Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, memblokir sertifikat hak milik (SHM) tanah lansia bernama Tupon yang telah beralih ke pihak lain tanpa sepengetahuannya. Hal ini demi melindungi hak Tupon yang merasa tak pernah melepaskan tanah seluas 1.655 meter persegi itu kepada siapa pun. Pemblokiran itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, Selasa (29/4) di Bantul. Kasus yang menimpa Mbah Tupon menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir. Tri mengatakan, SHM yang dipersoalkan bernomor 24451 seluas 1.655 meter persegi, di Dusun Ngentak, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Tanah itu milik Tupon (68), warga Dusun Ngentak, sekaligus tempat tinggalnya bersama keluarga. Namun, pada 2024, tanah itu beralih ke orang yang tak dikenal Tupon.

Tupon juga tidak merasa pernah menjual atau melepas tanah itu ke siapa pun. Namun, pada 2021, Tupon pernah menyetujui tawaran untuk memecah sertifikattanahnya itu menjadi empat bidang, untuk dirinya dan ketiga anaknya. Tawaran mengurus pemecahan sertifikat, menurut Heri Setiawan (30), putra sulung Tupon, datang dari seseorang berinisial B. B sebelumnya membeli sebagian tanah seluas 298 meter persegi milik Tupon pada 2020. Biaya pemecahan sertifikat itu, kata Heri, akan ditanggung B karena dia masih memiliki sisa utang pembelian tanah Rp 35 juta kepada Tupon. Namun, pada Maret 2024, petugas sebuah bank datang ke rumah Tupon dan menyebut tanah itu sudah beralih kepemilikan ke seseorang berinisial IF.

Tanah itu juga dalam proses lelang karena IF menjaminkan SHM tanah tersebut untuk pinjaman sebesar Rp 1,5 miliar, yang macet angsurannya. Tupon diduga diperdaya karena buta huruf dan pendengarannya sudah berkurang Tri mengatakan, pihaknya menempuh kebijakan untuk memblokir internal terhadap SHM itu. Artinya, SHM tersebut untuk sementara waktu tak dapat dialihkan atau statusnya dikunci hingga persoalan tersebut tuntas. Blokir internal ini untuk membantu Tupon agar haknya terkait tanah itu terlindungi sambil menunggu proses hukum yang dilakukan kepolisian. Tri mengatakan, pihaknya juga telah menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini agar lembaga yang berwenang dalam proses lelang tanah itu mencermati bahwa obyek tanah itu dalam sengketa. (Yoga)

Premanisme di Jabar masuk dalam berbagai aspek kehidupan yang minim penegakan hukum, terabaikan, dan dianggap biasa. Penataan aturan, perbaikan infrastruktur, kemudahan mencari pekerjaan, hingga pengentasan warga dari kemiskinan harus dilakukan berbarengan bila Jabar ingin lepas dari jerat premanisme. Ny Lili (45) gemas dengan semrawutnya tempat parker di Jalan Banda, Kota Bandung, Jabar. Sepeda motor parkir di trotoar, mobil seenaknya parkir di bawah tanda larangan berhenti. Ironisnya, lokasi jalan itu cukup strategis dan berdekatan dengan institusi pendidikan serta kantor pemerintahan. Di sana ada gedung Fakultas Hukum Unpad, 100 meter dari jalan itu berdiri Gedung Sate, tempat Gubernur Dedi Mulyadi berkantor. Tempat parkir liar itu, akin ramai saat ada larangan menggunakan kendaraan di area Gedung Sate pada Kamis dan Jumat.  Sejumlah pemuda terlihat menjaga kendaraan itu.

”Kalau lihat trotoar jadi lahan parkir, seharusnya tidak resmi,” kata Lili di Bandung, Selasa (29/4). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui ruang parkir di Kota Bandung tak memadai. Jumlahnya belum bisa menampung banyaknya kendaraan. Minim solusi, hal ini rentan memberi ruang bagi preman dan juru parkir liar. Farhan mengatakan, sudah punya solusi jangka panjang. Salah satunya membangun gedung parker vertikal. Preman juga menyasar pengelolaan sampah di pasar. Setelah Pasar Induk Caringin, masalah sampah muncul di Pasar Induk Gedebage, Bandung. Pedagang sudah membayar ongkos sampah, tetapi sampah tetap menggunung dan tak terangkut. Data Pemkot Bandung menyebutkan, tumpukan sampah mencapai 1.120 meter kubik. Setiap hari, ada tambahan 20 ton.

Farhan menyebut, kondisi itu juga dipicu dugaan pungli. Pemungutan iuran sampah dilakukan setiap hari tetapi sampahnya tidak pernah dikelola. ”Perhitungan kasarnya, iuran Rp 5.000 per lapak. 700-an lapak, bisa terkumpul Rp 3,5 juta per hari,” katanya. Di Subang, ulah para preman ini mengganggu pebisnis kendaraan listrik. Sejauh ini, polisi sudah menangkap sembilan preman di sejumlah titik kawasan industri Kabupaten Subang selama sebulan terakhir. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran operasi itu adalah area pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, dengan nilai investasi Rp 11,7 triliun. Terkait premanisme ini, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono berharap upaya pemberantasan diiringi penciptaan lapangan pekerjaan. Dia yakin, preman beraksi karena tidak ada pekerjaan layak bagi mereka. (Yoga)

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Padahal, keuangan syariah dapat berperan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % pada 2029. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah tersebut. Hal ini mengemuka dalam BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 yang digelar PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Menurut Chief Executive Officer Danantara, Rosan P Roeslani, pangsa pasar termasuk aset perbankan syariah di negeri ini masih dibawah 9 % dari total perbankan nasional.

”Ini sangat kecil kalau dibanding (jumlah) penduduk Indonesia yang 87 % (dari 281 juta) adalah Muslim,” ungkapnya. Angka itu jauh di bawah negara berpenduduk Muslim lebih sedikit. Pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia dan Qatar masing-masing mencapai 29 % dan 27 %. Tingkat inklusi keuangan syariah yang menggambarkan akses terhadap layanan syariah di Indonesia juga masih 12,88 % pada 2024. ”Ini PR kita bersama. Kita inginkan peran ekonomi syariah semakin besar di Indonesia,” ujar Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Pemerintah tetap mewaspadai kondisi ekspor komoditas syariah karena dampak tarif Trump, dengan mendukung keuangan syariah. Sebagai lembaga yang mengelola asset BUMN sekitar Rp 14.700 triliun, Danantara akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah Indonesia.”Speed (pengembangannya) harus diakselerasi sehingga peran keuangan syariah bisa lebih besar dan lebih baik,” ucapnya. Agar pengembangan ekonomi syariah lebih cepat, Rosan meminta perbankan syariah dan konvensional bekerja sama, mencakup perluasan inklusi keuangan syariah, distribusi produk bisnis syariah, dan SDM. (Yoga)

Realisasi investasi Indonesia pada kuartal 1-2025 tetap terjaga di level yang tinggi, sehingga menumbuhkan optimisme bahwa terget investasi tahun ini masih bisa dicapai  meski ketidakpastian ekonomi global kian meningkat. Selama tiga bulan  pertama 2025, realisasi investasi  mencapai Rp 465,2 triliun, meningkat 15,9% secara year on year (yoy) atau hanya turun tipis dari pertumbuhan kuartal 1-2023 yang di level 16,5% dan turun sekitar 5% poin dari kuartal 1-2424 yang dilevel 22,1%. Bahkan, realisasi investasi selama kuartal 1-2025 itu setara dengan 24,4% total target realisasi investasi secara keseluruhan pada tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun. Proporsi pencapaian  ini lebih besar dari proporsi pencapaian realisasi investasi kuartal 1-2024 yang hanya sebanyak  23,5% dari target. Tahun lalu, target realisasi investasi ditetapkan sebesar Rp 1.650 triliun. Namun demikian, jumlah pihak mengingatkan, optimisme itu harus tetap dibarengi upaya serius penyelesaian sejumlah pekerjaan umum (PR) seperti kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah pun perlu mempercepat realisasi proyek strategis nasional. Semua ini dibutuhkjan ditengah ketidakpastian global yang meningkat menyusul penerapan tarif impor resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump. Selain itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) yang hanya sebesar Rp230,4 triliun atau 49,5% dari total investasi dengan pertumbuhan hanya 12,7% (yoy) bisa dilihat sebagai bentuk penurunan kepercayaan asing terhadap iklim investasi di Indonesia. (Yetede)

Diumumkannya Liberation Day oleh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 berbuntut panjang dan rumit, apalagi bila dibayangkan dampaknya terhadap perdagangan multilateral yang digawangi oleh World Trade Organozation atau WTO yang kini beranggotakan 166 negara dan kawasan pabean independen. Perlu kita memahami beberapa terminologi dasar yang berlaku  di WTO untuk mengkaji apakah kebijakan Trump menaikkan tarif impor AS awal April lalu, meskipun kemudian ditunda selama tiga bulan kecuali terhadap China, berpotensi melanggar komitmen AS sendiri di WTO. Pertama, tentang tarif bindings atau perikatan tarif. Sebagaimana negara anggota WTO lainnya dan sebagai hasil perundingan sepanjang sebelum akhirnya WTO terbentuk pada tahun 1995, AS membuat komitmen dengan mendaftarkan sebagian besar bea masuknya berdasarkan penomoran  harmonized system code atau HS code. Tarif yang diikat ini merupakan tingkat tarif teringgi yang akan dikenakan AS terhadao barang impor sesuai nomor HS masing-masing. Ini dikenal juga dengan sebutan bound tariff ceillings atau batas dan tarif. Kedua, memahami termonology applied tariff atau tarif yang berlaku dalam kaitannya dengan tarif terikat di atas. Applied tariif adalah bea masuk yang nyata duberlakukan di perbatasan kepabeanan AS yang sama, seperti juga dilakukan banyak anggota WTO, umumnya lebih rendah dari tingkat tarif terikat, namun tidak boleh lebih tinggi dari tingkat tarif terikat. (Yetede)

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, akselerasi dalam memperkuat ekonomi wholesale dan memperluas penyaluran kredit berkelanjutan menjadi langkah utama perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Strategi tersebut berhasil mendorong capaian kinerja yang solid sekaligus mempercepat transformasi digital guna memperluas akses layanan keuangan. Sinergi dengan berbagai mitra serta partisipasi dalam program pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan pembiayaan di sektor-sektor prospektif dan resilen serta digitalisasi layanan finansial, menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, bank berlogo pita emas ini akan konsisten melanjutkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan melalui akselerasi segmen wholesale dan penguatan  ekosistem ritel, sambil tetap mengedapankan manajemen risiko secara disiplin. "Dengan fokus pada peningkatan dana murah berbasis transaksi serta pembiayaan ke sektor-sektor unggulan, kami optimistis dapat menjaga efisiensi biaya dana dan mendukung ekspansi bisnis secara  sehat dan berkesinambungan," tegas Darmawan. (Yetede)

Kebijakan hilirisasi mulai menunjukkan taring, terlihat dari realisasi investasi pada bidang tersebut yang mencapai Rp136,3 triliun pada kuartal 1-2025. Realisasi investasi di bidang hilirisasi pada tiga bulan pertama 2025 ini menjadi indikasi positif dari upaya  peningkatan nilai tambah industri nasional. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, realisasi investasi bidang hilirisasi tersebut membukukan pertumbuhan 1,04%. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode kuartal 1-2024, terjadi pertumbuhan 79,82% yang saat itu sebesar Rp75,8 triliun. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet mengatakan, nilai investasi yang mencapai Rp136,3 triliun dengan pertumbuhan tahunannya  yang mendekati  80% tersebut mencerminkan bahwa sektor  ini makin menarik minat investor. Meskipun pertumbuhan dari kuartal sebelumnya hanya sekitar 1%. hal ini tetap menunjukkan keberlanjutan dari tren investasi di bidang hilirisasi. "Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk isu perang tarif dan gangguan rantai pasok, penguatan sektor hilirisasi dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi," ungkap Yusuf kepada Investor Daily. Menurut dia, pemerintah harys memperkuat fondasu pendukungnya agar hilirisasi dapat berjalan lebih optimal. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, kemudahan akses energi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain itu, penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui regulasi yang jelas, stabilitas kebijakan, serta penyederhanaan perizinan. (Yetede)

PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengawali kinerja yang kuat di tiga bulan pertama tahun ini, dengan pertumbuhan pendapatan 37% serta EBITDA Grup yang berbalik positif pada kuartal 1-2025. Perseroan juga mencatatkan EBITDA yang disesuaikan tertinggi untuk unit bisnis Fintech dan On-Demand Services, serta pertumbuhan GTV inti tahunan yang berkelanjutan. "Kami memulai tahun ini dengan momentum yang kuat, mencetak rekor baru dan kinerja kuartalan yang menguntungkan," kata Direktur Utama Grup GoTo Patrick Waluyo. Patrick mengungkapkan, pihaknya terus mengoptimalkan basis pelanggan GOTO untuk mencakup segmen pengguna  premiun yang memiliki daya beli besar dengan tingkat keterlibatan tinggi, sehingga memberikan stabilitas lebih kuat bagi bisnis perseroan. Pada saat yang sama, perseroan terus meningkatkan penawaran di semua segmen yang didorong oleh inovasi produk dan investasi di bidang teknologi untuk mendorong ekspansi lebih luas. "Seluruh upaya ini memperluas jangkauan kami, meningkatkan profitabilitas, dan memposisikan  bisnis untuk pertumbuhan jangka panjang," kata dia. Patrick memaparkan, GTV Grup tumbuh 24% yoy pada kuartal 1-2025 mencapai Rp 144,6 triliun. Pendapatan bersih naik 37% yoy menjadi Rp 4,23 triliun. (Yetede)

Indonesia siap membuka kran impor susu sapi dari Jepang. Syaratnya, Negeri Sakura itu harus membeli lebih banyak minyak sawit dari Indonesia. Dengan mengakomodasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), RI diperkirakan masih difisit susu segar 6,72 juta ton tahun ini. Di sisi lain, eksor minyak sawit nasional di 2025 diproyeksikan sekitar 27 juta ton. Metengah menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Pemerintah Jepang menawari susu sapi yang tengah melimpah di negara tersebut keadan Indoenesia.Kebalikan dari Jepang, ketersediaan susu segar di Indonesia justru defisit. Namun demikian, Indonesia memiliki ketersediaan minyak sawit, terutama minyak sawit mentah (crude pal oil/CPO), yang masih melimpah. Karena itu, Indonesia menerima tawaran Jepang tersebut, hanya saja Indonesia  sebaliknya meminta Jepang untuk mengimpor surplus CPO nasional. "Yang kami tawarkan ( ke Jepang). Susu diminta untuk masuk ke Indonesia, kan kita butuh, kita masih  butuh banyak susu. Saya katakan oke, tetapi saya (bilang) tingkatkan ekspor CPO ke Jepang," Jelas Mentan Amran. 

Perum Bulog per 28 April 2025 telah melakukan pengadaan 1.682.909 ton setara beras, yakni 2.058.472 ton berupa gabah kering panen (GKP) petani dan 563.518 ton beras. Serapan 1.682.909 ton itu mencapai 56,09% dari target penugasan pengadaan dalam negeri 2025 yang diberikan pemerintah kepada Bulog sebesar 3 juta ton (2,5 juta ton berupa GKP dan 1.664.503 ton beras). "Pemasok 1.682.909 ton setara beras itu terdiri atas 25.679 petani (gabungan kelompok tani/gapoktan) dan 1.667 mitra penggilingan," jelas Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya. Capaian serapan domestik 1.682.909 pada Januari-April 2025 tersebut merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir untuk periode yang sama bahkan melompat luar biasa.

Di Januari-April 2023 misalnya, serapan beras domestik Bulog hanya 296.300 ton. Novi Helmy menjelaskan, penugasan 3 juta ton setara beras nasional tahun ini 32.291.934 ton (sumber Badan Pangan Nasional/Bappanas). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, produksi beras Januari-Mei 2025 diperkirakan 13,99 juta ton yang berasal dari 29,07 ton GPK yang dipanen dari luas lahan 4,57 juta hektare (ha). Lebih jauh Novy Helmi menuturkan, kapasitas gudang penyimpanan beras per 28 April 2025 masih tersedia 1.110.902.760 ton, yakni  gudang operasional Bulog 3.255.898 ton, dan gudang sewa dan fillial 1.161.490 ton, dan gudang broken space  512.372 ton. "Masih ada soace gudang 1.110.902 ton per 28 April 2025 karena yang 3.306.486 ton sudah dipakai," tutur dia. (Yetede)