Pada November 2010, BI menyoroti 20-30 % devisa hasil ekspor atau DHE yang ditempatkan di rekening bank di luar negeri, karena perusahaan bertransaksi dengan dollar AS, memiliki kredit di bank luar negeri, dan menempatkan dana di bank luar negeri. Setahun kemudian, Oktober 2011, BI menerbitkan tiga peraturan BI, salah satunya tentang DHE, yang mengatur tata cara penarikan devisa dari hasil ekspor, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Maka, per 2 Januari 2012, DHE harus dimasukkan ke bank devisa di dalam negeri, tanpa wajib mengonversikan devisa ke rupiah dan tidak wajib menyimpannya dalam jangka waktu tertentu. DHE yang masuk ke bank devisa di dalam negeri turut menjaga kesinambungan pasokan valuta asing sehingga kebutuhan valas dalam jumlah besar pada jangka pendek berkurang. Selain itu, data ekspor akan tercatat lebih baik.

Terbaru tahun ini, muncul keluhan dari sejumlah pelaku industri perikanan perihal PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Bagi pengusaha, kewajiban itu membebani modal dan dapat berdampak menurunkan ekspor komoditas perikanan. PP yang berlaku 1 Agustus 2023 itu mewajibkan eksportir yang memiliki DHE sumber daya alam (SDA) dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor minimal 250.000 USD atau ekuivalennya untuk memasukkan 30 % di antaranya ke dalam sistem keuangan Indonesia, minimal 3 bulan. DHE SDA meliputi devisa dari hasil ekspor barang di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kekhawatiran pengusaha dan kebutuhan pemerintah akan DHE mesti dicari jalan tengahnya. Misalnya, memberi alternatif kemudahan atau insentif bagi pengusaha. (Yoga)

Meskipun tingkat kemiskinan turun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret ini menggambarkan laju pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang dinilai belum merata dirasakan sampai ke lapisan terbawah. Kondisi itu tecermin pada data Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis BPS, Senin (17/7). BPS mencatat, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun jadi 9,36 % atau 25,9 juta orang dari total populasi Indonesia, lebih rendah dari data September 2022 yang tercatat 9,57 % atau 26,36 juta orang serta per Maret 2022 yang 9,54 % atau 26,16 juta orang. Tingkat kemiskinan juga mendekati kondisi sebelum pandemi meski belum pulih sepenuhnya. Pada September 2019, angka kemiskinan sempat menyentuh level terendah dalam sejarah, yakni 9,22 % atau 24,78 juta orang.

Namun, jurang antara yang kaya dan miskin justru melebar. BPS mencatat, per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388, dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam terjadi di perkotaan, sementara di perdesaan stagnan. Rasio gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Nilai rasio gini berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai rasio, makin tinggi ketimpangan suatu wilayah. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya selama September 2022-Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah dan bawah. Indonesia mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi, bukan pendapatan. (Yoga)

Pemprov Bali berencana mengenakan retribusi 10 USD atau Rp 150.000 (asumsi 1 dollar AS = Rp 15.000) kepada setiap wisatawan mancanegara yang mau masuk ke Bali mulai pertengahan tahun 2024. Retribusi ini akan dipakai untuk menjaga kualitas alam dan budaya. ”Pengenaan retribusi masuk Bali sebesar 10 USD bersifat wajib. Saat ini, peraturan gubernur sedang dibahas. Kami sudah menjelaskannya kepada DPRD Bali,” ujar Kadis Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun saat menghadiri konferensi pers mingguan Kemenparekraf/Baparekraf, Senin (17/7), di Jakarta. Tjok mengatakan, landasan hukum mengenakan pungutan masuk itu adalah UU No 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Sebelumnya, Pemprov Bali telah menerapkan pungutan serupa, tetapi hanya bersifat sukarela. Mengenai mekanisme pembayaran, Pemprov Bali akan membuat sistem secara daring. Sistem akan dilengkapi dengan mekanisme penjelasan peruntukan sekaligus pengawasan. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mengawasi. Keseluruhan dana retribusi tersebut akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Menparekraf Sandiaga S Uno menilai rencana Pemprov Bali itu bertujuan positif, yaitu mendukung pelestarian alam dan budaya. Apalagi, Bali selama ini masih menjadi tumpuan kunjungan wisman. (Yoga)

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2023 tercatat 398,3 miliar dollar AS, turun dibandingkan posisi utang luar negeri pada akhir April 2023 sebesar 403,0 miliar dollar AS. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7 persen. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (17/7/2023). (Yoga)

PT Sinar Eka Selaras Tbk atau Erajaya Active Lifestyle (EAL) menawarkan saham ke publik sebanyak 20 persen. Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras Djohan Sutanto, Senin (17/7/2023), mengatakan, pihaknya optimistis sektor ritel masih potensial untuk berkembang. EAL mematok harga penawaran awal di kisaran Rp 370 dan Rp 410 per saham. Potensi dana yang diperoleh maksimal Rp 425 miliar. (Yoga)

Pemerintah menyatakan bakal melanjutkan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN yang tak selesai tahun depan. Dari 58 PSN yang pembangunannya belum dimulai, beberapa akan dilanjutkan dengan skema normal atau memakai APBN. Peraturan Menko Bidang Perekonomian No 21 Tahun 2022 menyebutkan, ada 210 PSN yang harus selesai pada 2024. Nilai totalnya Rp 5.746,4 triliun. Selama kurun 2016-Juni 2023, terdapat 158 PSN dengan total nilai Rp 1.102,6 triliun yang selesai. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan penyelesaian 25 proyek. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada dua kriteria mengenai proyek yang akan dilanjutkan, yakni proyek yang telah memiliki pemenuhan pembiayaan (financial closing) dan tidak bergantung APBN.

”Dengan kriteria itu, proyek-proyek tersebut akan berlanjut. Tentu ada beberapa proyek yang jadi bagian dari keberlanjutan pembangunan yang ada sekarang,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/7). Sebelumnya, BPKP menyoroti 58 PSN infrastruktur yang pembangunannya sama sekali belum dimulai. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Juni 2023, BPKP mengingatkan, hal itu akan berdampak pada risiko keterlambatan penyelesaian proyek dan tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek (Kompas.id, 14/7/2023). Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan, proyek itu akan tetap berjalan. Pada proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), misalnya, Kemenko Perekonomian telah berkoordinasi dengan Menteri PUPR mengenai skema pembangunannya. proyek jalan tol itu akan dilanjutkan di 2024 lantaran berbasis pada APBN. (Yoga)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait restrukturisasi kredit UMKM. Dalam rapat tersebut, dibahas pula soal opsi hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kredit macet UMKM di bank pada dasarnya bisa dihapus buku dan hapus tagih. Namun, kredit macet tersebut harus direstrukturisasi terlebih dulu. ”Kita bahas mengenai restrukturisasi terkait kredit, termasuk penghapus bukuan dan tagihan. Perundangannya semua siap. UU-nya siap,” ujar Airlangga seusai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Pemerintah telah menyiapkan ketentuan yang masuk dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 250-251 disampaikan mengenai pengaturan piutang macet. Juga UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan penghapus bukuan dan tagihan kredit bisa dilakukan. Selain itu juga Peraturan OJK N 40/POJK.03/ 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Persyaratan penghapus bukuan dan hapus tagih kredit adalah bahwa kredit bersangkutan telah melalui proses restrukturisasi terlebih dahulu. Apabila setelah restrukturisasi ternyata kredit tetap macet, selanjutnya bisa dilakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit tersebut. ”Ini merupakan kerugian bagi bank. Khusus bank BUMN, kerugian tersebut bukan kerugian keuangan negara,” ucap Airlangga. (Yoga)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Budi Arie Setiadi untuk bekerja cepat di sisa masa jabatan Kabinet Indonesia  Maju 2019-2024. Menkominfo baru tersebut diminta untuk menyelesaikan proyek base transciever station (BTS) 4G di are terluar, terdepan,  dan tertinggal (3t)  dan menghindari kasus hukum seperti terjadi pada mantan Menkominfo Jhonny G Plate. Lalu bagaimana cara merealisasikannya?. "Saya ingin yang pertama, Menkominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan," kata Jokowi, usai melantik Budi Arie menjadi Menkominfo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/07/2023). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peta Jalan Digital Indonesia tahun 2020-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui Badan Layanan Umum Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU Bakti), bersama operator telekomunikasi, punya target membangun minimal satu BTS 4G pada sekitar total 83.218 desa 3T dan non-3T d tanah Air. (Yetede)

JAKARTA,ID-Ekspor Indonesia kembali melanjutkan tren kontraksi pada Juni 2023 dengan tumbuh minus 21,18%, setelah sempat naik 0,99% pada bulan sebelumnya. Dengan kinerja impor yang diperkirakan akan lebih baik dari ekspor, defisit neraca perdagangan bisa kembali datang lebih cepat dari perkiraan. Akibatnya rupiah pun bakal mendapatkan tekanan tambahan karena pasokan valuta asing ke perekonomian berkurang. Oleh karena itu, sejumlah langkah perlu segera dilakukan agar kemerosotan ekspor bisa ditahan dan rekor surplus neraca perdagangan yang mencapai 38 bulan berturur-turut pada Juni lalu bisa terus diperpanjang. Langkah-langkah itu diantaranya hilirisasi, menjaga nilai tukar (kurs) rupiah agar tidak merosot, menyederhanakan perizinan ekspor  lewat digitalisasi, menambah model dan akses pembiayaan ekspor, serta mengoreksi regulasi neraca komoditas. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor pada Juni 2023 yang mencapai US$ 20,61 miliar itu turun 5,08% dibanding Mei 2023 (mtm) dan 21,18% dibanding Juni 2022 (yoy)/ Penurunan kinerja ekspor dimulai Februari 2023 saat hanya tumbuh 4,14%, setelah pada Januari 2023, dan pada April 2023 kontraksi makin dalam yaitu menjadi 29,42%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan mempercepat penyelesaian ruas Jalan Tol Semarang-Demak sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk konetivitas di Pulau Jawa, sekaligus berfungsi menjadi tanggul laut raksasa (Giants sea wall). Tanggul tersebut dirancang agar bisa  menahan abrasi dan rob yang selama ini menjadi masalah di Pantai Laut Utara di kawasan Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat Koordinasi Pembahasan Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, beserta Kementerian/Lembaga terkait. Rapat koordinasi berlangsung  di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (17/7/2023). Nantinya model pembangunan jalan tol seperti ini akan direplikasi di seluruh wilayah dengan garis pantai di Utara Jawa, Jalan Tol Semarang-Demak (Ruas Sayung-Demak) yang saat ini masih berada dalam proses penyelesaian menjadi salah satu PSN yang menjadi prioritas di Jawa Tengah. Pembangunan tersebut juga akan diarahkan untuk pembuatan tanggul pantai/laut dan awal pembangunan Giants See Wall, mengingat beberapa wilayah pantai utara Pulau Jawa mengalami penurunan permukaan tanah yang mencapai maksimal 20 cm/tahun (Yetede)