Presiden Prabowo meminta seluruh direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik menyimpang. Evaluasi terhadap kinerja direksi BUMN akan dilakukan manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, guna meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring target besar yang dibebankan kepada lembaga tersebut. ”Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan,” tutur Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4) sore.

Presiden juga menyerahkan tugas evaluasi kinerja direksi BUMN ini kepada manajemen Danantara. ”Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tambahnya. Penggantian direksi, menurut Presiden, bisa dengan mempromosikan para pegawai yang ada di dalam BUMN sepanjang berprestasi. Apabila tidak ada, manajemen Danantara bisa memilih para ahli. Presiden juga meminta supaya pemilihan direksi baru tak menggunakan pertimbangan suku, agama, ras, atau latar belakang partai politik. (Yoga)

BPK menaksir kerugian negara akibat investasi fiktif PT Taspen Persero sebesar Rp 1 triliun. BPK menemukan adanya penyimpangan dana yang merugikan negara. Dengan adanya hasil kalkulasi kerugian negara itu, KPK memastikan kasus ini akan segera disidangkan. Hasil kalkulasi kerugian negara itu diserahkan pihak BPK kepada KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4). Dirjen Pemeriksaan Investigasi BPK, I NyomanWaramenyampaikan, dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan dana yang berindikasi pada tindak pidana. ”Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp 1 triliun,” ujarnya.

KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana PT Taspen melalui investasi fiktif ini. Keduanya adalah mantan Dirut PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK) dan mantan Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Pada mulanya, KPK selaku penyidik memperkirakan kerugian negara akibat penyimpangan itu sebesar Rp 200 miliar. Untuk menghitungnya, BPK kemudian turut dilibatkan. Kasus ini bermula pada 2019, ketika PT Taspen menempatkan dana investasi sebesar Rp 1 triliun pada produk reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola PT Insight Investment Management (PT IIM).

Proses pemilihan manajer investasi diduga dilakukan sebelum adanya penawaran resmi. Praktik ini dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta aturan internal PT Taspen. Penempatan dana investasi yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi perusahaan, khususnya terkait penanganan aset, malah menimbulkan kerugian negara. Pada saat bersamaan, praktik investasi PT Taspen malah menguntungkan empat perusahaan, yakni PT IIM (Rp 78 miliar), PT Valbury Sekuritas Indonesia (Rp 2,2 miliar), PT Pacific Sekuritas (Rp 102 juta), dan PT Sinarmas Sekuritas (Rp 44 juta), serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan kedua tersangka. (Yoga)

Laporan dikeluarkan Institut Kajian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang berbasis di Swedia pada Senin (28/4/2025) menyebutka, belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % dibanding tahun 2023. Ini merupakan peningkatan terbesar sepanjang sejarah pasca-Perang Dingin. Total belanja militer 2024 senilai 2.718 miliar USD. Apabila dihitung pada periode 2015-2024, secara keseluruhan belanja militer dunia naik 37 %. Tren peningkatan belanja ini terjadi selama 10 tahun terakhir. Ada lima negara yang paling banyak berbelanja militer, yaitu AS, China, Rusia, Jerman, dan India. Belanja totsl kelima negara ini mencapai 60 % belanja militer global. Rata-rata, setiap negara menghabiskan 2,5 % produk domestik bruto (PDB).

Menurut laporan SIPRI, pemerintah sejumlah negara mengedepankan kepentingan pertahanan tradisional. Tidak jarang dengan menurunkan anggaran untuk ekonomi dan pembangunan yang dampaknya justru sangat terasa di masyarakat. Di Eropa, secara keseluruhan, pengeluaran militer naik 17 %. Rusia mencatatkan peningkatan 34 %. SIPRI menilai, hal ini karena perang Ukraina. Di Asia, Myanmar tertinggi dengan 66 %, tetapi dari segi jumlah uang sebesar 5 miliar USD. Di Timur Tengah, belanja senjata Israel meningkat 65 %. Hal ini juga karena tengah berkonflik dengan Hamas. ”Perang Ukraina berpengaruh terhadap belanja militer negara-negara anggota NATO. Apalagi, AS semakin menjauh dari aliansi itu,” kata peneliti SIPRI, Jade Guiberteau Ricard. (Yoga)

Meski rata-rata suku bunga dasar kredit menurun dalam lima tahun terakhir, cicilan kredit pemilikan rumah dengan skema mengambang justru cenderung meningkat. Kenaikan ini diduga terjadi akibat pengetatan likuiditas yang mendorong bank menaikkan cicilan KPR. Mengutip data OJK, rerata suku bunga dasar kredit (SBDK) jenis KPR per Februari 2025 sebesar 9,09 %, dengan rentang 5,54-12,75 %. Meski turun dibanding Januari 2025, di 9,18 %, SBDK jenis KPR meningkat dibanding Februari 2024, di 8,98 %. Rerata SBDK jenis KPR cenderung turun dibanding lima tahun lalu, yakni pada Februari 2020 yang sebesar 10,6 % dengan rentang 3,01-30,23 %. Posisi itu juga masih di bawah kondisi sebelum pandemi Covid-19, dengan rerata SBDK jenis KPR pada akhir 2019 mencapai 10,79 %.

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, mengatakan, cicilan KPR dengan suku bunga mengambang (floating rate) cenderung meningkat belakangan ini. Padahal, suku bunga acuan masih dipertahankan oleh BI sebesar 5,75 %. ”Likuiditas mengetat. Alasan ini mendorong bank menaikkan cicilan KPR,” katanya, Senin (28/4). OJK mencatat, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 9.010 triliun atau tumbuh 4,75 % secara tahunan, lebih rendah disbanding Februari 2025 yang tumbuh 5,75 % secara tahunan dan Maret 2024 yang tumbuh 7,44 % secara tahunan. Di sisi lain, langkah BI menahan suku bunga acuan diharapkan tidak membuat suku bunga kredit perbankan naik signifikan. Langkah itu juga dapat menjaga momentum perekonomian di tengah menurunnya perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia menjadi 4,7 persen pada 2025. (Yoga)

Buruh harian terlihat sedang mengupas bawang putih impor di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Senin (28/4/2025). BPS mencatat, per pekan keempat April 2025, harga rerata nasional bawang putih Rp 45.671 per kg, masih jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen Rp 38.000 per kg. Harga ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding rerata nasional harga bawang putih menjelang Lebaran, yang rata-rata dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000. (Yoga)

Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB akan meningkat hingga 40,1 % pada 2025. Kenaikan rasio utang yang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan pajak dikhawatirkan akan memaksa pembayaran bunga utang menggunakan utang baru, atau dikenal dengan istilah ”gali lubang tutup lubang”. Proyeksi Bank Dunia menunjukkan kenaikan rasio utang dibandingkan posisi per Januari 2025. Pada awal tahun, rasionya 39,6 % terhadap PDB senilai Rp 8.909 triliun. Saldo utang ini diperkirakan terus meningkat menjadi 40,8 % pada 2026 dan 41,4 % pada 2027. Proyeksi rasio utang pada 2025 sebesar 40,1 %, lebih tinggi dari target sasaran fiskal yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dimana pemerintah menargetkan rasio utang 39,15 % terhadap PDB pada 2025.

Dalam laporan terbaru bertajuk ”Macro Poverty Outlook” periode April 2025, Bank Dunia memprediksi pengeluaran pemerintah akan meningkat untuk mendanai program-program prioritas baru. Akibatnya, defisit fiskal diperkirakan 2,7 % dari PDB. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pengeluaran akan lebih banyak digunakan untuk program sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Utang pemerintah di- perkirakan stabil di sekitar 41 % terhadap PDB. Biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan pembayar-an bunga mencapai 19 % dari total pendapatan negara. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan pembiayaan utang Rp 775,86 triliun, meningkat 19,72 % dibanding target pada APBN 2024 senilai Rp 648,08 triliun.

Kenaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, Senin (28/4) berpotensi meningkatkan risiko ”gali lubang tutup lubang” pada kas negara di tengah tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak. Rasio pajak terhadap PDB tercatat 10,08 % pada 2024 atau turun dari capaian 10,31 % pada 2023. Penurunan ini memicu kekhawatiran mengenai kemampuan negara dalam membiayai utang secara berkelanjutan. Tauhid menilai peningkatan utang negara yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak dapat menimbulkan risiko pembiayaan utang menggunakan utang baru. (Yoga)