;

Kuartal III, Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 393,7 Miliar

Yuniati Turjandini 16 Nov 2023 Investor Daily
JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III-2023 sebesar US$ 393,7 miliar, lebih rendah dari posisi pada Januari kuartal II-2023 yang mencapai US$ 396,5 miliar. Penurunan nilai utang posisi utang luar negeri tersebut bersumber dari utang luar negeri sektor publik. "Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,2% (yoy)," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Rabu (15/11/2023). Dia menjelaskan bahwa utang luar negeri pada akhir kuartal III-2023 sebesar US$ 188,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal  sebelumnya sebesar US$ 192,5 miliar, atau setara tahunan tumbuh  sebesar 3,3% (yoy).  Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan data investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke intrusmen lain, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. (Yetede)

Trans Power Marine Beli kapal Rp 1,2 Triliun

Yuniati Turjandini 16 Nov 2023 Investor Daily
JAKARTA,ID-Trans Power Marine  (TPMA) membeli 79 unit kapal tugboat dan tongkang second senilai Rp 1,2 triliun untuk memperkuat posisi bisnis jasa logistik seiring makin ketatnya persaingan di pasar. Pembelian armada tersebut dilakukan melalui akan usaha perseroan, yakni PT Trans Logistik Perkasa (TLP). "Serah terima 79 unit armada ini telah selesai dilakukan pada bulan November 2023," kata Corporate Secretary TPMA Rudi Sutiono dalam keterangan resminya. Rudy menyebut, sebagian besar dana pembelian  kapal berasal dari pinjaman perbankan, dan sisanya dari kas internal. Adapun sebelumnya, TLP juga telah memesan 30 unit  tugboat dan tongkang baru yang sebagian masih dalam proses pembuatan. PT trans Logistik Perkasa merupakan perusahaan patungan  antar TPMA dan mitra strategis, dimana Trans Power Marine memiliki 30% saham di TLP.  (Yetede)

Tak Semata Perkara Roda Aus

Yuniati Turjandini 16 Nov 2023 Tempo
ANOMALI desain tikungan pendek pada rel kereta light rail transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau LRT Jabodebek tak hanya membuat aus roda kereta. Sejumlah titik di jalur LRT diketahui mengalami kerusakan yang bisa mengancam keselamatan perjalanan moda transportasi tersebut. 

Merujuk pada dokumen bertajuk "Rapat Evaluasi Kinerja Pengoperasian LRT Jabodebek" yang diperoleh Tempo, tim Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan—bersama konsultan eksternal—menemukan adanya serbuk besi (dalam dokumen disebut gram) di beberapa titik pada rel LRT. Serbuk besi ini diduga memicu korsleting pada sejumlah komponen wesel atau percabangan rel.

"Terdapat defect (cacat) pada lidah wesel karena hubungan arus pendek antara turnout—konfigurasi rel agar kereta dapat berpindah jalur—dan rodding—komponen wesel—yang terhubung melalui gram," demikian salah satu poin kesimpulan dalam dokumen tersebut. (Yetede)

Timang-timang Perpanjangan Izin Freeport

Yuniati Turjandini 16 Nov 2023 Tempo
JAKARTA – PT Freeport Indonesia hampir pasti mengantongi izin beroperasi di Papua sampai 2061. Sejumlah pihak berharap pemerintah tak gegabah memperpanjang umur perusahaan tambang di Papua ini. Sinyal kepastian perpanjangan operasi Freeport datang dari Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pada Senin, 13 November lalu, dia bertemu dengan Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson. Dari forum tersebut, pemerintah mengumumkan perpanjangan izin ini akan disertai penyertaan 10 persen saham Freeport ke Indonesia melalui MIND ID. Pembahasannya ditargetkan rampung pada November. 

"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah mencapai tahap akhir," kata Jokowi kepada Richard, seperti dikutip dari keterangan resmi di situs web Kementerian Luar Negeri. 

Namun Kepala Pusat Kajian Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance Abra Talattov menilai tak ada urgensi bagi pemerintah buru-buru memperpanjang izin Freeport. Setelah kontrak karyanya berakhir pada 2021, perusahaan tersebut mengantongi izin usaha pertambangan khusus sampai 2041. "Seharusnya pemerintah berfokus mengevaluasi kinerja Freeport dulu," tuturnya. (Yetede)

Gusar Peretail Terkena Dampak Aksi Boikot

Yuniati Turjandini 16 Nov 2023 Tempo
JAKARTA – Pelaku usaha retail mulai resah melihat dampak aksi boikot terhadap produk-produk yang diyakini terafiliasi dengan Israel. Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) khawatir gerakan boikot bakal membawa dampak negatif secara jangka panjang terhadap industri retail dalam negeri.

Sekretaris Jenderal AP3MI Uswati Leman Sudi menuturkan dampak yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja produsen di hulu hingga peretail di hilir karena banyaknya suplai yang tidak terserap oleh pasar. "Pabrik berproduksi setiap hari. Kalau permintaan di retail turun, distribusi bisa terganggu," ujarnya, kemarin.

AP3MI memperkirakan dampak jangka panjang boikot ini adalah menurunkan omzet retail hingga lebih dari 50 persen. Saat ini AP3MI masih mengumpulkan data penurunan penjualan dari perusahaan-perusahaan yang terkena dampak. Di sisi lain, dia memastikan seluruh produk yang masuk daftar boikot diproduksi di dalam negeri dan produsennya tidak memberikan dukungan kepada Israel. (Yetede)




Momentum dari Pawone Kuliner

Yoga 15 Nov 2023 Kompas (H)

Rasa syukur terucap dari sejumlah pelaku usaha kuliner di Magelang, Jateng, yang mengikuti program Pawone Kuliner Borobudur Marathon. Selain mendapat pembinaan, mereka juga diajak berkeliling ke sejumlah kota untuk menjajakan produk. Peluang untuk lepas landas mengembangkan bisnis pun terbuka lebar. ”Ternyata jualan nasi goreng bisa membuat saya naik pesawat,” kata  Siti Nuryati Puji Prihatin (40), pemilik usaha Nasi Goreng Magelangan Handayani, saat ditemui di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan,  Magelang, Jateng, Selasa (24/10). Puji bersama suaminya, Rokhman (45), sehari-hari berjualan nasi goreng di rest area Desa Deyangan sejak 2016. Keduanya berjualan pukul 17.00-24.00. Dalam sehari, mereka bisa menjual 30 porsi nasi goreng dengan harga Rp 15.000-Rp 17.000 per porsi. Sejak 2019, Puji dan Rokhman ikut serta dalam program Pawone Kuliner Borobudur Marathon. Program itu bagian dari lomba lari Borobudur Marathon yang digelar atas kerja sama Pemprov Jateng, Bank Jateng, harian Kompas, dan Yayasan Borobudur Marathon.

Setelah bergabung dengan program Pawone Kuliner, usaha Puji dan Rokhman mengalami lompatan. Sebab, selain mendapat pembinaan dari chef profesional, peserta program itu juga diajak berkeliling ke sejumlah kota untuk memeriahkan acara Bank Jateng Friendship Run, kegiatan lari bersama untuk menyambut Borobudur Marathon 2023. Pada 2022, Puji dan Rokhman diajak ke Semarang, Jakarta, dan Makassar untuk berjualan di sela-sela acara Bank Jateng Friendship Run. Pada tahun ini, mereka diajak ke Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Palembang. ”Di Surabaya, dagangan kami laku 500 porsi, di Makassar 375 porsi, serta di Banjarmasin dan Palembang masing-masing 500 porsi,” ucap Puji. Puji bersyukur karena hasil berjualan nasi goreng itu bisa menyekolahkan kedua putranya di pondok pesantren.

Vice GM Event Harian Kompas Budhi Sarwiadi mengatakan, program Pawone Kuliner Borobudur Marathon diinisiasi mulai 2018. Sejak itu, total ada 35 pelaku UMKM kuliner yang dibina. ”Dari awal, kami mendampingi tidak hanya dari produk, tetapi juga dari pelayanan dan pengelolaan sehingga mereka merasakan manfaat,” katanya.Sejumlah pelaku UMKM kuliner akan berjualan dalam rangkaian acara Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng, yakni saat pengambilan perlengkapan lomba (race pack collection) pada 17-18 November dan saat lomba, 19 November 2023. ”Di rangkaian acara itu, mereka diarahkan sebagai entrepreneur murni. Kami sediakan tempat dan promosinya, mereka menyiapkan lain-lainnya sendiri. Ini ajang mereka untuk tumbuh,” kata Budhi. Peluang terbuka, siap dimanfaatkan dan lepas landas menjadi pelaku UMKM yang sukses. (Yoga)

Pekerja Andal, Manufaktur Tangguh

Yoga 15 Nov 2023 Kompas

Ketangguhan industri manufaktur dan keandalan tenaga kerja tidak bisa diraih dengan cara instan. Perlu tekad, strategi, dan waktu untuk mewujudkannya. Industri pengolahan berperanpenting dalam perekonomian Indonesia, antara lain dari sisi serapan tenaga kerja dan sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada triwulan III-2023, pada saat perekonomian tumbuh 4,94 % secara tahunan, industri pengolahan tumbuh 5,2 % dengan distribusi terhadap PDB sebesar 18,75 %. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan industri pengolahan yang melampaui pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang permintaan domestik yang masih kuat. Meski demikian, mengutip data Statista, peran sector manufaktur terhadap PDB Indonesia pada 2017-2022 kian merosot. Porsi industri pengolahan yang pada 2017 sebesar 20,16 %, turun menjadi 19,24 % pada 2021 dan 18,34 % pada 2022.

Gejala deindustrialisasi, yang ditandai dengan merosotnya peran industri dalam perekonomian, kian jelas. Sebaliknya, sektor jasa berkembang cepat. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, meskipun perannya 5,98 % terhadap PDB, pada triwulan III-2023 tumbuh 14,74 % secara tahunan. Lapangan usaha akomodasi, makan dan minum, yang porsinya 2,51 % pada PDB, tumbuh 10,9 %. Merujuk data BPS, meskipun jumlahnya bertambah, porsi penduduk yang bekerja di industri pengolahan menyusut, dari 14,17 % pada Agustus 2022 menjadi 13,83 % pada Agustus 203, dengan rata-rata upah Rp 3,2 juta per bulan, sedikit di atas rata-rata upah buruh berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023 yang Rp 3,18 juta per bulan. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan andal mesti disiapkan dan industri pengolahan mesti diperkuat. Industri pengolahan yang kuat akan menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian saat terjadi guncangan. (Yoga)

Target PPN Dipangkas Saat Konsumsi Melemah

Yoga 15 Nov 2023 Kompas

Pemerintah memangkas target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam APBN 2023 melalui Perpres No 75 Tahun 2023 tentang revisi postur APBN 2023 dari berbagai pos keuangan negara, mulai dari penerimaan, belanja, sampai pembiayaan. Revisi APBN 2023 itu dilakukan setelah pemerintah melakukan rapat kerja untuk membahas proyeksi kinerja keuangan negara di semester II dengan DPR, pertengahan tahun lalu. Hasilnya, pemerintah memutuskan mengubah beberapa target di APBN 2023. Salah satunya, memangkas target penerimaan pajak konsumsi atau PPN Dalam Negeri (PPN DN), dari awalnya Rp 475,37 triliun menjadi Rp 438,79 triliun. PPN DN menjadi satu-satunya pos penerimaan perpajakan yang targetnya dipangkas pada APBN 2023.

Di sisi lain, pemerintah menaikkan target penerimaan pajak konsumsi domestik lainnya, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPNBM Dalam Negeri (PPNBM DN), yang naik dari Rp 14,98 triliun jadi Rp 19,08 triliun. Di luar pajak konsumsi, target pos penerimaan pajak lainnya juga dinaikkan. Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Etikah Karyani Suwondo, Selasa (14/11) mengatakan, konsumsi masyarakat terindikasi sedang melemah. Hal itu dipengaruhi kenaikan inflasi dan ketidakpastian ekonomi-politik secara umum. Tak hanya itu, daya beli masyarakat juga dinilai belum membaik ke kondisi normal pascapandemi dan meroketnya inflasi pada tahun 2022. Kondisi daya beli yang melemah itu otomatis berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tidak signifikan, seperti tampak pada triwulan III tahun 2023. BPS mencatat, kendati masih tumbuh dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga melambat secara tahunan dari 5,17 % pada tahun lalu menjadi 5,06 %. (Yoga)

Pertamina Jalin Sinergi Terkait Injeksi Karbon

Yoga 15 Nov 2023 Kompas
Pertamina menjalin kerja sama dengan perusahaan minyak  dan gas bumi global, yakni Chevron dan Exxon Mobil, dalam mengembangkan teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon atau CCS/CCUS. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resmi, Selasa (14/11/2023), mengatakan, pihaknya berkomitmen penuh dalam pengembangan bisnis rendah karbon melalui proyek CCS/CCUS. (Yoga)

Ekspor Benih Lobster Dinilai Minim Kajian

Yoga 15 Nov 2023 Kompas

Rencana pemerintah melegalkan ekspor benih bening lobster, antara lain, untuk memetik manfaat nilai ekspor benih bagi penerimaan negara bukan pajak. Namun, kebijakan itu dinilai tidak didukung data riil stok benih. Saat ini, berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, ekspor benih lobster dilarang. Namun, dalam draf Rancangan Permen KP tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), ekspor benih bening lobster bisa dilakukan. Pasal 6 Ayat 1a dalam draf itu menyebutkan, investor selain dapat mengekspor benih ke luar negeri, juga melakukan aktivitas pembudidayaan di Indonesia. Rancangan aturan itu kini dalam tahap konsultasi publik.

Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, rencana untuk membuka kembali keran ekspor benih bening lobster sedang dikaji, antara lain guna menggali potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di samping itu, pemerintah mengundang investor asal Vietnam untuk pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Ekspor lobster hasil budidaya di Vietnam pada tahun 2022 mencapai nilai 2,5 miliar USD, dengan sumber benih lobster semuanya berasal dari Indonesia. Jumlah benih lobster yang dipasok ke Vietnam setiap tahun mencapai 400 juta-600 juta benih, dengan harga benih rata-rata 2 USD per ekor. Itu mengindikasikan nilai ekspor benih lobster asal Indonesia yang diselundupkan ke Vietnam mencapai 1,2 miliar USD per tahun.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin, menyoroti rencana membuka ekspor benih bening lobster tidak sejalan dengan kondisi pemanfaatan lobster yang berada di status ”merah”. ”KKP sampai sekarang tidak bisa menjelaskan kepada publik mengenai data stok benih bening lobster yang ada di perairan di Indonesia. Ketiadaan data ini menimbulkan pertanyaan besar masyarakat. Jika pemerintah serius, seharusnya persoalan data bisa diselesaikan,” ujar Parid. (Yoga)

Pilihan Editor