Ekonomi Indonesia akan menghadapi sederet tantangan besar. Kombinasi ketidakpastian pasar global hingga situasi panas politik dalam negeri berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun depan. Pengamat ekonomi senior Chatib Basri mengingatkan sejumlah tantangan yang membayangi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Mantan Menteri Keuangan di era Presiden SBY ini menyebut risiko dan tantangan yang dihadapi Indonesia setjangka pendek atau dua tahun ke depan berasal dari dalam maupun luar negeri. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan Pemilu 2024 akan memberikan efek positif terhadap ekonomi nasional, baik di tahun ini maupun tahun depan. Untuk 2023, dia memproyeksikan hajatan politik bisa menyumbangkan pertumbuhan ekonomi berkisar 0,05%-0,1%. Di sisi lain, perlambatan ekonomi China juga akan mempengaruhi prospek perekonomian Indonesia, mengingat China merupakan mitra dagang terbesar. Chatib bilang, setiap 1% pelemahan ekonomi China akan berpotensi mengurangi ekonomi Indonesia sekitar 0,3%. Hanya, Chatib melihat risiko ini akan rendah. Apabila melihat situasi terkini, perlambatan ekonomi China tidak akan sampai 1%. Alhasil, efeknya ke Indonesia akan lebih rendah dari 0,3%. Sedangkan untuk jangka menengah, atau dalam kurun waktu dua tahun hingga lima tahun ke depan, Chatib Basri bilang Indonesia akan menghadapi risiko yang datang dari berlanjutnya perang dagang antara AS dan China. Beberapa langkah yang perlu diambil, pertama, di era suku bunga tinggi akan membuat Bank Indonesia (BI) harus memberikan tanda dalam menyusun strategi menjaga pasar keuangan Indonesia. Kedua, serangan yang terjadi di Palestina, bila meluas di Timur Tengah, akan mendorong kenaikan harga minyak yang tentu saja akan mempengaruhi harga barang-barang di dalam negeri. Ketiga, kenaikan harga beras akibat fenomena kekeringan atau El Niño.

Realisasi penerimaan pajak memang masih menunjukkan kinerja positif. Sayangnya, pertumbuhan penerimaan pajak terus mengalami tren perlambatan. Mengacu data Kementerian Keuangan, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2023 tercatat 48,6% secara tahunan. Kemudian pada Februari pertumbuhannya hanya 40,4%. Sementara di bulan Maret 2023 penerimaan pajak hanya tumbuh 33,8% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut semakin melambat hingga September 2023 yang sebesar 5,9% secara tahunan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak tersebut dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang melambat sehingga juga mempengaruhi kinerja perdagangan global, yaitu aktivitas ekspor-impor. Sementara dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, kinerja bea cukai pada September tahun ini juga merosot 78,1% akibat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang sudah termoderasi. "Indonesia menghadapi situasi yang tidak pasti, situasi yang dinamis dan tentu kita melihat bagaimana pemerintah selalu menghitung bagaimana outlook penerimaan ke depan," kata Yon.

Kabar baik datang menyapa PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT). China Merchants Port Holdings Company Limited menyatakan telah mengadakan perjanjian jual beli (share purchase agreement) untuk membeli 1,43 miliar saham atau setara 51% modal yang disetor dan ditempatkan PORT, milik PT Episenta Utama Investasi. Berdasarkan pengumuman di situs China Merchants Port Holdings, transaksi tersebut bernilai US$ 61,20 juta. Hal tersebut diungkapkan China Merchants Port Holdings pada hari Senin (20/11) kemarin. PORT merupakan emiten yang dikendalikan penuh oleh Garibaldi Thohir (Boy Thohir) lewat PT Episenta Utama yang mengapit 74,1% saham PORT. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan pelayanan terminal peti kemas, serbaguna dan umum serta penyediaan teknik jasa peralatan pelabuhan seperti perbaikan, modifikasi dan relokasi di pelabuhan Indonesia. China Merchants Port Holdings sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidan investasi dan atau pengoperasian pelabuhan dan bisnis yang berhubungan dengan pelabuhan. Aksi tersebut merupakan cara yang relevan dan efektif mendorong pertumbuhan baru terhadap pertumbuhan yang sudah ada dan bisnis pelabuhan yang tumbuh secara berkelanjutan. Rencana akuisisi tersebut, terang manajemen China Merchants Port Holdings, akan memajukan jaringan pelabuhan strategis perusahaan di Asia Tenggara dan memanfaatkan sepenuhnya kemitraan lokal untuk menembus pasar Indonesia. Dengan mengakuisisi 51% saham PORT, China Merchants Port Holdings dapat mengambilalih pengelolaan operasional PORT serta mengkonsolidasi laporan keuangannya. "Sekaligus ini menjadi upaya membangun platform untuk peluang investasi masa depan di Indonesia," terang Feng Boming, Chairman China Merchants Port Holdings Company Limited. China Merchants Port Holdings Company Limited.

Kinerja PT XL Axiata Tbk (EXCL) masih mengalami pertumbuhan. Sepanjang Januari hingga September 2023, pendapatan EXCL naik 10,19% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 23,87 triliun. Sejalan dengan pendapatan, laba bersih EXCL naik 2,99% menjadi Rp 1,01 triliun. Kenaikan laba itu di tengah beban EXCL yang meningkat 9,6% secara tahunan menjadi Rp 20,39 triliun. "Kompetisi terus berlangsung ketat hingga saat ini, tapi EXCL mampu mencetak tingkat profitabilitas yang tumbuh positif dibanding periode yang sama tahun lalu," ujar Presiden Direktur & CEO EXCL, Dian Siswarini, Rabu (22/11). Karena itu, EXCL terus berupaya membesarkan layanan fixed broadband (FBB) dan fixed mobile convergence (FMC) untuk menghadapi tantangan industri ke depan. "Kedua segmen ini terus menunjukkan potensi sangat menggembirakan," jelas Dian. Sementara itu, penetrasi layanan konvergensi XL Axiata mencapai 69% dari pelanggan layanan XL Home. Artinya, 69% dari pelanggan XL Home telah beralih menjadi pelanggan XL Satu. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Adityo Nugroho mengatakan, kinerja EXCL per kuartal III-2023 masih cukup solid. Di sisi lain, bisnis utama telekomunikasi mulai berkontraksi, tapi EXCL terus mencari peluang yang baru. Namun, hal ini membutuhkan dana investasi yang besar.

Kondisi ekonomi pada 2024 masih penuh dengan bayang-bayang ketidakpastian global. Beberapa di antaranya bersumber dari ketegangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah, kenaikan inflasi dunia, hingga ekspektasi perubahan kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS).Masing-masing faktor itu pun berisiko menghambat mesin penggerak ekonomi. Ketegangan politik, misalnya yang berimbas pada terhambatnya aliran investasi, serta infl asi yang memengaruhi prospek ekspor.Tak hanya itu, arah kebijakan Federal Reserve (The Fed) yang masih penuh teka-teki pun memiliki efek yang tak bisa diremehkan terhadap guncangan stabilitas pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan salah satu usaha untuk menjaga perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan yakni menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD)."Kita menggunakan berbagai instrumen di dalam APBN karena kebutuhan ekonomi bermacam-macam. APBN dan APBD itu adalah instrumen fiskal yang sangat penting," katanya, Rabu (22/11).Sejalan dengan itu, harmonisasi belanja pun akan dipacu untuk menangkal serangan global pada tahun depan, melalui optimalisasi UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD.Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, optimistis aneka trik itu mampu menguatkan fondasi ekonomi pada tahun depan sehingga produk domestik bruto (PDB) mampu tumbuh sesuai target, yakni 5,2%. Buktinya, pada lelang perdana Sekuritas Valas BI (SVBI) 21 November lalu terserap hingga US$236,5 juta, jauh di atas ekspektasi yang senilai US$200 juta. Terlepas dari adanya kekhawatiran tersebut, Febrio menegaskan bahwa ekonomi nasional pada tahun depan masih cukup tangguh yang tecermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi dan infl asi yang stabil. Optimisme pemangku kebijakan itu merambat ke pelaku usaha, yang meyakini prospek pertumbuhan ekonomi masih tetap resilien pada 2024, meski memanasnya kondisi geopolitik global memengaruhi perlambatan ekonomi global.Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Kadin Shinta W. Kamdani, mengatakan geopolitik membawa ketidakpastian supply chaindan value chain global pada aktivitas ekonomi. Namun, Indonesia masih dapat bertumpu pada perekonomian domestik. Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri, mengatakan ada beberapa tantangan yang mengadang pada tahun depan, yakni perlambatan ekonomi China dan pengetatan suku bunga di AS dan Eropa. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, melihat sektor jasa masih melanjutkan tren positif pada 2024 di tengah bayang-bayang ketidakpastian global.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam juga harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ironisnya, bukti empiris yang terjadi di lapangan justru menunjukan perekonomian nasional yang seolah-olah didesain untuk mencapai kemajuan ekonomi tanpa mempertimbangkan prinsip kebersamaan, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian. Misalnya saja, Indonesia kembali berstatus sebagai negara kelas menengah atas (upper-middle-income) pada 2022, setelah sebelumnya turun menjadi negara kelas menengah bawah (lower-middle income) akibat hantaman pandemi Covid-19. Perolehan status ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia menjadi US$4.783, dari yang sebelumnya sebesar US$4.349 pada tahun 2021. Selain itu, tingkat pengangguran pada 2022 masih relatif tinggi, yaitu sebesar 5,86%. Meskipun tingkat pengangguran telah menurun menjadi 5,32% pada awal 2023, tetapi ini masih lebih tinggi dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 5,23%. Sektor ketenagakerjaan pun belum mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari proporsi tenaga kerja informal yang makin tinggi dan pertumbuhan upah yang lebih rendah dari inflasi. Dari beberapa indikator di atas, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan perekonomian yang tinggi rupanya tidak disertai dengan penurunan tingkat kesenjangan dan pengangguran. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam konstitusi Indonesia. Selain indikator sosial ekonomi yang masih belum menunjukkan perbaikan, sisi lingkungan pun masih belum sepenuhnya diperhatikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada data European Commission, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia pada 2022 meningkat 10% secara tahunan, menjadi 1.240 Mton CO2eq. Angka ini bahkan lebih tinggi dari emisi GRK 2019 yang hanya mencapai 1.160 Mton CO2eq. Di sisi lain, perekonomian nasional juga belum menerapkan prinsip kemandirian. Dalam konteks pangan misalnya, ketergantungan kebutuhan konsumsi gandum Indonesia terhadap impor sangatlah tinggi. Ini dapat dilihat melalui indikator import dependency ratio (IDR) komoditas gandum hingga sebesar 100% pada 2022. Artinya, 100% kebutuhan konsumsi gandum Indonesia dipenuhi melalui impor. Padahal, kebutuhan konsumsi gandum di Indonesia tergolong tinggi. Pada 2022 misalnya, konsumsi gandum mencapai 1/4 dari konsumsi beras. Selain gandum, IDR komoditas gula di Indonesia juga sangat tinggi, yaitu mencapai 82,16% pada tahun 2022. Padahal, kebutuhan konsumsi gula Indonesia pada tahun 2022 juga termasuk tinggi, yaitu mencapai 1/3 dari konsumsi beras.

Sedikitnya 2,5 juta orang sedang kesulitan mengembalikan dana pinjaman daring. Dari jumlah ini, lebih dari separuhnya, yaitu 57 %, merupakan anak muda dengan rentang usia kurang dari 35 tahun. Penerima pinjaman daring atau pinjaman online alias pinjol selama dua tahun terakhir didominasi kelompok usia kurang dari 35 tahun. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk hal konsumtif. Meski bergaji rendah, sifat konsumtif generasi muda menjadikan mereka sasaran utama penyaluran pinjaman. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, terdapat peningkatan 5,3 % jumlah nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tidak lancar dan macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17-34 tahun ini. Pada Januari-Agustus 2021, rata-rata persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar dan macet di rentang usia tersebut 8,1 %. Dalam periode yang sama pada 2023, angkanyanaikmenjadi 13,4 %. Dengan kata lain, tahun ini rata-rata ada 1,5 juta nasabah berusia di bawah 35 tahun dengan pembayaran tidak lancer dan macet. Angka itu setara 57 % dari total 2,6 juta nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tak lancar dan macet.

Analisis menggunakan data statistik bulanan OJK. Setelah di- kombinasikan dengan data mikro Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS per Februari 2022, diperoleh hasil bahwa besaran pinjaman daring nasabah melebihi gajinya. Pada 2022, rata-rata penghasilan penduduk bekerja Rp 2,17 juta per bulan. Sementara itu, nilai rata-rata pinjaman daring per orang Rp 2,31 juta atau 106 %, lebih besar dari rata-rata penghasilan. Kelompok usia muda dan pekerja awal yang berusia 17 hingga 34 tahun menduduki peringkat teratas dalam hal perbandingan pinjaman dan penghasilan yang tidak seimbang ini. Mereka menerima pinjaman Rp 2,44 juta atau lebih besar 121 % dari gaji yang hanya Rp 2,02 juta per bulan. Pinjaman konsumtif diberikan dengan tenor pendek, misalnya kurang dari 30 hari, dengan bunga 0,4 % per hari. Peringkat kedua ditempati kelompok usia pensiun ke atas (lebih dari 54 tahun) dengan dana pinjaman lebih besar 112 % dibandingkan penghasilannya. Meski demikian, persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar di atas 30 hari pada kelompok usia ini trennya menurun. Pada Januari hingga Agustus 2023, hanya 2,2 % atau menurun 5,3 % dibandingkan pada 2021. (Yoga)

Kehadiran perusahaan teknologi finansial atau tekfin tergolong paling akhir dibandingkan dengan lembaga pendanaan konvensional lain. Sebagai pendatang baru, tekfin pun tampak jorjoran mempromosikan diri agar produknya dikenal masyarakat luas. Analisis Kompas menemukan, ada peningkatan belanja iklan dan pemasaran sejak perusahaan tekfin menawarkan pinjaman online (pinjol) di Indonesia awal 2016. Merujuk data OJK, porsi alokasi dana untuk iklan dan pemasaran dibandingkan dengan total biaya operasional perusahaan tekfin bahkan menunjukkan tren terus meningkat. Selama periode Januari-Agustus 2023, rata-rata porsi dana iklan dan pemasaran dari 101 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK mencapai 34,7 %, dengan nilai sedikitnya Rp 1,3 triliun atau Rp 13,2 miliar per perusahaan, meningkat 6 % dibandingkan periode yang sama pada 2022 yang masih 28,7 % atau Rp 8,6 miliar per perusahaan.

Besarnya porsi anggaran iklan dan pemasaran ini terbukti mampu mendongkrak popularitas pinjaman daring di masyarakat. Hal ini tecermin pada meningkatnya popularitas istilah ”pinjol”, seperti terekam oleh Google Trends sejak Januari 2022 hingga Agustus 2023. Nilai korelasi antara peningkatan anggaran iklan dan popularitas istilah pinjol mencapai 0,92 dari batas korelasi terendah 0 dan paling tinggi 1. Dengan kata lain, pertumbuhan anggaran pemasaran naik beriringan dengan popularitas pinjol di masyarakat dan berbuah pada meroketnya laba. Data statistik OJK menyebutkan, laba komprehensif seluruh penyelenggara tekfin pendanaan pada Januari 2023 sebesar Rp 50,5 miliar. Dalam waktu delapan bulan atau pada Agustus 2023, nilainya telah menjadi Rp 521,3 miliar. Nilai peningkatan ini lebih dari 10 kali lipat dari keuntungan awal. (Yoga)

Pelaksanaan program bantuan pembiayaan dari negara kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terantuk persoalan serius. Adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai tidak hanya lamban, namun dibalik itu juga ternyata dibumbui aroma penyelewengan. Asal tahu saja, realisasi penyaluran KUR hingga 20 November tahun 2023 ini baru sebesar Rp 218,4 triliun. Capaian tersebut setara 73,54% dari total target penyaluran KUR yang ditetapkan pemerintah tahun 2023 ini senilai Rp 297 triliun. Padahal, target itu sendiri oleh pemerintah sudah dipangkas, dari target awal yang semula berjumlah tak kurang dari Rp 450 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mulai pesimis target yang sudah ditetapkan pemerintah tidak bisa dipenuhi, jelang sisa tahun 2023 yang tinggal menyisakan satu setengah bulan lagi. "Sepertinya tidak tercapai, tapi kami akan berusaha paling tidak bisa mencapai 80%," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, Selasa (21/11). Hasil survei menunjukkan terdapat pelanggaran aturan yang dilakukan oleh bank penyalur. Pelanggaran tersebut diantaranya seperti meminta agunan tambahan kepada debitur dengan plafon di bawah Rp 100 juta. Yulius mengungkapkan, pemerintah kini sedang mengumpulkan data bank-bank mana saja yang melanggar aturan tersebut. Jika terbukti, maka pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan subsidi bunga. Sebagai informasi, subsidi bunga KUR Mikro dan KUR Kecil disesuaikan berdasarkan urutan akad kredit. Untuk akad pertama KUR mikro di subsidi 10% dan KUR kecil 5,5%. GM Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank Negara Indonesia (BNI), Sunarna Eka Nugraha memastikan tak ada pelanggaran penyaluran KUR di BNI. Hingga akhir Oktober 2023, BNI telah menyalurkan KUR Rp 15 triliun kepada 100.000 debitur. Realisasi ini 85,6% dari kuota diperoleh dari pemerintah. Senada, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan manajemen BRI terus berupaya memastikan agar penyaluran KUR sesuai aturan karena kalau melanggar bakal dapat sanksi pinalti, bahkan subsidi bunga bisa tak dibayar.

Defisit transaksi berjalan Indonesia kembali menyempit pada kuartal III-2023. Ini menjadi kabar baik karena mengindikasikan pertahanan eskternal Indonesia masih cukup kuat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), current account deficit (CAD) periode Juli hingga September 2023 tercatat sekitar US$ 900 juta atau setara 0,25% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat defisit US$ 2,21 miliar setara 0,63% PDB. "Neraca transaksi berjalan membaik ditopang oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan barang dan jasa yang tetap solid," terang Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Selasa (21/11). Ihwal membaiknya CAD, pertama, karena surplus neraca perdagangan barang yang lebih tinggi. Dari data BI, surplus neraca perdagangan barang kuartal III-2023 mencapai US$ 10,3 miliar, dari kuartal sebelumnya US$ 10,1 miliar, sejalan perbaikan permintaan besi dan baja, di tengah tren harga komoditas yang masih turun. Kedua, penurunan defisit jasa dari sebelumnya US$ 4,7 miliar menjadi US$ 4,1 miliar. Ketiga , defisit neraca pendapatan primer menurun dari sebelumnya US$ 9,1 miliar menjadi US$ 8,5 miliar. Indo Premier Sekuritas melihat, menyempitnya CAD karena menurunnya defisit pendapatan primer, lantaran lebih rendahnya repatriasi dividen ke dalam negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional kurang menguntungkan pada kuartal ketiga tahun ini. "Ini karena pendapatan dari perdagangan komoditas menurun," kata Ekonom Indo Premier Sekuritas, Lutfi Ridho kepada KONTAN, Selasa (21/11). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, neraca transaksi berjalan pada akhir tahun 2023 akan mencetak defisit 0,28% dari PDB, setelah surplus 0,96% PDB di sepanjang tahun lalu.