Harga emas bergerak fluktuatif. Senin (17/7), harga emas untuk perdagangan kontrak Agustus 2023 mencapai US$ 1.961,50 per ons troi. Harga ini turun 0,15% dibandingkan akhir pekan lalu (14/7) yang masih ada di level US$ 1.964,40 per ons troi. Meski begitu, jika dihitung secara mingguan, harga emas dunia masih menguat 1,65%. Ini sekaligus menjadi kenaikan terbesar harga emas dalam tiga bulan terakhir. Pada pekan pertama April 2023 (7/4), harga emas sempat menyentuh 2.044 per ons troi atau menguat sebesar 2,01%. Kenaikan harga logam mulia, tak pelak, akan jadi sentimen positif bagi emiten emas di dalam negeri. Salah satunya PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Thomas Radityo menilai, kenaikan harga emas akan mendorong harga rata-rata atau average selling price (ASP) emas MDKA. Thomas mengatrol estimasi harga rata-rata emas MDKA tahun ini jadi US$ 1,982 per oz, naik 11,1% dari estimasi US$ 1.784 per ons troi. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) juga bakal kecipratan berkah dari kenaikan harga emas. Analis MNC Sekuritas, Alif Ihsanario, menilai, emas masih akan jadi kontributor terbesar bagi emiten tambang pelat merah itu. Alif merekomendasi beli saham ANTM dan HRTA dengan target masing-masing Rp 2.400 dan Rp 560. Thomas juga merekomendasi MDKA dengan target harga Rp 4.300.

Likuiditas valuta asing (valas) perbankan berpotensi semakin longgar. Ini seiring dengan aturan baru yang dirilis pemerintah untuk memperketat pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE). Lewat aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan DHE sumber daya alam (SDA) ke dalam rekening khusus perbankan Indonesia paling sedikit 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan. Menurut SVP Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, kewajiban eksportir menyimpan 30% DHE di dalam negeri minimal tiga bulan akan meningkatkan likuiditas valas perbankan. Ini akan berdampak positif terutama bagi bank yang punya paparan pada kredit ekspor impor. "Dengan likuiditas yang meningkat, manfaat bagi bank adalah mereka bisa lebih aktif dalam memberikan kredit valas untuk sektor produktif, terutama yang berorientasi ekspor," kata dia pada KONTAN, Minggu (17/7). Sekadar info, likuiditas valas perbankan tahun ini tercatat mulai longgar setelah mengetat akhir tahun lalu. Pelonggaran ini karena kredit valas mulai melambat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit valas perbankan per April 2023 hanya naik 0,52% secara tahunan. Bahkan, di empat bulan awal tahun ini penyaluran kredit valas mengalami kontraksi 6,17%. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) valas per April tercatat masih tumbuh 20,78% secara tahunan. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian juga melihat ruang perbankan menyalurkan kredit valas akan kian lebar seiring hadirnya aturan baru ini. Bank devisa akan paling diuntungkan dari beleid ini. Ia juga menilai, bunga kredit valas akan kian kompetitif untuk menarik para eksportir.

Kinerja dagang yang menjadi salah satu mesin ekonomi Indonesia masih melaju di tengah ragam tantangan global yang membayangi. Namun, semua patut waspada lantaran lajunya mulai masuk di jalur lambat. Setidaknya, kondisi itu tergambar dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat surplus US$3,45 miliar pada Juni 2023 atau surplus ke-38 bulan secara berturut-turut. Surplus itu dipicu oleh nilai ekspor yang lebih tinggi pada Juni 2023 sebesar US$20,61 miliar, dibandingkan dengan nilai impor yang mencapai US$17,15 miliar. Dengan pencapaian itu, kinerja dagang selama Semester I/2023 tetap membukukan akumulasi surplus hingga US$19,93 miliar. Sayangnya, surplus itu mulai masuk di jalur lambat karena turun 20,24% secara tahunan (year-on-year/YoY). Tren surplus yang terus menciut selama 6 bulan pertama 2023, juga selaras dengan penurunan total nilai impor pada periode yang sama tahun ini. Sepanjang Semester I/2023, BPS mencatat impor mengalami kontraksi hingga 6,42% menjadi US$108,72 miliar. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menyampaikan bahwa penurunan nilai impor terbesar, baik secara tahunan maupun bulanan, terjadi pada kelompok bahan baku atau penolong yang menopang aktivitas produksi domestik. Selama Juni 2023, nilai impor bahan baku atau penolong sebesar US$12,36 miliar atau turun 19,24% secara bulanan (month-to-month/MtM).

“Kontraksi ULN swasta ini dikontribusikan oleh semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan dan lembaga keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3% YoY dan 7,6% YoY,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono. Data BI mencatat ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, hingga pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total ULN swasta. Merespons indikator kinerja dunia usaha teranyar, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno memprediksi impor bahan baku untuk manufaktur bakal ter­ungkit pada Semester II/2023, seiring dengan ramainya permintaan pada periode kampanye terkait dengan Pemilu 2024. Dia memperkirakan kenaikan nilai impor bahan baku kemungkinan sekitar 10%.

Sinyal perlambatan ekonomi mulai terlihat jelas di depan mata. Impor bahan baku/penolong mencatatkan penurunan sepanjang paruh pertama tahun ini. Pertanda mesin-mesin produksi mulai mendingin seiring dengan penurunan harga komoditas dunia. Secara kumulatif neraca perdagangan masih membukukan surplus besar, meskipun dalam tren menyusut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun data bulanan menyebutkan kenaikan surplus dagang. Badan Pusat Statistik melaporkan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,45 miliar pada Juni 2023. Surplus ini merupakan torehan positif selama 38 bulan berturut-turut sejak April 2020. Angka tersebut sekaligus mematahkan proyeksi ekonom yang memperkirakan surplus perdagangan pada Juni 2023 sekitar US$1,3 miliar. Pun membalikkan keadaan dari bulan sebelumnya yang ‘hanya’ sur­plus US$440 juta. Namun, secara semesteran, cuan dagang menyusut. Sepanjang paruh pertama tahun ini Indonesia membukukan surplus US$19,93 miliar. Angka itu lebih rendah US$5,06 miliar atau 20,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyusutan surplus sejalan dengan penurunan nilai ekspor. Koreksi nilai ekspor dapat dimaklumi karena harga komoditas turun, dan perlambatan ekonomi yang mengguncang penjuru dunia. Akan tetapi, menurut harian ini, yang patut diwaspadai adalah penurunan impor bahan baku yang cukup signifikan sepanjang paruh pertama tahun ini. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menambah produk pembiayaan perdagangan, terutama yang berpihak kepada usaha kecil yang ingin melakukan ekspor. Model pembiayaan di Indonesia masih sangat terbatas, apalagi bagi pebisnis yang minim underlying asset. Stimulus lain yang dapat diberikan kepada dunia usaha adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, harga minyak mentah dunia menyusut di level US$70-an per barel.

Keputusan Repsol Andaman B.V. yang memilih mengembalikan keseluruhan hak pengelolaan Blok Andaman III kepada negara, membuat blok yang berlokasi di Aceh itu berstatus open area. Dengan demikian, blok tersebut saat ini tak bertuan. Pemerintah siap untuk membuka lelang bagi investor yang berminat mengelola blok yang memiliki wilayah kerja hingga 8.517 km tersebut dengan kandungan minyak diperkirakan 1.893 juta barel oil (MMBO). “Kalau prosesnya sudah dikembalikan, termasuk data-datanya, maka statusnya menjadi open area dan pemerintah berhak melelangnya kepada investor lainnya,” kata Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf kepada Bisnis, Senin (17/7). Nanang menuturkan raksasa minyak dan gas (migas) asal Spanyol itu enggan mengajukan tambahan waktu eksplorasi (TWE) yang berakhir pada 29 Juni 2023. Sikap Repsol itu lantas membuat kontrak pengelolaan lapangan otomatis dikembalikan ke negara atau terminasi. Kendati terbuka untuk dilakukan lelang, pendekatan berbeda akan dilakukan oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Menurut Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal, Petronas Andaman B.V tertarik untuk mengakuisisi saham mayoritas Blok Andaman III yang belakangan dilepas Repsol. “Karena partner-nya kan Petronas perusahaan internasional, dia kan masih ada share di situ 49%, bisa saja Petronas mau akuisisi tapi ini kan perlu proses,” kata Faisal kepada Bisnis. Repsol yang bertindak sebagai operator memegang hak partisipasi mayoritas mencapai 51%, sisanya hak partisipasi dipegang Petronas Andaman B.V setelah akuisisi pada 2019. Sebelumnya, Stakeholders Relations Manager Repsol Indonesia Amir Faisal Jindan menyatakan keputusan mundur dari hak pengelolaan lapangan Andaman III dengan pertimbangan pengeboran Sumur Rencong-1X yang tidak memuaskan atau dry hole pada akhir tahun lalu. Sumur eksplorasi lepas pantai itu terletak dengan kedalaman air laut sekitar 1.100 meter dengan mengambil jarak sekitar 42 kilometer dari garis pantai Aceh Utara.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah akan melakukan lelang terbatas untuk menjaring satu badan usaha yang akan menjadi mitra Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. “Jadi operatornya adalah gabungan badan usaha pemerintah, Lemigas, dan perusahaan terpilih yang sudah mendaftar ikut beauty contest,” katanya, Senin (17/7). Nantinya, BLU Lemigas dan badan usaha pemenang lelang akan membentuk kerja sama operasi atau KSO. Artinya, aset yang sudah terbangun dari infrastruktur transmisi Cirebon—Semarang (Cisem) ruas Semarang—Batang sepenuhnya bakal dipegang oleh pemerintah. Terkait dengan tarif penyaluran gas bumi atau toll fee pipa transmisi Cisem ruas Semarang—Batang, Laode membeberkan bahwa hal itu masih dikonteskan dalam kegiatan lelang yang diikuti oleh empat anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Potensi pemanfaatan Pipa Gas Cisem meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2026 sebesar 39,42 MMscfd, dan Kawasan Industri Terpadu Batang dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 2028 sebesar 25,83 MMscfd.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) bakal mengembahkan lahan Fase II untuk mendukung kebutuhan investasi pada sektor industri hijau dan rendah karbon. Strategi itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan kawasan industri pelat merah tersebut pada lahan Fase I, di mana investor penanaman modal asing (PMA) dibukakan pintu selebar-lebarnya, terlepas apapun sektor usahanya.“Dua tahun lalu, ketika [KITB] mulai, [investasinya] masih agak bervariasi,” kata Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, saat ditemui Bisnis, pekan lalu. Namun demikian, pada lahan Fase II dan seterusnya, KITB bakal fokus menjaring investor pada sektor industri masa depan seperti pabrik panel surya, pabrik baterai electric vehicle, semi-konduktor, hingga smelter untuk bahan baku solar wafer. Pada lahan Fase I KITB, investor mulai mendirikan pabrik kaca, keramik, sepatu, hingga peralatan kesehatan. Lahan Fase I seluas 450 hektare itu sudah laris manis dan diharapkan mampu beroperasi secara penuh pada kuartal II/2024. Ngurah memproyeksikan, dari enam pabrik yang berlokasi di lahan Fase I KITB, ada kebutuhan tenaga kerja sekitar 3.000—4.000 orang yang mesti dipenuhi. Kerja sama antara KITB dengan Pemerintah Kabupaten Batang menelurkan aplikasi Batang Career yang jadi jembatan antara investor dengan calon tenaga kerja. Sementara itu, Balai Pelatihan bakal disiapkan Kemenaker bersama Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan SDM dengan kualitas dan kompetensi khusus.Dia berharap, sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan industri-industri masa depan di KITB bisa dilakukan terus menerus dan makin berkembang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia yang tengah berhadapan dengan Vietnam, Thailand, serta Malaysia buat menarik foreign direct investment (FDI) dari China daratan, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.

Kemendagri menginvestigasi dugaan kebocoran 337 juta data penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas Breach forums. Mitigasi dilakukan mengingat data pribadi yang diduga bocor itu berpotensi disalahgunakan. Lembaga perlindungan data pribadi diharapkan segera dibentuk agar pengendali data terpacu untuk memperkuat sistem keamanannya. Dugaan kebocoran data terkait penduduk ini awalnya diungkapkan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media social Twitter @secgron, Minggu (16/7) malam. Ia menuliskan cuitan disertai tangkapan layar tentang penjualan data oleh akun anonim ”RRR” di Breachforums pada 14 Juli. Akun tersebut menjual 337.225.465 data yang disebut berasal dari server dukcapil.kemendagri.go.id. Teguh Aprianto menyebut data yang dipastikan bocor di antaranya adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah beserta NIK, nama ibu beserta NIK, dan nomor akta lahir atau akta nikah.

Menanggapi dugaan kebocoran data itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti dugaan kebocoran data kependudukan yang dijual di forum jual beli itu. Audit investigasi dan mitigasi preventif dilakukan secara mendalam sejak Minggu (16/7) bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta pemangku kepentingan lainnya. ”Sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi   Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini,” ujar Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (17/7). Menurut dia, data yang ada di Breachforums tidak sama dengan format data dalam basis data yang ada di Ditjen Dukcapil. Meski demikian, proses audit investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan kebocoran data, termasuk basis data (database) yang ada di kabupaten/kota. (Yoga)

Pada November 2010, BI menyoroti 20-30 % devisa hasil ekspor atau DHE yang ditempatkan di rekening bank di luar negeri, karena perusahaan bertransaksi dengan dollar AS, memiliki kredit di bank luar negeri, dan menempatkan dana di bank luar negeri. Setahun kemudian, Oktober 2011, BI menerbitkan tiga peraturan BI, salah satunya tentang DHE, yang mengatur tata cara penarikan devisa dari hasil ekspor, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Maka, per 2 Januari 2012, DHE harus dimasukkan ke bank devisa di dalam negeri, tanpa wajib mengonversikan devisa ke rupiah dan tidak wajib menyimpannya dalam jangka waktu tertentu. DHE yang masuk ke bank devisa di dalam negeri turut menjaga kesinambungan pasokan valuta asing sehingga kebutuhan valas dalam jumlah besar pada jangka pendek berkurang. Selain itu, data ekspor akan tercatat lebih baik.

Terbaru tahun ini, muncul keluhan dari sejumlah pelaku industri perikanan perihal PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Bagi pengusaha, kewajiban itu membebani modal dan dapat berdampak menurunkan ekspor komoditas perikanan. PP yang berlaku 1 Agustus 2023 itu mewajibkan eksportir yang memiliki DHE sumber daya alam (SDA) dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor minimal 250.000 USD atau ekuivalennya untuk memasukkan 30 % di antaranya ke dalam sistem keuangan Indonesia, minimal 3 bulan. DHE SDA meliputi devisa dari hasil ekspor barang di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kekhawatiran pengusaha dan kebutuhan pemerintah akan DHE mesti dicari jalan tengahnya. Misalnya, memberi alternatif kemudahan atau insentif bagi pengusaha. (Yoga)

Meskipun tingkat kemiskinan turun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret ini menggambarkan laju pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang dinilai belum merata dirasakan sampai ke lapisan terbawah. Kondisi itu tecermin pada data Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis BPS, Senin (17/7). BPS mencatat, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun jadi 9,36 % atau 25,9 juta orang dari total populasi Indonesia, lebih rendah dari data September 2022 yang tercatat 9,57 % atau 26,36 juta orang serta per Maret 2022 yang 9,54 % atau 26,16 juta orang. Tingkat kemiskinan juga mendekati kondisi sebelum pandemi meski belum pulih sepenuhnya. Pada September 2019, angka kemiskinan sempat menyentuh level terendah dalam sejarah, yakni 9,22 % atau 24,78 juta orang.

Namun, jurang antara yang kaya dan miskin justru melebar. BPS mencatat, per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388, dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam terjadi di perkotaan, sementara di perdesaan stagnan. Rasio gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Nilai rasio gini berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai rasio, makin tinggi ketimpangan suatu wilayah. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya selama September 2022-Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah dan bawah. Indonesia mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi, bukan pendapatan. (Yoga)