PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan arah bisnis jangka panjang hingga 2029 dengan memperkuat empat pilar utama yakni operasi, pelanggan, keberlanjutan (ESG: Environmental, Social, and Governance), dan keuangan. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, yang mengedapankan transformasi berkelanjutan  serta inovasi dalam setiap aspek bisnis. Vice President Public Relations KAI Anne Pruba menjelaskan bahwa strategi ini disusun  untuk menjawab tantangan industri transportasi yang semakin dinamis dan kompleks. "Kami menyusun strategi berbasis trasnformasi berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan bisnis  untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang kuat adaptif, dan berorientasi pada pelanggan," kata Anne. Dengan mempersiapkan sejumlah strategi, KAI membidik capaian signifikan pada tahun 2029, yaitu volume pelanggan sebanyak 86,6 juta, serta volume angkutan barang mencapai 111,2 juta ton batubara dan 10,9 juta ton-batubara. Di sisi lain, dari aspek citra perusahaan KAI menargetkan masuk dalam daftar 20 Most Value Brands di Indonesia. "Dengan beberapa strategi, KAI menargetkan menjadi perusahaan transportasi berbasis rel terdepan di Asia Tenggara  dengan layanan berkelas dunia yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi," kata Anne. (Yetede)

Pertumbuhan realisasi investasi di tiga bulan pertama tahun 2025 mengalami pelambatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain menunjukkan masih lemahnya efektivitas insentif, kondisi ini juga tak lepas dari masalah premanisme di kawasan industri yang belakangan banyak disorot. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat, realisasi investasi pada triwulan I-2025 mencapai Rp 465,2 triliun, setara dengan 24,4 % dari total target investasi tahun 2025 di Rp 1.905,6 triliun. Realisasi investasi itu tumbuh 15,9 % secara tahunan dibanding triwulan I-2024 yang sebesar Rp 401,5 triliun. Namun, dari sisi pertumbuhan, ada perlambat pada tiga bulan pertama tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan tahunan investasi pada triwulan I-2024 adalah 22,1 %.

Dari seluruh realisasi investasi yang masuk pada Januari-Maret 2025, sebanyak 49,5 % atau Rp 230,4 triliun merupakan penanaman modal asing (PMA). Sementara, 50,5 atau Rp 234,8 triliun adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Kepala BKPM sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (29/4) menyebutkan, total investasi yang masuk pada triwulan I-2025 menunjukkan selera investor luar dan dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi kendati tensi geopolitik dan geoekonomi terus meningkat. ”Ini adalah salah satu indikator yang sangat baik yang patut disyukuri. Kita melihat appetite investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih meningkat,” ujarnya.

Terkait perlambatan pertumbuhan investasi di tiga bulan pertama 2025, Rosan menyoroti sejumlah persoalan yang diakuinya masih perlu disempurnakan untuk memperbaiki iklim investasi Tanah Air, antara lain kemudahan perizinan, kepastian hukum, termasuk masalah premanisme. Khusus soal premanisme, Rosan mengatakan sudah menerima keluhan dari investor terkait persoalan tersebut. Kami berkoordinasi dengan Kapolri dan pemda untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi karena ini memberikan dampak yang negatif terhadap investasi yang masuk,” ujar Rosan. Kompas mencatat pembangunan pabrik BYD di Subang, Jabar, diganggu ormas. Isu ini mencuat saat Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengungkap kabar adanya aksi premanisme yang mengganggu investasi dan pembangunan pabrik BYD di Subang. (Yoga)

Presiden Prabowo meminta seluruh direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik menyimpang. Evaluasi terhadap kinerja direksi BUMN akan dilakukan manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, guna meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring target besar yang dibebankan kepada lembaga tersebut. ”Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan,” tutur Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4) sore.

Presiden juga menyerahkan tugas evaluasi kinerja direksi BUMN ini kepada manajemen Danantara. ”Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tambahnya. Penggantian direksi, menurut Presiden, bisa dengan mempromosikan para pegawai yang ada di dalam BUMN sepanjang berprestasi. Apabila tidak ada, manajemen Danantara bisa memilih para ahli. Presiden juga meminta supaya pemilihan direksi baru tak menggunakan pertimbangan suku, agama, ras, atau latar belakang partai politik. (Yoga)

BPK menaksir kerugian negara akibat investasi fiktif PT Taspen Persero sebesar Rp 1 triliun. BPK menemukan adanya penyimpangan dana yang merugikan negara. Dengan adanya hasil kalkulasi kerugian negara itu, KPK memastikan kasus ini akan segera disidangkan. Hasil kalkulasi kerugian negara itu diserahkan pihak BPK kepada KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4). Dirjen Pemeriksaan Investigasi BPK, I NyomanWaramenyampaikan, dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan dana yang berindikasi pada tindak pidana. ”Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp 1 triliun,” ujarnya.

KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana PT Taspen melalui investasi fiktif ini. Keduanya adalah mantan Dirut PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK) dan mantan Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Pada mulanya, KPK selaku penyidik memperkirakan kerugian negara akibat penyimpangan itu sebesar Rp 200 miliar. Untuk menghitungnya, BPK kemudian turut dilibatkan. Kasus ini bermula pada 2019, ketika PT Taspen menempatkan dana investasi sebesar Rp 1 triliun pada produk reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola PT Insight Investment Management (PT IIM).

Proses pemilihan manajer investasi diduga dilakukan sebelum adanya penawaran resmi. Praktik ini dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta aturan internal PT Taspen. Penempatan dana investasi yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi perusahaan, khususnya terkait penanganan aset, malah menimbulkan kerugian negara. Pada saat bersamaan, praktik investasi PT Taspen malah menguntungkan empat perusahaan, yakni PT IIM (Rp 78 miliar), PT Valbury Sekuritas Indonesia (Rp 2,2 miliar), PT Pacific Sekuritas (Rp 102 juta), dan PT Sinarmas Sekuritas (Rp 44 juta), serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan kedua tersangka. (Yoga)

Laporan dikeluarkan Institut Kajian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang berbasis di Swedia pada Senin (28/4/2025) menyebutka, belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % dibanding tahun 2023. Ini merupakan peningkatan terbesar sepanjang sejarah pasca-Perang Dingin. Total belanja militer 2024 senilai 2.718 miliar USD. Apabila dihitung pada periode 2015-2024, secara keseluruhan belanja militer dunia naik 37 %. Tren peningkatan belanja ini terjadi selama 10 tahun terakhir. Ada lima negara yang paling banyak berbelanja militer, yaitu AS, China, Rusia, Jerman, dan India. Belanja totsl kelima negara ini mencapai 60 % belanja militer global. Rata-rata, setiap negara menghabiskan 2,5 % produk domestik bruto (PDB).

Menurut laporan SIPRI, pemerintah sejumlah negara mengedepankan kepentingan pertahanan tradisional. Tidak jarang dengan menurunkan anggaran untuk ekonomi dan pembangunan yang dampaknya justru sangat terasa di masyarakat. Di Eropa, secara keseluruhan, pengeluaran militer naik 17 %. Rusia mencatatkan peningkatan 34 %. SIPRI menilai, hal ini karena perang Ukraina. Di Asia, Myanmar tertinggi dengan 66 %, tetapi dari segi jumlah uang sebesar 5 miliar USD. Di Timur Tengah, belanja senjata Israel meningkat 65 %. Hal ini juga karena tengah berkonflik dengan Hamas. ”Perang Ukraina berpengaruh terhadap belanja militer negara-negara anggota NATO. Apalagi, AS semakin menjauh dari aliansi itu,” kata peneliti SIPRI, Jade Guiberteau Ricard. (Yoga)