Harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani diperkirakan akan terus turun pada awal 2024. Bahkan, pada panen raya musim tanam I 2024, harga GKP diperkirakan bisa di bawah biaya produksi Rp 5.667 per kg dan harga pembelian pemerintah Rp 5.000 per kilogram. ”Banjir” beras impor menjadi penyebab utama. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa mengatakan, saat ini harga GKP sudah mulai turun. Berdasarkan data Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) di 64 daerah produsen padi, harga GKP di tingkat petani pekan I November 2023 di kisaran Rp 6.400-Rp 6.800 per kg.

Harga GKP itu cukup jauh di bawah rata-rata harga pada September dan Oktober 2023, yakni Rp 7.240 per kg dan 7.090 per kg. ”Di kala panenan terbatas setiap musim paceklik, biasanya harga GKP naik. Namun, yang terjadi saat ini, harga GKP petani cenderung turun. Penyebab utama penurunan GKP  itu adalah impor, bantuan, dan operasi pasar beras yang jorjoran,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/11/2023). (Yoga)

Selain komitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, salah satu program kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang perlu dicermati adalah apa strategi yang mereka tawarkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang benar-benar berjalan seperti yang direncanakan. Bukan sekedar janji yang ambisius. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin per Maret 2023 tercatat masih 25,9 juta orang, turun 0,26 juta dibandingkan Maret 2022 di 26,16 juta orang. Dibandingkan kondisi Maret 2022 di mana angka kemiskinan masih 9,54 %, per Maret 2023 angka kemiskinan turun menjadi 9,36 %., Angka kemiskinan saat ini masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Per September 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia 24,78 juta atau 9,22 % dari total penduduk.

Mematok target tinggi menurunkan angka kemiskinan memang terkesan memperlihatkan keseriusan dan komitmen calon pemimpin republik ini untuk menyejahterakan warganya. Namun, harus dikaji apakah realistis untuk diwujudkan. Dalam rangka kampanye untuk menarik simpati para konstituen, memasang target yang ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, persoalannya kemudian bagaimana strategi yang hendak dikembangkan untuk mewujudkan janji politik para kandidat. Di Indonesia, diakui atau tidak, akar masalah kemiskinan sangat kompleks. Setiap masalah perlu diurai satu per satu agar upaya menurunkan angka kemiskinan dapat direalisasi. Sejauh mana para kandidat akan dapat mewujudkan janjinya menurunkan angka kemiskinan, tentu masih diuji oleh waktu. Namun, untuk merealisasikan janji kampanye, yang dibutuhkan adalah program yang benar-benar efektif dan kontekstual dengan strategi dan program terobosan yang membumi. (Yoga)

Sektor perbankan dan dunia usaha mulai bersinergi mengimplementasikan kegiatan bisnis berkelanjutan dengan mempertimbangkan tiga aspek, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Hal ini mendesak dilakukan agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan komitmen mitigasi perubahan iklim internasional yang tercetus dalam Perjanjian Paris. Berdasarkan kajian Bank Pembangunan Asia (ADB), kawasan ASEAN berada di garis depan dalam risiko iklim. Dengan menggunakan skenario suhu global rata-rata bertambah 2,3 derajat celsius pada 2050, ASEAN dapat kehilangan 37,4 % produk domestic bruto (PDB) jika mitigasi perubahan iklim dan transisi energi tidak dilakukan. Indonesia telah menyatakan komitmen pengurangan emisi untuk memitigasi dampak perubahan iklim, dengan melibatkan sektor energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, dan kehutanan.

Untuk mendukung sektor-sektor tersebut, peran industri jasa keuangan tak kalah krusial dalam menyalurkan pembiayaan. Hal tersebut diamini oleh Presdir PT OCBC NISP Tbk, Parwati Surjaudaja. Alasan perusahaan saat ini ialah fokus pada pembiayaan berkelanjutan yang mencakup isu lingkungan (green financing) karena banyak masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari alam. Di sisi lain, jika lingkungan tidak terjaga, potensi terjadinya bencana ekologis akan semakin besar. ”Bagi perusahaan di sector finansial, penerapan ESG, selain sebagai bagian tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat, adalah investasi jangka panjang dalam meraih pendapatan berkelanjutan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (7/11/2023). Hingga 30 September 2023, Bank OCBC NISP juga telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 30 triliun, atau berkontribusi 20,5 % terhadap total kredit bank. Total  pembiayaan hijau tercatat sebesar Rp 12 triliun, yang di antaranya disalurkan untuk pembiayaan energi baru dan energi terbarukan serta pembangunan berwawasan lingkungan. (Yoga)

Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli sampai September 2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Laju konsumsi rumah tangga yang rapuh akibat melemahnya daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan ekonomi. Ketika mesin eksternal, seperti kinerja ekspor dan impor, tidak bisa diandalkan akibat ekonomi dunia yang sedang melemah, pertumbuhan ekonomi sudah sepatutnya bertumpu pada roda domestik. Terutama, pada konsumsi rumah tangga yang berperan paling besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional. Sayangnya, meski masih tumbuh positif, konsumsi masyarakat dalam kondisi rapuh.

BPS mencatat, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 % secara tahunan, melemah dibandingkan triwulan II-2023, yaitu 5,22 %, dan dibandingkan triwulan III-2022 yang 5,39 %. Pemerintah tak menyangka konsumsi rumah tangga tumbuh serendah itu. Dalam konferensi pers, Senin (6/11) Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah awalnya mengira konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi mengingat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih terjaga di zona optimistis (di atas 100) sepanjang triwulan III. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (7/11), menilai, konsumsi domestik sebenarnya sudah mengalami tren perlambatan secara persisten, yang bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, meskipun IKK masih di zona optimistis (di atas 100) sepanjang Juli-September 2023, trennya terus menurun. IKK yang hanya merekam optimisme konsumen dinilai kurang efektif mengukur laju konsumsi rumah tangga. (Yoga)

OJK telah mencabut izin usaha sejumlah perusahaan asuransi terkait upaya penyehatan, seperti PT Asuransi Recapital, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), PT Asuransi Cigna, dan PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Terakhir, OJK mencabut PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Indosurya Sukses) pada Kamis (2/11). Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, Selasa (7/11), mengatakan, kesehatan perusahaan asuransi itu diukur menggunakan rasio permodalan yang diukur dari berbagai risiko (risk based capital/RBC). Berdasarkan ketentuan, perusahaan asuransi dinilai sehat apabila memiliki RBC minimal 120 %. Menurut ukuran tersebut, kini terdapat 10 perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori bermasalah dan berada dalam pengawasan khusus OJK. Adapun sejumlah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya tersebut merupakan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan RBC.

”Kesadaran masyarakat masih rendah akibat hilangnya kepercayaan akibat kasus gagal bayarnya asuransi yang saat ini belum terselesaikan, seperti Jiwasraya, Bumiputera, Kresnalife, Wanaarta Life, dan Prolife. Meski literasi tinggi, tingkat inklusi atau keinginan masyarakat rendah karena banyak dikecewakan oleh kasus-kasus gagal bayar sehingga willingness to buy (kesediaan untuk membeli) tidak ada, padahal pengetahuannya ada,” ujarnya. Grafik menunjukkan tingkat penetrasi dan densitas industri asuransi Indonesia disbanding negara-negara Asia Tenggara lainnya (sumber: Draf Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 OJK). Irvan menilai, langkah OJK dengan peneguran dan pencabutan izin usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, upaya tersebut belum cukup jika kasus-kasus gagal bayar yang sudah terjadi tidak diselesaikan dengan baik sehingga menyisakan permasalahan kepercayaan masyarakat. (Yoga)

Bagi nelayan di Desa Assilulu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, bubu telah menjadi warisan dari generasi ke generasi. Alat tangkap tradisional berbahan bambu dan kayu itu memastikan warga dapat menikmati berkah laut secara berkelanjutan. Emang Mamang (46) Sabtu (2/9), dariperahu yang digoyang ombak kecil mendekatkan wajahnya ke permukaan laut lalu mengintip dengan kotak kayu yang salah satu sisinya berlapis kaca. Emang meminta dua rekannya menarik tali sepanjang 30 meter, kurang dari lima menit, sebuah bubu terangkat dari laut sedalam 7 meter tersebut. Bubu sepanjang 2,6 meter dengan lebar 1,7 meter itu serupa jaring berbahan kayu dan bambu yang dirangkai menjadi anyaman. Di kedua sisinya terdapat pintu berbentuk kerucut. Cara kerjanya, ikan akan masuk ke lubang itu kemudian terjebak di dalam karena ujungnya mengecil.

Alat tangkap tradisional nan ampuh itu telah menjadi andalan nelayan Assilulu sejak dulu kala. Nelayan tak perlu jauh-jauh melaut atau repot menebar jala dan memancing. Mereka cukup menempatkan perangkap itu di titik-titik strategis di perairan dangkal dan meninggalkannya selama 1-2 hari. Setelah itu, mereka kembali untuk ”memanen” ikan yang telah terperangkap. ”Tadi saya dapat 12 ikan garopa (kerapu) dan ikan kulit pasir dari satu bubu. Kalau musim angin barat (Oktober-Januari), satu bubu bisa dapat 50 ikan,” ucap Emang yang memiliki enam bubu. Penentuan waktu pengambilan hasil tangkapan bubu juga diatur tiga kali sepekan atau setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Warga menyebutnya sebagai tanila atau hari baik. Jeda itu memberi waktu bagiikanuntuk masuk ke bubu dan mencegah ikan besar yang terkurung memakan ikan kecil.

Siang itu, Emang mendapatkan 12 ikan seberat 1,5 kg per ekor. Harga ikan kulit pasir berkisar Rp 15.000 per kg, sedangkan kerapu Rp 25.000 per kg. Di restoran di Kota Ambon, harganya bisa Rp 80.000 per kg. Setelah menjual beberapa ekor, bapak satu anak ini mengantongi sedikitnya Rp 200.000. Jumlah tersebut untuk mengganti biaya bensin dua liter sekitar Rp 30.000 hari itu dan beberapa hari ke depan. Ikan lainnya dibakar untuk disantap bersama. Hanya disiram air laut, rasa ikannya sedap. Jaffar Layn (66), nelayan lainnya, juga sudah puluhan tahun menggunakan bubu untuk mencari ikan. Tiga kali sepekan, ia memanen ikan di bubunya sejak pukul 07.00 hingga 12.00. ”Setiap kali ambil bubu, saya bisa dapat 20-30 kilogram ikan,” kata pemilik sembilan bubu ini. (Yoga)

Dikelilingi sumber daya laut yang melimpah tak lantas membuat nelayan di pesisir timur Indonesia hidup sejahtera. Keberpihakan pemerintah pada pejuang laut ini dinantikan agar ironi kemiskinan di balik kekayaan sumber daya alam dapat segera diakhiri. Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 menyebutkan, estimasi sumber daya ikan Indonesia 12,01 juta ton per tahun, akumulasi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Potensi besar itu bagaikan surga bagi daerah yang secara geografis terletak di pesisir pantai ataupun daerah kepulauan. Misalnya saja wilayah timur Indonesia, seperti di kawasan Maluku dan Papua. Perairan di wilayah timur Indonesia ini menyimpan seperempat dari total potensi sumber daya laut yang ada di Tanah Air.

Tahun 2021, empat provinsi di dua pulau besar itu, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, menghasilkan komoditas perikanan tangkap laut 1,2 juta ton. Nominalnya Rp 34 triliun atau seperlima total nilai perikanan tangkap nasional. Ini membuat perikanan laut menjadi contributor terbesar bagi perekonomian timur Indonesia. Besarnya sumbangan sector perikanan ini tak dapat dilepaskan dari banyaknya nelayan yang turut mengupayakannya. Terdapat lebih dari 366.000 nelayan perikanan tangkap laut di keempat provinsi itu. Meniti profesi sebagai nelayan di tengah hamparan  lautan yang kaya, idealnya membuat para nelayan hidup dalam kecukupan. Sayangnya, kondisi itu belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Sebaliknya, sebagian besar nelayan justru masih hidup dalam jerat kemiskinan.

Pada 2021, Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan, penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 1,3 juta jiwa atau 12,5 % dari kemiskinan nasional. Merujuk publikasi BPS Maret 2023, sekitar seperlima hingga seperempat penduduk Papua Barat dan Papua masuk kategori miskin. Sementara tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 16,4 %. Sementara kemiskinan nasional 9,36 %. Nilai tukar nelayan (NTN) di Maluku Utara yang menggambarkan tingkat kesejahteraan para pekerja laut, relatif tinggi, mencapai 115 pada 2023, melampaui capaian nasional di angka 106,6. Namun, hal itu tak serta-merta mengindikasikan nelayan di Maluku Utara sudah benar-benar sejahtera. Pemantauan lapangan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara pada 2015 memperkirakan, 80 % nelayan lokal masih hidup di bawah garis kemiskinan. Publikasi BPS Maluku Utara 2022 menyebutkan, hampir separuh dari penduduk miskin Maluku Utara berasal dari mereka yang bekerja di sektor informal, yang didominasi pekerja di sektor pertanian, antara lain nelayan, petani gurem, serta  buruh tani dan perkebunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penduduk yang hidup di kawasan pesisir diindikasikan relatif belum sejahtera. (Yoga)

JAKARTA,ID-Belanja pemerintah bakal jadi tumpuan ekonomi kuartal IV-2023, yang diprediksi menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebab, Oktober 2023, bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6% yang bisa menggerus pertumbuhan ekonomi hingga 0,08%. Selain itu, inflasi diprediksi terus meningkat hingga akhir 2023, menyusul masih tingginya harga sejumlah produk pangan. Ini bisa mengikis daya beli masyarakat, yang berimbas pada penurunan konsumsi, kontributor terbesar ekonomi Indonesia. Kuartal IV tahun ini, belanja pemerintah diprediksi mencapai Rp1.100 triliun, yang diprioritaskan untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis dan penebalan perlindungan sosial, seperti bantuan pangan  dan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah juga mulai mengucurkan insentif  penguatan sektor perumahan  berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPP DTP). Hal ini diprediksi bisa mencegah perlambatan ekonomi lanjutan pada kuartal IV, sehingga ekonomi sepanjang tahun ini bisa tumbuh di atas 5%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 100 miliar di Asia Tenggara, menurut laporan e-Commerce SEA terbaru yang diterbitkan oleh Google, Temasek dan Bain & Company 2023. Namun, nilai tersebut telah direvisi oleh proyeksi tahun lalu yang masih US$ 130 miliar. Selama beberapa tahun terakhir, nilai ekonomi digital Indonesia bertumbuh stabil dan diperkirakan mencapai gross menchandise value (GMV) US$ 82 miliar tahun 2023, atau tumbuh 8% year-on-year (yoy) dari tahun lalu US$ 77 miliar. Sebagai perbandingan, dari proyeksi total nilai ekonomi digital Asia Tenggara US$ 295 miliar tahun 2025. Thailand baru membukukan nilai ekonomi digital US$ 49 miliar, Vietnam US$ 43 miliar, Filipina US$ 35 miliar, Malaysia 30 miliar, dan Singapura US$ 29 miliar. Sedangkan, pada akhir 2023 ini, dari prediksi total nilai ekonomi digital Asia Tenggara US$ 218 miliar, nilai ekonomi digital Thailand US$ 36 miliar, Vietnam US$ 30 miliar, dan Singapura US$ 22 miliar. (Yetede)