JAKARTA,ID-Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, menjadi salah satu pembenahan  dalam menetapkan Upah Minimum  Provinsi (UMP). Meskipun ada karut-marut antara kepentingan pekerja dan usaha dalam penetapan UMP 2024, regulasi tersebut diharapkan  dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penerbitan PP Nomor 51 Tahun 2023 ini menjadi lanjutan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023. Sebab, Permenaker  18 Tahun 2022 hanya berlaku satu tahun untuk penentuan UMP 2023 saja. "Sekarang prinsip tidak ada perbedaan, sebenarnya kalau dulu pengaturannya diatur dalam Permenaker 10 Tahun 2022, kalau ini melalui PP nomor 51 Tahun 2023. Tetapi kalau dulu ada batasan kenaikan maksimal 10%, kalau ini tidak ada batasnya sekarang dilepas tergantung provinsi," ucap Ida Fauziyah di Jakarta. (Yetede)

JAKARTA,ID-Reformasi struktural seperti yang sedang dilakukan Indonesia perlu di lakukan ditengah tantangan perekonomian global semakin kompleks. Ini terutama mengenai kondisi higher for longer yang makin merosotkan poisis fiskal sejumlah negara. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri pertemuan Asia Pacific Economic Corporation (APEC) di San Fransisco, Amerika Serikat (AS). "Saat-saat penuh tantangan seperti ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan beragam reformasi struktural," jelas Sri Mulayani dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta, Selasa (14/11/2023). Selain itu, APBN menjadi katalisator upaya-upaya mempercepat transformasi perekonomian, seperti menaruh fokus investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Bendahara negara tersebut juga menyebut contoh-contoh itu merupakan bentuk upaya penyelesaian beragam isu-isu pembangunan. (Yetede)

Keluhan akan penurunan pendapatan operator telekomunikasi mengemuka. Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Merza Fachys menyatakan, rata-rata peningkatan pendapatan industri operator telekomunikasi seluler per tahun selama periode 2013-2022 adalah 5,69 %, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tren peningkatan biaya hak penggunaan frekuensi yang mencapai 12,1 % sehingga membebani keuangan operator. Sementara pertumbuhan lalu lintas konsumsi data seluler sebesar 80,7 % pada periode 2013-2022 tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan operator. Ini karena harga lalu lintas data per gigabit telah mengalami penurunan signifikan sebesar minus 32 %. Akibatnya, rerata belanja layanan seluler saat ini masih sangat rendah, yaitu di kisaran Rp 38.000 per orang per bulan.

”Operator telekomunikasi seluler jika tidak mau mati harus mendigitalkan bisnis, jangan hanya berjualan  layanan infrastruktur telekomunikasi. Kalau semua operator seluler beralih berbisnis digital, bisnis infrastruktur ditinggalkan, maka ini yang bahaya,” ujar Merza di Jakarta, Senin (13/11). Menurut Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Sarwoto Atmosutarno, industri telekomunikasi seluler berevolusi menghadapi pemain bisnis digital atau over-the-top (OTT). OTT yang dia maksud adalah OTT raksasa dari luar negeri yang memiliki produk mirip dengan layanan telekomunikasi seluler. Dan, inilah yang turut mendisrupsi bisnis operator telekomunikasi seluler. Pendapatan layanan voice (telepon) terus turun hingga kurang dari 50 % total bisnis. Adapun pendapatan operator telekomunikasi seluler dari berjualan data seluler tidak sebanding dengan kenaikan konsumsi data seluler. (Yoga)

Panjang total Tol Yogyakarta-Bawen 75,12 km, melintasi 8,80 km wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 66,32 km wilayah Jateng. Menurut rencana, akan ada enam gerbang di Tol Yogyakarta-Bawen. Sebagian gerbang tol berlokasi di Magelang, Jateng, karena trase jalan tol itu memang melewati Magelang. Dirut PT Jasamarga Jogja-Bawen, AJ Dwi Winarsa mengatakan, hingga Oktober 2023, progres konstruksi Seksi 1 jalan tol itu mencapai 59,26 %. Progres pembebasan lahan jalan tol tersebut 80,15 %. ”Jalan Tol Yogyakarta-Bawen termasuk Proyek Strategis Nasional untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan infrastruktur. Jika beroperasi penuh, Semarang menuju Yogyakarta atau sebaliknya dari 3 jam menjadi 1,5 jam,” ucap Dwi, Rabu (25/11). Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas di selatan Jawa, juga diharapkan mendorong pengembangan industri dan pariwisata di wilayah sekitarnya.

Para pelaku pariwisata di Magelang menyambut baik pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen. Keberadaannya diyakini bakal membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar sehingga perjalanan menuju destinasi wisata lebih mudah. Ketua Forum Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang Edward Alfian mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu gerbang Tol Yogyakarta-Bawen bakal berlokasi di Mungkid, Magelang. Jika sudah beroperasi penuh, gerbang tol itu diperkirakan bakal dilalui 24 juta orang setiap tahun. Kondisi itu tentu menghadirkan peluang besar bagi para pelaku wisata di Magelang. ”Ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus memperbarui dan meningkatkan fasilitas penunjang untuk wisatawan. Orang yang berwisata itu pasti butuh daya tarik wisata, tempat makan, dan oleh-oleh, serta tempat menginap. Itu semua harus kita sediakan," katanya. (Yoga)

Sakit katarak kongenital sejak bayi tidak menghalangi Melia Rahayu Aquini (13) untuk mengembangkan bakat. ”Cita-cita aku mau menjadi musisi, jadi sekarang mulai belajar piano dulu,” kata Melia di Sekolah Luar Biasa (SLB) G milik Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Jakarta, Rabu (8/11). Melia merupakan anak penyandang disabilitas dwituna, meliputi tunanetra dan tunagrahita. Meski demikian, Melia dianugerahi bakat luar biasa, yaitu bernyanyi. Ia pernah menyabet juara Festival dan Lomba Seni Siswa 2023 Se-DKI Jakarta. Saat ini, Melia duduk di bangku kelas VI SD Luar Biasa (SDLB) Rawinala. Menjelang lulus SD, Melia ingin melanjutkan pendidikan ke SMP reguler atau sekolah inklusi. ”Saya mau ke sekolah biasa karena saya ingin merasakan menjadi orang normal itu bagaimana,” ucapnya.

Ananda Fahira Ayun Rachmatika Hajiani (11), siswa kelas V SLB Yayasan Putra Pancasila Bumiayu, Kedungkandang, Malang, Jatim, sejak kecil tinggal bersama neneknya, Suwanti (62), di Tajinan, Malang. ”Awalnya saya takut mengajak Fahira keluar. Takut dia kena bully karena ada saja orang yang bisik-bisik dan itu membuat tidak nyaman,” kata Suwanti, Senin (6/11). Seiring berjalannya waktu, akhirnya, ia mencari sekolah inklusi untuk cucunya, juga guru les mengaji. Alhasil, Fahira bisa menyalurkan talenta menyanyinya. Suara ”emas” Fahira menjadikannya juara mengaji di tingkat lokal, provinsi, hingga se-Jawa. Bahkan, Fahira sempat melakukan rekaman menyanyi di sebuah studio. ”Guru nyanyinya juga disabilitas netra, guru mengajinya juga. Jadi, semua paham dan mendukung kondisi Fahira. Tetapi, yang terpenting adalah dukungan keluarga.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar menyampaikan, masih minimnya pemahaman dari keluarga dalam merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas merupakan tantangan yang dihadapi oleh keluarga anak disabilitas. Tantangan terberat adalah stigma, yang bersumber dari diri sendiri, keluarga terdekat, ataupun masyarakat luas. Tantangan berikutnya adalah masih minimnya aksesibilitas. ”Kenyataannya, mewujudkan hadirnya aksesibilitas tersebut masih sulit dan memerlukan upaya ekstra karena masih banyak pemangku kepentingan yang belum mengarus utamakan kebutuhan bagi anak penyandang disabilitas,” ujarnya. (Yoga)

Dampak perubahan iklim di berbagai belahan dunia terlihat nyata dalam wujud gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, badai, dan banjir. Dunia tidak bisa memitigasi bencana yang diakibatkan perubahan iklim tanpa mengatasi akar penyebabnya, yakni ketergantungan terhadap energi atau bahan bakar fosil, yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar saat dibakar. Emisi ini memerangkap panas di atmosfer yang memicu suhu bumi meningkat dari waktu ke waktu. Program Lingkungan PBB (United Nations for Environment Program/UNEP) mencatat, 90 % karbon dioksida global berasal dari bahan bakar fosil.

Sayangnya, komitmen dan ambisi dunia dalam mewujudkan target karbon netral bertolak belakang dengan fakta yang menunjukkan bahwa produksi batubara, minyak, dan gas di berbagai belahan dunia masih terjadi secara masif. Dalam laporan Kesenjangan Produksi (Production Gap) 2023 yang dirilis UNEP, November ini, terungkap adanya ketidaksesuaian antara produksi batubara, minyak, dan gas di 20 negara produsen utama, termasuk Indonesia, dengan batasan produksi global yang sesuai target Perjanjian Paris. Kesenjangan produksi bahan bakar fosil penghasil emisi karbon per tahun 2030 diproyeksi akan 110 % lebih banyak dibandingkan yang seharusnya.

UNEP menyoroti Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki ketergantungan ekonomi sangat tinggi terhadap sumber energi fosil, di mana industri minyak dan gas berkontribusi hingga 12 % terhadap PDB. Di samping itu, In- donesia juga  masih tercatat aktif sebagai eksportir batubara terbesar ketiga dunia. Akibat kebijakan energi dari banyak  negara, ada potensi peningkatan produksi batubara global hingga 2030 serta produksi minyak bumi dan gas global hingga 2050. Masih adanya kesenjangan produksi energi fosil secara global menunjukkan ambisi dunia dalam mengurangi emisi karbon dioksida hingga titik netral tidak sejalan dengan komitmen setiap negara dalam bertransisi energi. (Yoga)

Kebijakan upah minimum yang akan ditetapkan dalam seminggu ke depan turut menentukan nasib laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024. Di tengah potensi pelemahan ekspor yang berlanjut serta investasi yang ”wait and see”, konsumsi kelas menengah bergaji upah minimum provinsi menjadi  andalan menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 %. Akibat ketidakpastian kondisi ekonomi global yang menjadi-jadi, ”mesin” eksternal pendorong utama ekonomi seperti ekspor dan investasi asing belakangan ini tidak bisa terlalu diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pada saat seperti itu, ekonomi hampir sepenuhnya bergantung pada mesin internal, yaitu konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat.

Sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) selalu berkisar 51-57 $. Terakhir, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 52,62 % terhadap PDB. Kemenaker sudah mengeluarkan aturan terbaru yang memastikan adanya kenaikan upah minimum tahun depan, seperti tertuang dalam PP No 51 Tahun 2023. Sampai detik ini, formula kenaikan upah yang terkandung dalam aturan baru itu masih diperdebatkan kalangan pekerja dan pengusaha. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, Senin (13/11) mengatakan, kenaikan UMP dan UMK berdampak signifikan pada laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, geliat konsumsi selama ini memang bergantung pada masyarakat berpenghasilan menengah yang pendapatannya stabil dan rutin. (Yoga)

Kontribusi serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan atau manufaktur per Agustus 2023 menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini berarti laju serapan tenaga kerja industri pengolahan  lebih lambat ketimbang sejumlah sektor ekonomi lainnya. Mengutip data BPS, porsi serapan tenaga kerja industri pengolahan pada Agustus 2023 sebesar 13,83 % dari total jumlah penduduk bekerja. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 14,17 %. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja 139,85 juta orang. Adapun pada Agustus 2022 jumlahnya sebanyak 135,30 juta orang. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan selama periode tersebut juga bertambah sekitar 180.000 orang.

”Jumlah serapan tenaga kerja bertambah, tetapi kontribusinya malah menurun. Berarti laju serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan kalah cepat dibandingkan dengan sektor lain,” ujar Head of Center of Industry, Trade, Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Senin (13/11). Ia menambahkan, jika dilihat lebih detail, porsi serapan tenaga kerja melaju lebih cepat di berbagai sektor jasa. Sektor akomodasi dan makanan minuman pada Agustus 2023 berkontribusi menyerap tenaga kerja 7,71 %, meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yang  sebesar 7,1 %. Andry menjelaskan, apabila dilihat dengan perspektif yang lebih luas, ini merupakan bagian dari gejala deindustrialisasi. Artinya, peran industri pengolahan dalam struktur perekonomian Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa. (Yoga)