Sampai akhir September 2023, realisasi APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp 67,7 triliun. Namun, semakin mendekati momen pemilu, kebijakan fiskal diproyeksikan lebih ekspansif. Selain  realisasi belanja perlindungan social yang naik, belanja juga akan terdorong oleh kebutuhan pembayaran rutin di akhir tahun. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) yang tertuang dalam laporan terbaru Indonesia Economic Outlook 2024, menjelang perhelatan pemilu, kebijakan fiskal cenderung akan lebih ekspansif, ditandai dengan peningkatan nilai belanja negara dan pengurangan target pajak. Tren itu salah satunya terlihat dari realisasi belanja bantuan sosial (bansos) dan subsidi pada APBN dan APBN Perubahan dari tahun ke tahun. Menjelang Pemilu 2014 dan 2019, realisasi belanja bantuan sosial terpantau lebih tinggi dari target yang dipasang di APBN dan APBN Perubahan.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Minggu (5/11) mengatakan, biasanya rasio realisasi belanja bansos selalu lebih rendah dari target atau di bawah 100 % di tahun-tahun nonpemilu. Namun, di tahun pemilu, belanja bansos tercatat melonjak. Pada 2013, jelang Pemilu 2014, realisasi belanja bansos naik menjadi 111,7 % dan pada 2014 mencapai 101,31 % dari target. Tren serupa terlihat pada 2018 dan 2019. Saat itu, realisasi belanja bansos tercatat naik menjadi 103,71 % pada 2018 dan 110,21 % dari target pada 2019. ”Motivasi politik untuk memenangi pemilu atau bertindak demi kepentingan  memilih biasanya menjadi alasan munculnya tren ini. Untuk tahun ini, gelagatnya sudah mulai terlihat meski belum terlalu ekspansif karena sejauh ini APBN masih mencatat surplus,” tutur Riefky. Indikasi APBN yang akan lebih ekspansif itu mulai terlihat dengan dirilisnya paket kebijakan pemerintah untuk bantalan ekonomi dan daya beli masyarakat, yang akan dikucurkan mulai akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Paket kebijakan ekonomi yang baru diumumkan pekan lalu itu memakan tambahan anggaran sekitar Rp 13,62 triliun. (Yoga)

Rencana pemerintah mengintegrasikan bisnis maskapai anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Citilink Indonesia, dengan maskapai milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air, ke dalam satu subholding aviasi masih belum final. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan aksi korporasi ini, salah satunya pembengkakan beban operasional. Rencana peleburan bisnis Citilink Indonesia dan Pelita Air sebelumnya telah diungkap Menteri BUMN Erick Thohir saat menyampaikan enam strategi BUMN di tahun 2024, akhir Agustus lalu. Peleburan bertujuan untuk menekan biaya logistik sehingga sektor aviasi bisa mengejar kekurangan armada pesawat nasional.

Minggu (5/11) Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, belum ada keputusan final terkait skema pengintegrasian bisnis antara Citilink Indonesia dan Pelita Air. Pada dasarnya, Garuda Indonesia mendukung gagasan pemerintah, selaku pemegang saham terbesar perseroan, untuk memajukan sektor aviasi nasional. ”Manajemen akan mengeksekusi aspirasi pemegang saham walaupun diskusinya panjang antara pemegang saham dan seluruh pihak,” kata Irfan. Seusai acara CEO Talks ASEAN Connect yang diadakan INACA di Jakarta, Kamis (2/11) CEO Citilink Indonesia Dewa Rai menjelaskan, Kementerian BUMN berencana memasukkan maskapai-maskapai pelat merah menjadi subholding maskapai penerbangan pada holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney.

Dirut Pelita Air Dendy Kurniawan belum banyak berkomentar terkait dengan perkembangan proses integrasi Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air ke dalam holding InJourney. Namun, ia menilai pengintegrasian ketiga maskapai akan menghasilkan keuntungan, yakni ketersediaan harga yang terjangkau untuk masyarakat, memastikan konektivitas udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong kinerja bisnis masing-masing maskapai agar semakin sehat. (Yoga)

Para nelayan  kecil di kawasantimur Indonesia harus melaut lebih jauh, lebih lama, dengan biaya lebih. Itu pun tanpa jaminan hasil yang sepadan. Setelah melaut lebih dari 15 jam, Umar Waymese (45) akhirnya bersandar di pesisir Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Senin (4/9) petang. Istri, anak, dan kerabat lain menantinya dengan senyum. Mereka berharap Umar membawa banyak tuna, ikan incaran utama nelayan di desa tersebut. Namun, angan itu pupus. Lelaki tersebut hanya membawa peluh di wajah, bau terik matahari di pakaiannya, serta puluhan ekor ikan cakalang dan tuna kecil (baby tuna) yang beratnya berkisar 3 kg per ekor, yang hanya cukup untuk menutup biaya pembelian 60 liter pertamax sebagai bahan bakar perahunya. Artinya, tidak ada uang lebih untuk memenuhi kebutuhan lain, kecuali sebagian ikan yang tak dijual untuk dimakan sendiri.  

”Sekarang, ikan tuna sudah ’mati’. Ikan kecil juga ’mati’,” ucapnya.  Umar memakai kiasan itu untuk menggambarkan kondisi susahnya mendapatkan tuna di Laut Seram kini. Dia tidak tahu pasti mengapa ikan pelagis besar itu seolah menghilang. Padahal, lima tahun lalu, ia masih kerap mengait tuna dengan berat puluhan kilogram di sana. ”Kadang dua atau tiga ekor tuna sekali melaut,” ungkapnya. Jaraknya juga kurang dari 20 km dari pesisir dengan kebutuhan bensin maksimal 30 liter. Semua berubah sejak kapal-kapal raksasa berukuran 90 gros ton (GT) marak hilir mudik di perairan Seram. Kapal-kapal ikan itu berasal dari luar Maluku. Perahu nelayan setempat yang panjangnya hanya 7 meter dan lebar 1,2 meter dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingannya. Umar menduga kapal-kapal itu juga menjaring tuna di area kurang dari 12 mil laut (sekitar 22 km) dari pantai. Padahal, Permen KP No 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap melarang kapal ukuran di atas 30 GT beroperasi di laut lepas di bawah 12 mil laut. (Yoga)

Perahu-perahu nelayan berukuran maksimal 3 gros ton berjejer di pesisir kampung-kampung nelayan di Pulau Morotai, Maluku Utara. Berada di bibir SamudraPasifik, perairan itu kerap diterjang gelombang tinggi. Al Hadar (52), warga Desa BereBere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, terpaksa menepikan perahunya. Angin bertiup kencang dan tinggi gelombang lebih dari 3 meter tak mungkin bisa ditaklukkan perahunya yang berukuran kurang dari 3 gros ton (GT). ”Hanya perahu berukuran lebih dari 30 GT yang bisa menaklukkan ombak itu, seperti kapal-kapal nelayan dari Bitung (Sulut). Mereka tetap bisa mencari ikan di dekat Morotai meski ombak sedang tak bersahabat,” tuturnya. Menurut data Koperasi Nelayan Tuna Pasifik di Sangowo, Morotai Utara, dari 60 nelayan yang terdaftar sebagai anggota, semuanya memiliki perahu berukuran 1,5 GT dan 3 GT. Perahu seperti itu berisiko tenggelam ketika tinggi gelombang melampaui 1 meter.

Selain armada tangkap, nelayan kerap kesulitan memperoleh BBM yang pasokannya terbatas. Saat musim ikan, mereka terpaksa membeli Pertamax dengan har-ga Rp 17.000 per liter, lebih mahal daripada harga semestinya Rp 1% dari total APBD Morotai sebesar Rp 800 miliar yang habis menopang sarana dan prasarana perikanan. Dia mengatakan, sempat datang bantuan kapal-kapal berukuran besar dari pemerintah pusat. Namun, desain sejumlah kapal di bawah standar. ”Kapalnya akan dioperasikan di Samudra Pasifik,tetapi kapal yang diberikan seperti yang beroperasi di teluk,” katanya. Nelayan membutuhkan kapal berukuran minimal 28 GT. Problem sektor perikanan tangkap juga dialami nelayan di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Senin (18/9) dini hari, kapal pemburu ikan pelagis kecil berukuran 80 GT yang dinakhodai Ramli Lestaluhu (61) tiba di rumpon, rumah ikan buatan, 30 menit setelah ditebar, jaring kembali ditarik ke kapal.

Perlahan-lahan sejumlah ikan momar atau ikan layang (Decapterus) yang terjebak di dalamnya. Jumlah ikan 387 kilogram. Kendati tangkapan melimpah, rezeki nelayan di Banda tak pernah pasti. Belum tentu tangkapan mereka laku terjual di pasaran mengingat minimnya pembeli. Ketika tangkapan melimpah, terutama pada September hingga Desember, tempat penampungan atau pengolahan ikan kewalahan lantaran tempat pembekuan ikan (cold storage) terbatas. Penampung tak berani membeli banyak, harga ikan pun merosot. Terpaksa sejumlah nelayan membuang tangkapan ke laut. Jumlahnya mencapai ratusan ton. ”Saat musim panen, bahkan kami libur. Ikan yang dibeli perusahaan kadang hanya dari nelayan yang sudah bermitra dengan  mereka,” kata Maarif (56), nelayan di Pulau Run, sekitar satu jam perjalanan dari Naira. (Yoga)

Di tengah terik siang hiruk-pikuk aktivitas Pasar Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (4/11) sedikit surut. Namun, puluhan hingga ratusan pedagang tidak beranjak dari lapak-lapaknya. Sejumlah perempuan peda- gang, orang asli Papua, atau biasa dipanggil ”mama-mama Papua”, berdampingan dengan pedagang pendatang. Biasanya para mama Papua cukup mudah ditemui dengan lapak sederhana beralas karung goni di emperan atau sisi luar pasar. Komoditas yang dijual ialah sejumlah jenis sayuran, buah-buahan lokal, serta pinang dan sirih. Kebanyakan petak kios di blok dalam pasar lebih banyak dihuni pedagang pendatang. Barang yang dijual di dalam pasar lebih banyak kebutuhan sekunder dan tersier.

”Di dalam sepi, lebih baik di sini. Ya, karena kalau orang mau cari sayur pasti cari ke sekitar sini,” kata Agustina Demetow (59) atau biasa disapa Mama Tina, sembari memamah pinang. Mama Tina merupakan pedagang dari Kampung Lereh, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura. Untuk menuju Pasar Youtefa dari kampungnya, Mama Tina naik bus Damri selama 8 jam. Ketimbang bolak-balik dari kampung ke Pasar Youtefa, ia memilih menyewa dan menginap indekos di sekitar pasar yang juga digunakan anak-anaknya menginap saat bersekolah di Kota Jayapura. Biasanya Mama Tina berjualan 2-3 hari, sebelum pulang ke rumah untuk mengambil kembali sayuran dan barang dagangan lainnya.”Kalau pinang ini, mereka (pedagang non-Papua) kurang tahu membedakan mana yang baik (layak dikonsumsi). Makanya, beli sama kami sekaligus kami pilihkan. Nanti kalau salah pilih justru pinangnya bikin muntah atau mabuk,” tuturnya.

Relasi antarpedagang di pasar itu terjaga baik. Mereka saling membutuhkan, satu sama lain. Mama Tina dan pedagang lainnya menunjukkan solidaritas sosial antarsesama, termasuk dengan pedagang non-Papua. Mereka mengesampingkan stigma yang kadang membuat jurang pemisah di antara keduanya. Pedagang lainnya, Wenina Mandikmbo (42) atau Mama Wen memiliki komoditas jualan yang serupa dengan Mama Tina. Mama Wen berasal dari Wamena, Papua Pegunungan, Ia biasanya bolak-balik dengan waktu tempuh 2-3 jam menuju Pasar Youtefa membawa sayuran dalam jumlah banyak. Tidak hanya untuk berjualan sendiri, Mama Wen juga mendistribusikan dagangannya kepada pedagang lainnya. ”Meskipun harus dijual dengan harga turun (lebih murah), itu lebih baik  daripada ditahan dan bisa saja tidak laku dan sayurnya rusak,” katanya. Bagi Mama Wen, menjaga solidaritas dengan pedagang lainnya menjadi penting. Apalagi, bertahun-tahun berjualan di pasar belum mampu memperbaiki perekonomian keluarga atau mendatangkan kesejahteraan bagi mereka. (Yoga)

Sentimen suku bunga tinggi yang selama ini menghantui pasar keuangan nampak mulai mereda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramal bergerak lebih bertenaga di sisa tahun ini. Pasar lebih optimistis lantaran ada penurunan probabilitas kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve. Bank Indonesia (BI) menyebut probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada akhir tahun sudah di bawah 50%. Sedangkan dari Fed guidance yang dihimpun CME Group Fedwatch Tool, fed fund rate (FFR) masih akan tetap sebesar 5,25%-5,50% pada akhir tahun ini. Peluang kenaikan FFR dalam pertemuan Desember 2023 mendatang hanya sekitar 4,82%. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell yang bilang kalau tingkat suku bunga The Fed sudah berada di puncaknya membuat ketidakpastian berkurang. Sentimen pemilu pun bakal menggairahkan pasar saham. Tapi, Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan, kendati masih ada ruang kenaikan IHSG, nilainya sudah tak banyak lagi. Di sisa tahun ini, IHSG bakal lebih banyak disokong oleh sentimen dalam negeri, seperti pemilu dan rilis laporan keuangan emiten. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, peluang IHSG untuk naik di akhir tahun akan lebih besar jika The Fed tetap menahan bunga acuannya di pertemuan Desember mendatang. Bahkan, santa claus rally pun berpeluang terjadi di bulan depan. Pengamat dan Praktisi Pasar Modal, Hans Kwee bilang, sikap dovish The Fed membuat tekanan terhadap nilai tukar rupiah mulai berkurang. Hitungan Hans, IHSG berpeluang konsolidasi menguat dengan support 6.639-6.600 dan resistance 6.878-6.986 hingga akhir 2023. Sedangkan prediksi Nico, IHSG hingga akhir tahun bisa ke 7.120-7.180.

Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu menjadi perhatian pemerintah. Kondisi ini harus diantisipasi agar defisit tak semakin melebar sehingga membebani daerah, bahkan bisa berdampak terhadap perekonomian. Belum lama ini, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin melaporkan bahwa keuangan pemerintah provinsi mengalami defisit Rp 1,5 triliun. Bahkan diambang kebangkrutan. Hal itu mendorong pemprov menghemat anggaran Rp 1,2 triliun di semua organisasi perangkat daerahnya. Mengacu data Portal APBD Kementerian Keuangan (Kemkeu), Provinsi Jawa Barat pada awal bulan ini mencatat defisit APBD sebesar Rp 1,8 triliun dari target defisit Rp 4,6 triliun pada akhir 2023. Pada tahun 2024, kabarnya Rancangan APBD Jawa Barat juga masih menargetkan defisit sebesar Rp 1,2 triliun. Adapun target defisit APBD terbesar pada tahun ini dialami Provinsi Jawa Timur yang sebesar Rp 10,8 triliun. Namun hingga awal November, APBD-nya masih mencatat surplus Rp 6,2 triliun. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Yudia Ramli mengatakan, defisit APBD seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur serta daerah lainnya terjadi akibat target penerimaan, terutama pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan tak tercapai pada akhir tahun. Konsekuensinya, daerah tak mampu menutup belanja yang telah ditetapkan. Bahkan pemda sampai harus berutang karena dana tidak tersedia di kas daerah sampai akhir 2023. Selain berutang, jalan yang bisa dilakukan pemda adalah menjual aset milik daerah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun hal ini juga akan sulit dilakukan. Sejauh ini, pihaknya bersama tim yang melibatkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memanggil pemda yang mengalami defisit anggaran. Pemda telah diberikan arahan, asistensi dan fasilitasi untuk segera mengambil langkah antisipatif agar defisit tak semakin lebar. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, jika defisit APBD tidak segera diantisipasi, maka belanja pemda akan menurun. Hal ini bisa berefek pada tersendatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, jika APBD defisit, maka beban APBD akan bertambah karena pemda terpaksa harus berutang untuk menutup anggaran belanja yang kurang.

Pergerakan nilai tukar rupiah pada akhir tahun nanti berpotensi menguat. Hal ini sejalan dengan prediksi meredanya tekanan di pasar global, yang tecermin dari penurunan probabilitas kenaikan bunga acuan The Fed. Bank Indonesia (BI) melihat masih ada peluang kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat pada Desember 2023, setelah memutuskan untuk menahannya pada bulan ini. Probabilitas peningkatan suku bunga acuan Paman Sam pada akhir tahun sudah di bawah 50%. "Masih terlihat ada kemungkinan kenaikan di Desember 2023. Namun, probabilitasnya hanya sekitar 40%," terang Gubernur BI Perry Warjiyo, Jumat (3/11). Salah satu pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa pengendalian inflasi tak akan hanya bertumpu pada kebijakan moneter saja. Pejabat The Fed tersebut bilang, memang The Fed bakal tetap hawkish, tetapi akan ada upaya dari sisi fiskal untuk membantu otoritas moneter mengendalikan inflasi. Perry bilang, BI dan pemerintah akan memperkuat kerja sama untuk menjaga rupiah. Selain itu, kedua otoritas ini akan terus menjaga pasar keuangan secara keseluruhan, termasuk terkait penerbitan surat berharga negara (SBN). Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat, peluang kenaikan suku bunga The Fed pada akhir tahun sebesar 25 basis poin (bps). "Sehingga suku bunga AS menuju terminal rate 5,50% hingga 5,75% pada akhir tahun," kata dia. Dengan perkembangan tersebut, Andry memperkirakan suku bunga acuan BI masih akan dipertahankan di level 6% hingga akhir 2023. 

Kendati ekonomi dilanda ketidakpastian sepanjang tahun ini, sejumlah emiten tetap gencar melakukan ekspansi. Hal ini terlihat dari penyerapan belanja modal atau capital expenditure (capex) emiten yang lumayan besar hingga akhir September 2023 lalu. Contohnya, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang menggelontorkan capex US$ 473 juta hingga September 2023. Nilai ini meningkat 71% dibandingkan capex yang diserap ADRO sebanyak US$ 277 juta pada periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya Adaro menargetkan capex 2023 antara US$ 400 juta - US$ 600 juta. Artinya jika di batas atas, jumlah penyerapan capex itu sudah 78%. Emiten lain yang agresif merealisasikan ekspansinya adalah PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). AMMN menggarap ekspansi di sisi hulu tambang dan hilirisasi, dan telah menyerap capex US$ 480 juta, naik sekitar 119% secara tahunan. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT United Tractors Tbk (UNTR) tak kalah agresif. Direktur INCO, Bernardus Irmanto mengatakan, sudah merealisasikan capex sekitar US$ 196 juta hingga September 2023. Sedangkan Sekretari Perusahaan UNTR, Sara K. Loebis mengatakan, UNTR telah menyerap capex senilai Rp 13,8 triliun hingga kuartal III-2023. Angka ini naik 160,3% secara tahunan. Tak cuma sektor energi yang lumayan agresif ekspansi. Sektor infrastruktur seperti PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) juga sudah menyerap capex senilai Rp 22,1 triliun, naik 11,11% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo melihat penyerapan capex ]sepanjang sembilan bulan 2023 relatif ekspansif, khususnya pada perusahaan tambang. "Aksi ini memungkinkan lantaran emiten-emiten ini memiliki posisi kas dan permodalan yang solid," kata dia, Minggu (5/11).