;

Trump Tandatangani Perintah Eksekutif Penambangan di laut Dalam

Yuniati Turjandini 26 Apr 2025 Investor Daily
Presiden Amerika Serikat Donad Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai praktik penambangan di laut dalam. Langkah ini bertujuan mematahkan posisi dominasi China dalam rantai  pasokan mineral yang penting. Tindakan sepihak itu juga dimaksudkan melawan pengaruh China yang semakin besar atas sumber daya mineral dasar laut, memperkuat kemitraan dengan para sekutu, dan memastikan bahwa perusahan-perusahaan AS berada dalam posisi tepat guna mendukung pihak-pihak yang berminat untuk mengembangkan mineral dasar laut secara bertangung jawab. Menurut laporan yang dilansir CNBC pada Jumat (25/4/2025), Pemerintah AS berusaha mempercepat penambangan mineral-mineral penting yang strategis, seperti nikel, tembaga, serta elemen-elemen logam jarang dari dasar laut diperairan AS dan internasional. "Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional, juga ekonomi utama dalam ilmu pengeahuan dan teknologi laut dalam sumber daya mineral dasar laut," ujar Trump. Namun menurut para krtitikus, perintah eksekutif tersebut bertentangan dengan upaya global untuk mengadopsi peraturan, yang mengarahkan perintah Trump melakukan percepatan izin penambangan  berdasarkan Deep Seabed Hard Minerals Act of 1980 atau UU Mineral Keras Dasar Laut. (Yetede)

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas

Yuniati Turjandini 26 Apr 2025 Investor Daily H
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Perundingan Tarif antara RI-AS Masuki Fase Negosiasi Teknis

Yoga 26 Apr 2025 Kompas (H)

Delegasi Indonesia telah menandatangani kerangka kerja sama perundingan teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sebagai fase awal negosiasi terkait tambahan tarif bea masuk impor sebesar 32 % terhadap produk Indonesia, yang direncanakan mulai diberlakukan Gedung Putih pada Juli 2025. Pembahasan substansi teknis akan dilakukan antara delegasi Indonesia dan USTR dalam dua pekan ke depan, dengan target penyelesaian negosiasi 60 hari.

Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4) waktu Jakarta. ”Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, secara resmi proses negosiasi tingkat teknis antara  Indonesia dan AS untuk membahas isu tarif impor dimulai. Targetnya, dalam 60 hari, Indonesia dengan AS akan menyelesaikan pembahasan,” ujar Airlangga.

USTR merupakan lembaga yang ditunjuk Pemerintah AS sebagai juru runding untuk melanjutkan negosiasi atau pembahasan mengenai tarif dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Selain menggelar pertemuan intensif dengan USTR, delegasi Indonesia telah mengadakan pertemuan dan pembicaraan organisasi bilateral nonpemerintah United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce). ”Indonesia aktif dalam negosiasi ini dengan tujuan solusi yang saling menguntungkan dan reformasi sistem perdagangan global,” kata Airlangga. (Yoga)


Arab Saudi Membeli Senjata 100 Miliar USD dari AS

Yoga 26 Apr 2025 Kompas

AS selangkah lagi menjual paket persenjataan senilai 100 miliar USD kepada Arab Saudi. AS juga menawarkan pengembangan teknologi nuklir dengan syarat pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Dalam laporan Reuters, Kamis (24/4) Presiden AS Donald Trump menjelang kunjungannya ke Arab Saudi, yang diagendakan awal Mei, menawarkan penjualan senjata ke negara kaya minyak tersebut, yang ditengarai demi menghentikan kerja sama Arab Saudi dengan China dan Rusia. Sebelumnya, dalam laporan Newsweek, Selasa (15/4), disebutkan, proses negosiasi kerja sama pembangunan reaktor nuklir AS di Arab Saudi dan dibukanya investasi Arab Saudi di AS untuk sektor nuklir tengah dibahas pejabat kedua negara.

Sejumlah industri yang mendapat pesanan senjata dan perlengkapan pendukung di antaranya Lockheed Martin yang memasok pesawat angkut C–130 varian terbaru, termasuk rudal, dan radar. Seorang sumber mengatakan, pemasok lainnya adalah Perusahaan RTX (dulu Raytheon Technologies), Boeing Co, Northrop Grumman Corp, dan General Atomics. Tiga orang sumber yang dikutip Kantor Berita Reuters mengatakan, para eksekutif perusahaan senjata tersebut juga dikatakan ikut dalam delegasi Trump saat mengunjungi Arab Saudi. Sebagian dari kesepakatan tersebut diketahui merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah berjalan, menurut dua orang sumber. (Yoga)


Pendeknya Bonus Demografi yang Mengancam

Yoga 26 Apr 2025 Kompas

Saat jumlah penduduk usia produktif melonjak seiring datangnya puncak bonus demografi, jumlah perkawinan justru terus menurun. Ironisnya, kondisi itu berlangsung bersamaan dengan perceraian yang juga naik. Pada 2014 atau dua tahun setelah Indonesia memasuki masa bonus demografi, jumlah perkawinan di Indonesia sebanyak 2,11 juta. Namun, pada 2024 atau dua tahun setelah puncak bonus demografi tercapai pada 2021-2022, jumlah perkawinan justru anjlok 30 % menjadi 1,48 juta kasus. Melimpahnya penduduk usia produktif ternyata tidak serta-merta mendorong banyaknya perkawinan, malah sebaliknya.

Turunnya jumlah perkawinan berlangsung terus-menerus selama satu dekade terakhir. Jumlah perceraian juga naik hingga 9,2 % dalam satu dasawarsa. Pada 2024, jumlah pemuda yang kawin turun menjadi 29,10 % dan yang belum kawin melonjak hingga 69,75 %. Statistik Pemuda Indonesia 2024 menyebut, turunnya jumlah perkawinan itu terjadi akibat pergeseran usia kawin dan meningkatnya batas usia kawin minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, meluasnya kesempatan untuk mendapat pendidikan dan bekerja hingga berkurangnya tekanan masyarakat terhadap perkawinan turut memengaruhi putusan pemuda untuk menikah. Menurunnya jumlah perkawinan membuat peluang reproduksi masyarakat mengecil sehingga tingkat kesuburan total (TFR) alias jumlah anak yang dilahirkan makin sedikit.

Konsekuensinya, jumlah penduduk usia produktif bisa berkurang lebih cepat dan masa bonus demografi akan memendek atau lebih cepat berakhir.  Padahal, bonus demografi bisa menjadi batu loncatan sebuah bangsa untuk naik menjadi negara maju. Indonesia masih bisa bernapas lega mengingat TFR nasional pada 2024 berdasar data Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) BKKBN masih 2,11. Artinya, tiap perempuan usia subur Indonesia rata-rata memiliki 2,11 anak. Nilai ini mendekati replacement rate yang menunjukkan penduduk tumbuh seimbang, yaitu dengan TFR 2,1. Masalahnya, nilai TFR di delapan provinsi sudah di bawah replacement rate.

Pengalaman negara maju menunjukkan, belum ada yang mampu membalikkan TFR, hanya mempertahankan, dan itu pun membutuhkan investasi sangat besar. Besarnya penduduk usia lanjut akan menambah beban ekonomi karena mereka umumnya tidak produktif. ”Pemerintah perlu menyikapi penurunan angka perkawinan secara serius karena bisa memperpendek masa bonus demografi dan mempercepat terbentuknya masyarakat yang menua,” kata Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoesso, di Jakarta, Kamis (17/4). Lonjakan penduduk tua itu sudah dialami Thailand. (Yoga)


Dividen Rp 7,8 Triliun dibagikan United Tractors

Yoga 26 Apr 2025 Kompas

PT United Tractors Tbk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa di Jakarta, Jumat (25/4). Dividen tunai total sebesar Rp 7,8 triliun diputuskan dibagikan kepada para pemegang saham. Selain itu, UT juga mengangkat mantan Menteri ESDM, Ignasius Jonan sebagai komisaris independen. Dalam konferensi pers, UT mengumumkan dividen Rp 7,8 triliun untuk tahun buku 2024. Tercakup di dalamnya dividen interim sebesar Rp 2,4 triliun yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2024. Sisanya Rp 5,4 triliun akan dibagikan kepada pemegang saham pada 28 Mei 2025. Sementara itu, pada susunan direksi, RUPST memutuskan mengangkat kembali Frans Kesuma sebagai Presdir UT.  

Sementara yang menjabat sebagai direktur perseroan ialah Loudy Irwanto Ellias, Iwan Hadiantoro, Idot Supriadi, Widjaja Kartika, Vilihati Surya, Ari Sutrisno, dan Hendra Hutahean. Pada dewan komisaris, RUPST mengangkat kembali Djony Bunarto Tjondro sebagai Presiden Komisaris serta Rudy sebagai Wakil Presiden Komisaris. Sebagai komisaris ialah Djoko Pranoto Santoso, Gita Tiffani Boer, Benjamin Herrenden Birks, Paulus Bambang Widjanarko (independen), Bruce Malcolm Cox (independen), dan Ignasius Jonan (independen). ”Sebagai catatan, pada rapat (RUPST) tadi pagi, Bapak Ignasius Jonan berhalangan hadir karena ditugaskan Presiden RI untuk mewakili Pemerintah RI dalam acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan,” kata Sekretaris Perusahaan UT, Sara K Loebis. (Yoga)


Industri Pelayanan yang Terus Beradaptasi

Yoga 26 Apr 2025 Kompas

Industri pelayanan (hospitality) merupakan sektor yang terus mengalami perubahan. Dinamika global yang kerap berubah, bahkan tak terduga, mendorong pelaku industri untuk bersikap adaptif. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Iklim industri pelayanan dinilai telah bangkit pada 2024, mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Barometer yang jadi acuan, antara lain, tingkat keterisian, tingkat harian, dan keuntungan. Hal ini menandai akhir masa pemulihan sekaligus awal dari era pertumbuhan dan inovasi. Menurut laporan EHL Hospitality Business School, pertumbuhan pasar pelayanan secara global mencapai 4,9 triliun US pada 2024. Kontribusi industri tersebut mencapai 11,1 triliun USD atau 10 % produk domestik bruto dunia.

Pergerakan pelaku perjalanan, termasuk wisatawan pun meningkat. Pada Januari-September 2024 tercatat 1,1 miliar pelaku perjalanan bepergian secara global, naik 11 % dari 2023. Kunci transformasi ini adalah tumbuhnya segmen pelaku perjalanan baru. Generasi Alfa, generasi selanjutnya yang serba digital, mulai memengaruhi preferensi pelaku perjalanan keluarga. ”Masa depan dan tujuan yang lebih tinggi dari pelayanan berfokus pada orang atau people-centric, menekankan pada peran penting dari koneksi sosial dan interaksi manusia,” ujar Assistant Professor of Marketing di EHL Meng-Mei, Maggie Chen, Jumat (25/4). Seiring teknologi yang terus berkembang, sistem manajemen talenta akal imitasi (AI) berevolusi dengan mempekerjakan orang-orang pada peran yang sesuai dengan keahliannya secara lebih efisien.

Meski demikian, masa depan industri pelayanan mengutamakan fleksibilitas, inklusivitas, dan kesejahteraan karyawannya. Sektor yang terus berkembang dari waktu ke waktu tak lepas dari AI yang meningkatkan efisiensi operasional dengan sentuhan manusia guna memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu. Perbaikan yang terprediksi memastikan operasional berjalan mulus, serta mengurangi durasi pengerjaan. ”Teknologi memungkinkan hyper-personalization yang meningkatkan pengalaman tamu dengan lebih bermakna. Kemajuan AI dan machine learning membantu perusahaan-perusahaan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan tingkat akurasi yang tinggi,” kata Associate Professor of Empirical Finance di EHL Philippe Masset. (Yoga)


Prinsip Keamanan Pangan MBG

Yoga 26 Apr 2025 Kompas

Prinsip keamanan pangan perlu ditegaskan lagi untuk menjadi fondasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, empat kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di empat daerah berbeda. Ratusan anak setingkat SD, SMP, hingga SMA keracunan setelah menyantap makanan program MBG. Meski persentase kasus keracunan terbilang kecil dibanding  cakupan peserta program MBG yang sudah lebih dari 2 juta orang, kasus keracunan ini tidak bisa dianggap sepele. Badan Gizi Nasional diharap segera menyelidiki penyebab setiap kasus keracunan di lapangan. Karena sifatnya yang massal dengan target 82,9 juta orang tercakup hingga lima tahun ke depan, keterbukaan informasi diperlukan dalam program MBG.

Hasil penyelidikan atas kasus keracunan makanan ini perlu diumumkan kepada publik untuk menjadi pembelajaran bersama mengenai bagaimana menjaga keamanan pangan MBG. Penyediaan makanan dalam jumlah banyak memerlukan SOP ketat agar makanan betul-betul aman dan layak dikonsumsi, seperti dilakukan perusahaan katering profesional. Profesionalisme kita harapkan demi mewujudkan keamanan pangan program MBG. Slogan keamanan pangan FAO/WHO berbunyi, ”Jika tidak aman, itu bukan makanan”. Penjelasannya, hanya jika aman, makanan itu akan memenuhi kebutuhan gizi dan membantu memastikan bahwa setiap orang dapat hidup aktif dan sehat. Prinsip ini juga berlaku bagi makanan dalam program MBG bahwa makanan yang tidak aman bukanlah makanan bergizi. (Yoga)


Atasi Macet Jakarta dengan Jalan Berbayar, Kawasan Emisi, dan Zonasi Parkir

Yoga 26 Apr 2025 Kompas

Diperlukan terobosan kebijakan yang mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta serta meminimalkan masalah polusi udara. BPS mencatat, hingga akhir 2024, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 12.057.335 unit, naik 360.561 unit dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini berbanding terbalik dengan penggunaan transportasi umum yang masih rendah, yakni 10 %. Target penggunaan transportasi publik mencapai 55 % pada 2045. Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Gonggomtua Sitanggang menyarankan penerapan kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

”Kebijakan MKLL adalah strategi jangka menengah hingga panjang yang dapat mengatasi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh sektor transportasi. Kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang dan penerapan secara bertahap,” ujar Gonggomtua dalam diskusi ”Jakarta Urban Mobility Festival 2025” di Pasaraya Blok M, Jaksel, Kamis (24/4). MKLL mencakup penerapan kawasan rendah emisi (KRE), manajemen parkir, dan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi publik. ITDP mendorong penerapan KRE dimulai dari pusat kota, yang memiliki konsentrasi emisi kendaraan paling tinggi. Dalam skema ini, kendaraan dengan emisi tinggi akan dibatasi aksesnya, dan hanya kendaraan yang memenuhi standar Euro 4 untuk roda empat serta Euro 3 untuk roda dua yang diperbolehkan masuk. Selain dampak lingkungan, KRE juga diproyeksikan memberi manfaat ekonomi Rp 37,9 miliar melalui penurunan angka kematian akibat penyakit pernapasan. (Yoga)


Diwajibkannya ASN Jakarta Memakai Angkutan Umum

Yoga 26 Apr 2025 Kompas

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu yang dimulai pada Mei 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kebiasaan penggunaan transportasi publik, meminimalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan mengurangi kemacetan di Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta agar ada sistem pelaporan yang jelas untuk memastikan kepatuhan ASN Pemprov DKI Jakarta. Sistem ini diharapkan memudahkan pegawai untuk melaporkan aktivitas penggunaan transportasi umum mereka setiap Rabu.

Sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, sanksi administratif yang tegas juga diperlukan bagi ASN yang melanggar aturan ini. ”Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses untuk ASN melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya, melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Jumat (25/4). Menurut Mujiyono, setiap instansi di Pemprov DKI Jakarta harus mengawasi kebijakan ini dengan cermat untuk memastikan ASN benar-benar mematuhi kewajiban menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

”Setiap instansi dapat melakukan pengawasan acak, misalnya dengan memantau area parkir kantor atau jalur transportasi umum, untuk memastikan ASN mematuhi kewajiban ini,” katanya. DPRD DKI Jakarta juga mengusulkan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan penyedia transportasi umum untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Penyedia transportasi dapat memberikan tanda bukti penggunaan layanan, sepertitiket atau bukti elektronik, untuk memverifikasi bahwa ASN telah menggunakan transportasi publik. (Yoga)


Pilihan Editor