;

Menggali Potensi Ekonomi Adidaya

Hairul Rizal 15 Nov 2023 Bisnis Indonesia

Upaya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat makin terbuka seiring dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Negeri Paman Sam untuk bertemu dengan mitranya Presiden AS Joe Biden dalam rangkaian pembahasan penguatan kemitraan strategis komprehensif. Di tengah pembahasan beragam topik antar kedua negara, ada harapan besar penambahan investasi dari AS sekaligus memperluas pasar ekspor produk industri dalam negeri. Bagi Indonesia, AS adalah salah satu mitra dagang strategis di berbagai sektor dan memiliki banyak potensi yang bisa digali dari hubungan kedua negara. Secara umum, beberapa isu penting yang jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan kerja sama di bidang keamanan dan maritim, perdagangan kedua negara, dukungan transisi energi dan pengembangan industri di Indonesia. Untuk sektor energi, AS memberikan dukungan penuh terhadap penerapan energi terbarukan dan pengurangan emisi di Indonesia. Sebelum bertemu Joe Biden, Jokowi juga menemui Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson untuk membahas tentang penambahan porsi kepemilikan BUMN di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%, perpanjangan kontrak PTFI, dan penambahan investasi perusahaan di dalam negeri. Keinginan untuk menambah jumlah saham di PTFI sebanyak 10% seakan menemui titik terang setelah Adkerson memberikan tanggapan positif atas rencana tersebut. Dalam pertemuan di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, perwakilan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan penambahan saham itu. Langkah ini sejalan dengan harapan Freeport untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus di Indonesia. Penambahan saham menjadi prasyarat terkait perpanjangan izin usaha pertambangan yang akan habis pada 2041 selain pembangunan smelter di Papua. Adapun pembahasan mengenai kesiapan dana masih akan dibahas di masa mendatang yaitu pada 2041 setelah masa kontrak Freeport yang habis pada tahun itu perpanjang. Akan tetapi, hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu dengan tambahan 10% tersebut apakah Indonesia mempunyai peran lebih menjadi pengendali di Freeport? Pasalnya hingga saat ini, dengan porsi mayoritas saat ini kendali manajemen operasi PTFI masih berada di tangan Freeport-McMoRan Inc. Peran ini tentunya menjadi krusial untuk memastikan terjadinya penghiliran yang akan menempatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Alhasil, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Indonesia dapat menjadi negara maju, termasuk merea­lisasikan rencana penghiliran agar tidak terhenti sebatas jargon. Upaya tersebut mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, perbaikan infrastruktur hingga pengembangan pasar dalam negeri.

PENERIMAAN NEGARA : POMPA DIVIDEN DARI BUMN

Hairul Rizal 15 Nov 2023 Bisnis Indonesia

Pembengkakan belanja negara di pengujung tahun memaksa pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari berbagai sisi. Tak hanya pajak yang dikatrol lebih tinggi, setoran dividen perusahaan pelat merah ditargetkan menjulang pada tahun ini. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, target pendapatan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disasar Rp81,53 triliun.Angka tersebut naik hingga mencapai 66,04% dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Perpres No. 130/2022 yakni senilai Rp49,1 triliun.Terget termutakhir itu juga di atas proyeksi Kementerian BUMN yang mengestimasi dividen perusahaan pelat merah pada tahun ini di angka Rp80,6 triliun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah.Dalam kaitan ini, sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian BUMN tidak merespons pertanyaan yang disampaikan Bisnis perihal prospek dan strategi dalam mencapai angka sasaran yang menjulang itu.Adapun, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa secara umum revisi perpres yang memuat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 itu dilakukan atas dasar kesepakatan dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kementerian Keuangan mencatat setoran dividen perusahaan pelat merah ke kas negara mencapai Rp70,7 triliun per 30 September 2023. Jumlah dividen tersebut meningkat sebesar 74,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/YoY).Sementara itu, pada tahun depan, target setoran dividen BUMN dinaikkan menjadi Rp85,8 triliun.Kalangan ekonom pun memandang pencapaian target yang cukup tinggi itu amat terbuka mengingat kinerja perusahaan pelat merah yang sepanjang tahun berjalan 2023 cukup ciamik. 

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan bahwa dividen untuk perbankan berkaitan dengan performa dari perusahaan. Saat ini, menurutnya, menjadi tugas perbankan dan nonperbankan BUMN untuk mengelola margin agar tetap produktif. Terlebih, Banjaran optimistis kinerja BUMN tersebut dapat tercapai dengan menuturkan bahwa proporsi pendapatan berbasis fee terus meningkat. Dalam postur fi skal tahun ini, pemangku kebijakan mengajukan tambahan PMN senilai Rp4,51 triliun untuk tiga perusahaan pelat merah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Ketiganya adalah PT Asuransi Jiwa IFG, Pt Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, dan PT Bina Karya.Adapun, dalam RAPBN 2024 pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat menaikkan PMN untuk BUMN dari Rp18,6 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Injeksi tambahan itu dialokasikan untuk PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.Khusus RAPBN 2024, tambahan senilai Rp12,1 triliun itu merupakan jalan tengah dari Kementerian Keuangan dalam rangka merespons usulan Kementerian BUMN yang meminta PMN sebesar Rp57 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta Kementerian BUMN untuk segera merumuskan kebijakan terkait dengan skema penggunaan dana sisa PMN di BUMN. Adapun, kalangan ekonom memandang pemerintah tidak selayaknya memaksakan penambahan PMN untuk BUMN mengingat besarnya kebutuhan belanja negara untuk sektor yang lebih prioritas.Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, apabila kucuran PMN tidak dikelola dengan baik, APBN makin terbebani dan belanja prioritas berisiko terpangkas. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang di antaranya mengatur mengenai tebaran dividen emiten perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam POJK tata kelola perbankan itu, OJK tidak membatasi bank dalam menebar dividen.

PENAMBAHAN CADANGAN MINERAL : AKSI BERBURU EMAS DI PERUT BUMI PERTIWI

Hairul Rizal 15 Nov 2023 Bisnis Indonesia

Potensi sumber daya emas Indonesia memang masih melimpah. Sejumlah eksplorasi di berbagai daerah menunjukkan hasil yang cukup positif. Tak ayal, para penambang terus aktif melakukan aksi berburu emas di berbagai wilayah. Terbaru, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerjanya.Sepanjang tiga tahun terakhir, NHM berhasil meningkatkan jumlah cadangan emas mencapai 1,4 juta Oz emas, sedangkan jumlah sumber daya emas mencapai 2,3 juta Oz. Estimasi nilai dari sumber daya dan cadangan itu mencapai lebih dari US$4,1 miliar.Perseroan memandang bahwa keberhasilan ini tak lepas dari alokasi modal kerja dan biaya eksplorasi selama 3 tahun terakhir dari pemegang saham pengendali NHM, yakni PT Indotan Halmahera Bangkit (IHB), yang mengakuisisi kepemilikan saham NHM pada awal 2020. Kesuksesan eksplorasi itu diproyeksi memperpanjang umur tambang NHM selama lebih dari 10 tahun ke depan. Langkah ini sekaligus makin mengukuhkan NHM sebagai pemain kunci dalam industri pertambangan emas nasional. “Kami sangat bangga dengan keberhasilan kegiatan eksplorasi ini. Pencapaian ini adalah bukti komitmen NHM dan pemegang saham untuk terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan,” kata Wakil Direktur Utama NHM Amiruddin Hasyim, dalam keterangan resminya, Selasa (14/11).Dia memandang bahwa dengan keberhasilan eksplorasi tersebut, maka kinerja operasional, produksi, dan keuangan perusahaan ke depan dapat secara bertahap terus membaik dan meningkat. Selain itu, dia menjelaskan bahwa pencapaian NHM dalam menambah cadangan emas ini tidak hanya mencerminkan keahlian teknis dan manajerial perusahaan, tetapi juga menegaskan komitmen NHM dalam menjaga praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan, imbuhnya, terus memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan, serta berusaha untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat melalui program-program berkelanjutan. Executive Chairman Sihayo Gold Limited Colin Moorhead mengungkapkan bahwa selama kuartal yang berakhir September 2023, pihaknya terus berupaya melakukan konsolidasi dan melanjutkan hasil yang kuat dari pengeboran di bawah lubang awal yang ditetapkan saat ini di Sihayo. Oleh karena itu, imbuhnya, guna mengantisipasi hasil positif dari kedua skenario tersebut, perencanaan pengeboran tambahan, dan pekerjaan lain yang diperlukan untuk menjadikan skenario tersebut memenuhi standar pra studi kelayakan. Sihayo Gold juga telah mencapai kesepakatan dengan pemegang saham terbesarnya, Provident Minerals Pte Ltd dan/atau anak perusahaannya, untuk pinjaman modal kerja sebesar US$3,9 juta untuk durasi hingga 12 bulan. Chief Executive Officer Asiamet Resources Darryn McClelland mengungkapkan bahwa pakar teknis yang ditunjuk telah menyelesaikan tinjauan teknis mereka terhadap pemutakhiran Studi Kelayakan tembaga Beruang Kanan Main (BKM).

JELANG NATARU : Pemerintah Kaji Diskon Tarif Tol

Hairul Rizal 15 Nov 2023 Bisnis Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempertimbangkan memberlakukan lagi diskon tarif jalan tol selama momentum libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024 untuk memecah potensi kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menuturkan Kementerian PUPR akan melakukan kajian terhadap penetapan kebijakan diskon tarif jalan tol tersebut. Dia menjelaskan bahwa penerapan diskon tarif jalan tol cukup efektif untuk menyebar kepadatan mobil khususnya pada momentum hari besar dan libur nasional seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Oleh karena itu, Endra menambahkan pemerintah akan mempertimbangkan dan mengkaji penerapan ulang kebijakan tersebut pada momentum Nataru 2023. “Kalau diskon tarif tol kan dipakai untuk men-spread traffic, supaya dia bagian dari traffic management. Kalau untuk Lebaran kan bagus, sekarang kita harus excercise lagi nanti,” katanya di Jakarta, Selasa (14/11). Beberapa ruas yang sebelumnya telah menerapkan diskon tarif tol semasa libur Lebaran 2023, di antaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bakauheni-Terbanggi Besar, Kayuagung–Palembang, Tangerang–Merak, hingga Cibitung–Cilincing. Adapun, besaran diskon tarif tol yang ditetapkan selama momentum libur bervariasi, mulai dari 15% hingga 58%. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memprediksi gelombang arus mudik dan balik Nataru berlangsung dalam dua gelombang.

JELAJAH KEBUN DAN PABRIK PALM OIL 2023 : PERAN SENTRAL SAWIT SUMUT

Hairul Rizal 15 Nov 2023 Bisnis Indonesia

Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan komoditas ini memainkan peran utama bagi perekonomian Sumatra Utara. Industri ini kini tengah dihadapkan sejumlah persoalan seperti peremajaan dan harga pupuk di tingkat petani. Oleh karena itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Hassanuddin berharap agar Jelajah Kebun dan Pabrik Palm Oil Sumut 2023 yang dilakukan oleh Bisnis Indonesia pada 14-18 November 2023 dapat memberikan gambaran utuh terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit sebagai penopang perekonomian provinsi ini.Dia mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit ini penting bagi Sumut lantaran didominasi oleh perkebunan sawit rakyat yang umumnya masih dikelola secara tidak profesional.“[Sebanyak] 53% perkebunan sawit di Sumut merupakan perkebunan rakyat. Untuk itu, kegiatan jelajah bertema Membangun Industri Kelapa Sawit Sumut nan Lestari untuk Kemakmuran Negeri ini diharapkan tidak sekadar kunjungan ke perkebunan dan industri sawit yang ada di Sumatera Utara, tetapi juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan perkebunan sawit di Sumatra Utara,” jelasnya dalam suratnya kepada Tim Jelajah Bisnis Indonesia di Medan (14/11). Kondisi ini, imbuhnya, lantaran sebagian besar masih kebun rakyat yang belum dikelola secara profesional. Hassanudin memandang bahwa langkah ini diharapkan dapat dirumuskan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut bersama dengan kalangan pemangku kepentingan di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut. Dia menjelaskan bahwa luas lahan sawit di Sumatra Utara mencapai 1,4 juta hektare (ha) dengan komposisi kebun milik perusahaan besar swasta (PBS) sekitar 628.586 ha, PT Perkebunan Nusantara sekitar 320.198 ha, dan perkebunan milik rakyat seluas 441.399 ha. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengungkapkan bahwa kegiatan jelajah jurnalistik yang dilakukan Bisnis Indonesia bernilai positif bagi medium komunikasi dan informasi perkebunan kelapa sawit di Sumut. Oleh karena itu, Timbas menyambut gembira bahwa Jelajah Kebun dan Pabrik Palm Oil 2023bakal memotret kegiatan industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir sehingga akan mendapatkan gambaran tentang peran penting sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia Sumut dan Aceh Irsad mengatakan bahwa kegiatan jelajah ini merupakan wujud dari kesungguhan Bisnis Indonesia sebagai media massa untuk memainkan perannya sebagai medium komunikasi dan informasi untuk kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia, termasuk untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut.

Masih Hasilkan Polusi, Penggunaan Scrubber pada PLTU Dipertanyakan

Yuniati Turjandini 15 Nov 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU)  dengan tenaga batu bara menjadi salah satu penyumbang  polusi udara terbesar selain asap kendaraan bermotor. Hal tersebut sejatinya bisa diminimalisasi dengan penggunaan alat sistem udara untuk mengendalikan pencemaran udara atau disebut scrubber yang wajib dipasang pada industri  sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Intitute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa PLTU menyumbang emisi gas rumah kaca  yang mengandung karbon dioksida (CO2) dan sejumlah gas polutan diantaranya sulfur Oksida (Sox), nitrogen oksida (NOx) hingga Particulate Matters 2,5 (PM2,5) atau partikel udara yang berukuran kecil yang dapat masuk ke aliran darah manusia. "Bahwa benar PLTU itu mengeluarkan  namanya gas emisi rumah kaca CO2 tapi juga polutan. Polutan itu ada gas-gas SOX, NOX, dan Particulate Matter itu karena bisa masuk ke dalam aliran darah manusia," jelas fabby. (Yetede) 

61% Saham RI di Freeport Dekati Kepastian

Yuniati Turjandini 15 Nov 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Penambahan kepemilikan saham sebesar 10% menjadi 61,23% oleh Indonesia di PT Freeport (PTFI) setelah tahun 2041 mendekati kepastian.  Pada saat bersamaan, PTFI bakal mengantongi perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selama 20 tahun, juga setelah tahun 2041. Hal tersebut mengemuka saat Presiden Joko Widodo menerima Chairman Freeport McMoran, Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023). Dalam pertemuan itu, Presiden menyambut baik  pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. "Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir," Kata Presiden Jokowi kepada Richard Adkerson seperti dikutip laman resmi Sekretariat kabinet pada Selasa (14/11/2023). Kepala Negara berharap, agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. (Yetede)

Pemerintah Rancang Program Asuransi Wajib agar Kompetitif

Yuniati Turjandini 15 Nov 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Pemerintah telah merancang peraturan mengenai program asuransi wajib (PAW) agar kian kompetitif. Peraturan tersebut diperkirakan dapat terbit dalam waktu dekat atau paling lambat di 2024. "Penyusunan RPP Asuransi Wajib diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun setelah pengundangan UU P2SK," ungkap Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adi Budiarso kepada Investor Daily, belum lama ini. Ia mengatakan, materi yang akan diatur  di antaranya mencakup aturan pelaksanaan asuransi wajib yang diselenggarakan secara kompetitif. "Detailnya masih didiskusikan bersama stakeholder, termasuk OJK dan K/L teknis terkait," ujarnya. Adapun poin-poin umum yang dibahas melingkupi kriteria  bagi perusahaan asuransi  yang akan menjadi peserta program asuransi wajib. (Yetede)

Medco Energi Raih Pinjaman Jumbo Rp 7,5 Triliun

Yuniati Turjandini 15 Nov 2023 Investor Daily (H)
Jakarta,ID-PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) meraih pinjaman sebesar US$ 480,1 juta atau ekuivalen dengan Rp 7,5 triliun untuk mendanai sejumlah aksi korporasi perseroan. Pinjaman yang diberikan oleh Medco Energi Global Pte Ltd (MEG) tersebut, merupakan hasil penerbitan surat utang senior (senior notes) senilai US$ 500 juta pada bulan lalu. Manajemen Medco Energi dalam keterangan resminya di jakarta (15/11/2023) menyebutkan, MEG adalah anak usaha langsung Medco Energi melalui Medco Starit Service Pte Ltd (MMT) yang merupakan anak usaha Medco Energi dengan kepemilikan tidak langsung melalui MSS. "Tujuan dari perjanjian pinjaman MEDC-MEG dan perjanjian pinjaman MEG-MMT adalah untuk mengalirkan  dana yang diterima dari surat utang 2029 untuk kebutuhan masing-masing perusahaan," tulis manajemen MEDC. Kedua transaksi tersebut mesing-masing mencerminkan 25,66% dari nilai ekuitas perseroan, dan merupakan bagian dari transaksi afiliasi. Karena baik MMT maupun MSS sama-sama perusahaan terkendali perseroan. (Yetede)

Habiskan Rp 35 Triliun, Grup Astra Lanjut Ekspansi Bisnis

Yuniati Turjandini 15 Nov 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-PT Astra Internasional Tbk (ASII)  telah menghabiskan dana jumbo hingga Rp34-35 triliun hanya dalam sembilan bulan 2023 untuk mendanai ekspansi dan belanja modal (capital expenditure/capex) di tujuh lini usaha perseroan. Meski telah mengeluarkan dana jauh lebih banyak dibanding 2022 yang sebesar Rp26,4 triliun,  salah satu grup konglomerasi papan atas di Indonesia tersebut menegaskan tidak akan mengerem investasi dan akan terus melihat peluang bisnis  baru ke depan. "Kami saat ini tidak memiliki rencana untuk menahan ekspansi. Apapun, selama ekspansi itu memang bisa kami danai dengan baik. Kami akan lihat nanti dengan berjalannya waktu, dan ekspansi tersebut memberikan satu manfaat serta return menjanjkan dan potensial," kata Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjandro dalam paparan publik Astra International, Selasa (14/11/2023). Djony menegaskan sangat penting bagi Astra untuk mempertahankan keunggulan portfolio inti yang dimiliki. (Yetede)

Pilihan Editor