Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menilai langkah pemerintah mengendalikan harga gula pasir atau konsumsi di tingkat ritel modern sudah tepat. Namun, ke depan, pemerintah harus memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi kenaikan harga gula jika sewaktu-waktu terjadi lagi. Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen menyatakan hal itu ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (10/11). Pernyataan itu terkait kebijakan relaksasi atau fleksibilitas harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi di tingkat konsumen yang dijual di ritel modern. Bapanas menetapkan HAP gula konsumsi bisa dijual ke konsumen Rp 16.000 per kg. Khusus wilayah Maluku, Papua, serta daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan pedalaman (3TP), fleksibilitas HAP tersebut dipatok Rp 17.000 per kg.

Sebelumnya, HAP gula konsumsi di tingkat konsumen Rp 14.500 per kg. Khusus wilayah Maluku,Papua, dan daerah 3TP, HAP-nya sebesar Rp 15.500 per kg. HAP itu ditetapkan Bapanas dan berlaku sejak 24 Juli 2023. Menurut Soemitro, kebijakan relaksasi harga gula konsumsi di tingkat ritel memang diperlukan. Kebijakan itu akan membuat pabrik-pabrik gula swasta dan milik negara yang mendapatkan penugasan impor gula mentah dan konsumsi mau memasarkan gula konsumsi ke pasar ritel. Dengan harga gula mentah dan konsumsi di tingkat internasional yang saat ini cukup tinggi, mereka akan merugi jika HAP gula konsumsi masih berkisar Rp 14.500-Rp 15.500 per kg. Apabila pasokan gula di pasar ritel  

Soemitro berpendapat, kenaikan harga gula pada tahun ini memang tidak bisa dihindari. Selain akibat dampak El Nino, kenaikan harga gula juga dipengaruhi lonjakan harga gula di tingkat internasional. Agar hal itu tidak terulang ke depan, pemerintah harus memiliki cadangan gula sendiri yang dikelola oleh ID Food atau Perum Bulog sebanyak 1-1,5 juta ton. Cadangan gula pemerintah (CGP) itu diharapkan bisa dipenuhi dari gula petani, bukan dengan cara mengimpor. ”Pemerintah bisa menyerap gula petani saat harga lelang gula berada di bawah harga acuan pembelian gula petani Rp 12.500 per kg,” kata Soemitro. (Yoga)

Pemerintahan mendatang menghadapi tantangan berat untuk mengejar dua target besar pembangunan ekonomi yang saling berseberangan, yakni menumbuhkan ekonomi di kisaran 6-7 % sekaligus mengurangi emisi karbon menuju target emisi karbon netral. Dibutuhkan strategi kebijakan drastic untuk mengatasi ”dilema” itu. Indonesia telah memasang target untuk menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country) pada tahun 2045, bertepatan dengan momen ”Indonesia Emas” ketika Indonesia resmi menginjak usia ke-100 tahun. Saat ini Indonesia masih berstatus negara berpendapatan menengah (middle income country). Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia pada tahun 2022 tercatat 4.580 USD, membuat Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas setelah terpeleset menjadi negara berpendapatan menengah bawah akibat pandemic Covid-19.

Untuk bisa menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6-7 %. Lebih tepatnya, ekonomi mesti tumbuh 6 % selama 20 tahun atau 7 % selama 17 tahun. Sebagai perbandingan, ekonomi RI saat ini masih tumbuh di kisaran 5 % dan berpotensi melambat di tengah ketidakpastian kondisi global. Teuku Riefky, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEMFEBUI), Jumat (10/11) mengatakan, Indonesia perlu memacu mesin pertumbuhan ekonominya secara masif untuk bisa mencapai level menuju negara maju. Hal itu tidak mudah mengingat Indonesia juga memiliki target mengurangi emisi karbon mencapai posisi emisi bersih (net zero emission) pada 2060, atau lebih cepat. Kajian LPEM FEB UI menunjukkan, dalam dua dekade terakhir, untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil di level 5 % saja, implikasi lingkungan yang dihadapi sudah besar. Pertumbuhan ekonomi masih diiringi praktik deforestasi yang masif, konsumsi batubara yang berlebihan, dan penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan baru mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman daring, sebagai upaya untuk meminimalkan tingginya risiko terhadap konsumen, sekaligus mendorong penyaluran kredit produktif. Melalui Surat Edaran OJK No 19/SEOJK.05/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengatur batas maksimal manfaat ekonomi (bunga) pinjaman daring untuk sektor konsumtif sebesar 0,3 % per hari atau sekitar 109 % per tahun. Manfaat ekonomi tersebut secara bertahap akan diturunkan menjadi 0,2 % per hari pada 2025 dan 0,1 % per hari pada 2026. Di sisi lain, ketentuan penyaluran kredit ke sektor produktif juga berlaku demikian, yakni dimulai 0,1 % pada 2024-2025 dan akan kembali diturunkan menjadi 0,067 % pada 2026. Adapun denda keterlambatan pada tiap-tiap sektor berlaku sesuai dengan besaran bunga yang telah ditentukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, semua ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Terlebih, ekosistem pasar pinjaman daring saat ini masih belum dewasa (mature) atau mapan sehingga memerlukan intervensi dari regulator. ”Kalau ketentuan itu tidak dibuat dengan baik, tata kelolanya tidak bekerja, yang paling dirugikan adalah konsumen. Akan ada predator pricing di situ, ada orang yang dizalimi tingkat bunga, dan sebagainya,” katanya dalam konferensi pers Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028, Jumat (10/11) di Jakarta. (Yoga)

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyerahkan sejumlah bantuan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi. Selain penyerahan bantuan, kunjungan ini untuk berkoordinasi dengan pemda setempat mencari solusi menyeluruh permasalahan krisis pangan yang kerap terjadi di Papua. ”Kunjungan hari ini sebagai tindak lanjut. Sebelumnya pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan bantuan di lokasi kelaparan.  Sekarang yang terpenting mencari solusi agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat menyalurkan bantuan di Distrik Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Jumat (10/11). Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah di Yahukimo dilanda bencana, seperti longsor dan kelaparan, akibat cuaca ekstrem. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami krisis pangan. Salah satu yang cukup disorot adalah musibah kelaparan yang mengakibatkan kematian massal di Distrik Amuma.

Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan ”Saat ini (isu kelaparan) sudah tertangani. Kebutuhan pangan masyarakat sudah kembali tercukupi”. Di rumah jabatan Bupati Yahukimo, rombongan Kementerian PMK dan dari kementerian ataupun badan negara lainnya menyerahkan bantuan bahan pokok, pakaian, obat-obatan, serta uang tunai Rp 1 miliar sebagai dukungan operasional penanganan kebencanaan. ”Fokus kami sekarang adalah menangani krisis pangannya karena ini terus berulang di sejumlah wilayah di Papua. Kami sudah berkoordinasi menyiapkan gudang (pangan) di sejumlah titik. Tempat paling ideal itu dekat bandara. Jika ada bencana, langsung bisa disalurkan,” ujar Muhadjir. Di sisi lain, kunjungan ini sekaligus untuk mencari solusi jangka panjang untuk penanganan yang tengah dikoordinasikan dengan lintas kementerian, lembaga, dan pemda setempat. Rencananya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pengembangan varietas lokal yang lebih tahan iklim hingga penyuluhan soal teknologi tepat guna yang dibutuhkan untuk pengolahan bahan pangan agar lebih awet. (Yoga)

Dua proyek hilirisasi nikel yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sultra molor dari target. Meski diinisiasi sejak 2022, dua proyek dengan investasi puluhan triliun ini masih dalam pengurusan dokumen lingkungan. Investasi di wilayah ini dikhawatirkan tidak akan memenuhi target. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sultra Parinringi mengatakan, di Sultra saat ini ada sejumlah PSN, terutama hilirisasi nikel. Namun, ada dua PSN tidak berjalan sesuai jadwal. ”Ada kawasan industriterpadu PT Nusantara Industri Sejati (NIS) di Motui, Konawe Utara, dan PT Kendari  Kawasan Industri Terpadu (KKIT) di Kendari.

Berdasarkan target, keduanya harusnya sudah jalan dan konstruksi, tetapi sampai sekarang belum ada (fisik),” katanya, Jumat (10/11). Kedua proyek hilirisasi nikel ini dimulai sejak 2022. Kawasan industri di Motui, Konawe Utara, bahkan diresmikan Wapres Ma’ruf Amin. Kedua PSN ini diharapkan menyumbang investasi hingga puluhan triliun rupiah. Dengan status PSN, seharusnya bisa lebih cepat. Sebab, pelaksana mendapatkan berbagai kemudahan, termasuk perizinan. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada investasi di Sultra. Pada 2023, Sultra ditargetkan menggaet investasi Rp 21,7 triliun, naik dari Rp 18 triliun tahun lalu. Hingga triwulan III-2023, investasi baru 60 % atau sekitar Rp 15 triliun. (Yoga)

Kebebasan finansial adalah momen kehidupan yang ingin diraih oleh banyak pekerja. Selepas sekolah maupun kuliah, biasanya di usia 22 tahun seseorang mulai bekerja untuk mendapatkan penghasilan hingga tiba masa purnabakti yang di berbagai kantor dan lembaga bervariasi antara usia 55 tahun dan 60 tahun. Penelitian Columbia University Mailman School of Public Health tentang kaitan penghasilan dan kesehatan otak, menemukan bahwa jumlah penghasilan yang dikelola selama masa produktif akan berpengaruh terhadap percepatan hilang ingatan di masa tua. Maka perlu diketahui apa saja kesalahan keuangan yang mungkin dilakukan di masa produktif agar tidak berulang.

Pertama, tidak membuka diri untuk membuka keran penghasilan lain. Pengelolaan keuangan di masa produktif memiliki beberapa dimensi. Jumlah penghasilan tentu saja menjadi faktor penentu. Penerima upah rendah yang berkelanjutan mengalami penurunan memori yang jauh lebih cepat di usia yang lebih tua. Solusinya adalah fokus pada peningkatan kapasitas diri sepanjang hidup, terutama di awal masa bekerja. Kedua, memiliki gaya hidup yang berlebihan. Seseorang tidak akan memiliki masalah di masa produktifnya, tetapi sangat berbahaya saat menjelang pensiun kelak. Solusinya adalah melakukan pembagian alokasi penghasilan minimal untuk 3 hal, yaitu pos biaya hidup (living), pos tabungan (saving), dan pos gaya hidup (playing).

Ketiga, berinvestasi tanpa ilmu. Fenomena ingin mem eroleh imbal hasil investasi tinggi dalam waktu singkat semakin marak sejak munculnya opsi berinvestasi di aset kripto. Bahkan, tidak sedikit pekerja usia produktif yang terjebak dengan penawaran trading yang ternyata investasi bodong. Solusinya adalah literasi sebelum inklusi. Ragam asset investasi yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan sebaiknya dipelajari dalam hal potensi keuntungan serta potensi risiko yang menyertainya. (Yoga)

Presiden Jokowi meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS Terapung Cirata, Jabar, Kamis (9/11). PLTS yang menghasilkan listrik 192 megawatt peak itu diharapkan bisa mewujudkan mimpi Indonesia untuk membangun energi baru dan terbarukan terbesar di Asia Tenggara. Presiden Jokowi bertolak dari Monas, Jakpus, menggunakan helikopter menuju Purwakarta sekitar pukul 07.20. Tiba di kawasan PLTS Cirata, Presiden ditemani Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab Thani bin Ahmed Al Zeyoudi serta pejabat pusat dan daerah lainnya. ”Mimpi besar kita untuk membangun energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa  terlaksana. Kami berhasil membangun salah satu pembangkit listrik terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pukul 09.00.

PLTS terapung di Waduk Cirata merupakan kolaborasi PLN dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Masdar. Berada di areal seluas 200 hektar, PLTS dengan 13 pulau modul ini berkapasitas 192 megawatt peak (MWp). Energi yang dihasilkan mencapai 245 juta kilowatt jam (kWh) per tahun atau dapat memasok listrik untuk 50.000 rumah tangga. Nilai investasi PLTS Cirata mencapai 145 juta USD. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi menyambut baik kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam penyediaan energi hijau ini. Dia mengatakan, PLTS Terapung Cirata menjadi batu loncatan untuk hubungan yang lebih baik dan membantu Indonesia mewujudkan penggunaan energi hijau. (Yoga)