksi terutama BUMN Karya dalam mendapatkan kontrak baru dari pemerintah.

Penolakan terhadap kebijakan pasir laut masih bergulir. Sejumlah kalangan meminta pemerintah mencabut PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut yang membuka keran ekspor pasir laut. Aturan itu memungkinkan pemanfaatan sedimen berupa pasir laut dan lainnya untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur, hingga ekspor. PP itu mencabut larangan ekspor pasir laut yang diatur dalam Kepres No 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan rancangan Permen turunan PP No 26/2023. Menurut Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho, nelayan telah menghadapi sejumlah masalah terkait eksploitasi perikanan, privatisasi perairan, dan perubahan iklim. Namun, problem yang berdampak pada kehancuran penghidupan nelayan adalah pengerukan pasir laut.

Ia mencontohkan kasus pengerukan pasir laut di Surabaya untuk reklamasi Teluk Lamong pada 1983-2002. Penambangan pasir laut itu menyebabkan air laut makin keruh serta menyapu terumbu karang dan padang lamun sehingga merusak tempat hidup ikan dan menyebabkan nelayan kian sulit mencari ikan. Jaring nelayan juga kerap tersangkut kapal penyedot pasir. Sugeng menambahkan, nelayan saat ini tengah berjuang menghadapi dampak perubahan iklim yang mengancam penghidupan dan keselamatannya. Nelayan terus berusaha melaut di tengah gangguan ombak besar dan angina kencang yang tak terprediksi. ”Pengambilan pasir laut akan menyebabkan kembali terjadi peristiwa yang menyengsarakan kehidupan nelayan,” ujarnya dalam seminar ”Urgensi Dikeluarkannya PP No 26 Tahun 2023”, secara hibrida, Sabtu (15/7). (Yoga)

Di saat bisnis keuangan nonbank banyak yang kembali berlari pasca pandemi, industri modal ventura malah kelihatan melempem. Kondisi ini terjadi seiring runtuhnya bisnis perusahaan teknologi belakangan ini. Penurunan bisnis modal ventura ini terlihat dari sisi penyaluran modal hingga jumlah pemain di dalam negeri. Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di 2021 tecatat ada 60 perusahaan modal ventura. Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputra mengatakan, angka investasi perusahaan modal ventura di Indonesia menurun hingga 74% secara tahunan di semester I-2023 jadi US$ 707 juta. Di periode yang sama setahun sebelumnya, investasi mencapai US$ 2,6 miliar. "Untuk sektor, sejauh ini di 2023 masih didominasi oleh teknologi finansial, sektor perangkat lunak sebagai layanan dan teknologi edukasi," ujar Eddi, akhir pekan lalu. Tapi, OJK mencatat, penyaluran dana per Mei 2023 masih naik. Penyertaan saham modal ventura tercatat meningkat 5,32% secara tahunan menjadi Rp 6,73 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 6,39 triliun. Total aset modal ventura juga mengalami pertumbuhan 18,32% secara tahunan menjadi Rp 27,64 triliun per Mei 2023. Setahun sebelumnya, total aset modal ventura baru sebesar Rp 23,36 triliun. CEO MDI Ventures Donald Wihardja menyatakan, memang investasi perusahaan modal ventura di sektor teknologi turun sampai dengan 70% pada semester I-2023. Akan tetapi, lanjut dia, mulai Juli ini investasi mulai mengalami kenaikan.

Sektor jasa keuangan perlu mewawas diri untuk merespons berbagai regulasi anyar sebagai turunan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK. Setahap demi setahap, regulasi turunan dari undang-undang tersebut sudah berlaku. Hadirnya ketentuan itu akan mengubah strategi bisnis dan peta industri jasa keuangan ke depan. Sebagai sektor yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian, pelaku dan pemangku kepentingan di industri jasa keuangan harus mampu merealisasikan arah bisnis yang bermuara pada daya tahan ekonomi dan melindungi kepentingan konsumennya.

Pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, menyimpan pesona wisata alami. Menyadari potensi yang ada, Hardi (45), Kepala Desa Pulau Baguk, mengubah pulau kelapa menjadi pulau wisata. Tahun 2017, saat Hardi terpilih sebagai Kepala Desa Pulau Baguk, dia mengeksekusi pengelolaan obyek wisata di Pulau Panjang. BUMdes Karya Mandiri ditunjuk untuk mengelolanya. Pulau Panjang merupakan pulau kecil seluas 100 hektar yang terpisah dari daratan desa. Namun, secara administrasi, Pulau Panjang masuk dalam wilayah pemerintahan Desa Pulau Baguk. Butuh 10 menit dengan perahu untuk sampai ke Pulau Panjang. Pesona Kepulauan Banyak memikat hati turis asing dan lokal. Selain dari hasil perikanan,wisata juga menjadi sumber ekonomi bagi warga.

Hardi menginginkan agar desa memiliki usaha tambahan supaya lebih banyak penyerapan tenaga kerja dan pendapatan bagi kas desa. Tahun pertama menjadi kepala desa, Hardi menyuntik modal untuk BUMDes Karya Mandiri sebesar Rp 200 juta yang digunakan untuk membebaskan lahan. Sementara pembangunan fasilitas akan dilakukan bertahap. Pada 2018 dia mendapat kabar, tim Kemendes PDTT sedang berkunjung ke Kepulauan Banyak untuk mengunjungi desa-desa wisata yang akan dibantu pendanaan untuk pengembangan wisata. Gayung bersambut, tim kementerian bersedia membantu. ”Kami beruntung karena lebih dulu membebaskan lahan karena itu menjadi salah satu syarat untuk memperoleh dukungan,” kata Hardi. BUMDes Karya Mandiri mendapatkan dana hibah dua kali pada 2018 dan 2019 dengan jumlah total Rp 2,5 miliar.

Dana hibah itu digunakan untuk membangun penginapan, kantin, jalan setapak, obyek foto, dan dermaga. Biaya pembangunan di pulau dua kali lebih mahal dibandingkan di daratan karena semua material dibawa menggunakan kapal. Usaha wisata Pulau Panjang memiliki 10 unit bungalo dengan tarif Rp 400.000 dan Rp 1 juta per malam. Jumlah pengunjung dalam sebulan mencapai 2.000 orang, tetapi tidak semua menginap di Pulau Panjang. Sebagian wisatawan menginap di penginapan rumahan di Desa Pulau Baguk. Pendapatan kotor per bulan dari usaha wisata itu mencapai Rp 200 juta. Pendapatan itu dari penginapan, sewa ruang pertemuan, kantin, hingga jasa penyeberangan. Sebanyak 23 warga desa menjadi pekerja tetap di lokasi wisata Pulau Panjang. ”Saya menargetkan tahun ini pendapatan kotor BUMDes Karya Mandiri Rp 1,5 miliar. Saya optimistis target itu bisa dicapai,” ujarnya. (Yoga)

Pelaku usaha panas bumi mulai kasak-kusuk mencari sumber pendanaan alternatif untuk membiayai proyek geotermal di Tanah Air setelah pemerintah memastikan sektor tersebut tidak akan mendapat dukungan dari Just Energy Transition Partnership atau JETP. PT Geo Dipa Energi (Persero) memastikan bakal mencari sumber pendanaan lain dari dalam dan luar negeri untuk mendukung sejumlah proyek panas bumi perusahaan, termasuk pengeboran di Patuha dan Dieng. Direktur Operasi dan HSSE Geo Dipa Energi Rio Supriadinata mengatakan bahwa pihaknya memiliki beragam alternatif pembiayaan untuk menggarap potensi panas bumi di dalam negeri, sehingga perusahaan akan mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak memasukkan sektor geotermal ke dalam skema JETP. “Kami ikuti saja kalau memang ada peraturan itu , kami cari yang lain. Sebenarnya akses pendanaan ke Geo Dipa saat ini cukup banyak,” ujarnya kepada sejumlah media yang berkunjung ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha di Ciwidey, Jawa Barat, Sabtu (15/7). Selain suntikan dana dari lembaga internasional dan PT SMI, dia membeberkan bahwa perusahaan bisa mendapat anggaran tambahan dari pengelolaan atau pemanfaatan mineral hasil ekstraksi di WKP Dieng yang diberi nama beyond electricity programme. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memang mengidentifikasi adanya potensi sumber daya litium di WKP Dieng. Kepala Badan Geologi Sugeng Mujiyanto mengatakan bahwa kandungan litium tersebut berasal dari air asin yang ikut terangkut saat pengeboran sumur panas bumi di kawasan tinggi WKP Dieng. Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya menyebut bahwa pengembangan sektor geotermal tidak akan terpengaruh, meski tidak mendapat alokasi dari komitmen pendanaan pakta iklim pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Jepang itu. “Oh, enggak . JETP untuk mengakselerasi, karena pembiayaan itu bukan hanya dari JETP,” kata Harris di Kementerian ESDM, Kamis (13/7).

Pelaku usaha otomotif optimistis target ekspor mobil dalam bentuk utuh sebanyak 1 juta unit baru tercapai pada 2026 didorong oleh peningkatan pengapalan mobil secara bertahap. Terminal kendaraan (car terminal) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat harus bersiap menangani lonjakan pengiriman mobil ke luar negeri dalam waktu dekat ini. Car terminal di Pelabuhan Tanjung Priok yang dioperasikan oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) dan Pelabuhan Patimban yang dioperatori PT Pelabuhan Patimban Internasional juga perlu lebih cekatan mengatur jadwal kapal ekspor. Alasannya, pelaku usaha otomotif telah mengungkap target dan jadwal pengiriman mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) ke luar negeri sebanyak 1 juta unit. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan bahwa target ekspor mobil CBU sebanyak 1 juta unit baru terealisasi pada 2026. Pada tahun ini, dia memprediksi pengiriman mobil ke luar negeri baru bisa menembus 500.000 unit, sedangkan pada 2024 dan 2025 ekspor mobil CBU juga masih di bawah 1 juta unit. Untungnya, dia menegaskan ekspor mobil CBU sepanjang tahun lalu sudah mencapai 470.000 unit. “Pada 2022 ekspor CBU sebanyak 470.000 unit yang merupakan rekor sepanjang masa,” ucapnya, akhir pekan lalu.

Sejauh ini, pemerintah belum mengubah target ekspor mobil 1 juta unit pada 2025, meskipun industri otomotif sempat terkendala selama pandemi Covid-19. Padahal, target ekspor mobil pada 2025 mencapai 1 juta unit dibuat sejak 2019 atau sebelum ada pandemi Covid-19. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menetapkan target ekspor mobil hingga mencapai 1,75 juta unit pada 2035. Akan tetapi, tanda-tanda ekspor mobil dalam tren menanjak terlihat dari data Gaikindo. Sepanjang Januari—Mei 2023, kinerja ekspor mobil dalam kondisi utuh telah mencapai 205.112 unit, tumbuh 29,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 158.359 unit. Toyota Group yang di dalamnya terdapat Daihatsu masih mendominasi ekspor mobil dari Indonesia. Pada urutan selanjutnya, terdapat pabrikan mobil Jepang lainnya, yaitu Mitsubishi Motors dengan kinerja ekspor selama 5 bulan pertama 2023 sebanyak 33.811 unit, meroket 158,7%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya telah mengajak pabrikan mobil asal Jepang untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada manufaktur Indonesia menggenjot ekspor.

Dalam sektor pertanian, selain masalah produktivitas di hulu, masih ada problem pengolahan atau penghiliran yang perlu mendapatkan perhatian. Di Jawa Tengah, masalah penghiliran produk pertanian itu mulai digarap oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes misalnya. Petani-petani bawang merah berinisiatif buat mendirikan PT Sinergi Brebes Inovatif (SBI). Mulanya, Badan Usaha Milik Petani (BUMP) itu didirikan guna memutus ketergantungan pada pengepul. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, PT SBI justru bisa mengembangkan industri pengolahan demi meningkatkan harga jual komoditas pertanian.“Pertama kali kami membuat pasta bawang merah, ini bisa mengangkat harga bawang merah yang kecil, yang ketika panen raya tidak laku. Kalau kita mau memasak, tidak perlu iris atau ulek, tinggal pakai saja,” kata Juwari, salah seorang pendiri PT SBI, saat ditemui Bisnis. Dengan penghiliran yang dilakukan secara mandiri, petani-petani yang tergabung di PT SBI bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Selain itu, pemasukan petani bisa terus mengalir tanpa harus menunggu musim panen raya lantaran produk-produk olahan seperti pasta bawang merah, pasta bawang putih, serta pasta cabai rawit itu bisa disimpan dalam waktu lama dan dijual kapan saja. Titik Wahyuni, pelaku UMKM asal Kabupaten Pemalang, melihat ada potensi yang belum digarap dari potongan-potongan kulit nanas yang melimpah ruah di wilayahnya.“Kisarannya [berat kulit] sekitar 5% dari berat total nanas. Mahkotanya sementara ini saya buang, padahal sebenarnya masih bisa dijadikan benang untuk bahan kain,” katanya.Selain limbah kulit nanas, Titik juga sudah lebih dulu mengolah limbah kulit ikan nila untuk dijadikan keripik. Bahkan, produk keripik kulit ikan yang diproduksi Titik telah menembus pasar ekspor.