Salah satu aspek ketahanan eksternal perekonomian nasional tercermin pada neraca transaksi berjalan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Pelebaran defisit ini sedikit tertahan oleh sejumlah indikator, terutama oleh kinerja neraca pendapatan sekunder. Dalam neraca tersebut, mayoritasnya berasal dari transfer uang personal atau remitansi pekerja migran Indonesia. Maka, tak heran bila para pekerja migran menyandang gelar sebagai ”Pahlawan Devisa”. Transfer personal dalam bentuk remitansi selama 2024 tercatat sebanyak 15,7 miliar USD.

Meningkat 37,31 % dalam lima tahun terakhir, dibanding pada 2019, di 11,43 miliar USD. Jumlah pekerja migran Indonesia meningkat dari 3,7 juta pada 2019 menjadi 3,9 juta pada 2024 dengan mayoritas bekerja di Asia Pasifik, terutama di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Sepanjang 2024, sebanyak 297.434 pekerja migran Indonesia ditempatkan di luar negeri dengan mayoritas atau 67 % di antaranya adalah perempuan. Hal itu ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang mengatakan bahwa sebagian besar pekerja migran yang dikirim ke luar negeri adalah perempuan.

Dalam lima tahun terakhir (2021-2025), ada sebanyak 66,3 % atau 624.908 perempuan pekerja migran yang dikirim ke sejumlah negara. Mereka paling banyak berasal dari Jatim, Jabar, Jateng, serta NTB. ”Para Kartini ini secara langsung, nyata, membantu ekonomi keluarga, membantu ekonomi daerah, dan membantu ekonomi nasional, baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi pengurangan kemiskinan,” katanya dalam kegiatan bertajuk ”Edukasi Keuangan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia” sekaligus merayakan Hari Kartini di Jakarta, Senin (21/4). (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menebus belasan ribu ijazah yang tertahan di sekolah sepanjang tahun 2025. Tujuannya agar siswa dapat melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja. Tebus ijazah merupakan salah satu dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Belasan ribu ijazah itu merupakan hasil inventarisasi sementara Pemprov Jakarta. Hasil inventarisasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk ditebus oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) Jakarta. Tahap pertama sudah menjangkau 117 ijazah dengan biaya Rp 596.422.200. Ijazah akan diserahkan pada 25 April 2025. Sementara, bantuan tahap kedua akan menjangkau 250 ijazah. Prosesnya ditargetkan paling lama tuntas pekan kedua Mei 2025.

”Pemutihan ijazah targetnya bisa diselesaikan segera. Jumlahnya banyak, belasan ribu,” kata Pramono selepas halalbihalal bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta, Minggu (27/4) di Masjid Al-Awwabin, Ponpes Miftahul Ulum, Cilandak, Jaksel. Politikus PDI-P ini menambahkan, tebus ijazah tidak terbatas waktu. Sebab, pemiliknya tidak mampu secara ekonomi sehingga ijazah kemungkinan besar tidak akan diambil kembali. ”Semua (ijazah) ditebus. Apakah tertahan 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Kami bantu semua,” kata Pramono. Ijazah ditahan karena tunggakan bukan hal baru di Jakarta. Bahkan, hal ini jadi masalah, seperti halnya kasus siswa putus sekolah dan gagal ikut ujian karena belum membayar uang sekolah. (Yoga)

Upaya diplomasi secara bilateral dinilai menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bernegosiasi dengan AS soal tarif bea masuk (BM) impor resiprokal. Ini sesuai dengan pendekatan bilteral yang juga dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dalam penetapan tarif ini terhadap negara-negara anggota Asean, tidak seperti pendekatan ke negara-negara Uni Eropa (UE).  Namun demikian, semua negara anggota Asean bisa membangun komunikasi dan bersepakat terlebih dulu, sebelum bertemu dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Trump soal tarif resiprokal, sehingga tidak saling mencurigakan. Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memiliki produk CPO misalnya, perlu membangun pemahaman dan kesepakatan terlebih dahulu. Negara-negara yang sebelumnya sepakat untuk tidak melakukan retalisasi dengan AS dinilai sebagai langkah positif. Sementara itu, sebagai kekuatan ekonomi tersebar di Asean, dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sekitar 36,7% atau lebih dari sepertiga dari total PDB Asean, Indonesia harus menjadi motor penting bersama Malaysia-yang kini memegang chairmanship Asean- dalam membangun kolaborasi dan kerja sama Asean. Dalam mengadopsi negosiasi tarif secara bilteral dengan AS, negara-negara Asean perlu berkoordinasi dan bertukar informasi. (Yetede)

Hampir sebulan ini dunia disibukkan oleh kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump yang membawa dampak tidak saja pada rantai-pasok perdagangan dunia (global value chains-GVCs) di sektor barang dan jasa terkait, tetapi juga pada pasar modal, nilai tukar mata uang, lapangan kerja, dan bahkan hubungan baik di antar negara-negara yang memainkan peran penting dalam GVCs. Dalam menanggapi situasi yang terus berkembang dalam hitungan hari, bergantung bagaimana mood Presiden Trump, berbagai negara menunjukkan sikapnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Mereka yang bersuara membawakan suara kelompoknya antara lain adalah Uni Eropa, Mercado Comun del Sur (MERCONSUR) yang terdiri atas Argentina, Brazil Paraguay Bolivia, dan Venezuela, serta African Continental Free Trade (AfCFTA) dengan 43 negara anggota dan 11  negara penandatangan. Bahkan, apa yang dulu disebut-sebut sebagai the odd coalition ("koalisi ganjil") yakni China-Japan-Korea atau CJK, kini juga merapatkan barisan untuk menunjukkan sikap dan bertekad meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ditengah ketidakpastian yang diciptakan oleh Presiden Trump. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan melebarkan sayapnya di kancah internasional usai memperoleh izin lisensi pembukaan kantor cabang di Arab Saudi. Langkah strategis ini membuka peluang besar bagi BSI untuk menggarap potensi pasar syariah global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah dunia. Meski demikian, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengaku masih menunggu surat resmi  dari Saudi Arabian Monatary Agency (SAMA) atas informasi yang beredar terkait perizinan lisensi kantor cabang di Arab Saudi. Diharapkan surat resmi segera diterima, sehingga BSI siap melayani jemaah umrah dan haji tahun ini. Kabar bahagia tersebut juga diamini oleh Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BSI Adiwarman Karim. "Insya Allah ini peluang yang sangat bagus, karena banyaknya jamaah haji dan umrah, bisnis yang menyertainya, juga diaspora Indonesia di Saudi," kata Adiwarman.   Kehadiran BSI di Arab Saudi diharapkan bisa mengakselerasi bisnis remitansinya, pembiayaan haji dan umrah, serta jasa  layanan keuangan bagi diaspora dan pebisnis Indonesia. Setip tahunnya, jutaan warga negara Indonesia melakukan perjalanan ibadah ke Arab Saudi, dengan kebutuhan transaksi keuangan yang besar dan beragam. (Yetede)

Emiten mineral dan batu bara (minerba) gencar mengencangkan ikat pinggang meski amandemen tarif royalti sedikit memberikan ruang bagi mereka yang memegang izin usaha  penambangan khusus (IUPK). Namun, dengan atau tanpa amandemen tarif,  emiten minerba sebetulnya tengah megap-megap. Tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas yang masih kencang, menandai ketidakpastian di sektor pertambangan masih cukup tinggi. Menilik pergerakan harga komoditas di Tranding Economics pada Minggu (27/4/2025), harga komoditas mineral seperti emas, nikel, perak, dan tembaga, kompak drop. Koreksi terbesar menimpa emas yang minus US$ 28,8 (0,86%) ke posisi US$ 3.319 per troy ounce setelah sempat menyentuh US$ 3.500 per troy ounce. Nikel juga masih belum bangkit dengan kontraksi sebesar US$ 390 (2,46%) sampai menuju level US$ 15.490 per ton. Begitupun perak dan tembaga yang masing-masing melemah US$ 055 (-1,63%) dan US$ 0,04 (0,73%). Bahkan, harga batu bara yang kini teraspirasi 0,63% sejatinya belum kembali pada performa terbaiknya. Pasalnya, sejak awal tahun atau year-to-date, harga batu bara telah terkoreksi 23% ke posisi US$ 95 per ton. (Yetede)

Penerapan Environmental, Social  and Governance (ESG) sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. SVP Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Propan Weber mengatakan, ESG sdah menjadi paradigma baru dalam membangun korporasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan serta mampu memberi dampak  positif bagi lingkungan hingga masyarakat dengan tata kelola yang baik. Terlebih, saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. Oleh karena itu, Pupuk Kalimantan melakukannya sejak 2021. "Karena investor itu akan melototin ESG, akhirnya terpaksa lah kita cemplung ke ESG. Alhamdulillah ya mungkin PKT itu termasuk perusahaan yang pioneer diantara industri pupuk di Indonesia," kata dia. Berkat ketidaksengajaannya, Pupuk Kaltim kini memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih terkait ESG. Kerja keras PKT ini membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan Sustainalytics, lembaga pemeringkat ESG berdasarkan katagori resiko memerikan rating 21.9 untuk pupuk Kaltim berhasil menyaingi perusahaan global dengan lingkup atau sektor yang sama. (Yetede)

Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol dikeluhkan oleh pengusaha karena dinilai menambah biaya logistik nasional. Terkait hal tersebut DPR RI meminta pemerintah melibatkan pengguna jalan dalam variabel penghitungan tarif. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana menyesuaikan sejumah tarif jalan tol mulai mei 2025 hingga penghujung tahun ini, BPJT mencatat terdapat 22 ruas jalan tol yang tarifnya  akan disesuaikan pada tahun ini. Kenaikan tarif tol memang telah   diatur dalam Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi pemenuhan Standars Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif tol di tol di 22 ruas harus dievaluasi secara menyeluruh dan melibatkan pengguna jalan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan audit independen sebelum keputusan tersebut diambil. (Yetede)

Proyek pembangunan infrastruktur pipa trasmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II ditargetkan rampung pada awal tahun depan. Pipa sepanjang 245 kilometer itu membentang dari Batang menuju Cirebon dan Kandang Haur Timur. Berdasarkan pemantauan Investor Daily, pipa berukuran besar berwarna hitam sudah berada di sisi jalan tol yang mengarah dari Cirebon ke Batang. Masyarakat yang melintas pada ruas jalan ini pun bisa secara  langsung  melihat  pipa-pipa yang berada di sisi kiri badan jalan. Proyek ini memang memanfatakkan ruang jalan tol dari Palimanan-Kanci hingga tol Batang-Semarang. Proses pembangunan proyek ini dimonitor oleh Komisi XII DPR pada kamis (24/4/2025). Sejumlah wakil rakyat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melihat lebih dekat proses pembangunan pipa Cisem Tahap II. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pipa transmisi gas Cisem Tahap II ini membuat pasokan gas dari Jawa Timur bisa dilalirkan ke Jawa Barat. Nantinya, pipa transmisi ini pun tersambung ke Sumatera. "Tadi, kita menyaksikan progres pembangunan pipa Cisem tahap II, yang dibangun dipinggir Jalan Tol Batang. Bukan hanya pipa transmisi saja, tetapi juga distribusi akan dibangun di kawasan industri. Hal ini penting, karena pipa ini sebagai bentuk urat nadi pemanfaatam energi yang akan terkoneksi dari Jawa Timur hingga Sumatera. (Yetede)

Indonesia saat ini diperkirakan bukan lagi negara tujan ekspor beras dunia, sebaliknya malah berpeluang menjadi pemasok global. Usaha luar biasa (extraordinary effort) Indonesia yang dibarengi cuaca kondusif telah memacu produksi beras nasional tahun ini, Pemerintah RI menargetkan produksi beras 2025 mencapai 32 juta ton, namun perkiraan Departeman Pertanian Amerika Serikat (United State Departemen of Agriculture/USDA) justru sebesar 34,6 juta ton. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memunjukkan impor beras Indonesia di 2024 mencapai 4,52 juta ton, dengan 1,36 juta ton, dengan 1,36 juta ton (30,19%) di antaranya dipasok dari Thailand, lalu Vietnam 1,25 juta ton (27,62%), Myanmar 831.380 ton (18,4%), Pakistan 803.840 ton (17,79%), India 246.590 ton (5,46%), dan lainnya 23.130 (0,56%). Artinya, Indonesia pada 2024 masih menjadi tujuan ekspor  bagi negara produsen beras dunia. Bahkan, USDA dalan Rice Outlook; January 2025  memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara importir beras di 2025 itu berkurang karena penumpukan stok dari 2023/2024 akibat rekor pengadaan luar negeri. (Yetede)