Tahun Politk Dorong Belanja Masyarakat
Presiden: Kuota Bantuan Beras Masih Dibuka
Tak Ciut walau Harga Cabai Melambung
Kala harga cabai melambung tinggi, ada sekelompok warga
berdikari menghasilkan cabai sendiri. Usaha ini terus ditularkan kepada warga sekitar
sehingga dampaknya diharapkan meluas hingga menekan inflasi. Firdaus Haris,
pengelola kebun di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kelurahan Pondok
Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jaktim, memetik cabai rawit yang sudah bisa dipanen,
Rabu (22/11), hari itu ia bisa memanen sekitar 700 gram cabai merah. Pria 33
tahun asal Brebes, Jateng ini merasa senang karena cabai yang ia tanam mulai
Juli 2023 itu sudah 14 kali panen, dengan hasil 4 kg sampai 6 kg setiap kali
panen. Hasil dari kebun cabai itu dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga
50 % lebih murah dibandingkan di pasaran. Saat ini harga cabai di pasaran
melambung tinggi, antara Rp 100.000 per kg dan Rp 120.000 per kg. namun, di RPTRA ini, warga bisa mendapatkan
cabai dengan harga Rp 60.000 per kg. ”Itulah sebabnya, saat panen tiba, warga
sampai mengantre untuk membeli cabai. Apalagi, harga cabai sekarang sedang
mahal-mahalnya,” kata Haris.
Di saat warga berkunjung itulah, Haris kerap kali memberikan
edukasi kepada warga tentang bagaimana menanam cabai yang benar agar bisa
diterapkan di rumah masing-masing. Tidaklah mudah menanam cabai rawit terpedas
di kelasnya itu. Butuh perawatan rutin seperti pemupukan dan penyemprotan
pestisida setidaknya seminggu sekali. Jika tidak teratur dirawat, tanaman ini
rentan terserang hama seperti penyakit keriting dan rontok daun, kutu kebul,
dan rentan layu. Kasi Bidang Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pondok Kopi, Asti
Sitorus menuturkan, cabai yang ada di RPTRA ini hasil pembagian 1 juta bibit
cabai varietas rawita yang dilakukan pada awal 2023. Selain untuk penanaman di
tiga RPTRA, pihaknya juga membagikan 1.500 bibit cabai ke seluruh RW se-Kelurahan
Pondok Kopi. Dengan penanaman ini, pemerintah berharap banyak warga yang
bersemangat untuk menanam cabai di rumah sendiri. Dengan begitu, warga turut
berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. (Yoga)
PEREDARAN UANG TRILIUNAN RUPIAH PADA MASA PEMILU
Perhelatan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Euforianya mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri. Kemeriahan ”hajatan” lima tahunan itu secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian lebih masif dari biasanya. Sebagaimana terjadi pada beberapa periode pemilu sebelumnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah pada tahun politik cenderung lebih besar (Kompas.id, 9/11). Perputaran roda ekonomi yang lebih cepat itu seiring dengan semakin banyaknya uang yang beredar saat pemilu. Pada pemilu tahun depan, perputaran uang diperkirakan naik hingga Rp 100 triliun. Proyeksi tersebut berkaca pada tren yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Merujuk data BI, uang yang beredar di masyarakat pada momentum Pemilu 2014 dan 2019 meningkat di kisaran Rp 23 triliun-Rp 52 triliun, yang mengacu pada uang tunai yang dipegang masyarakat, uang elektronik, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1).
Masifnya peredaran uang di masyarakat saat pesta demokrasi juga tampak dari lebih tingginya penarikan uang dari lembaga keuangan. BI menyebutnya dengan net outflow uang tunai positif. Artinya, outflow atau penarikan uang tunai lebih besar daripada inflow atau penyetorannya. Pada April 2019, penarikan uang tunai oleh masyarakat mencapai Rp 74,9 triliun, sedangkan besaran penyetoran senilai Rp 51,6 triliun. Tak dapat dimungkiri, pemilu juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi, terutama dalam masa jelang pemilihan. Salah satunya melalui peredaran uang yang masif untuk berbagai keperluan belanja politik demi mendulang popularitas partai ataupun sosok yang berkontestasi. Periode April 2023 hingga 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan, nilai transaksi iklan politik dan pemilu di sejumlah kanal media sosial mencapai Rp 10,9 miliar, yang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menyebutkan, pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,05-0,1 % pada tahun ini (Kompas.id, 1/11). (Yoga)Enam Sektor Terpukul Bunga Tinggi
Sentimen Global hingga Judi Online Penyebab Pelemahan RNTH
Pemerintah Dorong Kesetaraan antara Tingkat Upah dan Kompetensi Pekerja
BRI Bidik Transaksi Business Matching Rp 1,35 Triliun
Krakatau Steel Dapat Restu Restrukturisasi Utang Rp 23 Triliun
Serba Tanggung Efek Beleid Kenaikan Upah
Beleid kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar single digit berdampak minim bagi ekonomi dalam negeri. Selain kurang mendorong daya beli masyarakat, tambahan penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 dari kenaikan upah tahun depan juga tak signifikan.
Chief Economist
The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mencontohkan, UMP DKI Jakarta tahun depan memang naik menjadi sekitar Rp 5,06 juta per bulan dan masuk penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif 5%. Hitungan dia, penghasilan terendah pekerja Jakarta yang kena pajak adalah sebesar Rp 560.000 per bulan atau Rp 6,72 juta per tahun per orang. Dengan tarif pajak sebesar 5%, mereka membayar pajak Rp 336.000 setahun.
Sunarsip mengasumsikan ada sekitar 1 juta-1,5 juta pekerja di DKI Jakarta yang penghasilannya mulai kena pajak usai kenaikan UMP tersebut. Hitungan di atas kertas, tambahan PPh dari kenaikan UMP tahun depan sekitar Rp 340 miliar hingga Rp 500 miliar per tahun.
Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, kenaikan UMP DKI Jakarta, misalnya, juga tak menambah signifikan basis wajib pajak. Sebab, sebagian di antaranya mulai terkena pajak sejak kenaikan upah tahun ini menjadi Rp 4,9 juta.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kenaikan UMP bisa mengerek daya beli masyarakat. Hanya saja, efeknya juga tidak signifikan lantaran belum menghitung faktor inflasi tahun depan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan UMP memang masih terlalu kecil. Padahal menjaga daya beli pekerja atau buruh adalah kunci agar tahun depan perekonomian Indonesia bisa lebih tahan menghadapi guncangan. Hal ini karena konsumsi rumah tangga masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan pada 2024.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita berpendapat, kenaikan UMP tak membantu pemulihan daya beli. Sebab nilai kenaikannya tak sepadan dengan tekanan daya beli pekerja selama setahun terakhir.









