Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum TransJakarta  sudah seharusnya ditinjau ulang. Pengamat transportasi dari masyarakat Indonesia Djoko Setijawarno mengatakan, sudah seharusnnya tarif ditinjau ulang untuk dipertimbangkan. Djoko beralasan, perhitungan tarif harus disesuaikan dengan komponen yang berlaku saat ini. "Misalnyya pendapatan masyarakat yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi, biaya operasional bensin dan perawatan," ungkapnya kepada Investor Daily. Di sisi lain bahwa tarif Transjakarta  masih disubsidi dengan menitikberatkan alokasi subisidi berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah.

"Saya kira bisa dipertimbangkan bahwa pemasukan subsidi masih ada peluang misalnya memanfaatkan subsidi transportasi umum  TransJakarta  dari penerbitan parkir tepi jalan,"ucapnya. Ia menilai maraknya, parkir liar masih marak di Jakarta perlu dievaluasi melalui manajemen parkir di badan jalan. Hal ini termasuk keberadaan jukir (juru parkir) liarnya," "Sejumlah trotoar diokupansi oleh sepeda motor sebagai lahan parkir. Ada hal pengguna jalan lain yang dilangggar dalam parkir liar, seperti keamanan dan kenyamanan. parkir liar di badan jalan umumnya retribusi masuk ke kantong pribadi, bukan pendapatan asli daerah. Sejumlah titik parkir dikuasai ormas, bisa jadi masa tertentu ada perjanjian tidak tertulis dengan kepala daerah sebagai pendukung kemenangan hingga terpilih," ungkapnya. (Yetede)

Sektor informasi dan komunikasi (Infokom) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencatat pertumbuhan sebesar 7,57% sepanjang 2024. Pertumbuhan ini dipicu peningkatan aktivitas telekomunikasi, terutama, peningkatan  trafik data (komunikasi data), serta peningkatan transaksi elektronik. BPS melaporkan, meski terjadi pertumbuhan pada 2024, namun pertumbuhannya stagnan bahkan turun tipis sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 7,59%. Walau melemah tipis dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan sektor TIK sepanjang 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%, turun 0.26% dibandingan tahun sebelumnnya  5,31%. Sementara itu, dibandingkan dengan sektor-sektor strategis lainnya, pertumbuhan TIK menempati peringkat kedua setelah tarnsportasi dan pergudangan yang menempati peringkat pertama, tumbuh 8,69%. Dengan pertumbuhannya tersebut, sektor TIK pun menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan nasional pada peringkat keempat dengan kontribusi sumber pertumbuhan 0,50% dari lima kontributor utama. (Yetede)

Pemerintah memutuskan untuk membuka blokir anggaran/lembaga (K/L) sebesar Rp 86,6 triliun per 25 April 2025, yang akan digunakan untuk program yang sesuai dengan program prioritas. Langkah pemerintah membuka  blokiran nggaran ini diharapkan  memberikan efek pada peningkatan belanja pemerintah dan mengungkit perekonomian domestik. Anggaran sebesar Rp 86,6 triliun merupakan bagian dari efisiensi yang sebelumnya dilakukan oleh K/L sebesar Rp 256,1 triliun. Belanja K/L merupakan salah satu komponen yang akan mempengaruhi perekonomian secara agregat. Pembukaan blokir anggaran ini akan mendorong belanja negara menjadi terakselerasi sejak Maret 2025 ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan blokir anggaran dilakukan setelah pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam beleid tersebut, K/L harus melakukan efisiensi anggaran belanja dengan total efisiensi sebesar Rp256,1 triliun. "Sampai dengan 25 April 2025, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh K/L melakukan penajaman, realokasi anggaran, proses buka blokir agar sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan bisa belanja lagi," kata Suahasil. (Yetede)

Serapan gabah kering panen (GKP) petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg dipastikan terus berlanjut, meski stok beras di gudang Perum Bulog nyaris  4 juta ton. Pemerintahh siap menambah lagi kapasitas gudang penyimpanan untuk mengantisipasi lonjakan serapan gabah. Per 30 April 2025, pemerintah melalui Bulog telah menyewa gudang beras dari berbagai pihak dengan total kapasitas 1,15 juta ton. Menurut Menteri Pertanian (Mentan)  Andi Amran Sulaiman, produksi padi/gabah yang tinggi membawa konsekuensi berupa penuhnya gudang-gudang milik Bulog. Namun, hal tersebut hendaknya tidak dianggap sebagai masalah karena Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah masih bisa menyewa guna menambah kapasitas gudang penyimpanan. "Soal gudang, sebenarnya ini bukan masalah, ini justru berita gembira karena gudang Bulog tidak cukuo sehingga sudah menyewa sampai hari ini (30 April 2025) sampai kapasitas 1,1 juta ton. Jadi (gudang) bukan masalah, ini malah keberuntungan, jadi pertanyaannya dibalik saja, katanya ada keberuntungan karena gudangnya penuh berarti produksi tinggi," kata Mentan Andi. 

Di tengah tantangan ekonomi global akibat tensi geopolitik dan perang tarif, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berhasil mencatat kinerja positif pada Triwulan I 2025 dengan meraih laba bersih sebesar Rp13,80 triliun dan pertumbuhan aset sebesar 5,49% YoY menjadi Rp2.098,23 triliun. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa pencapaian ini diperoleh berkat strategi fokus pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan konsumsi domestik. Penyaluran kredit BRI mencapai Rp1.373,66 triliun, dengan 81,97% dialokasikan ke UMKM, seperti dijelaskan oleh Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya.

BRI juga memperkuat inklusi keuangan melalui AgenBRILink yang tersebar di 67 ribu desa dan mencatatkan pertumbuhan signifikan. Mucharom, Direktur Manajemen Risiko, menyoroti perbaikan kualitas kredit dengan NPL turun menjadi 2,97% dan NPL coverage mencapai 200,60%, menunjukkan manajemen risiko yang efektif. Dari sisi pendanaan, Direktur Network & Retail Funding Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencapai Rp1.421,60 triliun, didukung dominasi dana murah (CASA) dan pertumbuhan layanan digital BRImo.

Sementara itu, Viviana Dyah Ayu selaku Direktur Finance & Strategy menekankan bahwa kondisi likuiditas dan permodalan BRI tetap kuat, dengan CAR mencapai 24,03%. Menutup konferensi, Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI siap melanjutkan transformasi menjadi bank universal yang melayani seluruh lapisan masyarakat dan sektor, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan inovasi di tengah tantangan global.

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80.000 koperasi sebelum 12 Juli 2025 mencerminkan strategi big push pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi pedesaan. Dengan total anggaran hingga Rp400 triliun, inisiatif ini menyimpan potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa. Namun, tokoh-tokoh dan institusi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa kesenjangan kapasitas SDM dan lemahnya pengawasan bisa menjadikan program ini “ladang korupsi baru”.

Penurunan tajam pendapatan negara pada kuartal I tahun 2025, yang mencapai Rp516,1 triliun atau turun 12,2% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi sinyal peringatan atas potensi pelebaran defisit fiskal di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap optimistis, dengan menggarisbawahi adanya tren pemulihan penerimaan pajak pada bulan Maret dan menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas basis pajak, termasuk menjangkau sektor ilegal dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah mendorong Makassar New Port sebagai hub ekspor baru di Indonesia Timur untuk menyaingi dominasi Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memangkas biaya pengiriman dari kawasan timur Indonesia ke pasar internasional seperti China, Jepang, dan Korea.