Sejak beberapa waktu terakhir, unsur pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi yang bergabung dalam Dewan Pengupahan bertemu. Mereka membahas mengenai usulan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP maupun upah minimum kabupaten/kota yang mesti diketok pada bulan ini. Aulia Hakim memimpin aksi sejak Oktober lalu. Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah itu lantang menyuarakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan peningkatan kesejahteraan kaum pekerja dan buruh. Bersama para serikat buruh lainnya di Jawa Tengah, Aulia menuntut agar UMP untuk periode 2024 naik minimal 15%. Usulan itu yang harapannya didengar oleh Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana. “Dengan kenaikan minimal 15% upah 2024, buruh Jawa Tengah bisa sedikit bertahan hidup di kondisi harga-harga yang melambung tinggi. Dan yang terakhir, masa jabatan 1,5 tahun Pj. Gubernur Jawa Tengah akan selalu diingat oleh buruh,” kata Aulia lantang. Besaran kenaikan UMP minimal 15% seolah menjadi harga mati dari kalangan serikat pekerja. Suaranya hampir sama di setiap daerah, baik itu di Jateng, Jawa Barat, maupun Jawa Timur, wilayah yang menjadi kantong besar pekerja. Penetapan UMP bakal memantik dinamika yang bisa memanaskan suhu ketenagakerjaan di dalam negeri pada bulan ini. Apalagi, formula penetapan upah pada tahun ini mengacu pada regulasi anyar. Sejak 10 November 2023, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Merujuk pada PP itu, penetapan UMP di tingkat provinsi mesti sudah diputuskan paling lambat 21 November. 

Adapun upah minimum tingkat kabupaten/kota paling lambat diputuskan pada 30 November. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo menyatakan bahwa Dewan Pengupahan telah menyiapkan penetapan kenaikan UMP 2024 yang rencananya diumumkan pada 21 November 2023. “Untuk UMP 2024, kami mengacu pada rumus PP No. 51 Tahun 2023. Jika dihitung berdasarkan rumus itu, kenaikan UMP Jatim sekitar 2%—3% dari UMP 2023,” katanya kepada Bisnis, Jumat (17/11). Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Teppy Wawan Dharmawan, penetapan upah di wilayah itu mengacu pada kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah. Menggunakan hitungan dalam ketentuan anyar itu, katanya kenaikan UMP di Jabar diperkirakan tidak lebih dari 5%. Adapun Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyatakan penetapan UMP menyesuaikan dengan regulasi baru yang diterbitkan pemerintah pusat. “Ada formula untuk rumus kenaikan upah minimun dan indeks atau alfa yang memiliki rentang 0,1 sampai 0,3,” ujar Bey. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap Dewan Pengupahan benar-benar peka terhadap keadaan di daerah masing-masing dalam menerapkan formula variabel indeks tertentu dalam PP No. 51/2023. “Dengan adanya formula indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, Dewan Pengupahan diharapkan benar-benar peka terhadap keadaan di daerahnya tanpa tendensi untuk kepentingan stakeholder-nya saja,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (17/11). Menurut Ketua Bidang ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, semua pihak harus mengakhiri kegaduhan yang selalu muncul bersamaan dengan penetapan UMP maupun UMK untuk menjaga iklim usaha dan investasi tetap kondusif. “Kasihan itu buruh dan pencari kerja kalau tidak ada investasi baru, pekerjaan baru, pekerjaan yang berkualitas. Tiap tahun lebih dari 3 juta orang pencari kerja masuk pasar kerja, belum lagi 20 juta pengangguran yang ada saat ini,” kata Bob. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan rata-rata kenaikan upah nasional pada 2024 di kisaran 3,5%. Angka tersebut dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joseph R. Biden menghasilkan keputusan vital untuk mineral penting asal Indonesia yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dunia. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk bekerja sama terkait dengan pasokan mineral penting dalam balutan critical mineral agreement (CMA) yang memungkinkan sumber daya mineral nasional masuk ke Negeri Paman Sam.Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, CMA bakal memberikan akses kepada mineral penting Indonesia masuk ke pasar AS untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kendaraan listrik untuk jangka panjang, kendati kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Indonesia memang diketahui sedang mengajukan proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited free trade agreement dengan AS agar produk turunan mineral penting dari dalam negeri bisa mendapatkan insentif daru Infl ation Reduction Act (IRA). Pada Maret 2023 juga pemerintah AS melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk yang dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori entitas asing yang menjadi perhatian.Dilansir dari Bloomberg, kerja sama dengan AS tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan melakukan penelusuran sumber nikel dan mendorong produsen lokal untuk menggunakan standar pertambangan dunia.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan setiap ton penjualan bijih nikel nantinya akan ditelusuri asalnya dengan menggunakan sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/lembaga (Simbara). Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis CMA yang dilakukan antara Indonesia dan AS bisa berjalan mulus, karena Negara Adidaya tersebut memerlukan mineral penting dari Indonesia untuk memastikan perkembangan kendaraan listrik di negerinya berjalan sesuai harapan. Dia pun mengaku sudah melakukan perbincangan dengan Koordinator Khusus Presiden AS untuk Infrastruktur Global dan Keamanan Energi di Departemen Luar Negeri AS Amos Hochstein, serta Penasihat Keamanan AS Jack Sullivan untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hal penghiliran. Sekadar diketahui, berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yakni 21 juta metrik ton pada 2022 atau setara 22% cadangan global. Investasi miliaran dolar AS pun telah mengalir ke Indonesia untuk mengolah nikel menjadi baterai. Namun, industri smelter di dalam negeri masih didominasi oleh perusahaan Tiongkok, sehingga produk Indonesia berisiko tersingkir dari pasar AS dan Eropa. Misalnya saja Ford Motor Co. diketahui mengambil saham di pabrik baterai nikel di Indonesia yang dibangun oleh Vale SA dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., sedangkan BASF SE dan Eramet SA berencana menghabiskan US$2,6 miliar untuk membangun kilang nikel kobalt di negara tersebut.

Jika Mahkamah Konstitusi tak segera memutus perkara pengujian ulang pasal terkait syarat usia capres- cawapres, ketidakpastian hukum terkait Pilpres 2024 akan muncul. Hal ini dapat memicu konflik di masyarakat. MK kembali diminta memutus perkara No 141/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Ulang Pasal 169 Huruf q UU Pemilu terkait syarat usia capres dan cawapres dalam sidang Senin (20/11) ini. Meski kali ini baru sidang kedua, hakim konstitusi dinilai sudah mendengar substansi yang dipersoalkan serta keterangan dari para pihak, seperti pemerintah dan DPR, saat memutus perkara No 90/PUU-XXI/2023. Putusan segera penting dihasilkan untuk mencegah ketidakpastian hukum, konflik di masyarakat, dan menjaga demokrasi.

”Kita sedang menghadapi ketidakpastian hokum dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini (keputusan terkait perkara 141) penting untuk demokrasi Indonesia,” kata pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, Minggu (19/11). Ia menyebutkan, ada urgensi cukup tinggi untuk memutuskan perkara 141 menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apabila perkara 141 tak segera diputuskan, Pilpres 2024 tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini bisa menimbulkan masalah dan konflik di kemudian hari. ”Apa yang dikhawatirkan adalah Pilpres 2024 diwarnai dengan banyaknya kasus hukum perdata, konflik di masyarakat, dan jalannya pemerintahan yang tidak stabil,” lanjutnya. Menurut Bivitri, putusan terkait perkara 141 dapat segera dihasilkan karena mengacu Pasal 54 UU MK, dimana MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden. (Yoga)

Keberlanjutan menjadi isu di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Konsepnya, pariwisata berkelanjutan dapat berdampak jangka panjang. Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO merilis 54 desa terbaik di dunia pada 2023. Desa-desa itu tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Hakuda di Jepang, Lerici di Italia, dan Slunj di Kroasia. Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, ada dalam daftar tersebut. Desa tradisional yang berkomitmen memelihara arsitektur tradisional, adatistiadat, dan cara hidupnya itu berupaya menyeimbangkan kedatangan pengunjung dengan penghormatan atas keunikan budaya desa. Pada 2021, Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, memperoleh predikat serupa. Desa yang memiliki keindahan lanskap natural dan keunikan gunung api purba itu mengembangkan  konsep wisata berbasis komunitas. Di desa yang sebagian besar warganya bertani, bercocok tanam, dan beternak itu, turis bisa tinggal di rumah inap (homestay) sambil berinteraksi dengan penduduk desa.

Prakarsa desa terbaik dunia secara global merupakan bagian dari Program Pariwisata untuk Pengembangan Perdesaan. Program UNWTO ini membantu pengembangan dan inklusi wilayah perdesaan, memerangi depopulasi, meningkatkan inovasi dan integrasi rantai nilai pariwisata, serta mendorong praktik-praktik keberlanjutan. Desa-desa yang mengajukan aplikasi sebagai desa terbaik dievaluasi, antara lain dalam hal tata kelola dan prioritas pariwisata serta keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mengutip Proyeksi Ekonomi IMF, pariwisata merupakan salah satu penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan data kunjungan wisatawan internasional global yang pada akhir 2023 diperkirakan 80-95 % dari kunjungan sebelum pandemi Covid-19. Berdasar data BPS, pada Januari-September 2023 ada 8,513 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan 626,09 juta perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia. Aktivitas wisatawan memicu pergerakan di berbagai lapangan usaha, di antaranya transportasi serta akomodasi dan makan-minum. (Yoga)

Di balik kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di dalam negeri, harga minyak goreng masih cukup terjaga baik. Namun, bukan berarti baik-baik saja. Masih ada ”selilit” di balik terkendalinya harga minyak goreng hasil olahan sawit ini. Tak seperti beras, gula, cabai rawit, cabai merah, dan jagung pakan, harga minyak goreng cukup terkendali. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 17 November 2023, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 14.500 per liter, Minyakita Rp 15.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp 20.600 per liter. Hal itu terjadi lantaran harga CPO dunia sudah tak setinggi tahun lalu. Selain itu, pemerintah juga masih menggulirkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR), yang berjalan beriringan dengan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) minyak goreng.

Kemendag menargetkan pemenuhan DMO minyak goreng itu sebanyak 300.000 ton per bulan. Pada Oktober 2023, rata- rata realisasi pemenuhan DMO itu mencapai 87,51 %. Untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng pada tahun politik 2024, pemerintah akan melanjutkan program MGKR dan DMO. Hal ini penting agar harga minyak goreng sawit tak ikut melonjak, seperti harga sejumlah komoditas lain. Meski demikian, kebijakan lama pengendalian harga minyak goreng telah meninggalkan ”selilit”. Hal itu mulai dari utang pemerintah kepada peritel, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada 2022, hingga gugatan perusahaan sawit besar terhadap pemerintah. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut pemerintah masih belum membayar utang Rp 344 miliar kepada para peritel. Utang itu terkait dengan pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng dalam program Minyak Goreng Satu Harga untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. (Yoga)

Kemenhub tengah berkolaborasi dengan konsultan internasional asal Perancis, Systra, untuk menelusuri kendala roda aus yang dialami LRT Jabodebek. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan. Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, keterlibatan Systra diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif guna mengatasi masalah roda aus pada LRT Jabodebek. ”Kami ingin fokus pada solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi sehingga pemenuhan headway 7,5 menit dapat segera terwujud,” kata Risal, Minggu (19/11).

Terkait dengan upaya penanganan yang tengah dilakukan, Risal mengatakan, saat ini proses pembubutan roda masih berlangsung dan diharapkan segera tuntas. Terlebih PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pengadaan mesin bubut tambahan untuk mempercepat perbaikan roda. Selain melakukan pembubutan roda, upaya penanganan lain yang turut dilakukan adalah memperhalus profil permukaan dan memberi cairan pelumas pada rel LRT Jabodebek. Kendati masih membubut roda kereta, LRT Jabodebek saat ini masih beroperasi secara terbatas. Pengguna LRT masih harus sabar karena hanya ada sembilan rangkaian kereta yang beroperasi sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama, 30 menit hingga satu jam. (Yoga)

Sesuai PP No 51 Tahun 2023, upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK) ditetapkan paling lambat pada 21 November dan 30 November. Kenaikan upah mempertimbangkan variabel alfa. Tapi banyak yang pesimis karena penetapan upah minimum itu dirasa tidak mampu menutupi kebutuhan hidup yang terus naik. Rukati (53), pekerja pabrik garmen di Tangerang, Banten, mengatakan, “Kebutuhan rata-rata rumah tangga di Banten sudah di kisaran Rp 1,7 juta lebih. Harga-harga barang pokok cenderung bergerak naik. Tarif sewa kontrakan juga naik. Formula penghitungan upah minimum yang memasukkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa) tidak saya pahami. Apalagi, rentang nilai alfa dalam indeks itu tidak dijelaskan dasarnya apa. Pemenuhan kebutuhan hidup layak sebaiknya jangan disamakan antara orang yang menganggur, sendiri, dan berumah tangga.

Finda Alexandra Lenggu (33) Karyawan swasta, Surabaya, Jatim, mengatakan, “Harapan saya, pastinya UMP bisa naik secara signifikan, mengingat harga kebutuhan pokok juga naik dari hari ke hari. Tapi, pemerintah harus menghitung kenaikannya baik-baik karena khawatir jika UMP naik terlalu tinggi, akan ada banyak PHK. Menurut saya, kenaikan UMP tahun lalu kurang karena dengan gaji sekarang, saya tidak bisa menabung banyak. Saya juga harus menyisihkan uang untuk orangtua, ongkos transportasi, makan, belanja bulanan, bayar WiFi, BPJS, dan hiburan. (Yoga)

Pinjaman daring tumbuh pesat, menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat akan pendanaan yang mudah. Namun, pertumbuhan itu diwarnai masalah. Tingkat bunga tinggi, penagihan dengan kekerasan, dan maraknya pinjaman daring ilegal. Pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending menjadi fenomena menarik pada layanan sektor jasa keuangan sejak diluncurkan pada 2016. Pengajuan pinjaman yang mudah dan cepat tak ayal membuat penyaluran pinjaman ini tumbuh pesat, tercermin dari kinerja pertumbuhan fintech lending. Sampai September 2023, dari 102 platform yang berizin OJK, outstanding pendanaan yang disalurkan tumbuh 14,28 persen secara tahunan dengan nominal pendanaan Rp 55,7 triliun. Bahkan, secara akumulasi total pendanaan per Agustus 2023 telah mencapai Rp 677,51 triliun, dengan jumlah rekening pengguna, baik pemberi pinjaman (lender) maupun penerima pinjaman (borrower), telah mencapai 120,88 juta rekening. Lebih dtail, akumulasi rekening penerima pinjaman mencapai 119,80 juta rekening, sedangkan rekening pemberi pinjaman 1,08 juta rekening, dengan 19,13 juta rekening penerima pinjaman dan 180.810 rekening pemberi pinjaman yang aktif.

Pesatnya pertumbuhan industri fintech lending dibayangi sejumlah tantangan, Pertama, layanan pendanaan ini masih didominasi oleh pinjaman konsumtif. Penyaluran pendanaan fintech lending ke sektor produktif, seperti UMKM baru 36,57 %. Kedua, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat mengenai pinjaman daring masih sangat rendah. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, tingkatliterasi keuangan fintech lending baru 10,90 %% dengan tingkat inklusi keuangan hanya 2,56 %, masih sangat rendah (less literate) dibandingkan tingkat nasional yang tingkat literasi dan inklusi keuangannya masing-masing 49,68 % dan 85,10 %. Tantangan ketiga adalah maraknya masyarakat yang terjebak pinjaman daring atau kerap disebut pinjol yang ilegal. Keempat, industri fintech lending juga masih harus mengatasi sejumlah isu. Di antaranya kebutuhan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, keandalan sistem teknologi informasi, serta credit scoring industri. (Yoga)