GAZA – Faried Thalib terus menggenggam dan kerap melihat layar telepon selulernya. Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia ini hingga Senin malam, 20 November 2023, menanti kabar dari sejumlah koleganya perihal kondisi ketiga relawan yang berada Kota Beit Lahiya, Jalur Gaza utara, Palestina. Agresi yang dilancarkan pasukan Israel atau Israel Defense Forces (IDF) sejak Ahad, 19 November, hingga Senin kemarin di sekitar area Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Kota Beit Lahiya membuat perasaannya tak karuan. “Kami belum mendapat kabar dari tiga relawan di sana,” ujar Faried kepada Tempo, kemarin.

Ketiga relawan yang dimaksudkan Faried adalah Fikri Rofiul Haq, Reza Aldilla Kurniawan, dan Farid Zanzabil. Ketiga pemuda relawan MER-C Indonesia itu, Faried mengatakan, memutuskan tetap tinggal di Jalur Gaza untuk membantu pelayanan di rumah sakit yang dibangun dari bantuan rakyat Indonesia tersebut. Menurut Faried, MER-C Indonesia memang sempat kehilangan kontak dengan ketiganya. Namun, pada Kamis lalu, seorang jurnalis mengabarkan bahwa kondisi ketiga relawan itu baik-baik saja di basement gedung RSI. “Tapi, sampai RSI kembali diserang, kami belum mendapat kabar lagi dari kolega kami di sana perihal kondisi mereka,” ujar Faried.

Tel Aviv melancarkan agresi militernya ke Palestina sejak 7 Oktober lalu. Eskalasi serangan terus meningkat. Pada Rabu lalu, IDF melancarkan serangannya ke Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Jalur Gaza. Militer Israel menggeledah kamar dan ruang-ruang bawah tanah untuk mencari serta menyisir keberadaan milisi Hamas setelah menuding rumah sakit itu menjadi markas komando milisi Hamas.

Tank Israel Kepung Rumah Sakit
Meski dikecam sejumlah negara dan lembaga internasional karena menyerang kawasan rumah sakit, pasukan Israel tidak mengendurkan agresinya. Sejak Ahad lalu, batalion kavaleri IDF dengan tank lapis baja mengepung kawasan RSI di Jalur Gaza utara. Serangan terus berlanjut hingga Senin, keesokan harinya. “Artileri Zionis menyasar lantai 3 gedung RSI,” kata Site Manager Pembangunan RSI Gaza, Nur Ikhwan Abadi. Akibat serangan tersebut, 12 orang dinyatakan meninggal, sementara 700 orang lainnya mengalami luka-luka. (Yetede)

Hari ini menjadi batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan mengamanatkan, penetapan UMP diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan atau hari ini. Hingga berita ini naik cetak pukul 23.00 WIB (20/11), baru beberapa provinsi yang menetapkan besaran UMP dengan kenaikan berkisar 2%-3%. DKI Jakarta yang menjadi barometer nasional dalam penetapan UMP belum mengeluarkan besarannya. Sejauh ini baru beredar usulan terkait kenaikan UMP DKI Jakarta. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur Pengusaha Nurjaman menyatakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merekomendasikan kenaikan upah 2024 berdasarkan PP 51/2023. Bila usulan ini dikabulkan, UMP Jakarta akan naik Rp 141.202, atau naik 2,88% dari UMP 2023 yang sebesar Rp 4.901.798. Bagi Apindo, usulan ideal di tengah kondisi bisnis yang tak bersahabat bagi pengusaha. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, saat ini, kondisi dunia usaha dalam tekanan, terutama industri padat karya yang berorientasi ekspor. Saat ini, tengah terjadi pelemahan permintaan pasar global akibat perlambatan ekonomi dan situasi geopolitik yang dipenuhi konflik. Dianggap terlalu rendah, usulan kenaikan upah dari pengusaha ini memancing reaksi buruh. Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja Dedi Hartono menegaskan, telah mengusulkan penetapan alpha dalam formula penetapan UMP 2024 sebesar 8,15%. Ketua Hippindo, Budihardjo Iduansjah mengatakan, anggota Hippindo mengikuti usulan Apindo dan Kadin terkait kenaikan UMP 2024. Menurutnya, bisnis ritel paska pandemi belum pulih 100%, sehingga sulit memenuhi tuntutan buruh dengan kenaikan upah 15%.  Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja juga mempercayakan pembahasan upah termasuk untuk peritel dan penyewa kepada Apindo dan Kadin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 diperkirakan kembali mencatatkan defisit memasuki kuartal keempat tahun ini. Sebab, belanja negara bakal lebih kencang sesuai pola musiman, di tengah penerimaan yang melambat. Sebelumnya APBN 2023 mencetak surplus secara berturut-turut sejak awal tahun hingga akhir September 2023. Per 30 September lalu, surplus APBN mencapai Rp 67,7 triliun atau 0,31% terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat itu, pendapatan negara terkumpul Rp 2.035,6 triliun, atau tumbuh 3,1% year on year (yoy). Adapun realisasi belanja negara di periode itu mencapai Rp 1.967,9 triliun, tumbuh lebih rendah dari penerimaan sebesar 2,8% yoy. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, penerimaan negara pada Oktober akan melambat dan tidak akan semasif penerimaan pada Agustus 2023. Ada beragam pemicunya, mulai pelemahan harga komoditas di pasar global hingga kinerja perekonomian lebih lambat pada kuartal III-2023. Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat realisasi anggaran. Apalagi, adanya bantuan sosial (bansos) tambahan yang akan disalurkan pada November tahun ini. Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menganalisis, surplus APBN tahun ini yang berlangsung lama terutama lantaran pemerintah daerah kurang optimal menggenjot belanja. Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata belum mau menjelaskan kondisi APBN terkini. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, akan ada percepatan belanja negara selama Oktober- Desember 2023. Nilainya mencapai Rp 1.155,7 triliun. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang belum disalurkan sebesar Rp 901,3 triliun dan transfer ke daerah Rp 263,6 triliun. Menteri Sri Mulyani sebelumnya juga memperkirakan, defisit anggaran pada akhir tahun berada di level Rp 486,4 triliun, setara 2,28% terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dari target awal dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun, setara 2,84% PDB. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan anggaran belanja yang selalu menumpuk di kuartal terakhir.

Wajib pajak nakal tak bisa lagi berkelit. Melalui sistem pajak canggih bernama core tax system, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bisa mengetahui keberadaan wajib pajak di mana pun mereka berada. Pasalnya, Ditjen Pajak akan melengkapi sistem pajak yang akan meluncur pada 1 Juli 2024 dengan fitur tag location dalam data wajib pajak. Selain data wajib pajak yang akan semakin akurat, fitur tersebut juga akan memudahkan komunikasi antara otoritas dan wajib pajak. "Jadi nanti ketika kami berkomunikasi dengan wajib pajak melalui surat, kunjungan langsung, akan langsung ketemu," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak Banten Dedi Kusnadi, Senin (20/11). Tim Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, fitur tag location akan menjadi instrumen yang mengonfirmasi dan memvalidasi basis data yang terbangun. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai kehadiran fitur dalam core tax system tersebut akan meningkatkan efektivitas pengawasan wajib pajak sehingga celah tax evasion menjadi semakin kecil. Ia menilai, fitur tag location sudah diterapkan pada objek pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga alamat wajib pajak dapat dengan mudah ditemukan. Apalagi, saat ini wajib pajak juga sering menggunakan aplikasi peta untuk mencari alamat dengan teknologi muktahir. Sementara Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar mengingatkan, fitur tag location dalam sistem pajak canggih tersebut tidak akan efektif lantaran masih bisa diakali oleh wajib pajak.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) terus memproses pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri sendiri. Salah satu opsi yang dikaji adalah lewat akuisisi bank syariah yang sudah ada. Bank Muamalat pun disebut-sebut menjadi target yang bakal dicaplok oleh BTN. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai, alasan BBTN mengakuisisi bank syariah sebagai langkah untuk mempermudah proses spin off BTN Syariah. Sebab jika BUS akan membutuhkan biaya lebih mahal. Per kuartal III-2023, Bank BTN Syariah telah memiliki aset sebesar Rp 46,27 triliun atau hampir menyentuh syarat maksimal wajib spin off menjadi BUS. Di sisi lain, peluang ke arah Bank Muamalat terlihat lebih besar. "BBTN menargetkan penyelesaian pemisahan unit syariahnya pada akhir tahun 2023, bertepatan dengan rencana initial public offering (IPO) Bank Muamalat," tulis Edward Lowis, Senior Analis Sucor Sekuritas dalam riset, Kamis (16/11). Edward melihat Bank Muamalat merupakan bank syariah terbesar kedua di Indonesia dengan aset sebesar Rp 66 triliun. Ini setara dengan 8% pangsa pasar dari total aset bank syariah. Katalis lain yang akan mendorong kinerja BBTN berasal dari insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk harga rumah sampai dengan Rp 2 miliar. Ini mengingat BBTN merupakan salah satu bank yang fokus ke penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Analis RHB Sekuritas, Andrey Wijaya menambahkan, pada semester II ini pemulihan kredit BBTN diperkirakan meningkat. Nilai aset agunan dari kredit yang telah dihapusbuku meningkat karena lokasi aset yang baik dan permintaan properti yang meningkat. BBTN berniat untuk menjual aset agunan ini setidaknya satu kali dari nilai bukunya. RHB Sekuritas mempertahankan buy BBTN dengan target Rp 1.370. Pilarmas menyarankan beli dengan target jangka panjang di Rp 1.700. Sucor Sekuritas juga merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.640. 

Memasuki kuartal IV-2023, pertumbuhan kredit perbankan melambat. Hasil survei penawaran dan permintaan pembiayaan perbankan yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada Senin (20/11) menunjukkan, penyaluran kredit baru pada Oktober 2023 masih tumbuh secara bulanan. Namun, pertumbuhan kredit Oktober melambat dibandingkan September 2023. Ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada Oktober 2023 hanya 82,1%, lebih rendah dari SBT September 2023 sebesar 92,6%. Dari sisi penggunaan, perlambatan diproyeksi terjadi pada hampir seluruh jenis kredit. Contoh kredit investasi. Survei BI mencatat, SBT kredit investasi pada Oktober 2023 hanya 60,3%, turun dari SBT September 77,7%. Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, mengatakan, ada sejumlah faktor utama yang memengaruhi perlambatan penyaluran kredit baru pada Oktober 2023. Hingga akhir tahun ini, penyaluran kredit baru diproyeksi masih melambat. Menurut survei BI, nilai SBT penyaluran kredit baru pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 92,9%, lebih rendah dibanding kuartal III-2023 sebesar 95,6%. Toh, para bankir tetap optimistis, penyaluran kredit bank hingga akhir 2023 masih positif. Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menyebut, sampai akhir 2023, bank ini menargetkan penyaluran kredit bisa tumbuh di kisaran 6%-8%. Direktur Keuangan Bank Mandiri Tbk (BMRI) Sigit Prastowo lebih percaya diri membidik target pertumbuhan kredit. Dia memperkirakan, penyaluran kredit Bank Mandiri bisa tumbuh 10%-12%. Pada 2022, Mandiri menyaluran kredit Rp 1.202 triliun, naik 14,48% secara tahunan.

Gegap gempita pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikumandangkan pemerintah hingga ke penjuru dunia. Tujuannya, menarik pemodal yang amat dibutuhkan untuk memenuhi pembangunan pusat pemerintahan baru. Namun, pemerintah rupanya masih harus bekerja keras untuk menggaet lebih banyak investor, termasuk asing. Apalagi hingga kini, investasi asing murni yang masuk ke Nusantara masih nihil. Padahal masuknya investor asing dianggap penting lantaran digadang-gadang membawa dana jumbo. Kehadiran investor asing yang lebih banyak juga dapat mencerminkan kuatnya daya tarik investasi dalam negeri. Tak ayal, realisasi investasi di IKN pun tergolong mini, yakni Rp35 triliun per November 2023, dan ditargetkan Rp45 triliun pada pengujung tahun. Padahal, total kebutuhan dana pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun. Faktanya, dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berkontribusi 20% atau Rp93,2 triliun. Artinya, dengan asumsi realisasi senilai Rp45 triliun, Otorita IKN (OIKN) masih harus berburu modal Rp327 triliun. Sumber Bisnis di institusi yang bertugas menarik modal mengatakan, ada dua kendala yang melandasi ragunya pemodal asing di Nusantara. Pertama, tidak adanya garansi imbal hasil dari modal yang ditanamkan. Kedua, pembagian porsi modal yang kurang imbang antara investor asing dan mitra domestik. "Mereka selalu minta jaminan," kata sumber Bisnis, Senin (20/11). Kisah sedih di Nusantara ini mengulang cerita serupa tahun lalu, ketika ada dua konsorsium asing yang batal investasi di Nusantara. Salah satunya SoftBank Group Corp. yang menunda penanaman modal senilai US$40 miliar, lantaran adanya ketidakse­pakatan soal kompensasi berupa konsesi lahan di kawasan tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat memberikan keterangan pers kemarin, Senin (20/11), menyadari betul tingginya urgensi pemodal asing dalam pembangunan megaproyek itu. Kepala Negara menambahkan, saat ini pemerintah memang memprioritaskan investor domestik untuk membantu meringankan beban fiskal negara dalam membangun megaproyek itu. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan investasi asing yang masuk menghadapi kendala ketika proses pengajuan berada pada tahap evaluasi. Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo mengatakan proses pembangunan IKN memang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga masuknya investasi asing pun tak bisa cepat. Sementara itu, kalangan ekonom memandang mundurnya investor asing dari proyek Nusantara merupakan hal yang cukup wajar, karena infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya tuntas. Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan investasi di sebuah kota baru bersifat jangka panjang, sehingga keuntungan baru dikantongi investor pada beberapa tahun setelah beroperasinya pusat pemerintahan baru.