Dampak Paket Stimulus Tak Signifikan
Dampak paket kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan
pemerintah pada akhir tahun dinilai kurang signifikan untuk mengerek
pertumbuhan ekonomi pada 2023. Meski demikian, langkah itu diyakini bisa menopang
daya beli masyarakat. Di tengah melambatnya ekspor dan konsumsi yang lesu,
pertumbuhan ekonomi tahun ini pun diproyeksikan tidak mencapai target. Baru-baru
ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi yang diterapkan
mulai November 2023. Paket kebijakan berupa bantuan sosial (bansos) dan insentif
fiskal itu ditujukan bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan miskin.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE)
Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan itu tidak akan signifikan mengerek
angka pertumbuhan ekonomi tahun ini, tetapi dapat menjaga daya beli masyarakat di
tengah efek inflasi pangan. Pasalnya, paket stimulus ekonomi itu lebih
ditujukan untuk kelompok masyarakat
menengah-bawah, yang kontribusinya tidak terlalu besar terhadap PDB. Sumbangan
konsumsi masyarakat 40 % terbawah hanya 17 % terhadap keseluruhan konsumsi dan
pembentukan PDB. ”Jadi, secara angka kuantitatif sebetulnya memang dampaknya
tidak terlalu besar, tetapi itu tetap bermanfaat dalam aspek distribusi
pendapatan dan pengurangan kesenjangan, untuk menjaga daya beli,” kata Faisal,
Senin (20/11). (Yoga)
Harga Beras Tinggi, TPID Cirebon Beri Subsidi
Kontroversi Menu Tengkes di Kota Depok
Menu makanan pencegah stunting atau tengkes menuai
kontroversi di Kota Depok, Jabar. Pasalnya, stoples makanan yang dibiayai APBN
itu ditempeli stiker bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali
Kota Depok Imam Budi Hartono. Menu makanan juga dinilai sejumlah warga terlalu
sederhana dan kurang bergizi. Program pemberian makanan tambahan (PMT) ini
menelan anggaran Rp 4,9 miliar dan menyasar 9.882 anak balita di Depok dengan
nilai Rp 18.000 per orang. Sasaran PMT lokal ialah anak balita (6-59 bulan)
dengan kategori anak balita gizi kurang, anak balita berat badan kurang, anak
balita tengkes dengan gizi kurang, dan anak balita berat badan tidak naik. Kota
Depok menerapkan program ini selama 28 hari, yakni 10 November hingga 7 Desember
2023. Anak balita diberikan menu kudapan selama enam hari dan satu hari makanan
lengkap.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, Senin
(20/11) mengatakan, kemasan yang digunakan tidak patut. Selain menimbulkan
huru-hara menjelang tahun politik, anggaran pengadaan stoples cukup besar.
Terlebih, anggaran program itu dari APBN. Dengan anggaran itu, Pemkot Depok
seharusnya lebih mementingkan isi menu dibandingkan dengan kemasan yang dapat
memangkas anggaran. Di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Senin,
anak balita diberikan makanan tambahan berupa kudapan dan menu makan siang yang
terdiri dari nasi, sayuran, telur, bakso, dan kuah sop. Menurut Arini, menu
kali ini lebih variatif. Kudapan yang diterima beberapa hari sebelumnya dinilai
kurang layak, seperti nuget tempe dan tahu rebus. Tidak ada susu. (Yoga)
Ekonomi dan Krisis Demokrasi
Tahun depan, sekitar 2 miliar orang atau hampir separuh
penghuni dunia akan mengikuti proses pemilihan umum (pemilu) yang tersebar di
76 negara. Momen ini seharusnya menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah
manusia. Namun, faktanya, banyak cacat dalam pelaksanaannya. Meski prosedur
dijalankan, terjadi berbagai manipulasi dan tekanan sehingga kualitas demokrasi
tak terjaga (flawed democracy). Begitu prediksi The World Ahead 2024 terbitan
majalah The Economist. Indonesia, bersama AS dan India, akan menjadi negara
dengan peserta pemilu terbesar di dunia. Penduduk India 1,4 miliar jiwa, AS 342
juta jiwa, dan Indonesia 280 juta jiwa. Di Indonesia, Presiden Jokowi dengan
tingkat kepuasan rakyat 80 % menjadi faktor yang bisa ikut menentukan presiden
berikutnya: siapa pun yang didukungnya punya peluang menang. Sementara itu, berbagai
kelompok masyarakat sipil dan pencinta demokrasi tengah menyuarakan gerakan
pemilu jujur dan adil agar demokrasi tidak cacat.
Pemilu 2024 menjadi salah satu pertaruhan besar bagi masa
depan bangsa, termasuk kelangsungan proyek pembangunan yang sudah dilaksanakan
sepanjang sembilan tahun terakhir. Martin Wolf, kolumnis terkemuka Financial
Times, menulis buku berjudul The Crisis of Democratic Capitalism (2023) yang menggambarkan
kemunduran demokrasi seiring meredupnya kapitalisme. Masa jaya demokrasi di
tengah kebebasan berekspresi dan sistem ekonomi terbuka tengah surut, diikuti meningkatnya
pemerintahan otoriter di banyak negara di dunia. China telah berhasil
mengembangkan perekonomian berbasis pasar bebas tanpa menerapkan demokrasi.
Ketika perekonomian mengalami stagnasi pascapandemi Covid-19, peran pengusaha
sangat terbatas dalam menggerakkan ekonomi.
AS sebagai salah satu penganjur utama rezim pasar bebas telah
berputar haluan sejak pemerintahan Trump. Mereka mendahulukan kepentingan
domestik dan menarik diri dari percaturan global. Sejak pandemi Covid-19,
kebijakan industrinya banyak dimotori pemerintah, tak lagi mengandalkan
kekuatan sektor swasta (pasar). Di Indonesia, sejak Presiden Jokowi dilantik
pada 2014, pembangunan infrastruktur dibangun secara progresif dengan
mengandalkan perusahaan BUMN sebagai pelaksana proyek. Anggaran infrastruktur naik
drastis, dari Rp 154 triliun pada 2014 menjadi Rp 256 triliun pada 2015.
Alokasinya terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2020 senilai Rp 420
triliun. Bangsa Indonesia sangat beruntung memiliki presiden yang visioner dan
berani mengambil risiko melakukan pembangunan (infrastruktur) yang mendukung
proses hilirisasi serta pembangunan ekosistem industri mobil listrik. Meski mendapat
tentangan dari banyak negara maju dan lembaga multilateral, kebijakan ini tetap
dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjadi negara maju pada
Indonesia Emas 2045. Meski demikian, jika berbagai kebijakan ini kemudian dijadikan
dalih bagi proses politik yang tidak demokratis, justru muncul risiko besar
terhadap keberlangsungan pembangunan itu sendiri. (Yoga)
IKN Kebanjiran Minat Investor
Surplus Neraca Perdagangan Perkuat Rupiah
Persaingan Layanan Digital Perbankan Makin Ketat
JAKARTA,ID-Peta persaingan layanan digital perbankan tampaknya kian ramai di Indonesia. Terbaru, PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) yang dimiliki oleh Astra Financial dan WeLab melalu WeLab Sky meluncurkan Bank Saqu, sebuah layanan perbankan digital yang menyasar generasi produktif yang siap memperluas produk pinjaman digital tahun depan. Direktur Astra sekaligus Director in-Charge Astra Financial Suparno Djasmin mengatakan, kehadiran Bank Saqu menjadi wujud aspirasi untuk menyediakan jasa layanan keuangan prima dan terdepan, khususnya bagi segmen ritel dan UMKM turut serta mengingatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Saqu akan mendukung, melengkapi dan memperkuat ekosistem jasa keuangan Grup Astra, serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Lebih jauh, Suparno Djasmine menjelaskan bahwa setiap bisnis baru dalam Grup diharapkan memberikan kontibusi terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. (Yetede)









