Cerita Kemiskinan Indonesia Versi BPS dan Bank Dunia
Angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS berbeda. Laporan Bank Dunia menyebutkan, separuh rakyat Indonesia hidup miskin. Sementara BPS menyebutkan, jumlah rakyat miskin di Indonesia tidak melampaui 10 % dari total penduduk Indonesia. Perbedaan ini berasal dari perbedaan metode penghitungan, asumsi, serta ambang batas kemiskinan yang digunakan kedua lembaga itu. Bank Dunia, melalui laporan terbaru, Macro Poverty Outlook edisi April 2025, menyebutkan, 172 juta orang atau 60,3 % penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Dasar penghitungan yang digunakan adalah standar negara berpendapatan menengah-atas, status yang resmi disandang Indonesia sejak 2023.
Bank Dunia mengklasifikasikan negara yang berpendapatan menengah-atas apabila memiliki pendapatan nasional bruto (gross national income/ GNI) di kisaran 4.466 USD-13.845 USD per kapita. Menurut data Bank Dunia, GNI Indonesia pada 2023 mencapai 4.870 USD per kapita. Maka, Bank Dunia menghitung tingkat kemiskinan Indonesia sesuai standar negara berpendapatan menengah-atas, dimana ambang batas pengeluaran masyarakat kategori miskin adalah mereka dengan pengeluaran di bawah 6,85 USD per kapita per hari. Pengeluaran yang dimaksud adalah paritas daya beli (purchasing power parity/PPP). PPP digunakan sebagai dasar menghitung dan membandingkan tingkat kemiskinan antar negara, seolah-olah semua hidup dalam kondisi ekonomi yang setara.
Merujuk Jisdor, 6,85 USD setara Rp 115.073. Atas dasar ini, PPP Indonesia yang dihitung Bank Dunia pada 2024 setara Rp 41.093 per kapita per hari termasuk dalam kategori miskin. Di sisi lain, data resmi BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57 % dari total penduduk. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dua kali setahun. Pengukuran itu dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu. Oleh karena itu, garis kemiskinan yang dihitung BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia berdasarkan wilayah. Terlepas perbedaan standar pengukuran itu, sejumlah kalangan menilai sudah saatnya Indonesia memperbaiki metode pengukuran kemiskinannya. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023