Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1445 H/2024M rata-rata sebesar Rp 105 juta. Usulan BPIH ini masih akan dibahas Panitia Kerja Komisi VIII DPR dalam satu hingga dua bulan ke depan. Nanti, calon jemaah haji tidak membayar sepenuhnya BPIH. Mengacu rata-rata BPIH 1444 H/2023 M sebesar Rp 90.050.637,26, calon Jemaah membayar rata-rata Rp 49.812.700,26 atau 55,3 % dan sisanya dari sumber lain. Sesuai mekanisme pembahasan biaya haji, usulan BPIH ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas kepada DPR dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII di Jakarta pada 13 November 2023. Ada sejumlah komponen layanan dalam usulan BPIH 2024, antara lain biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah–Muzdalifah-Mina (Armuzna), pelayanan di embarkasi atau debarkasi, dan biaya hidup. Dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (15/11) Staf Khusus Menag Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo mengatakan, UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 44 UU tersebut menyebutkan, BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji yang harus dabayar jemaah (bipih), APBN, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ”Jadi, bipih yang harus dibayar calon jemaah itu adalah bagian dari BPIH. Kemenag mengusulkan sebesar Rp 105 juta, bukan berarti sejumlah itu juga yang harus dibayar oleh calon jemaah,” kata Wibowo. Biaya haji yang disepakati pemerintah dan DPR tersebut kemudian akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui perpres. ”Di regulasi tersebut ditetapkan berapa biaya haji yang dibayar calon jemaah dan biaya haji yang bersumber dari nilai manfaat sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR,” paparnya. Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia Syam Refiadi mengatakan, ”Ada kenaikan wajar. Tinggal realisasinya saja seperti apa yang tidak memberatkan jemaah haji reguler,” ujarrnya. (Yoga)

Cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja fleksibel merupakan program yang paling banyak dibutuhkan pekerja. Ketiga program ini dianggap mampu mendukung keseimbangan bekerja dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam keluarga. Jika ketiga program tersebut disediakan tempat kerja, dampak akan dirasakan pada produktivitas kerja pekerja dan perusahaan. Laporan survei ”Persepsi terhadap Pekerjaan Perawatan, Pandangan Publik dalam Kerangka 5R” oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Katadata Insight Center menyatakan, 42,6 % dari 2.217 responden menyebut cuti melahirkan adalah layanan paling dibutuhkan. Lalu, 17,9 % menyebut cuti menemani istri melahirkan paling dibutuhkan. Selanjutnya, 8,5 % menyebut pengaturan jam kerja fleksibel sebagai program perawatan yang paling dibutuhkan.

Dari sisi pekerja formal, program perawatan yang paling banyak dibutuhkan adalah cuti melahirkan, diikuti cuti menemani istri melahirkan, dan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Adapun bagi kalangan pekerja informal, program perawatan yang paling banyak di butuhkan adalah cuti melahirkan, cuti menemani istri melahirkan, dan pojok laktasi. Survei dilakukan secara daring selama kurun 15 September-3 November 2023. Dari 2.217 responden yang disurvei, 67,5 % berjenis kelamin perempuan dan 67,4 % bekerja di sektor informal. Responden tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 58,2 % berusia 27-42 tahun, kelompok usia 18-26 tahun sebanyak 27,5 %. Sebanyak 73,7 % responden berstatus sudah menikah dan 1.597 responden berdomisili di Jawa.

Latar belakang profesi responden beragam, seperti pegawai negeri sipil, karyawan industri garmen, karyawan BUMN/BUMD, karyawan UMKM, pengojek daring, kreator konten, pekerja rumah tangga, dan buruh harian lepas. ”Ketika keseimbangan bekerja dan tanggung jawab keluarga terpenuhi, karyawan bisa berkontribusi optimal terhadap pekerjaan yang pada akhirnya berdampak positif ke perusahaan dan perekonomian nasional,” ujar Koordinator Program ILO Indonesia untuk Ekonomi Perawatan Early Dewi Nuriana dalam diskusi ”Pekerjaan Perawatan, Tanggung Jawab Perempuan atau Bersama”, Rabu (15/11) di Jakarta. (Yoga)

Ingar bingar konser musik Coldplay terasa sejak beberapa hari sebelum band asal Inggris itu tampil di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Rabu (15/11) malam. Gaungnya menggema di seantero media sosial. Hari yang di tunggu-tunggu telah tiba. Keriuhan penonton berbanding lurus dengan potensi ekonomi dan dampak berganda (multiplier effect) dari helatan festival musik semacam ini. Industri ini diprediksi masih akan terus tumbuh di masa mendatang. Data Statista Market Insights (Agustus 2023) menunjukkan, industri pergelaran musik secara global diproyeksikan menghasilkan pendapatan 30,14 miliar USD atau Rp 467,3 triliun dengan kurs Rp 15.503 per USD pada Rabu. Angkanya masih akan terus meningkat, setidaknya hingga 2027 dengan nilai 36,71 miliar USD yang setara Rp 569,1 triliun.  Pertumbuhannya pun sekitar 5 % per tahun.

Pengamat musik, Wendi Putranto, menilai, Indonesia berpotensi besar menggelar konser-konser musik berkelas internasional. Sejauh ini, acara musik yang diadakan di Indonesia sudah berjalan sesuai rencana, baik dalam bentuk konser tunggal maupun festival dengan bintang tamu artis-artis internasional ternama. ”Konser internasional, potensi perputaran uangnya bisa mencapai puluhan miliar rupiah hingga ratusan miliar rupiah, bergantung popularitas artis dan kapasitas venue-nya,” ujar Wendi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (15/11). Ia memperkirakan, perputaran uang konser Coldplay di Jakarta hanya dari penjualan tiket tembus Rp 200 miliar. Festival musik itu akan dinikmati 70.000 penonton secara langsung. Di luar penjualan tiket, penjualan suvenir konser, makanan dan minuman, serta sponsorship mendongkrak perputaran uang selama penyelenggaraan konser. Festival musik, apalagi bertaraf internasional, memancarkan daya tarik bagi banyak orang. Pergelaran itu tak hanya mampu mendatangkan wisatawan luar kota, tetapi juga wisatawan asing. (Yoga)

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia terus turun sejak akhir 2022. Penurunan kinerja itu lebih dipengaruhi turunnya nilai ekspor ketimbang volume.Halitu tidak terlepas dari tren penurunan harga komoditas ekspor unggulan RI, terutama batubara dan CPO. Kendati demikian, Indonesia tetap perlu terus menjaga kinerja ekspor di tengah perlambatan pertumbuhan perdagangan yang diperkirakan terjadi hingga akhir tahun ini. Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyebutkan, inflasi, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan restriksi dagang masih menjadi penghambat pertumbuhan perdagangan kawasan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Rabu (15/11) mengatakan, sejumlah lembaga dan organisasi internasional memprediksi tren penurunan ekspor barang dan jasa bakal terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini sudah tergambar di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah tren penurunan ekspor barang nonmigas Indonesia yang terjadi sejak akhir 2022. Pada Januari-Oktober 2023, total ekspor nonmigas Indonesia senilai 201,25 miliar USD, turun 12,74 % dibandingkan periode sama 2022. Komoditas penyumbang penurunan ekspor tersebut adalah bahan bakar mineral, terutama batubara, serta lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak sawit. ”Penurunan kinerja itu lebih dipengaruhi turunnya nilai ekspor ketimbang volume. Nilai ekspor turun disebabkan penurunan harga batubara dan CPO,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Persoalan data yang lemah dan minimnya kajian yang melandasi sejumlah kebijakan di sektor kelautan dan perikanan berpotensi memicu bias kebijakan dan persoalan baru. Sejumlah kalangan menyerukan pembenahan tata kelola di tengah tantangan pangan masa depan. CEO dan Founder Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar mengemukakan, perlu pembenahan data sebagai landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengusung isu perikanan berkelanjutan dan ekonomi biru. Data yang keliru dinilai berpotensi memicu persoalan baru.

Ia menyoroti rencana kebijakan ekspor benih bening lobster yang minim kajian dan akurasi data. Keberadaan data yang solid dinilai sangat penting. Saat ini, rencana kebijakan itu juga menuai polemik di publik terkait ancaman keberlangsungan stok sumber daya benih, dan nasib pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. ”Mengingat kebijakan (ekspor benih lobster) bisa berdampak luas secara ekologis, sosial, dan ekonomi, KKP perlu disiplin dalam menyiapkan kajian ilmiah agar nantinya (kebijakan) tidak bablas, serta mengurangi potensi masalah di kemudian hari,” katanya, Rabu (15/11). (Yoga)

PT Aneka Tambang atau Antam mengklaim telah menerapkan praktik pertambangan yang baik dan sesuai dengan regulasi, dalam operasi Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara. Pengelolaan lingkungan di sekitar wilayah operasi  tambang juga diklaim sesuai standar KLHK. Corporate Secretary Division Head PT Antam Syarif Faisal Alkadrie melalui keterangan tertulis, Selasa (14/11) mengklarifikasi pemberitaan berjudul ”Perairan Halmahera Tercemar Logam Berat” dan ”Ikan Sekarang Su Lari Jauh Tergusur Tambang”, di Kompas dan Kompas.id pada 7 November. Dalam pemberitaan disebutkan, hasil uji air laut di Teluk Buli, Halmahera Timur atau dekat operasional tambang UBP Nikel Maluku Utara, mengindikasikan perairan tercemar logam berat. Kandungan krom heksavalen (Cr), nikel (Ni), dan tembaga (Cu) melebihi ambang baku mutu yang diatur PP No 22 Tahun 2021. Indikasi pencemaran juga dirasakan oleh nelayan karena mereka harus melaut lebih jauh. Tak hanya itu, indikasi pencemaran juga terlihat dari warna air laut yang keruh di areal dekat lokasi beroperasinya tambang.

Menurut Syarif, selain regulasi yang berlaku bagi praktik pertambangan, Antam juga memiliki kebijakan Antam Green Standard (AGS) sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, untuk memberikan arahan, meningkatkan kinerja lingkungan yang efektif dan efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta terciptanya standardisasi dan konsistensi penerapan pengelolaan lingkungan di seluruh unit bisnis, unit proyek pengembangan, dan entitas anak perusahaan. Terkait pengelolaan lingkungan di Maluku Utara, Antam melalui UBP Nikel Maluku Utara terus berupaya meningkatkan efisiensi air dan penurunan beban pencemar air dalam proses produksi bijih nikel. ”Kehadiran geotekstil yang dipasang pada kolam sedimentasi berhasil secara signifikan mereduksi nilai padatan tersuspensi sebesar 98 %, menurunkan kandungan TSS pada air limpasan sebesar 101,6 ton TSS pada 2022,” katanya. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan Antam juga ditegaskan Syarief telah sesuai standar KLHK, tecermin dari capaian peningkatan Proper Biru pada 2022 atas kinerja tahun 2021-2022. (Yoga)

Morgan Stanley Capital International (MSCI) kembali merombak Indeks Saham MSCI Global Standard dan MSCI Small Cap. Ada tiga saham yang masuk dan enam saham yang tergusur sebagai konstituen indeks MSCI. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) masuk ke dalam daftar MSCI Global Standard Index. Emiten big caps pendatang baru itu menggeser posisi PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Di kategori Small Cap Index, MSCI menambahkan PT Bank Jago Tbk (ARTO) dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK). Lantas PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Timah Tbk (TINS) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tersingkir MSCI Small Cap Index. Pelaku pasar merespons positif saham-saham yang menjadi konstituen Indeks MSCI Global Standard maupun MSCI Small Cap. Tengok saja pergerakan harga AMMN yang kembali menanjak, naik 1,05% ke level Rp 7.225 pada Rabu (15/11). Saham EMTK dan ARTO melaju lebih kencang, masing-masing 7,41% dan 12,20%. Membawa harga EMTK ke Rp 580 dan ARTO ke Rp 2.300 per saham. Analis Investindo Nusantara Sekuritas, Pandhu Dewanto menilai, rebalancing indeks MSCI cukup sesuai ekspektasi mempertimbangkan market cap, free float dan nilai rata-rata transaksi harian. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menambahkan, masuk menjadi anggota indeks MSCI dapat memoles prospek saham. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus sepakat, masuk ke indeks MSCI membawa angin segar bagi pergerakan harga saham. Namun, investor tetap perlu cermat menilai kondisi fundamental, prospek bisnis dan valuasi emiten tersebut. Sementara Analis dan Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Solo, Robin Haryadi mengingatkan, manager investasi yang menjadikan MSCI sebagai referensi akan ikut me-rebalancing portofolio fund . Situasi ini menyetir harga saham yang terkena kocok ulang. Beda lagi Research Analyst Erdikha Elit Sekuritas, Ika Baby Fransiska yang menilai saham AMMN layak koleksi. Namun, dia menyarankan strategi buy on weakness pada Rp 7.000, dengan target Rp 7.500.

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus pada Oktober 2023. Namun, surplusnya mengecil dibandingkan Oktober 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan barang pada bulan lalu sebesar US$ 3,48 miliar. Angka tersebut lebih rendah dari US$ 5,59 miliar pada Oktober 2022. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz melihat, ini sebagai bukti bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia perlahan menipis. "Pergerakan ini menegaskan bahwa tren penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia sedang berlangsung," terang dia kepada Kontan, Rabu (15/11). Di sisi lain, data BPS memperlihatkan, nilai ekspor barang Indonesia pada bulan lalu US$ 22,15 miliar atau naik 6,76% mom. "Kenaikan nilai ekspor pada Oktober 2023 didorong oleh peningkatan ekspor non minyak dan gas," tutur Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Rabu (15/11). Pudji memerinci, ekspor non migas Oktober 2023 sebesar US$ 20,78 miliar atau naik 7,42% mom. Kenaikan terutama pada golongan bahan bakar mineral (HS 27) yang naik 24,61% mom, kemudian logam mulia dan perhiasan atau permata (HS 71) naik 43,1%, serta alas kaki (HS 64) naik 39,55%. Sedangkan ekspor migas pada Oktober 2023 turun 2,38% mom menjadi US$ 1,37 miliar, yang didorong penurunan nilai ekspor minyak mentah sebesar 11,85% mom. Di saat yang sama, BPS mencatat, secara total impor Indonesia pada Oktober tahun ini US$ 18,67 miliar atau naik 7,68% mom. Aktivitas impor memang lebih besar pada Oktober 2023. Hal itu tecermin dari peningkatan impor barang modal dan impor barang konsumsi. Pada bulan lalu, impor barang modal tercatat US$ 1,82 miliar atau naik 11,08% secara tahunan (yoy). Sedangkan impor barang konsumsi sebesar US$ 3,42 miliar atau naik 3,83% yoy. Sedangkan dari sisi ekspor, Fiaz melihat koreksi harga komoditas berkontribusi pada penurunan pendapatan ekspor. Dia meyakini, pola tersebut akan bertahan setidaknya hingga akhir 2023. Ini pun akan mempengaruhi pergerakan neraca transaksi berjalan. Dari kalkulasi Faiz, transaksi berjalan di sepanjang 2023 akan mencatat defisit di kisaran 0,4% produk domestik bruto (PDB). Bahkan, ada kemungkinan melebar menjadi 1,0% PDB pada 2024.