Kabar baik bagi investor saham. Sejumlah emiten masih bakal membagi kado Natal berupa dividen interim. Dari emiten bank, Bank Central Asia Tbk (BBCA) sudah mengumumkan akan membagi dividen interim senilai Rp 5,2 triliun dari buku 2023, atau setara Rp 42,5 per saham. Bila dihitung berdasarkan harga penutupan BBCA kemarin, yield dividen mencapai 0,48%. Kalau ingin kebagian kado BBCA ini, investor harus sudah tercatat di daftar pemegang saham paling lambat 5 Desember. Pembayaran dividen interim tunai akan dilakukan pada 20 Desember 2023. Secara historis, BBCA tercatat rajin bagi dividen interim. Dibanding tahun lalu, nilai yang dibagikan tahun ini meningkat 21,4%. Laba BBCA di sembilan bulan tahun ini tercatat naik 25,8%. EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, penetapan dividen interim ini sudah mempertimbangan kinerja dan kebutuhan pencadangan bank. "Perhitungannya juga menggunakan kajian terkait kondisi ekonomi ke depan. Sehingga, tak akan berpengaruh besar pada bisnis di tahun mendatang," kata dia, Kamis (23/11). Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian menilai dividen interim BBCA kurang menarik bagi para pemburu dividen. Sebab, yield dividen hanya sekitar 0,4%. Angkanya jauh di bawah bunga deposito yang dijamin LPS, yakni 4,25%. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto juga menilai dividen interim BBCA kurang menarik diburu bila investor belum memiliki saham BBCA. Menurut dia, dividen BBCA biasanya baru menarik saat dividen final.

Dana kelolaan atau aset industri dana pensiun (Dapen) tumbuh di sepanjang sembilan bulan tahun 2023. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sampai akhir September 2023, total dana kelolaan industri dana pensiun secara gabungan tumbuh 6,85% secara tahunan jadi Rp 360,62 triliun dari Rp 337,50 triliun per September 2022. Tapi, secara bulanan, aset kelolaan industri dana pensiun per September 2023 turun dibandingkan Agustus 2023 sebesar Rp 361,01 triliun. Dari data OJK, kontribusi terbesar dana kelolaan per Agustus 2023 dari aset dana pensiun pemberi kerja (DPPK) jenis program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Data OJK selaras dengan pertumbuhan dana kelolaan yang dibukukan sejumlah perusahaan dana pensiun. Contohnya dana kelolaan PT Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM). Hingga akhir September 2023, DPBM membukukan dana kelolaan netto Rp 10,08 triliun atau tumbuh 8,56% secara tahunan. "Pertumbuhan aset DPBM berasal dari iuran pensiun dan hasil usaha bersih sekitar Rp 524 miliar," ujar Ali Farmadi, Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri kepada KONTAN, Kamis (23/11). Sementara itu, lanjut Ali, aset investasi DPBM hingga September 2023 mencapai Rp 9,85 triliun. Dana kelolaan DPBM ini diinvestasikan ke sejumlah instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi korporasi. Plt Pengurus 2 DPLK PertaLife, Deny Kurniawan menuturkan, tumbuhnya aset kelolaan didorong pendapatan investasi yang mencapai Rp 227 miliar di September 2023. Ini tumbuh 42% secara tahunan dibanding September 2022 sebesar Rp 160 miliar. "Pertumbuhan ini dari hasil investasi dan penambahan iuran yang kami investasikan kembali sesuai penempatan investasi yang dipilih oleh masing-masing peserta," terangnya. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Mulyadi mengestimasi, pertumbuhan aset industri dapen pada 20024 tidak jauh dari realisasi tahun ini. "Pertumbuhan aset secara prosentase pada tahun depan, deviasi sedikit plus atau minus dibanding 2023," katanya.

Tekanan ekonomi global direspons cepat oleh pemerintah agar produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan bisa melaju di lintasan target, yakni sebesar 5,2%. Postur fiskal pun didesain adaptif dengan berfokus pada dua sektor utama untuk mengamankan pertumbuhan PDB, yakni konsumsi dan investasi, mesin utama penggerak roda ekonomi. Adapun ekspor yang pada tahun ini cukup keteteran, pada 2024 diestimasi masih mendapat tekanan lantaran perlambatan ekonomi dunia terutama China yang menjadi mitra dagang utama. Lesatan inflasi global pun diestimasi kian membatasi sisi permintaan. Inilah kemudian yang mendorong pemerintah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebagai alat untuk menguatkan daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menggeliat, sehingga mampu mengompensasi penggerusan ekspor. Apalagi, 2024 akan digelar Pemilihan Umum (Pemilu) yang secara historis memacu konsumsi masyarakat terutama terhadap komponen konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Di sisi lain, reformasi birokrasi dan regulasi investasi terus dipacu dalam rangka menguatkan magnet bagi investor. Pada saat bersamaan, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pun menahan suku bunga acuan di level 6% sehingga menambah tenaga pebisnis untuk terus berekspansi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menjadi pembicara dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024 kemarin, Kamis (23/11), mengatakan ada beberapa fokus belanja dalam APBN 2024 yang diyakini memberikan daya gedor maksimal ke perekonomian. Dari sisi momentum, ajang Pemilu 2024 diyakini menjadi stimulus yang bakal memacu konsumsi sehingga laju PDB bisa lebih maksimal. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, yang juga menjadi pembicara dalam BIBC 2024 mengatakan pesta demokrasi itu akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 0,2% dan pada 2024 sebesar 0,25%. Konsumsi LNPRT pun ditaksir akan melesat hingga 6,5%—7% pada tahun depan yang juga bakal memberikan tenaga untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dalam kesempatan terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan ada tiga komponen yang bakal mendorong ekonomi pada tahun depan. Pertama, tetap baiknya keyakinan konsumen. Kedua, efek positif dari pelaksanaan Pemilu 2024 yang turut memacu konsumsi. Ketiga, berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menarik investasi. Adapun, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, saat menjadi pembicara dalam diskusi BIBC 2024, mengatakan fundamental ekonomi nasional cukup tangguh untuk menangkal tekanan eksternal pada tahun depan.

Gerakan dan aktivitas politik akan memuncak pada 2024 karena pada tahun tersebut, masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) dan tahun itu menjadi tahun politik. Rakyat akan memilih partai, anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden. Kegaduhan tampak terlihat di ruang publik saat ini, terjadi pro dan kontra terhadap calon presiden dan wakil presiden, baik di media sosial maupun ruang publik lainnya, akan makin kencang, dengan mengusung kalimat lanjutkan program pemerintah saat ini atau mengusung program perubahan pada masing masing kandidat presiden dan wakil presiden. Situasi politik yang kian memanas ini tidak sejalan dengan iklim investasi 2024.Tahun politik akan menjadi jalan yang sunyi bagi para investor karena mereka akan menunggu siapa yang akan mengambil tongkat kekuasaan dan pemerintahan baru akan melakukan kebijakan apa dalam bidang ekonomi yang berdampak buat investasi mereka di Indonesia. Adapun, menurut Black Law Dictionary, insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak, dalam suatu aktivitas tertentu, seperti bantuan uang atau harta untuk kegiatan yang bermutu. Saat ini insentif perpajakan tersebut tecermin dari perkiraan belanja pajak pada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp374,5 triliun, tertinggi sejak 2019. Stimulus perpajakan pada 2024 akan diwujudkan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, super tax deduction, dan fasilitas pajak penghasilan badan. Dalam dunia usaha, tahun politik ini diprediksi akan berdampak buruk bagi perekonomian.

Selama beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia terus tumbuh berkat kebijakan ekonomi pemerintah yang komprehensif, termasuk insentif perpajakan. Peningkatan perekonomian melalui insentif pajak sebenarnya didukung oleh teori insentif pajak yang dikembangkan oleh Profesor Gunadi dari Universitas Indonesia. Dalam bukunya, Comprehensive Guide to Income Taxes, ia menjelaskan bahwa insentif pajak menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan. Oleh karena itu, stimulus pajak berdampak meningkatkan produksi pada sektor bisnis, memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal, dan pada akhirnya meningkatkan produk domestik bruto dan kesejahteraan nasional. Secara tidak langsung, insentif pajak akan mendukung perekonomian masyarakat kecil, meskipun kelompok sasaran utamanya adalah investor. Beberapa pakar ekonomi makro memperkirakan pemilu 2024 akan menyebabkan perlambatan ekonomi sebesar 0,27% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perlambatan perekonomian ini akan berdampak pada kondisi rakyat kecil. Pemerintah mengantisipasi dampak yang akan dihadapi masyarakat pada tahun politik, misalnya terhadap program perlindungan sosial berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang akan meningkat sebesar Rp14,89 triliun dibandingkan dengan 2023. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan penyaluran bantuan sosial, antara lain program keluarga harapan, bantuan gizi dasar, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Industri dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic terkait dengan pembentukan mekanisme kerja sama bilateral untuk memajukan kolaborasi kendaraan listrik. Erick Thohir mengatakan, Indonesia dan Australia memiliki sumber daya mineral yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Kedua negara diketahui memiliki potensi untuk mengembangkan nikel dan litium sebagai mineral utama dalam baterai electric vehicle (EV). “Indonesia telah mengembangkan industri penghiliran nikel menuju ekosistem kendaraan listrik dalam 5 tahun terakhir. Telah ada 3 pabrik di Indonesia yang beroperasi untuk memproduksi mixed hydroxide precipitate, bahan dasar prekursor baterai,” katanya, Kamis (23/11). Sementara itu, Australia memiliki 24% cadangan litium dunia, dan menyumbang 43% dari ekstraksi litium global pada 2022.

Perubahan perilaku masyarakat global untuk lebih banyak mengonsumsi produk yang menggunakan sumber daya yang berkelanjutan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memacu transisi energi lebih kencang.n Pertumbuhan permintaan terhadap produk yang menggunakan sumber daya berkelanjutan, termasuk energi bersih perlu diantisipasi agar Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dalam transisi energi. Terlebih, Indonesia diberkahi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang beragam dengan jumlah yang cukup besar. Azis Armand, Vice President Director & CEO PT Indika Energy Tbk. (INDY), mengatakan peralihan permintaan dari produk konvensional ke yang lebih hijau merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, transisi energi harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang optimal. “Mungkin tidak tahun depan, tetapi arahnya akan ada perubahan permintaan . Ini hanya masalah waktu saja, sehingga transisi energi ini hari kita manage dengan baik,” katanya dalam Bisnis Indonesia Business Challenge 2024, Kamis (23/11). Dia memaparkan bahwa lonjakan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas energi fosil hanya bersifat sementara, dan akan kembali ke level yang wajar. Hal itu terbukti dari pergerakan harga batu bara yang mulai merosot menuju long term price sebesar US$70—US$90 per metrik ton. Kepercayaan terhadap transisi energi tersebut juga yang membuat INDY mantap melakukan transformasi bisnisnya dari semula bertumpu pada batu bara menjadi lebih hijau sejak 2018. “Kami memulai dan menguatkan investasi kami di sektor green business, seperti EBT dan ekonomi hijau, serta melakukan divestasi beberapa bisnis yang terkait dengan batu bara,” ucapnya. Targetnya, 2 tahun ke depan porsi pendapatan INDY dari energi fosil dan bisnis hijaunya bisa seimbang. “Memang masih menantang, tetapi kami akan bekerja untuk mencapai target itu,” ucapnya. Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata pun menegaskan pentingnya pemanfaatan seluruh potensi EBT di pelosok negeri. “Saya ingin nantinya seluruh potensi EBT yang ada di seluruh Indonesia bisa dimanfaatkan, dan saya yakin pasti bisa, karena sekarang teknologinya sudah ada.” Di sisi lain, energi fosil juga diyakini bakal tetap memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi di dunia beberapa tahun ke depan. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (Indef), mengatakan permintaan energi fosil di pasar global bakal tetap tinggi, meski sejumlah negara telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan transisi energi. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi umumnya memerlukan dukungan dari pasokan energi yang memadai. Apalagi, sektor-sektor ekonomi utama yang berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) global memiliki karakteristik padat energi. “Berdasarkan data, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan memerlukan pertumbuhan penyediaan energi 1,5%—2%.”

Kerja sama antarpemilik kapal di regional diyakini bakal meningkat pada masa mendatang, seiring dengan besarnya peluang bisnis di industri pelayaran Asia Tenggara. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan bahwa potensi eratnya kerja sama regional itu setelah terpilih sebagai Ketua Federation Asean Shipowner’s Association (FASA) periode 2024—2026 dalam ajang FASA Executive Committee Meeting di Brunei Darussalam pada 22—23 November 2023. Terhitung awal Januari 2024, dia akan aktif memimpin FASA dengan rapat organisasi pemilik kapal di Asia Tenggara akan dilakukan di Indonesia. Carmelita menjelaskan tanggung jawab baru itu dapat turut membawa nama dunia pelayaran Indonesia ke panggung dunia. “INSA berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan para negara Asean khususnya anggota FASA, dan semoga kepercayaan ini dapat membawa dunia pelayaran Indonesia semakin diakui internasional,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (23/11). Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan bahwa keterlibatan INSA dalam pertemuan FASA itu mencerminkan komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi Asean. Sebagai anggota FASA, INSA berperan proaktif dan turut serta dalam menggagas langkah konkret untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan industri pelayaran di tingkat regional. “Kami juga berharap, peran aktif DPP INSA pada pertemuan ini makin membuat Indonesia kian berperan dalam pelayaran regional Asean,” ujar Budhi.

Ketahanan pangan Indonesia diproyeksikan makin sensitif pada masa mendatang, menyusul penurunan produksi beras dan maraknya restriksi dari negara eksportir. Komoditas beras bakal menjadi buruan banyak negara yang berstatus importir pangan. Saking pentingnya beras, sejumlah negara mulai menerapkan restriksi ekspor terhadap komoditas pangan strategis itu. Kesimpulan itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam acara Bisnis Indonesia Business Chalengges (BIBC) 2024 di Jakarta, Kamis (23/11). Menurutnya, sensitivitas komoditas pangan menemukan bentuknya setelah terjadi perubahan iklim yang cepat dengan munculnya fenomena El Nino dan El Nina. Dia juga memprediksi negara yang tidak memiliki ketahanan pangan cukup baik akan kesulitan mengendalikan inflasi. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menyatakan ada kemungkinan India memperpanjangan larangan ekspor berasnya sampai dengan 2024. Namun, dia meyakini masih ada negara alternatif lainnya yang bisa diandalkan untuk memenuhi penugasan impor beras tahun ini dan 2024. Oleh karena itu, sikap India yang berencana memperpanjang restriksi ekspor berasnya bukan menjadi tantangan. “Negara lain yang menghasilkan itu kan bisa menjadi sumber, tidak bergantung pada India, kan masih ada beberapa negara lainnya,” kata Iqbal kepada Bisnis. Pemerintah telah memberikan kuota impor kepada Bulog sepanjang 2023 sebanyak 3,5 juta ton. Sebanyak 2 juta ton di antaranya telah dieksekusi pengadaan oleh Bulog dan ditargetkan rampung pada November ini. Sementara itu, sisa kuota impor beras 1,5 juta ton di akhir tahun ternyata hanya bisa dipenuhi kontraknya sebanyak 1 juta ton oleh Bulog. Artinya, ada sisa kuota 500.000 ton impor beras tahun ini yang gagal dipenuhi. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 November 2023 mencatat nilai impor beras Indonesia pada Oktober 2023 sebesar US$196,7 juta dengan negara asal Thailand, Vietnam dan Myanmar. Dalam acara Asean-India Millets Festival 2023, Rabu (22/11), Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal menyatakan bahwa sikap India menutup keran ekspor beras non-basmati telah menjadi kekhawatiran bagi sejumlah negara yang menggantungkan pasokannya dari Negara Para Dewa itu. Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengatakan langkah India mengenalkan milet sebagai sumber alternatif pangan ke secara global perlu menjadi contoh bagi Indonesia.

Ceruk pasar bisnis perhotelan di Bali diyakini masih terbuka. Pelaku usaha perhotelan pun membidik segmen konsumen dan wilayah tertentu untuk menggarap peluang tersebut. PT Metropolitan Golden Management (MGM) misalnya membuka Hotel Horison Kuta di Kuta, Kabupaten Badung, sejak Juli 2023, untuk membidik wisatawan lokal dengan anggaran terbatas (low budget). General Manager Hotel Horison, Kukuh Mulianto menjelaskan pembukaan hotel bintang 3 itu untuk memberikan pilihan alternatif bagi wisatawan domestik. “Pangsa pasar kami memang wisatawan lokal,” jelas Mulianto, Kamis (23/11).Menurutnya, segmen hotel bintang 3 di Kuta terbilang potensial lantaran tingkat hunian atau okupansi berada di kisaran 50%. Mulianto optimistis okupansi hotel di Kuta akan meningkat pada 2024 seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat dan peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali per September 2023 mencapai 59,25%. Realisasi itu naik 12,80% dari September 2022, tetapi turun 1,39% dari Agustus 2023.Pada periode itu, TPK hotel bintang 5 paling tinggi yakni 63,41%. Hotel bintang 1 dan 4 menyusul, masing-masing 63,05% dan 62,27%, sedangkan hotel bintang 3 dan 4 tercatat hanya 51,78% dan 44,14%.Tingginya okupansi hotel bintang 4 di Bali tampak dari kinerja Hotel Truntum Kuta. Hotel milik PT Hotel Indonesia Group (HIG) itu bahkan mencatatkan okupansi hingga 92% pada September 2023. “Bali sebagai region dengan okupansi tertinggi pada triwulan ke III dengan rata-rata okupansi hotel jaringan HIG mencapai 80 persen,” ujar Plt VP Corporate Secretary HIG Adianta Apriadi dalam siaran pers beberapa waktu lalu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem, I Wayan Kariasa sebelumnya menjelaskan okupansi hotel di wilayahnya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-7-Day Reserve Repo rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25% dan suku bunga Lending facility 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 November 2023. Kebijakan tersebut dinilai tepat dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Apa yang dilakukan oleh BI ini sudah sesuai dengan ekspektasi para analis  yang menganggap bahwa saat ini BI tidak diperlukan lagi untuk menaikkan suku bunga  karena kondisi ekonomi yang cukup stabil di dalam negeri, walaupun di luar negeri terjadi gejolak geopolitik," kata pengamat Ekonomi yang juga Direktur Laba Forexindo  Berjangka Ibrahim Assuaibi kepada Investor Daily. Menurut dia, walaupun di luar terjadi gejolak geopolitik, neraca perdagangan Indonesia masih cukup bagus. Demikian pula dengan cadangan devisa yang dinilainya masih cukup mumpuni. (Yetede)