Dalam menghadapi gelombang kebijakan tarif dagang yang dipicu oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, sejumlah raksasa teknologi dunia seperti Apple, Microsoft, dan Amazon mulai merasakan dampak langsung berupa peningkatan biaya, pelemahan pasar utama, serta ketidakpastian proyeksi bisnis ke depan.

Industri manufaktur dalam negeri tengah menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya ketidakpastian di pasar global, tercermin dari melemahnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia dan menurunnya Indeks Kepercayaan Industri. Survei PMI Manufaktur merupakan survei persepsi terhadap pelaku industri yang menunjukkan tingkat keyakinan (optimistis atau pesimistis) menjalankan usahanya saat ini. Para pelaku usaha mendesak pemerintah untuk memberikan pelindungan lebih bagi industri nasional dari gempuran produk impor. PMI Manufaktur Indonesia pada April 2025 turun ke level 46,7, yang berarti berada dalam fase kontraksi karena berada di bawah ambang batas 50, berdasarkan laporan S&P Global. Padahal, pada Maret 2025, PMI masih berada di zona ekspansif dengan nilai 52,4.

”Penurunan sangat signifikan hingga 5,7 poin dibanding Maret lalu. Ini sekaligus menandakan bahwa optimisme atau kepercayaan diri dari para pelaku industri manufaktur di dalam negeri semakin menurun di tengah situasi ketidakpastian saat ini,” kata Jubir Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, Jumat (2/5). Sejumlah pelaku industri manufaktur di Indonesia masih menunggu kepastian dari hasil negosiasi perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah AS. Sebab, dengan adanya kepastian hukum melalui kebijakan dari pemerintah, pelaku industri akan dapat percaya diri untuk menjalankan usahanya sehingga tidak dalam kondisi menunggu dan melihat situasi (wait and see). (Yoga)

Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo meminta agar anggaran pendidikan tidak melenceng dari sasaran, apalagi dikorupsi. ”Mari kita waspada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar, sudah bertahun-tahun, apakah sampai kepada alamat yang ditujukan,” ujar Presiden dalam sambutannya pada peringatan Hardiknas 2025 di SD Negeri Cimahpar 5, Kecamatan Bogor Utara, Jabar, Jumat (2/5). Presiden menjelaskan, Pemerintah Indonesia selalu menempatkan pendidikan sebagai hal utama. Dibanding negara lain, alokasi pendidikan selalu yang teratas pada APBN Indonesia. Tahun ini pun, pendidikan mendapatkan 22 % dari belanja negara. Namun, masih ada banyak sekolah yang hanya memiliki satu toilet dan rusak bangunannya.

Oleh karena itu, Program Hasil Terbaik Cepat pertama yang diluncurkan adalah revitalisasi sekolah. ”Saya ingatkan tanggung jawab dari pemda, wali kota, bupati, gubernur bersama-sama. Saya memang menetapkan anggaran, cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, Rp 16 triliun, hampir Rp 17 triliun, tapi cukup mungkin hanya 11.000 sekolah. Ini tidak cukup (untuk) sekolah seluruh Indonesia,” tutur Presiden. Saat ini, di Indonesia terdapat 330.000 sekolah. Sekitar 200.000 adalah sekolah negeri. Dengan perbaikan sebelas ribuan sekolah per tahun, lanjut Prabowo, diperlukan 30 tahun untuk menyelesaikan semua sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara untuk mendapatkan anggaran serta memastikan tidak bocor. (Yoga)

Pertama kali sejak Perang Dingin, belanja militer global mencatat peningkatan terbesar, ini merefleksikan meningkatnya ketegangan geopolitik yang melanda dunia. Data belanja militer global itu mengacu pada 2024, seperti dilaporkan lembaga yang bermarkas di Stockholm, Swedia, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada 28 April 2025, yang merilis laporan bahwa belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % disbanding tahun 2023 dengan total 2.718 miliar USD. Dalam satu dekade terakhir, belanja militer tersebut selalu naik. Dalam rentang tahun 2015-2024, kenaikan belanja militer dunia mencapai 37 %. Kenaikan belanja militer tersebut, dua tahun terakhir, terjadi di lima benua.

Ini menggambarkan ketegangan geopolitik merata di berbagai wilayah dunia. Dalam konteks Eropa, dari perang Ukraina-Rusia. Di Timur Tengah, perang Gaza berandil bagi kenaikan belanja militer itu. Negara dengan belanja militer terbesar tetaplah AS. Dengan anggaran 997 miliar USD, AS mengalokasikan dana 3,2 kali lipat daripada rivalnya, China (314 miliar USD). Belanja militer AS, 37 % dari belanja militer global dan 66 % dari belanja NATO. Menurut mantan Direktur Unit Inovasi Pertahanan Departemen Pertahanan AS, Michael Brown, meski menyandang kekuatan militer terkuat di dunia, AS mengalami kekurangan stok amunisi utama dan kapasitas menggerakkan produksi persenjataannya.

Dalam simulasi, andai China menyerang Taiwan dan AS turun tangan, Washington kehabisan amunisi dalam beberapa pekan (Foreign Affairs, 22/4/2025). SIPRI mencatat, di banyak negara kenaikan belanja militer itu ”mengorbankan” aspek ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial warganya. Tren kenaikan belanja militer ini terkait erat dengan persepsi ancaman keamanan yang dirumuskan oleh sebuah negara. (Yoga)

OJK bersama BPS merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2025 di Jakarta pada Jumat (2/5). Hasilnya, secara umum indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat dalam setahun terakhir meningkat. Hasil survei itu juga akan menjadi rujukan program edukasi dan literasi ke depan. Survei tersebut menyajikan dua hasil indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada 2025, yakni berdasarkan metode keberlanjutan dan metode cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Meski berbeda metode, angka yang dihasilkan dalam SNLIK 2025 relatif sama. Dengan metode keberlanjutan, indeks literasi keuangan masyarakat dalam SNLIK 2025 mencapai 66,46 %, meningkat dibanding tahun lalu, di 65,43 %. Indeks inklusi keuangan masyarakat juga meningkat dari 75,02 % pada 2024 menjadi 80,51 % pada 2025.

Di sisi lain, hasil SNLIK 2025 dengan metode cakupan DNKI menemukan, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 66,64 %. Sementara indeks inklusi keuangan masyarakat melesat lebih tinggi dibandingkan dengan metode keberlanjutan, yakni 92,74 %. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan, Metode keberlanjutan dalam SNLIK mencakup sembilan sektor keuangan,termasuk perbankan, pasar modal, hingga fintech lending, serta empat penyelenggara sistem pembayaran seperti QRIS dan dompet digital. SNLIK juga merujuk metode DNKI dengan cakupan sektor keuangan yang lebih luas, seperti BPJS dan LJK lainnya. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan 10.800 responden berusia 15–79 tahun, mencakup 120 kabupaten/kota dan delapan wilayah kantor regional OJK.

Penghitungan indeks literasi keuangan, seseorang disebut telah terliterasi (well literate) bila memenuhi lima parameter, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Penghitungan indeks inklusi keuangan diperoleh melalui penggunaan produk/layanan jasa keuangan. UU P2SK 2023 mewajibkan pelaku usaha sektor keuangan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. OJK juga memetakan wilayah yang belum tersentuh program literasi dan bekerja sama dengan pelaku jasa keuangan untuk memperluas cakupan wilayah sasaran. Dalam RPJMN 2025–2029, ditargetkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,35 % dan inklusi keuangan 93 % pada 2029. (Yoga)

Kemenaker menyatakan akan menyusun peraturan menteri terbaru mengenai sistem alih daya atau outsourcing, dalam menanggapi janji Presiden Prabowo untuk menghapus sistem alih daya yang disampaikan saat perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Se- jumlah pihak, mulai dari kalangan akademisi hingga pengusaha, berharap pemerintah mau mengevaluasi dulu praktik dan pengawasan sistem alih daya di Indonesia. ”Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan peraturan menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” ujar Menaker, Yassierli, Jumat (2/5), di Jakarta.

Sistem alih  daya telah menjadi topik yang terus disuarakan oleh serikat pekerja/buruh selama dua dekade terakhir. Implementasi sistem ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya, ketidakpastian pekerjaan, kejelasan karier, dan kerentanan terkena PHK. Saat ini, Kemenaker tengah melakukan kajian sebagai bahan penyusunan draf UU Ketenagakerjaan yang baru dan lebih berkeadilan. Langkah ini merupakan mandat Putusan MK No 168 No 2023 terkait UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. (Yoga)

400 pelajar di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, merasakan mual, pusing, sakit perut, hingga diare pada Kamis (1/5) diduga karena menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasar data yang dihimpun Kompas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya hingga Jumat (2/5), para pelajar itu berlokasi di Kecamatan Rajapolah. Mereka tersebar dari jenjang pendidikan TK, SD, hingga SMP. Para siswa mengonsumsi paket MBG pada Rabu (30/4). Selang sehari, para siswa mulai merasakan gejala keracunan, seperti mual, pusing, sakit perut, dan diare. Sebanyak 25 korban harus menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Sementara korban lain menjalani perawatan secara mandiri karena hanya mengalami gejala ringan.

”Kami menerjunkan tim ke lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa ini,” kata Kadis Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana. Hanya 20 pelajar yang dirawat di puskesmas, tujuh pelajar menjalani observasi di rumah sakit setempat. ”Kami masih menunggu data dari tim di lapangan. Sampel makanan telah dikirim untuk diperiksa di laboratorium,” ujarnya. Total sudah tiga kasus keracunan makanan yang diduga dari paket MBG dalam 10 hari terakhir dengan korban 907 pelajar untuk jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono prihatin dan menyesalkan peristiwa siswa mengalami keracunan diduga dari paket MBG terus terjadi di Jawa Barat. Ia kembali meminta Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi total pelaksanaan MBG. Sebab, banyak masalah terjadi selama pelaksanaan MBG, misalnya keracunan yang dialami ratusan pelajar di Jabar. (Yoga)

Penerapan praktik bisnis yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG di industri pupuk tidak mudah. Namun, ESG jadi jurus mendatangkan investasi hingga turut menjaga lingkungan. Salah satu perusahaan yang berupaya mempraktikkan prinsip ESG adalah PT Pupuk Kaimantan Timur (PKT). Setiap tahun, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ini memproduksi 3,43 juta ton urea, 2,74 juta ton amoniak, serta 300.000 ton nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK). Senior Vice President Pengembangan dan Portofolio Bisnis Pupuk Kaltim Propan, Weber Suhardiyanto mengatakan, PKT mulai menerapkan prinsip ESG pada akhir 2020. Konsepnya merujuk pada praktik bisnis yang mengantisipasi risiko dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.

PKT menerapkan ESG sebagai syarat melantai di bursa saham (IPO), juga dapat menarik kepercayaan publik atau investor. ”Makanya, kami nyemplung ke ESG dan buat tim,” ujar Propan di Jakarta, Sabtu (26/4). ESG menjelma tuntutan investor dan lembaga keuangan kepada perusahaan terkait pendanaan. Pengalaman bisnis sejak 1977 jadi modal perusahaan pelat merah ini menjalankan ESG. Apalagi, PKT menguasai 41 % pangsa pasar pupuk urea domestik dan 60 % ekspor urea. Propan mengklaim, PKT termasuk perusahaan pupuk yang menginisiasi mempraktikkan ESG. Salah satunya ialah pengurangan gas rumah kaca sebesar 724.018,83 ton ekuivalen karbon dioksida atau 16 % dari total emisi pada 2021.

Ada juga pemanfaatan air daur ulang sekitar 68 % dari total kebutuhan air boiler serta program pemberdayaan masyarakat. Aneka praktik bisnis itu mengantar PKT meraih ESG Risk Rating Sustainalytics, pemeringkat ESG berskala internasional, dengan skor 21,9 atau kategori medium risk pada 2024. PKT bahkan menduduki peringkat ketiga dari 81 perusahaan terkait bahan kimia pertanian. ”Pemeringkatan memang penting untuk investor (menanamkan modal). Namun, di luar itu, kami juga punya konsumen terakhir di luar (negeri) yang tidak hanya beli produk kualitas bagus dan harga murah, tetapi juga penerapan ESG. Kalau ESG tidak bagus, mereka enggak mau,” katanya. (Yoga)

Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik global semakin masif seiring penguasaan teknologi terus meningkat, dengan China sebagai negara kontributor utama. Semakin banyak dan beragamnya produsen mobil listrik atau electric vehicle (EV) serta rantai pasok yang dominan membuat laju China makin tak terbendung. Laporan Rho Motion, lembaga riset pasar EV di Inggris, pada 15 April 2025, menunjukkan jumlah EV yang terjual di pasar global, Maret 2025, sebanyak 1,7 juta unit. Sementara pada triwulan I-2025, total EV yang terjual 4,1 juta unit atau meningkat 29 % dibanding pada 2024, dengan China menjadi penyumbang terbesar dengan penjualan 2,4 juta unit atau meningkat 36 % dibanding triwulan I-2024.  Dominasi China itu melanjutkan tren positif tahun-tahun sebelumnya.

Mengutip data Badan Energi Internasional (IEA), pada 2023, registrasi kendaraan listrik terbesar di dunia terkonsentrasi di China dengan proporsi 60 %. Adapun new energy vehicle di China meliputi EV berbasis baterai (BEV), plug-in hybrid EV (PHEV), dan fuel cell EV (FCEV). Berbagai jenama EV dengan volume penjualan terbesar di China antara lain BYD, SAIC-GM-Wuling, Tesla, Geely, GAC Aion, Chery, Changan, Li Auto, Nio, dan XPeng. ”Merek-merek China memantapkan diri di pasar EV global. Tak hanya berkembang, mereka juga membentuk ulang persaingan global melalui skala operasional besar dan keunggulan biaya,” ujar Data Manager Rho Motion Charles Lester dikutip dari Benchmark Source.

Pakar otomotif China, Lei Xing, menuturkan, catatan fantastis China dalam mobil listrik berkat kesadaran China, dekade lalu, yang menganggap EV sebagai inovasi transportasi terpenting sejak revolusi industri otomotif pada awal abad ke-20. Pada 2009, Pemerintah China meluncurkan program subsidi percontohan untuk membangun jaringan kendaraan listrik. Program Ten Cities and Thousand Vehicle atau 10 Kota dan 1.000 Kendaraan bertujuan memberikan subsidi bagi kendaraan listrik dan hibrida baru pada sektor transportasi umum, seperti bus dan taksi. Barulah pada 2013 subsidi mulai diberikan kepada konsumen individu melalui sistem tier atau bertingkat berdasarkan jarak tempuh EV. Prograsubsidi dicabut pada 2022. Namun, saat itu, China sudah ada di jalur yang tepat untuk mendominasi pasar EV global. Total, Pemerintah China menggelontorkan dana 231 miliar USD untuk subsidi dari 2009 hingga 2023. (Yoga)

Keputusan Pemerintah yang menetapkan Uni Eropa (UE) sebagai target pasar strategis berikutnya  dalam mendiversifikasi pasar ekspor, menyusul penerapan tarif impor resiprokal oleh Presdien AS  Donald Trump, dinilai tepat. Kalah dibandingkan negara-negara Asean lain, hingga saat ini Indonesia belum menggarap secara maksimal dan serius pasar ekspor  potensial yang meliputi 27 negara itu. Padahal, Indonesia dan UE memiliki ekonomi yang komplementer. Artinya komoditas yang diproduksi di Indonesia umumnya tidak diproduksi di UE atau sebaliknya. Karenanya, hampir semua produk yang dibuat di Indonesia bisa di ekspor ke UE bila mampu memenuhi persyaratan dagang di kawasan itu. Apalagi, ekspor Indonesia ke UE selama ini juga baru terkonsentrasi di beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Spanyol, dan Italia. Sementara di banyak negara UE seperti Perancis, Jerman, Irlandia, Autria dan Swedia, Indonesia masih memiliki defisit perdagangan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan, Indonesia belum memanfaatkan potensi ekspor ke negara-negara tersebut dengan baik. Sejumlah komoditas yang bisa diekspor  ke pasar UE di antaranya produk agrikultur tropis seperti teh kopi, rempah-rempah, karet, dan produk-produk perikanan aquaculture. (Yetede)