JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat  Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$ 1,5 miliar pada  kuartal III-2023, turun tajam hingga 79,7% dibandingkan dengan defisit  pada kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 7,4 miliar. Kondisi tersebut ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial yang membaik. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, NPI pada kuartal III-2023 menunjukkan  perbaikan signifikan dengan defisit senilai US$ 1,5 miliar. BI menilai kinerja NPI kuartal III-2023 yang baik mampu terus menopang ketahanan  eksternal Indonesia. "Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respon bauran kebijakan yang didukung sinergi  kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat sektor eksternal," jelas Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (21/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melalui anak usahanya, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) selaku operator jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) meraih kredit sindikasi dari perbankan sebesar Rp 7,3 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I segmen Gending-Besuki sepanjang 49,68 km. Pinjaman tersebut diperoleh Jasa Marga dari sindikasi bank-bank BUMN (Himbara) yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), kemudian bank daerah  yakni Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan BPD Papua, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga penganiayaan infrastruktur. Dalam perjanjian kredit sindikasi ini, BBNI dan BMRI bertindak joint mandated lead arrangers & bookrunner (JMLAB). Sedangkan, bank-bank daerah berperan sebagai anggota sindikasi. Jasa Marga menerima kredit senilai Rp 7,3 triliun dengan tenor 15 tahun, yang akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I, meliputi paket 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), paket 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km), dan paket 3 Paiton-Besuki (25,60 km). (Yetede)

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 berkisar 1,2 % hingga 7,5 % atau Rp 35.750 sampai Rp 223.280. Kenaikan ini di bawah kenaikan gaji aparatur sipil negara, TNI, dan Polri sebesar 8 %. Batas maksimal penetapan UMP 2024 melalui SK Gubernur adalah 21 November pukul 23.59 WIB. Pemeprov mengirimkan kopi SK Gubernur kepada Kemenaker. Hingga Selasa (21/11) pukul 19.00 WIB, 30 provinsi telah menetapkan dan mengumumkan UMP 2024. Mereka juga telah mengirimkan salinan tembusan SK Gubernur penetapan UMP 2024 kepada Kemenaker. Dari 30 provinsi tersebut, persentase kenaikan UMP2024 terendah adalah 1,2 % dan tertinggi 7,5 %.

Dari 30 provinsi, tiga di antaranya tak menetapkan UMP 2024 sesuai PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsoste Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, tidak semua serikat pekerja/buruh sepakat dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP No 51/2023. Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. ”Kebijakan upah minimum hanya untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah. Tujuan upah minimum adalah menjaga semua pekerja baru satu tahun ke bawah tidak terjebak dalam upah murah dan kemiskinan,” ujar Indah di Jakarta. (Yoga)

Kondisi keuangan negara yang masih surplus sampai menjelang akhir tahun membuat waswas. Di satu sisi, itu menunjukkan penerimaan negara masih terjaga. Di sisi lain, itu tanda belanja pemerintah lambat dieksekusi. Pada tiga bulan terakhir tahun ini, realisasi belanja negara lagi-lagi bakal dikebut. Di waktu yang mepet itu, kualitas belanja kembali dipertanyakan. Sampai akhir September 2023, APBN 2023 masih mencatat surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32 % terhadap PDB. Surplus APBN terjadi ketika pendapatan negara lebih besar daripada belanja. Pada September 2023, pendapatan negara Rp 2.035,6 triliun (82,6 % dari target), sementara belanja negara Rp 1.967,9 triliun (64,3 % dari target).

Kondisi dompet negara yang masih bertahan surplus sampai akhir tahun ini bukan sesuatu yang lumrah meski bukan pertama kalinya terjadi. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, surplus yang terjadi sampai akhir September 2023 itu merupakan kombinasi dari dua hal. Pertama, penerimaan  pajak memang masih tinggi di tengah perlambatan kinerja ekspor dan ketidakpastian ekonomi global. Kedua, belanja pemerintah masih relatif rendah dan baru akan dikebut di tiga bulan terakhir sesuai pola tahunan selama ini. ”Pola musiman seperti ini (belanja dikebut di akhir tahun) semestinya tidak boleh terulang,tetapi nyatanya itu masih terus terjadi. Yang dikhawatirkan itu, kalau belanja selalu menumpuk di triwulan IV, kualitas belanjanya jadi tidak optimal karena sekadar demi mengejar target penyerapan,” kata Josua, Selasa (21/11). (Yoga)

Harga rumah primer dan sekunder alias seken di Indonesia hingga Oktober 2023 naik. Memasuki tahun politik 2024, kontraksi di pasar properti diprediksi akan relatif ringan, terutama jika dibandingkan masa pandemi. Berdasarkan indeks harga rumah seken yang diterbitkan platform properti 99.co Indonesia dan Rumah123.com, harga rumah seken di 11 kota dari 13 kota naik. Harga rumah seken sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023 rata-rata naik 2,5 %. Adapun tiga kota mengalami pertumbuhan harga tertinggi di atas inflasi tahunan, yakni Makassar 7,5 %, Denpasar (6,7 %), dan Medan (5,9 %). Country Manager 99 Group Indonesia Maria Herawati Manik mengatakan, kenaikan harga rumah seken menandakan indikasi positif karena peluang nilai investasi properti di kota-kota tersebut dapat meningkat seiring waktu. ”Ini menjadi peluang bagi masyarakat maupun investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka atau mencari investasi jangka panjang yang stabil,” kata Maria dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11).

Kenaikan harga rumah hingga Oktober 2023 juga terlihat pada pasar primer. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia mencatat, perkembangan harga properti residensial di pasar primer secara tahunan meningkat pada triwulan III (Juli-Oktober) 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III-2023 tumbuh 1,96 % secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,92 %, terutama ditopang oleh kenaikan harga rumah tipe besar, yaitu 1,7 % secara tahunan, lebih tinggi dari kenaikan pada triwulan II-2023 sebesar 1,49 %. Watch Ali Tranghanda menilai, kenaikan harga pasar perumahan terjadi, namun tidak signifikan. Sebagian transaksi tertahan karena pembeli menunggu realisasi insentif PPN untuk pembelian rumah yang dijanjikan pemerintah. Pemerintah berencana menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. (Yoga)

Pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera dan pengakhiran dini operasi PLTU Cirebon-1 di Jabar menjadi dua proyek utama yang dikejar dalam Just Energy Transition Partnership atau JETP. Itu untuk mencapai target emisi puncak sebesar 250 juta ton karbon dioksida pada 2030 dari sistem kelistrikan dalam jaringan atau on grid. Rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP diluncurkan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, setelah peluncuran CIPP JETP, ditargetkan pengakhiran dini operasi PLTU Cirebon-1 diupayakan segera. ”Habis itu masuk ke (pembangunan) transmisi. Jawa, kan, kelebihan (pasokan listrik) agar bisa kirim ke Sumsel. Sumatera bagian selatan kelebihan bisa kirim ke atas (Sumatera bagian utara). Energi terbarukannya sudah ada di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sampai 2030,” katanya setelah acara itu. Ia menambahkan, dalam RUPTL PLN 2021-2030 terdapat target untuk menambah 20,9 gigawatt (GW) energi terbarukan yang terdiri dari, air, panas bumi, dan surya, yang memerlukan infrastruktur memadai. Di sisi lain, pertumbuhan permintaan (demand) juga harus diciptakan. (Yoga)

Setelah berlangsung 22 tahun, pelaksanaan otonomi khusus (otsus) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua masih menemukan sejumlah tantangan. Sejumlah sektor krusial, seperti bidang pendidikan dan kesehatan, perlu mendapat penekanan prioritas untuk meningkatkan capaian hasilnya. Berlakunya otsus untuk Papua mengacu pada ketentuan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini disempurnakan dan diubah melalui UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk mengimplementasikan sejumlah program guna membantu masyarakat Papua, khusunya orang asli Papua, demi mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian, secara bertahap masyarakat Papua akan sejajar dengan warga wilayah lain di Indonesia.

Hanya saja, kebijakan otonomi khusus yang sudah bergulir lebih dari 20 tahun itu masih memerlukan sejumlah perbaikan. Satu indikasinya terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Papua, dimana semakin tinggi angka IPM, kualitas kehidupan suatu masyarakat kian bermutu baik. Pada tahun 2004, IPM di Provinsi Papua mencapai 60,9 dan Provinsi Papua Barat 63,7, di bawah IPM rata-rata nasional yang kala itu mencapai 68,7. Berselang 19 tahun kemudian pola ini masih sama. Data BPS tahun 2023 menunjukkan rata-rata IPM nasional sudah meningkat mencapai 74,39. IPM Papua meningkat menjadi 63,01 dan Papua Barat 67,47 yang menunjukkan kualitas kehidupan di Papua meningkat. Namun, kenaikan IPM wilayah Papua ini masih di bawah akselerasi peningkatan IPM nasional.

Dengan melihat indikator pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, beberapa poin yang harus ditingkatkan sebagai perhatian penting melalui kebijakan otsus ialah alokasi program terkait sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembenahan sektor-sektor tersebut menjadi harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di mata publik Papua, terutama bagi generasi muda Papua. Pada otsus jilid kedua ini, diharapkan segala rencana yang diskenariokan bagi kemajuan Papua dapat direalisasikan. Harapannya, masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua, dapat terus meningkat kualitas hidupnya sehingga sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Proyek ibu kota Indonesia baru yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memberi dampak positif bagi industri keramik. Pemerintah pun getol menarik dukungan investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk proyek tersebut. Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, kehadiran proyek  IKN mulai memberikan dampak positif terhadap industri keramik nasional, ditengah melemahnya daya beli masyarakat. Dia mengungkapkan, penjualan di pulau Kalimantan Timur dari Januari sampai dengan Oktober 2023 ini, khususnya kalimantan Timur, mencatat angka pertumbuhan yang cukup baik dengan mendekati doule digit. "Asaki juga terus melanjutkan proyek ekspansi terutama produk Homogenues Tiles/Granit Tiles yang memang ditujukan sebagai substitusi impor untuk mengisi kebutuhan proyek IKN," ucap Edy kepada Investor Daily. (Yetede)