Ekonomi nasional butuh injeksi energi dosis tinggi untuk menjaga laju produk domestik bruto (PDB) tahun ini sesuai angka sasaran. Maklum, tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan tak makin mudah. Perang berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah melahirkan kecemasan soal kembali melesatnya inflasi terutama pangan dan energi. Belum lagi kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lama alias higher for longer di bank sentral negara maju, yang menciptakan tekanan pada rupiah dan menghambat ekspansi bisnis. Tak pelak, stimulus lanjutan pun wajib disediakan dalam rangka mewujudkan target pertumbuhan 5,3% tahun ini. Apalagi, realisasi laju PDB pada kuartal III/2023 terbilang amat lambat, yakni 4,94%, di bawah target pemerintah sebesar 5% dan merupakan capaian terendah dalam delapan kuartal terakhir. Hanya saja, sejumlah kalangan menilai stimulus yang digulirkan pemerintah kurang komprehensif karena lagi-lagi hanya menyentuh sisi permintaan atau konsumsi, dan terkesan mengabaikan aspek penawaran alias produksi. Padahal, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komponen penopang PDB jelas membutuhkan pendampingan, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Utamanya ekspor, yang pada kuartal III/2023 hancur lebur, yakni -4,26% (year-on-year/YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kuartal II/2023 yakni -2,97% (YoY). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan untuk memberikan insentif lain dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "APBN kan tutup Desember, jadi kita memaksimalkan yang mungkin dieksekusi dua bulan terakhir," katanya, Senin (6/11). Di sisi lain, penjualan produk di dalam negeri terkendala oleh batasan regulasi serta terbatasnya daya beli masyarakat.

Perihal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan akan merevisi ketentuan soal produk manufaktur. Insentif yang terkonsentrasi pada konsumsi memang cukup rasional, mengingat porsinya terhadap PDB amat dominan. Meski demikian, kalangan pelaku usaha berharap pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pebisnis agar terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi mendaki. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah perlu becermin pada realisasi ekonomi kuartal III/2023 tatkala pertumbuhan konsumsi amat terbatas, sementara investasi dan ekspor dilingkupi ketidakpastian. Sementara itu, kalangan ekonom berharap pemerintah tak hanya menyiapkan insentif juga memacu belanja negara lebih akseleratif sehingga memberikan daya gedor ke PDB. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2023 antara lain konsumsi masyarakat dan pemerintah. Apalagi, secara historis belanja negara acapkali melejit pada pengujung tahun. Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan insentif yang diberikan oleh pemerintah perlu dipertajam, utamanya menyasar langsung pelaku ekspor. "Insentif untuk mendukung ekspor barang jadi misalnya, akan sangat efektif," katanya.