Pemerintah melalui Kemenaker menyatakan akan mengeluarkan regulasi terkait upah minimum. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kelompok pekerja adalah kenaikan upah minimum tahun 2024 tidak signifikan, sementara biaya kebutuhan hidup terus merangkat naik. ”Hasil pertumbuhan ekonomi (triwulan III-2023 oleh BPS) adalah salah satu variabel yang kami pakai dalam formula penyesuaian upah minimum. Kita tunggu saja. Dalam minggu ini ada kabar,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri saat ditanya kapan revisi PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan disahkan, Senin (6/11) di Jakarta. Sesuai UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sebelumnya, UU Cipta Kerja tidak mengatur tentang variabel ”indeks tertentu” dalam penetapan upah minimum. Upah minimum sebelumnya ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi serta mempertimbangkan variabel batas atas dan batas bawah upah minimum.

Karena itu, PP No 36/2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja terdahulu harus direvisi. ”Rata-rata besaran kenaikan upah minimum secara nasional belum bisa saya rilis karena masih menunggu data final dari BPS karena bukan cuma data / angka pertumbuhan ekonomi yang kami perlukan, tetapi juga data lain. Misalnya, data inflasi,” ujar Indah. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, saat dihubungi terpisah, menduga, dengan formula baru penghitungan upah minimum, kenaikan upah minimum tidak akan signifikan. Kenaikan tersebut bakal terimbas oleh inflasi riil di sektor pangan yang sudah mencapai lebih dari 5 persen. ”Kami khawatir akan terjadi penurunan upah riil. Kesejahteraan pekerja menurun. Pemerintah semestinya mengukur jeli inflasi berdasarkan 64 item kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja,” katanya. (Yoga)

Ketiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024 punya gagasan masing-masing untuk meningkatkan kontribusi bauran energi baru dan terbarukan. Tujuan mereka sama, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan. Meski demikian, belum ada strategi konkret yang dipaparkan oleh ketiga pasangan calon untuk menyelesaikan akar masalah lambannya kemajuan kontribusi bauran energi baru terbarukan (EBT), yakni harga EBT yang belum kompetitif dengan energi fosil. Melihat dokumen visi dan misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mereka sama-sama punya tujuan mereduksi paparan gas rumah kaca hasil aktivitas ekonomi, dengan memanfaatkan dan menggali potensi sumber EBT secara optimal. Pemerintah Indonesia menargetkan bauran EBT 23 % pada 2025. Namun, hingga akhir 2022, bauran EBT nasional baru 14,11 %. Belum maksimalnya realisasi target bauran EBT ini dapat menghambat tahapan reduksi emisi karbon Indonesia di masa mendatang.

Pasangan Anies-Muhaimin berkomitmen mendorong pencapaian target emisi tahunan demi menyukseskan target karbon netral (net zero emission/NZE) pada 2060 dan berkolaborasi dengan pemda untuk mengupayakan NZE pada 2050. Peran EBT juga akan ditingkatkan dalam bauran energi nasional untuk menahan laju perubahan iklim dan polusi, menghemat devisa, dan melepaskan diri dari ketergantungan impor energi. Kontribusi EBT ditargetkan naik menjadi 22 %-25 % pada 2029. Target bauran kontribusi EBT pasangan Ganjar-Mahfud lebih ambisius, yakni 25 % hingga 30 % pada 2029. Guna men capainya, wilayah perdesaan juga akan didorong agar mampu memberdayakan sumber energi lokal berbasis EBT untuk memasok kebutuhan energi domestik. Pasangan Prabowo-Gibran tidak secara spesifik menuliskan dalam dokumen visi dan misi mereka soal target dari peningkatan kontribusi EBT. Meski demikian, pasangan ini menyatakan akan merevisi seluruh regulasi yang selama ini menghambat peningkatan investasi baru di sektor EBT.

Meski ketiga pasangan capres-cawapres memiliki perhatian terhadap peningkatan bauran EBT untuk mengejar target karbon netral, tidak ada satu pun pasangan yang punya gagasan dan jalan keluar untuk membuat harga EBT lebih terjangkau. Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Alin Halimatussadiah mengatakan, tantangan pemanfaatan energi hijau adalah membuat harga kompetitif dengan energy fosil. Hal ini membutuhkan dukungan regulasi, mulai dari pemakaiankapasitas besar, sedang, hingga kecil. (Yoga)

Bantuan Indonesia untuk warga di Jalur Gaza, Senin (6/11) tiba di Pangkalan Udara El Arish, Mesir. Diangkut tiga pesawat, bantuan itu wujud solidaritas bangsa Indonesia untuk Palestina. Wakil Menlu Pahala Mansury menyertai kedatangan bantuan tersebut. ”Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah menunjukkan solidaritasnya kepada masyarakat Palestina. Bantuan yang telah dikumpulkan baru saja tiba di Bandara El Arish. Bantuan ini akan diserahkan kepada Egyptian Red Crescent untuk dibawa ke pelintasan masuk ke wilayah Gaza,” kata Pahala.

Total bantuan tahap pertama yang diangkut oleh ketiga pesawat itu 51,5 ton. Bantuan tersebut dihimpun dari sejumlah lembaga di Tanah Air. Bentuk bantuan, antara lain, ialah obat-obatan, vitamin, perlengkapan operasi darurat, bahan makanan, selimut, dan kebutuhan sanitasi, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Dari El Arish, perjalanan ke Rafah paling lama dua jam. Rafah merupakan pintu perbatasan Mesir-Gaza. Direktur RS Indonesia di Gaza Atef al-Kahlout memohon kepada  pemerintah Indonesia menekan semua pihak agar mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza. Ia berharap Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan penuh kepada seluruh pekerja, pasien, dan para pengungsi di RS. Kini ada 5.000 orang yang berada di RS itu. (Yoga)

Pemerintahan Joko Widodo harus mengubur mimpi untuk mencetak rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% per tahun. Fakta memperlihatkan, mengacu data Badan Pusat Statistik, rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dipimpin Jokowi (2015-2023) hanya 4,13% per tahun (lihat tabel). Data teranyar BPS, ekonomi nasional pada kuartal III-2023 hanya tumbuh 4,94% dan secara kumulatif sejak Januari hingga September 2023 ekonomi tumbuh 5,05%. Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan di sepanjang 2022 yang sebesar 5,3%. Misalnya, di masa Presiden Soeharto berkuasa (data BPS periode 1974-1998), rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,68% per tahun. Pencapaian Jokowi juga masih di bawah realisasi pertumbuhan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dengan rata-rata pertumbuhan 5,7% per tahun. Laju ekonomi di era pemerintahan Jokowi salah satunya disokong booming harga komoditas yang kemudian mendongkrak konsumsi rumah tangga hingga ekspor. Meski memang pada tahun 2020 ekonomi Indonesia dihantam krisis akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya karena konsumsi rumah tangga lebih rendah dan tidak sesuai ekspektasi. Awalnya pemerintah melihat kepercayaan konsumen masih tetap tinggi, namun konsumsinya tidak setinggi harapan. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat, lembeknya pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi lantaran target pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi meleset. Kalkulasi Yusuf, rerata pertumbuhan investasi 2015-2019 hanya 5,53% dari target 10%. Sementara pertumbuhan investasi periode 2020-2022 hanya 1,79% dari target 6,6%-7%. Tak hanya itu, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga meleset. Sementara. "Realisasi pertumbuhan industri pengolahan juga di bawah target 7,4%," kata Yusuf kepada KONTAN. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, jika transformasi struktural terus dikerek, maka potensi ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% per tahun bisa terwujud. Namun, transformasi struktural tak bisa dikebut dalam jangka pendek, karena harus menjadi fondasi agar ekonomi ke depan terangkat.

Kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) masih tumbuh sepanjang sembilan bulan pertama 2023. Anggota holding PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID) ini membukukan laba periode berjalan sebesar Rp 2,85 triliun hingga kuartal III-2023. Angka ini tumbuh 8% dari laba periode berjalan pada sembilan bulan pertama tahun 2022 yang sebesar Rp 2,63 triliun. Namun, emiten pelat merah tersebut membukukan penurunan pendapatan 8,26% menjadi senilai Rp 30,8 triliun secara tahunan. Analis Indo Premier Sekuritas, Ryan Winipta mengatakan, volume penjualan bijih nikel tetap kuat secara kuartalan dengan tumbuh 12% dengan penjualan 3,1 juta wet metric ton (wmt) di kuartal III 2023. Namun, rata-rata harga jual (ASP) bijih nikel turun 14% menjadi US$ 39 per ton. Sementara volume penjualan feronikel (FeNi) turun signifikan menjadi 3,5 kt atau turun 44% secara kuartalan Hal ini disebabkan ketidakmampuan ANTM untuk menjual FeNi ke pasar, di tengah lemahnya permintaan dan situasi kelebihan pasokan. Di tengah pelemahan ASP, Indo Premier mencatat pertumbuhan marjin ANTM masih positif. Margin laba kotor meningkat sebesar 630 bps menjadi 20% di kuartal III. Operational expenditure (Opex) ANTM meningkat sebesar 14% secara kuartalan, didorong oleh penurunan beban umum dan administrasi. Alhasil, ANTM melaporkan laba bersih sebesar Rp 959 miliar di kuartal III. Secara kumulatif hingga September 2023, laba yang diperoleh ANTM mencerminkan 83% dari estimasi Indo Premier dan 78% dari konsensus. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Thomas Radityo melihat, ada potensi pelemahan lebih lanjut pada segmen pasar nikel kelas 2 dalam jangka menengah. Oleh karena itu ia merevisi turun rata-rata ASP FeNi 2023 sebesar 9,4% menjadi US$ 14.375 per ton. Berdasarkan operasional perseroan, Thomas merevisi kinerja ANTM. Pendapatan direvisi turun menjadi Rp 39,24 triliun dari Rp 44,76 triliun dan laba bersih diturunkan menjadi Rp 3,72 triliun dari Rp 3,81 triliun sepanjang tahun ini. Ciptadana Sekuritas Asia mempertahankan rating buy ANTM dengan target harga Rp 2.100, turun dari Rp 2.400. Indo Premier mempertahankan rating buy ANTM dengan target Rp 2.050 per saham. Sementara Analis Mirae Asset Sekuritas, Rizkia Darmawan meningkatkan ratingnya menjadi buy dengan target harga Rp 2.175 per saham. Rizkia bilang, kekhawatiran utama terhadap ANTM adalah volume penjualan FeNi yang berada di bawah ekspektasi pada kuartal III karena jadwal penjualan ditangguhkan hingga kuartal IV 2023. 

Ekonomi nasional butuh injeksi energi dosis tinggi untuk menjaga laju produk domestik bruto (PDB) tahun ini sesuai angka sasaran. Maklum, tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan tak makin mudah. Perang berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah melahirkan kecemasan soal kembali melesatnya inflasi terutama pangan dan energi. Belum lagi kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lama alias higher for longer di bank sentral negara maju, yang menciptakan tekanan pada rupiah dan menghambat ekspansi bisnis. Tak pelak, stimulus lanjutan pun wajib disediakan dalam rangka mewujudkan target pertumbuhan 5,3% tahun ini. Apalagi, realisasi laju PDB pada kuartal III/2023 terbilang amat lambat, yakni 4,94%, di bawah target pemerintah sebesar 5% dan merupakan capaian terendah dalam delapan kuartal terakhir. Hanya saja, sejumlah kalangan menilai stimulus yang digulirkan pemerintah kurang komprehensif karena lagi-lagi hanya menyentuh sisi permintaan atau konsumsi, dan terkesan mengabaikan aspek penawaran alias produksi. Padahal, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komponen penopang PDB jelas membutuhkan pendampingan, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Utamanya ekspor, yang pada kuartal III/2023 hancur lebur, yakni -4,26% (year-on-year/YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kuartal II/2023 yakni -2,97% (YoY). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan untuk memberikan insentif lain dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "APBN kan tutup Desember, jadi kita memaksimalkan yang mungkin dieksekusi dua bulan terakhir," katanya, Senin (6/11). Di sisi lain, penjualan produk di dalam negeri terkendala oleh batasan regulasi serta terbatasnya daya beli masyarakat.

Perihal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan akan merevisi ketentuan soal produk manufaktur. Insentif yang terkonsentrasi pada konsumsi memang cukup rasional, mengingat porsinya terhadap PDB amat dominan. Meski demikian, kalangan pelaku usaha berharap pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pebisnis agar terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi mendaki. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah perlu becermin pada realisasi ekonomi kuartal III/2023 tatkala pertumbuhan konsumsi amat terbatas, sementara investasi dan ekspor dilingkupi ketidakpastian. Sementara itu, kalangan ekonom berharap pemerintah tak hanya menyiapkan insentif juga memacu belanja negara lebih akseleratif sehingga memberikan daya gedor ke PDB. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2023 antara lain konsumsi masyarakat dan pemerintah. Apalagi, secara historis belanja negara acapkali melejit pada pengujung tahun. Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan insentif yang diberikan oleh pemerintah perlu dipertajam, utamanya menyasar langsung pelaku ekspor. "Insentif untuk mendukung ekspor barang jadi misalnya, akan sangat efektif," katanya.

Lima tahun pasca di terbitkannya POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Ke uangan Berkelanjutan, terdapat 9 seri obligasi korporasi jenis green bond dan sustainability bondtelah diterbitkan oleh tiga Bank BUMN. PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) telah menerbitkan 2 seri green bond senilai Rp5,00 triliun pada 2022. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebagai pionir penerbitan sustainability bondtelah menerbitkan senilai US$500,00 juta pada 2019 dan 3 seri green bond senilai Rp5,00 triliun. Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) telah menerbitkan sustainability bond senilai US$300,00 juta pada 2021 yang dilanjutkan dengan penerbitan 2 seri green bond senilai Rp5,00 triliun pada 2023. Secara kumulatif, terdapat 9 seri obligasi korporasi jenis green bond dan sustainability bondyang telah diterbitkan oleh ketiga Bank BUMN. Penerbitan sustainability bond tersebut mengacu kepada Sustainability Bond Framework kedua bank tersebut yang berpedoman kepada market standards yakni Sustainability Bond Guideline dan Asean Sustainability Bond Standards.  Di sisi lain, kategori Clean Transportation meliputi pembangunan rel sepanjang 45 km, jumlah penumpang per tahun mencapai 84,5 juta, dan pengurangan jumlah karbon per tahun sekitar 8.590 tCO212.Sementara itu, realisasi sustainability bond BMRI senilai US$132 juta atau 44,00% dari total penerbitan untuk kategori renewable energy berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air I dan II. Secara kumulatif, terdapat 696 MW kapasitas terpasang yang mampu menghasilkan energi per tahun sekitar 4,83 juta MWh, penurunan emisi rumah kaca sebesar 3,63 juta tCO2e dengan jumlah rumah tangga yang dilayani mencapai 783.611 unit. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 11,35% YoY. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif ketiga Bank BUMN tersebut dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sejalan dengan kenaikan tersebut, porsi pembiayaan KUBL terhadap total kredit bank meningkat. Pada 2022, kontribusi pembiayaan ini mencapai 17,23% dibandingkan 2021 sebesar 17,19%, dan pada 2020 sebesar 15,70%. Kenaikan pembiayaan KUBL tersebut mampu diimbangi dengan pengelolaan aset produktif dengan baik ditandai dengan perbaikan rasio Non Performing Loan (NPL) gross. Rasio NPL gross BMRI sebesar 1,88% di tahun 2022 atau lebih baik dibandingkan BBNI (2,81%) dan BBRI (2,82%) serta rata-rata industri perbankan (2,44%). Penerbitan sustainability bond BMRI mengalami oversubscribed lebih dari 8,3x dibandingkan rencana penerbitan senilai US$300 juta. Selain itu, penerbitan green bond BBNI, BBRI dan BMRI masing-masing mengalami oversubscribed sebesar 4x, 4,4 kali, dan 3,74x dibandingkan rencana penerbitan yang sama sebesar Rp5,00 triliun. Sejalan dengan target porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit bank pada 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan insentif Giro Wajib Minimum kepada bank penyalur KUR dan kredit/pembiayaan hijau yang berlaku sejak 1 April 2023 dan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023.