Ruang kosong dan kusam di Kota Bandung menunggu dihidupkan lagi. Sebagian kalangan mengembuskan nyawa lewat ekshibisi mini hingga kursus bahasa gratis. Ruangan 3 x 3 meter itu sudah kosong setahun. Salah satu ruangan di Hallway, Kota Bandung, Jabar, itu belum juga menemukan penyewa barunya. Hallway adalah ruang kreatif di Bandung sejak 2019. Lokasinya di lantai 2 Pasar Kosambi, yang merupakan bekas supermarket. Sebelum jadi pusat mode dan kuliner kekinian, tempat itu sempat terbengkalai. Kerinduan akan penyewa baru itu direspons penyelenggara ekshibisi mini bertajuk Ourchetype. Ruangan itu jadi satu dari empat experience room dalam acara tersebut. Digagas Tujusemesta Creative Space Bandung sejak tahun 2019, Ourchetype menggabungkan ilmu desain, seni, teknologi, dan psikologi bersama memberi kisah perjalanan menjelajahi kepribadian manusia secara interaktif.

”Bila sebelumnya manusia mengapresiasi karya, kali ini kami menghadirkan momen saat karya yang mengapresiasi manusia,” ujar penggagas Ourchetype, Andi Abdulqodir, Kamis (1/5). Andi mengatakan, Ourchetype lebih dari pameran seni dan desain. Di balik itu, ada misi besar mempromosikan kembali Hallway. Andi berharap, Ourchetype bisa ikut mempromosikan kembali ruang-ruang kosong Hallway kepada khalayak. Sempat viral medio 2019-2021, kini Hallway mendapat tantangan karena sebagian ruangan masih kosong. Saatini, daritotal 120 ruangan di Hallway, masih ada 60 yang menunggu diisi. ”Tahun 2023, ada 6.000 orang yang datang. Setahun kemudian, ada 7.000 yang datang. Kami berharap akan semakin banyak orang yang datang dan meramaikan kembali Hallway,” kata Andi yang pernah membawa Ourchetype ke Halte Tosari Transjakarta (2023) dan TMII (2024).

Dengan tenaga dan dana sendiri, Rita Koesma (72) belum menyerah menghidupkan ruang kosong di Bandung. Setelah vakum enam bulan, ia bersiap mengajar bahasa Inggris gratis lagi di kolong Jembatan Pasupati (Under Bridge Class). ”Kegiatan ini sempat terhenti beberapa bulan karena lokasinya direnovasi. Setelah renovasi rampung, saya ingin segera mengajar lagi,” kata Ambu Rita, panggilan akrabnya, Rabu (30/4). Ia mengajar di sana setiap Jumat sejak 2016. Durasinya dua jam, dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Dalam setiap sesi, ada belasan anak yang ikut serta belajar di sana. Sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu. ”Kursus bahasa Inggris gratis berhasil memberi kehangatan di kolong Pasupati. Selain banyak teman baru, anak-anak peserta kursus punya ilmu baru,” ujarnya. Ruang-ruang kusam menanti sentuhan terbaik untuk tetap memberi makna bagi orang di sekitarnya. (Yoga)

Presiden Prabowo menyampaikan dukungan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. UU itu dinilai penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai para koruptor. Dukungan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Hadir dalam acara itu Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. ”Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan, gue akan Tarik kembali menjadi milik rakyat,” ujar Prabowo. Ia mengaku sudah mengerti modus yang digunakan sejumlah pihak untuk menguasai asset negara. Bahkan, hal itu disebut sebagai salah satu penyebab banyak pihak tak menginginkannya menjadi presiden.

Terkait dengan penarikan asset dan pemberantasan korupsi, Presiden mengakui pentingnya keberadaan UU Perampasan Aset. Karena itu, ia mendukung pembahasan RUU tersebut oleh pemerintah dan DPR. ”Saya mendukung UU Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu. Setuju? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tutur Prabowo. Pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai upaya penguatan pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tuntutan buruh yang disampaikan kepada pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal membenarkan, pihaknya menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi. (Yoga)

Our Ocean Conference Ke-10 yang berlangsung di Busan, Kosel, Rabu (30/4/2025), resmi ditutup dengan capaian 277 komitmen baru senilai total 9,1 miliar USD dari 60 lebih negara dan organisasi. Komitmen tersebut mencakup sejumlah agenda aksi utama, yaitu ekonomi biru, pencemaran laut, keamanan maritim, kawasan konservasi, dan iklim laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Korsel, Kang Do-hyung dalam pidato penutupan menyatakan OOC di Busan menjadi tonggak penting ”Ocean Digital”, agenda baru yang menyoroti penggunaan teknologi digital untuk menjawab tantangan laut global. ”Kami membangun dasar kolaborasi lintas sektor melalui inovasi teknologi dan kerja sama global,” ujarnya.

Dalam penutupan tersebut, komitmen tiap bidang disampaikan di hadapan ratusan peserta konferensi. Sektor ekonomi biru mencatat nilai komitmen 4,5 miliar USD, yang dialokasikan untuk mendukung usaha kelautan berkelanjutan, penguatan perikanan skala kecil, dan penerapan teknologi digital. Jong Deog Kim, Presiden Korea Fisheries Resources Agency, menegaskan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan inklusi teknologi. ”Dari model prediksi berbasis AI (kecerdasan buatan) hingga satelit resolusi tinggi, semua ini mendorong ketahanan iklim dan efisiensi pengelolaan sumber daya,” ujarnya. (Yoga)

Penerapan tarif resiprokal AS berpotensi membuat ekonomi Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Kinerja ekspor dan sejumlah industri padat karya diramal turun dan merembet ke sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, RI tengah digoyang dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang merupakan mesin penggerak utama konsumsi rumah tangga. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia turut terkontraksi tajam. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengenakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 %, yang implementasinya ditunda 90 hari. Atas pengenaan tarif timbal balik itu, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyoroti konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi RI dalam webinar ”Quarter Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI” yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4).

Dampak tarif resiprokal AS akan semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang belum pulih sejak pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berkata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia tengah dibayangi PHK massal. Selain itu, mesin utama penggerak konsumsi rumah tangga, yakni masyarakat kelas menengah, jumlahnya semakin turun. ”Pertumbuhan masyarakat kelas atas juga turun tajam. Sepertinya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini turut menjalar ke masyarakat kelas atas,” katanya. Jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Februari 2025 sebanyak 18.610 orang atau meningkat 141,9 % dibanding Januari-Februari 2024 yang sebanyak 7.094 orang. Jika tidak dimitigasi dengan baik, penerapan tarif resiprokal AS juga bakal berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengurangan pekerja di sejumlah sektor industri.

”Hal itu terutama terjadi pada industri yang ekspornya bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, peralatan elektronik, dan mebel. Hal serupa bakal terjadi pada sejumlah industri yang selama ini terimbas banjir impor produk asal China,” katanya. Kondisi itu dapat memperburuk daya topang konsumsi rumah tangga yang tengah mengalami penurunan jumlah kelas menengah. Jumlah masyarakat kelas menengah RI telah berkurang dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 56 juta orang pada 2021, lalu turun lagi menjadi 51 juta orang pada 2024. Pertumbuhan kelas menengah juga masih negatif, pada 2018-2021 minus 8 %, sedangkan pada 2021-2024 justru minus 9 %. Hal itu menjalar ke pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia, yang pada 2018-2021 tumbuh minus 10 %. (Yoga)

Penyaluran kredit oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara pada triwulan I-2025 melambat, dipengaruhi daya beli masyarakat dan kondisi makroekonomi. Akibatnya, laba bersih yang diperoleh Himbara awal tahun ini merosot seiring langkah antisipasi risiko kredit ke depan. Dalam sepekan terakhir, bank-bank pelat merah merilis laporan kinerja keuangannya pada triwulan I-2025. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Berdasarkan agregasi laporan kinerja triwulan I-2025, penyaluran kredit oleh Himbara mencapai Rp 4.174,24 triliun atau tumbuh 10,34 % secara tahunan. Porsi terbesar penyaluran kredit itu berasal dari Bank Mandiri dan BRI.

Pertumbuhan kredit tersebut berada di atas rerata industri yang per Maret 2025 tumbuh 9,16 % secara tahunan, namun lebih rendah dibanding triwulan I-2024 yang tumbuh 13,96 % dan triwulan IV-2024 yang tumbuh 12,6 %. Laba bersih bank BUMN tersebut juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Per triwulan I-2025, laba bersih Himbara tercatat Rp 31,34 triliun atau turun 11,26 % dibanding triwulan I-2024 yang sebesar Rp 34,87 triliun. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indo-nesia Trioksa Siahaan, Kamis (1/5) mengatakan, ada kecenderungan bank sedikit menahan penyaluran kreditnya demi menjaga likuiditas. Selain itu, pertumbuhan kredit juga dipengaruhi faktor lain, seperti daya beli masyarakat dan faktor global. (Yoga)

Pemerintah optimistis realisasi pendapatan negara sepanjang 2025 bisa mencapai target Rp 3.005 triliun sesuai mandat APBN. Sementara realisasi pendapatan negara pada triwulan I-2025 adalah Rp 516 triliun atau turun 12,18 % ketimbang periode sama pada 2024. Menkeu, Sri Mulyani pada konferensi pers tentang realisasi APBN 2025 sampai dengan Maret di Jakarta, Rabu (30/4) menyatakan, tren kenaikan penerimaan pajak menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mengalami tekanan pada Januari dan Februari 2025. ”Kenaikan positif ini menggambarkan bahwa tren yang selama ini menimbulkan perhatian dari media, pengamat, dan investor mulai menunjukkan pemulihan yang cukup meyakinkan,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi pendapatan negara sejak awal Januari hingga 28 Februari 2025 hanya mencapai Rp 316,9 triliun. Sepanjang Maret 2025, pendapatan negara bertambah Rp 199,2 triliun. Ini berasal dari penerimaan perpajakan senilai Rp 159,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 39,5 triliun. Sri Mulyani mengingatkan bahwa penerimaan pajak sempat tertekan pada semester I-2024, yaitu hanya mencapai Rp 1.028 triliun atau 44,5 % dari target APBN 2024. Kala itu, tekanan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk penurunan setoran pajak dari sektor tambang dan industri pengolahan. Namun, pada akhir 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 100,5 % dari target APBN. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2024 tumbuh 3,5 %. (Yoga)

Para pegawai PT Arcelor Mittal Nippon Steel (AM/NS) Indonesia, terlihat tengah mengecek produk baja lapis seng (galvanize) sebelum diekspor ke pasar Amerika Serikat, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada hari Rabu (30/4/2025). PT AM/NS Indonesia mengekspor 10.000 ton galvanize senilai 10 juta dollar AS. Pabrik baja dengan kapasitas produksi yang dapat mencapai 400.000 ton per tahun ini menargetkan setiap bulan dapat secara teratur mengekspor 6.000 ton galvanize ke Amerika Serikat sebagai pasar terbesar untuk prduk mereka. (Yoga)

Sektor pertambangan merupakan industri dengan tingkat risiko bahaya tinggi. Pertambangan menempati urutan kedua dalam sektor industri yang paling banyak menyumbang jumlah kasus kecelakaan kerja setelah sektor konstruksi. ”Keselamatan tambang bukan hanya tentang melindungi pekerja, melainkan juga merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi, dan menjamin keberlanjutan industri,” ujar Andi Erwin Syarif, praktisi pertambangan dan industri, Rabu (30/4). Menurut Andi, pemerintah, investor, dan perusahaan harus mengambil peran kepemimpinan dalam transformasi sektor tambang bersama-sama.

Data Kementerian ESDM tahun 2024, kecelakaan tambang didominasi longsor sebesar 25,58 %, diikuti kecelakaan akibat interaksi antar unit sebesar 18,60 %. Berdasar data ESDM per 30 November 2024, sebagian besar korban kecelakaan fatal ialah pekerja kontraktor dan subkontraktor, yakni 80,95 %, serta pekerja dengan pengalaman kerja singkat (0-3 tahun) 88,84 %. Pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kinerja pengawasan dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lapangan. Manajemen perusahaan harus menjamin bahwa standar K3 tidak hanya diberlakukan di internal perusahaan, tetapi juga ditegakkan secara ketat hingga ke seluruh rantai bisnis kontraktor dan subkontraktor.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan intensitas pelatihan keselamatan, khususnya bagi pekerja baru. Pendekatan keselamatan kerja di lapangan harus semakin terintegrasi dengan budaya kerja yang lebih disiplin dan berkelanjutan. Perusahaan pun harus mengubah pola pikir bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari investasi dalam lini bisnisnya, bukan sebaliknya dianggap sebagai beban. Sebab, kesehatan dan keselamatan akan menjamin produksi berjalan lancar, meningkatkan produktivitas, dan keberlanjutan usaha. (Yoga)

Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang akan  memudahkan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Paket kebijakan ini sekaligus melengkapi  sejumlah strategi lainnya yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait pengenaan bea masuk impor. Beberapa strategi yang disiapkan pemerintah antara lain, memperkuat ekonomi domestik, meningkatkan kerja sama ekonomi kawasan yakni dengan negara-negara ASEAN, diversifikasi pasar ekonomi khususnya yang menyasar pasar Eropa, dan penyelesaian perundingan dengan AS yang win-win solution. "Mudah-mudahan satu paket ekonomi bisa kita luncurkan minggu ini sehingga akan memudahkan para pengusaha kita untuk memulai berbisnis, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam gelaran "Investor Daily Round table: Trump's Trade Trap?" di Jakarta, Rabu (30/4/2025). Airlangga mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan susunan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ia menyebut Presiden sudah menyetujui dan pemerintah akan mengeluarkan beberapa paket ekonomi. Paket ini akan membuka lapangan pekerjaan sama halnya yang sedabf dilakukan oleh AS. Airlangga memahami langkah ngeri Paman Sam menerapkan kebijakan bea masuk yang antara lain untuk remanufacturing. "Tentunya remanufacturing yang ditumbuhkembangkan seperti negara di Indonesia. Ada segmentasi yang berbeda," ujarnya. (Yetede)

Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi/high income pada 2045.  Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyim[ulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk dometik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 pr orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Polandia, dan Korea Selatan, yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut hanya  mungkin terjadi dengan peningkatan pertumbuhan produktivitas sebanyak 1,6 kali lipat, yang akan membutuhkan penciptaan lebih banyak perusahaan menengah (UMKM) dan besar, mendorong kewirausahaan, dan mengalihkan lapangan kerja dari sektor informal dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. (Yetede)