PT FREEPORT INDONESIA, Tahap Akhir Pembahasan Tambah Saham
Presiden Jokowi mengharap pembahasan penambahan saham pemerintah
sebanyak 10 % di Freeport Indonesia segera diputuskan. Dengan demikian, perpanjangan
kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang
Grasberg, Papua, setelah tahun 2041 bisa segera dikeluarkan. Hal ini
disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Chairman Freeport McMoran Richard
Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, Senin (13/11). ”Saya
senang mendengar pembahasan penambahan 10 % saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan
izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Presiden Jokowi.
Presiden berharap agar pembahasan dapat diselesaikan pada
akhir November ini. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia memberikan dua syarat
untuk perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg,
Papua. Syarat tersebut adalah penambahan saham pemerintah sebanyak 10 % dan pembangunan
smelter baru di Papua. Adapun perpanjangan masa operasi yang diberikan 2 x 10 tahun
setelah 2041. Secara terpisah, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad
Interim Erick Thohir menambahkan, saat ini BUMN melalui MIND ID sudah memiliki
51 % saham PT Freeport Indonesia. Ke depan, diharapkan hilirisasi dan
industrialisasi bisa berlanjut. Karena itu, pembangunan smelter untuk mengolah
hasil pertambangan emas dan tembaga diperlukan. (Yoga)
Postingan Terkait
Menggali Potensi Wisata Raja Ampat
Perang Memanas, Saham Energi Kian Mendidih
Arus Modal Asing Bersiap Masuk
Danantara Gencar Himpun Pendanaan
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023