JAKARTA,ID-PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berpeluang menguasai  30% saham pabrik nikel berteknologi high pressure acid leach (HPAL) di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara milik PT Kolacka Nikel Indonesia (KNI), lima tahun setelah KNI merampungkan pembangunan  fasilitas itu. Pabrik itu akan menghasilkan mixed hydroxide preciptate (MHP), produk nikel antara yang digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Dalam pohon bisnis nikel, MHP diolah lagi menjadi nikel sulfat, material (prekursor) kutub positif (katoda) baterai EV bersama lithium, mangan/aluminium, dan kobalt sulfat. Bayu Aji, head of communications Vale Indonesia, menegaskan, perseroan memiliki opsi untuk meningkatkan porsi saham di KNI. Apabila Vale memilih mengeksekusi opsi tersebut, komposisi pemegang saham KNI adalah Hauyou (secara tidak langsung) 53%, Ford 17% dan vale Indonesia 30%. "Saat ini Huayou adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan HPAL, karena pemegang saham mayoritas KNI, sedangkan PT Vale pemegang saham minoritas," ujar dia kepada Investor Daily, Senin (17/7/2023). 

JAKARTA,ID-Penyaluran pinjaman dari fintech p2p lending ke sektor produktif pada periode Januari-Februari 2023 menurun 18,04% secara year on year (yoy) menjadi Rp36,10 triliun. Penurunan utamanya dicatatkan di sektor pengangkutan dan pergudangan, aktivitas keuangan dan investasi, serta aktivitas badan internasional. Mengacu Data Otoritas jasa keuangan (OJK) jumlah penyaluran untuk sektor produktif  itu tidak sejalan dengan total penyaluran pinjaman oleh fintech p2p lending yang masih tumbuh tipis 4,09% (yoy) menjadi Rp93,62 triliun sepanjang Januari-Mei 2023. Melambatnya kinerja pinjaman ke sektor  produktif itu juga tercermin dengan melihat porsinya yang tergerus dari 48,97% menjadi 38,56%. Tiga sektor produktif yang mengalami nilai penurunan terbesar periode Januari-Mei 2023, pertama yaitu pinjaman atas aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang turun sebesar 80,86% (yoy) menjadi Rp1,59 triliun. Kedua, aktivitas keuangan dan asuransi susut 87,63% (yoy) menjadi Rp243,14 miliar. Ketiga, sektor pengangkutan dan pergudangan ambles 70,27% (yoy) menjadi Rp673,67 miliar. (Yetede)

Rencana pemerintah menerapkan ketentuan anyar devisa hasil ekspor (DHE) pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menuai keberatan dari para pelaku usaha, salah satunya eksportir hasil perikanan dan kelautan. Musababnya, aturan baru yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam itu dinilai dapat membuat arus permodalan mereka seret. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Budhi Wibowo, mengatakan, dengan margin keuntungan sektor perikanan yang hanya sekitar 5 persen, DHE yang diterima pasti akan diputar kembali untuk membeli ikan buat diekspor. Karena itu, kebijakan yang mewajibkan eksportir menempatkan duit hasil ekspor di rekening khusus paling sedikit 30 persen dan setidaknya selama tiga bulan itu akan membuat eksportir ikan kesulitan permodalan.

"Bayangkan, kalau modal kerja kami membeli ikan US$ 1 juta, kemudian dari ekspor kami hanya dapat margin sedikit dan disuruh menahan 30 persen, berarti modal kami tinggal US$ 700 ribu," ujar Budhi kepada Tempo, kemarin. Kondisi tersebut hanya kondisi pada bulan pertama. Memasuki bulan kedua, ketika hasil ekspor kembali ditahan 30 persen, modal eksportir untuk membeli ikan semakin tipis, bahkan kurang dari separuh modal awal. Begitu pula pada bulan ketiga. "Kami tidak mungkin bekerja seperti itu."  Di sisi lain, menambah permodalan pun, menurut Budhi, bukan opsi yang mudah. Alasannya, para pengusaha harus menyiapkan agunan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Karena itu, ia khawatir para pelaku usaha pada akhirnya akan mengambil opsi mengurangi produksi, bahkan tidak beroperasi sama sekali. Karena itu, ia merasa seharusnya pemerintah tidak perlu mengenakan kebijakan DHE kepada sektor perikanan. (Yetede)

INDONESIA memiliki sejumlah komoditas ekspor unggulan. Menurut data Kemendag, elama periode Januari-April 2023, produk bahan bakar mineral masih menjadi komoditas unggulan di sektor nonmigas dengan nilai ekspor US$ 16,79 miliar. Selain bahan bakar mineral, ada beberapa komoditas ekspor Indonesia yang saat ini menjadi penopang devisa. Karena itu, pemerintah aktif mendorong peningkatan ekspor berbagai produk tersebut ke luar negeri guna meningkatkan devisa negara.

Daftar 10 Komoditas Ekspor Indonesia
1) Udang, nilai ekspor udang pada periode Januari-April 2023 mencapai US$ 567 juta. Ekspor udang menyumbang 32,5 % total ekspor produk perikanan Indonesia, dengan pasar Jepang, Hong Kong, AS, Cina, Korsel, Inggris, Kanada, dan Belanda. 2) Kopi, komoditas perkebunan yang sangat diminati di dunia. Indonesia merupakan produsen kopi dengan varietas robusta yang sangat populer. Pada 2022, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai US$ 1,15 miliar, dengan produksi 794,8 ribu ton. Tujuan utama ekspor kopi Indonesia : Mesir, Spanyol, Brasil, Italia, Turki, dan Iran. 3) Minyak Sawit. Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit di dunia dengan 59 %i total produksi global atau sekitar 45,5 juta ton per tahun. Pada 2022, Indonesia mengekspor sekitar 25,01 juta ton CPO dan produk turunannya ke Uni Eropa, India, Pakistan, dan Afrika .

4) Kakao, tanaman penghasil bahan baku cokelat yang tumbuh di daerah tropis, komoditas ekspor utama dari sektor perkebunan. Pada 2022, ekspor kakao Indonesia 385.981 ton dengan nilai Rp 19,8 triliun. Tujuan ekspor kakao : Malaysia, Thailand, Taiwan, Jerman, Rusia, Belgia, dan Cina. 5) Karet dan Produk Karet. Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia dengan luas area perkebunan karet 3,6 juta hektare. Pada 2021, total produksi karet di Indonesia 3,03 juta ton. Tujuan ekspornya : Jepang, Malaysia, Filipina, Australia, Thailand, Arab Saudi, dan Mesir. Industri pengolahan karet, dari hulu maupun hilir, memberi kontribusi devisa Indonesia US$ 7,1 miliar atau Rp 109 triliun pada 2021. 6) Tekstil dan Produk Tekstil. Indonesia dikenal sebagai produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan berbagai jenis produk, termasuk pakaian jadi, kain, benang, dan aksesori tekstil. Produk TPT Indonesia memiliki reputasi kualitas yang baik dan kompetitif di pasar internasional. Tujuan ekspor TPT : AS, Jepang, Uni Eropa, dan negara-negara di Asia Tenggara. 7) Alas Kaki. Produk alas kaki yang diekspor mencakup sepatu, sandal, sepatu olahraga, dan sepatu kulit. Adidas Indonesia merupakan kontributor terbesar ekspor industri TPT dan alas kaki dengan ekspor US$ 2,54 miliar pada 2022. Tujuan ekspor alas kaki Indonesia : AS, Belgia, Inggris, Italia, Meksiko, dan Panama.

8) Elektronik, Kualitas yang kompetitif dan biaya produksi yang lebih rendah membuat produk elektronik Indonesia diminati berbagai negara. AS, Taiwan, Korsel, Jepang, Singapura, Uni Eropa, dan negara-negara Asia Tenggara menjadi tujuan utama ekspor elektronik Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2022, ekspor elektronik Indonesia US$ 9,43 miliar, naik 18,9 % dibanding tahun sebelumnya. 9) Komponen Kendaraan Bermotor. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan pertumbuhan ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built-up/CBU) dari Indonesia. Total ekspor CBU 166.176 unit. Ekspor komponen mobil juga meningkat signifikan pada awal 2023, hingga April lalu, mencapai 55,57 juta buah. Tujuan utamanya : AS, Inggris, Jerman, Cina, dan Pakistan. 10) Furnitur, sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia. Data per Desember 2022 mencatat utilisasi industri furnitur berada di angka 74,16 %. Sepanjang lima tahun terakhir, kinerja ekspor industri furnitur Indonesia terus meningkat. Pada 2022, nilai ekspor industri furnitur kayu dan rotan terpantau cukup stabil di angka US$ 2,9 miliar. Tujuan ekspornya : Denmark, Kanada, Swedia, Australia, Afsel, dan Italia. (Yetede)

Mimpi pemerintah menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lebih cepat terganjal masalah pembiayaan. Sejumlah pihak masih optimistis banyak opsi untuk mendanai pensiun dini PLTU batu bara. Dalam beragam kesempatan, pemerintah mengklaim program pensiun dini PLTU butuh dana besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyebut angka US$ 25-30 miliar untuk menutup 5,5 gigawatt PLTU sampai 2030. Menurut hitungan PT Sarana Multi Infrastruktur, setiap penghentian PLTU berkapasitas 1 GW bakal memakan biaya sebesar US$ 400-450 juta.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, menyatakan pemerintah mengandalkan program Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai sumber pembiayaan utama untuk pensiun dini PLTU. Program pembiayaan tersebut terdiri atas US$ 10 miliar pinjaman komersial dari lembaga keuangan, serta US$ 10 miliar pinjaman lunak dan hibah dari beberapa negara yang tergabung dalam International Partners Group. (Yetede)

Berbekal alamat yang tertera pada akta perusahaan, Tempo menyambangi kantor PT Tri Manunggal Daya Cipta di Jalan Muara Karang Blok M.IX.S/17, Pluit, Jakarta Utara, pada ahad lalu. Alamat itu merujuk pada satu bangunan dua lantai berpagar besi biru. Tak ada plang nama perusahaan di tempat itu. Pada pagar besi, hanya tergantung sepotong kardus dengan tulisan “Dilarang Parkir”. PT Tri Manunggal adalah pemenang tender pengadaan pepper projectile launcher, perangkat gas air mata yang dipesan Polri pada tahun anggaran 2022. Adapun nilai tender proyek tersebut lebih dari Rp 49,8 miliar.

Seorang pemilik warung di dekat kantor tersebut mengatakan PT Tri Manunggal memiliki sekitar 30 karyawan. “Biasanya sih kalau hari kerja ramai orang,” kata dia. Dia tidak tahu pasti jenis produk yang dijual perusahaan itu. “Yang saya tahu sih face shield.” Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini mempublikasikan hasil riset yang dilakukan bersama Trend Asia. Dalam riset itu, mereka menemukan dugaan kecurangan dalam sejumlah pengadaan barang di institusi Polri, termasuk pengadaan pepper projectile launcher. “Diduga ada penggelembungan harga,” kata peneliti ICW, Wana Alamsyah, dua hari lalu. “Harga barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga pasaran.” (Yetede)

Lumpuh, tidak bisa bernapas dan makan secara normal. Pendengaran dan penglihatan pun terbatas. Semua itu diderita sebagian anak yang sebelumnya sembuh dari gangguan ginjal akut progresif atipikal. ”Sabar, ya, Nak,” kata Eva Nurmala (35), Rabu (14/6), Nasifa nama anak berusia 3 tahun 7 bulan itu,  satu dari ratusan anak korban obat sirop mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di Indonesia. Nasifa tinggal di Kota Batam, Kepri. Sepuluh bulan lalu, dia mengalami demam dan batuk. Ayahnya, Lamhari (40), membeli obat batuk Unibebi Cough Syrup di apotek dekat rumah. Obat itu dikonsumsi Nasifa. Belakangan BPOM meliris sirop produksi PT Universal Pharmaceutical yang diminum Nasifa termasuk obat dengan cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas. Nasifa sempat koma karena ginjalnya rusak. Ia harus dirawat di RS Badan Pengusahaan (RSBP) Batam tiga bulan.

Nasifa satu dari sedikit anak yang mampu bertahan dari obat beracun itu. Dari 326 pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) akibat keracunan EG dan DEG di Indonesia, 122 anak bertahan hidup. Hampir semua dari 122 anak yang bertahan itu tidak dapat kembali pulih seperti sedia kala. Salah satunya Nasifa yang mengalami kelumpuhan setelah mengonsumsi obat dengan EG dan DEG. Dokter spesialis anak yang menangani Nasifa di RSBP Batam, Ronald Chandra, Minggu (18/6) berkata, anak itu mengalami gejala sisa yang mengarah pada cerebral palsy atau kemunduran motorik. Hal itu diprediksi menetap. Kecil kemungkinan Nasifa bisa kembali normal. Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sekaligus ketua tim pencari fakta (TPF) Mufti Mubarok menyatakan, yang sembuh dari GGAPA tidak pulih 100 %, malah ada efek sangat fatal. Tak sedikit korban yang dinyatakan sembuh oleh pemerintah ternyata lumpuh. ”Kadang saya ngerasa (kondisi saat) ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Kasihan Nasifa kalau sampai besar begini terus,” ucap Eva. (Yoga)

Hollywood, pusat perfilman di AS dan salah satu sentral industri kreatif terpenting sejagat, sedang didera ”huru-hara”. Sebanyak 160.000 pemain film dan penulis naskah mogok, dipicu kegagalan perundingan asosiasi actor dan aktris serta penulis naskah dengan para produser. Tak main-main, pemogokan diperkirakan berlangsung hingga akhir 2023. Produksi film-film besar, seperti sekuel Gladiator dan Avatar, dapat terdampak serius (BBC, 15 Juli 2023). Aktor, aktris, dan seniman lainnya yang tergabung dalam Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) itu menginginkan bayaran lebih adil. Selama ini, mereka merasa telah bekerja keras dengan jam  kerja panjang, tetapi tidak diganjar upah setara. Isu upah dan pembagian keuntungan ini memang terus menguat di tengah pergeseran bisnis hiburan film ke arah model streaming. Peralihan tersebut cenderung membuat upah pekerja di sektor film tertekan.

Pemogokan oleh SAG-AFTRA terjadi setelah asosiasi penulis naskah, Writers Guild of America (WGA), menggelar aksi mogok pada 2 Mei 2023. Pokok masalahnya sama: 11.500 penulis yang tergabung dalam WGA menuntut bayaran lebih baik. Ada isu lain yang juga memicu pemogokan, yakni penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam penulisan naskah oleh perusahaan film. Mesin berbasis kecerdasan buatan itu sekarang memang mampu menghasilkan naskah yang dapat dipakai dalam film. Dengan kata lain, manusia penulis naskah mulai terdesak oleh mesin AI. Celakanya, mesin-mesin itu bisa mengerjakan tugas pembuatan naskah secara baik karena mendapat pasokan material untuk dipelajari secara gratis dari internet yang merupakan hasil karya para manusia penulis naskah. (Yoga)

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melepas 36 mahasiswa Indonesia pada pelaksanaan program Magang Bersertifikat di Jepang, pekan lalu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nizam, Minggu (16/7/2023), mengatakan, peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendapat pekerjaan lebih cepat dan gaji pertama lebih tinggi. (Yoga)

Pelaku industri perikanan mengeluhkan kewajiban eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia. Kewajiban itu dinilai membebani permodalan pelaku usaha dan dapat berimbas menurunkan ekspor komoditas perikanan. Pemerintah mewajibkan eksportir yang memiliki DHE SDA, yakni dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor minimal 250.000 USD atau ekuivalen, memasukkan 30 % di antaranya dalam sistem keuangan Indonesia. Aturan itu tertuang dalam PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. PP yang diteken Presiden Jokowi pada 12 Juli 2023 itu mulai berlaku 1 Agustus 2023.

Regulasi yang menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 itu berlaku bagi DHE SDA yang berasal dari hasil ekspor di sector pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Ketua Umum Asosiasi Produsen, Pengolahan,  dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menilai, pemerintah perlu memahami bahwa sektor perikanan beda dengan pertambangan. Eksportir perikanan memerlukan DHE untuk membeli ikan dan bahan baku guna diolah dan diekspor kembali. Kewajiban mengendapkan devisa hasil ekspor 30 % menyebabkan modal hanya tersisa 70 %. Modal pelaku industri tergerus sehingga pembelian bahan baku ikan akan turun. Imbasnya, pemasaran tangkapan nelayan berkurang dan ekspor akan turun. Devisa negara dari sektor perikanan ikut terlibas. (Yoga)