JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Maret 2024 terdapat 554.692 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) terdaftar di Indonesia, dengan 553.162 berbadan hukum dan 1.530 berstatus Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Data ini menunjukkan masifnya keberadaan ORMAS di tanah air, namun di balik jumlah tersebut tersimpan dualisme peran yang mengkhawatirkan.

Operasi Berantas Jaya 2025 yang dilakukan Polda Metro Jaya mengungkap sisi gelap sebagian ORMAS. Dalam operasi tersebut, aparat menangkap 3.599 orang, termasuk 56 oknum ORMAS dari kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR). Sebanyak 130 pos ORMAS ilegal dibongkar dan 1.801 atribut disita.

"Kasus-kasus yang dominan meliputi pemerasan dengan 115 kasus, penguasaan lahan ilegal, dan kepemilikan senjata tajam," ungkap sumber di Polda Metro Jaya, Kamis (3/7/2025).

Salah satu kasus yang mencuat adalah penguasaan lahan parkir RSU Tangerang Selatan oleh oknum Pemuda Pancasila. Praktik semacam ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap ORMAS, meski pemerintah telah merevisi regulasi melalui Perppu No. 2/2017.

Ketimpangan Sebaran ORMAS

Data Kemendagri menunjukkan ketimpangan distribusi ORMAS antarwilayah. Pulau Jawa mendominasi dengan Jawa Timur memiliki 118.129 ORMAS, Jawa Barat 116.627, dan Jawa Tengah 110.474. Sementara provinsi baru seperti Papua Pegunungan hanya memiliki 6 ORMAS terdaftar.

Di tengah persoalan tersebut, pemerintah tetap mengalokasikan dana hibah untuk ORMAS. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan Rp125 miliar untuk 1.248 ORMAS pada 2025, naik 11,6% dari tahun sebelumnya. Namun hingga Mei 2025, baru 44% atau Rp55 miliar yang tersalurkan, mengindikasikan inefisiensi birokrasi.

ORMAS besar seperti Pepabri menerima hingga Rp900 juta, sementara organisasi kecil memperoleh minimal Rp25 juta. Transparansi penggunaan dana ini menjadi sorotan publik.

Upaya Pembinaan dan Pengawasan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Jambore ORMAS 2024 dengan 120 peserta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi dalam pemberdayaan ekonomi dan resolusi konflik.

"Kami fokus pada penguatan nilai Pancasila dan audit program ORMAS," kata pejabat Bakesbangpol Tangerang.

Pelatihan serupa di Yogyakarta melibatkan 31 ORMAS dengan materi penguatan ideologi negara. Inisiatif ini diharapkan mengoptimalkan peran ORMAS sebagai mitra pemerintah dalam mencegah polarisasi sosial.

Kontroversi Regulasi

Perppu No. 2/2017 yang memperketat pengawasan ORMAS menuai kritik dari Koalisi Kebebasan Berserikat. Mereka menilai regulasi ini berpotensi represif dan mengancam kebebasan sipil.

ELSAM dan koalisi tersebut mengkhawatirkan frasa "kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila" dapat diinterpretasikan secara subjektif untuk membatasi ruang gerak ORMAS kritis. Namun data menunjukkan 56% kasus premanisme di Jakarta melibatkan ORMAS yang sudah terdaftar, menguatkan argumen perlunya penegakan hukum konsisten.

Politisasi ORMAS

Menjelang tahun politik, sejumlah ORMAS mulai menunjukkan pergerakan. Gerakan Rakyat pimpinan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan mengkonsolidasikan dukungan politik jelang Pemilu 2029 melalui Rakernas April 2025.

Fenomena politisasi ORMAS bukan hal baru. Pada 2016, FPI memanfaatkan massa untuk tekanan politik dalam kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Hal ini memperlihatkan ORMAS tidak hanya menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga kendaraan politik pragmatis.

Di sisi lain, kontribusi positif ORMAS tetap signifikan. NU dan Muhammadiyah tercatat membangun 29.000 sekolah dan 172 perguruan tinggi, menunjukkan peran vital ORMAS dalam pembangunan pendidikan nasional.

Kolaborasi pemerintah, swasta, ormas sipil, dan akademisi dalam Our Ocean Conference (OOC ) selama sepuluh tahun telah menunjukkan hasil positif. Kerja sama kolektif antarpihak ini perlu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan, untuk menyelamatkan laut dari beberapa ancaman krusial, seperti perubahan iklim, polusi plastik, penangkapan ikan berlebih, dan degradasi ekosistem laut. Mantan Menlu AS, John Kerry sekaligus tokoh sentral lahirnya OOC menyatakan pentingnya tanggung jawab kolektif berbasis moral, ilmiah, politik, dan ekonomi. ”Kita tidak bisa hanya datang ke konferensi, membuat janji, lalu kembali ke rumah dengan perasaan telah cukup berbuat,” kata Kerry di hadapan delegasi puluhan  negara, dalam pembukaan OOC Ke-10 di Busan, Korsel, Selasa (29/4).

Mengutip evaluasi dan laporan dari World Resources Institute, Kerry mengungkap bahwa dalam satu dekade, OOC telah menghasilkan lebih dari 2.600 komitmen dengan nilai lebih dari 133 miliar USD untuk aksi konservasi laut dan perubahan iklim, dua pertiga dari komitmen tersebut telah selesai dikerjakan dan dalam proses penyelesaian. Sebagai contoh keberhasilan kolaboratif, Kerry memuji inisiatif Korsel yang berkomitmen membangun pelabuhan hijau guna mendukung pengiriman maritim nol emisi. Langkah ini sejalan dengan target global pengurangan emisi sektor pelayaran,termasuk pembentukan 51 koridor pelayaran hijau yang telah disepakati di bawah koordinasi Organisasi Maritim Internasional (IMO). (Yoga)

Kebijakan tarif resiprokal AS berpotensi memperparah gelombang PHK di sektor tekstil dan alas kaki berorientasi ekspor yang berlangsung sejak pandemi. Kondisi ini diperburuk oleh ketatnya persaingan global dan tingginya ketergantungan pada pasar ekspor. Isu ini diperkirakan akan menjadi sorotan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau tarif Trump yang menggemparkan dunia, sebagai bagian dari ”Hari Pembebasan” untuk meningkatkan ekonomi AS dan lepas dari ketergantungan pada negara lain. Produk impor dari semua negara mitra dagang AS dikenai tarif universal 10 %. Selain itu, ada pula tarif tambahan yang disebut sebagai tarif resiprokal.

Tarif tambahan diberikan kepada negara yang memiliki defisit perdagangan dengan AS. Indonesia terdampak tarif hingga 32 %. Sektor padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil dan alas kaki, tidak hanya menyumbang porsi penting dalam ekspor manufaktur, tetapi juga menyerap tenaga kerja usia muda-tua dan berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Kategori pekerja seperti ini secara struktural berada dalam posisi rentan. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI) Muhammad Hanri, dalam Labor Market Brief LPEM UI edisi 4 April 2025, mengatakan, di antara semua industri mikro-kecil (IMK), industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki menempati posisi penting. Sesuai data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada Survei IMK 2022, sektor tekstil menaungi lebih dari 303.000 IMK atau 7 % dari total IMK nasional.

Sedang sektor kulit dan alas kaki mencakup lebih dari 60.000 perusahaan IMK atau 1,4 % dari total IMK nasional. ”IMK sektor tekstil dan alas kaki lebih terbuka bagi tenaga kerja muda ataupun tua yang secara umum lebih rentan terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Saat bersamaan, sebagai negara eksportir barang-barang manufaktur ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, Indonesia cukup bergantung pada akses pasar global, terutama AS,” ujar Hanri. Penerapan tarif  resiprokal oleh AS semakin memperparah kondisi karena produk IMK terancam kehilangan daya saing akibat tambahan tarif masuk. Penurunan permintaan ekspor kemungkinan besar akan mendorong perusahaan melakukan efisiensi, melalui PHK. (Yoga)

Pemerintah mencatat angka kekurangan rumah atau backlog telah meningkat hingga mencapai 15 juta unit. Beragam upaya dilakukan, termasuk menjajaki tambahan pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Pemeda berharap isu perumahan ditangani sesuai karakteristik budaya masing-masing wilayah, bukan dengan pendekatan yang digeneralisasi. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah mengatakan, mengutip dari data BPS, angka kekurangan (backlog) rumah mencapai 15 juta unit pada tahun 2025, meningkat 51,5 % dari data 9,9 juta unit yang terekam dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023.

”Karena pasarnya makin luas, keperluan antrean rumah makin tinggi. Sebelumnya, angkanya 9,9 juta (unit) dari BPS dan naik menjadi 15 juta. Sementara rumah tidak layak huni tidak bertambah atau berkurang, sekitar 26 juta rumah,” tutur Fahri dalam Rakor Teknis Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4). Pemerintah tengah menyiapkan dana besar, termasuk dari bank pembangunan multilateral, untuk pembangunan dan renovasi rumah dengan memanfaatkan tanah negara di dalam kota sebagai elemen subsidi.

Penataan kawasan kota juga difokuskan pada pengentasan permukiman kumuh melalui rumah vertikal. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. ”Kami siapkan uang karena pemda dalam sistem kita enggak boleh pinjam, enggak boleh berutang luar negeri. Investasi boleh, tetapi enggak berutang. Namun, kami di pusat bisa, uang ada dan banyak. Target itu tidak terlalu sulit asal tergantung kemampuan kita menyerap anggaran,” ujar Fahri. (Yoga)

Wacana kenaikan tarif Transjakarta kembali mengemuka. Kenaikan tarif ini diharapkan selaras dengan manfaat yang didapatkan warga. Ongkos sekali naik Transjakarta sebesar Rp 3.500 berlaku sejak layanannya meluncur di jalanan Jakarta pada 20 tahun lalu. Kebutuhan penyesuaian tariff ini direkomendasikan lagi oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4). DTKJ mengusulkan kenaikan tarif menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk, yakni pukul 07.01-10.00 WIB dan pukul 16.01-21.00 WIB.

Usulan ini mendapat berbagai tanggapan warga. Sebagian mendukung, ada juga yang menolak. Namun, warga berharap layanan Transjakarta dapat ditingkatkan. Bagi Wahyuni (34) warga Jakpus, pengguna Transjakarta setiap hari, usulan kenaikan ini masih dalam batas wajar. Dia tidak menolaknya. ”Transjakarta sudah sangat membantu saya dalam mobilitas sehari-hari. Usulan kenaikan tarif ini sebenarnya tak terlalu besar dibanding kenaikan biaya lainnya,” ujar Wahyuni, Selasa (29/4). Menurutnya, langkah itu baik untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan armada tetap berfungsi dengan laik.

Namun, jika tarif dinaikkan, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata. ”Saya berharap manajemen waktu dan pengawasan armada bisa lebih baik agar perjalanan lebih tepat waktu,” ucap Wahyuni. Ia juga menyoroti kondisi beberapa halte Transjakarta yang kurang memadai, seperti pendingin udara tidak berfungsi, ruang tunggu terbatas, dan kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ia juga berharap Pemprov DKI Jakarta lebih memperhatikan integrasi antarmoda transportasi agar tak kesulitan saat harus berpindah dari Transjakarta ke MRT atau LRT. (Yoga)

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, memblokir sertifikat hak milik (SHM) tanah lansia bernama Tupon yang telah beralih ke pihak lain tanpa sepengetahuannya. Hal ini demi melindungi hak Tupon yang merasa tak pernah melepaskan tanah seluas 1.655 meter persegi itu kepada siapa pun. Pemblokiran itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, Selasa (29/4) di Bantul. Kasus yang menimpa Mbah Tupon menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir. Tri mengatakan, SHM yang dipersoalkan bernomor 24451 seluas 1.655 meter persegi, di Dusun Ngentak, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Tanah itu milik Tupon (68), warga Dusun Ngentak, sekaligus tempat tinggalnya bersama keluarga. Namun, pada 2024, tanah itu beralih ke orang yang tak dikenal Tupon.

Tupon juga tidak merasa pernah menjual atau melepas tanah itu ke siapa pun. Namun, pada 2021, Tupon pernah menyetujui tawaran untuk memecah sertifikattanahnya itu menjadi empat bidang, untuk dirinya dan ketiga anaknya. Tawaran mengurus pemecahan sertifikat, menurut Heri Setiawan (30), putra sulung Tupon, datang dari seseorang berinisial B. B sebelumnya membeli sebagian tanah seluas 298 meter persegi milik Tupon pada 2020. Biaya pemecahan sertifikat itu, kata Heri, akan ditanggung B karena dia masih memiliki sisa utang pembelian tanah Rp 35 juta kepada Tupon. Namun, pada Maret 2024, petugas sebuah bank datang ke rumah Tupon dan menyebut tanah itu sudah beralih kepemilikan ke seseorang berinisial IF.

Tanah itu juga dalam proses lelang karena IF menjaminkan SHM tanah tersebut untuk pinjaman sebesar Rp 1,5 miliar, yang macet angsurannya. Tupon diduga diperdaya karena buta huruf dan pendengarannya sudah berkurang Tri mengatakan, pihaknya menempuh kebijakan untuk memblokir internal terhadap SHM itu. Artinya, SHM tersebut untuk sementara waktu tak dapat dialihkan atau statusnya dikunci hingga persoalan tersebut tuntas. Blokir internal ini untuk membantu Tupon agar haknya terkait tanah itu terlindungi sambil menunggu proses hukum yang dilakukan kepolisian. Tri mengatakan, pihaknya juga telah menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini agar lembaga yang berwenang dalam proses lelang tanah itu mencermati bahwa obyek tanah itu dalam sengketa. (Yoga)

Premanisme di Jabar masuk dalam berbagai aspek kehidupan yang minim penegakan hukum, terabaikan, dan dianggap biasa. Penataan aturan, perbaikan infrastruktur, kemudahan mencari pekerjaan, hingga pengentasan warga dari kemiskinan harus dilakukan berbarengan bila Jabar ingin lepas dari jerat premanisme. Ny Lili (45) gemas dengan semrawutnya tempat parker di Jalan Banda, Kota Bandung, Jabar. Sepeda motor parkir di trotoar, mobil seenaknya parkir di bawah tanda larangan berhenti. Ironisnya, lokasi jalan itu cukup strategis dan berdekatan dengan institusi pendidikan serta kantor pemerintahan. Di sana ada gedung Fakultas Hukum Unpad, 100 meter dari jalan itu berdiri Gedung Sate, tempat Gubernur Dedi Mulyadi berkantor. Tempat parkir liar itu, akin ramai saat ada larangan menggunakan kendaraan di area Gedung Sate pada Kamis dan Jumat.  Sejumlah pemuda terlihat menjaga kendaraan itu.

”Kalau lihat trotoar jadi lahan parkir, seharusnya tidak resmi,” kata Lili di Bandung, Selasa (29/4). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui ruang parkir di Kota Bandung tak memadai. Jumlahnya belum bisa menampung banyaknya kendaraan. Minim solusi, hal ini rentan memberi ruang bagi preman dan juru parkir liar. Farhan mengatakan, sudah punya solusi jangka panjang. Salah satunya membangun gedung parker vertikal. Preman juga menyasar pengelolaan sampah di pasar. Setelah Pasar Induk Caringin, masalah sampah muncul di Pasar Induk Gedebage, Bandung. Pedagang sudah membayar ongkos sampah, tetapi sampah tetap menggunung dan tak terangkut. Data Pemkot Bandung menyebutkan, tumpukan sampah mencapai 1.120 meter kubik. Setiap hari, ada tambahan 20 ton.

Farhan menyebut, kondisi itu juga dipicu dugaan pungli. Pemungutan iuran sampah dilakukan setiap hari tetapi sampahnya tidak pernah dikelola. ”Perhitungan kasarnya, iuran Rp 5.000 per lapak. 700-an lapak, bisa terkumpul Rp 3,5 juta per hari,” katanya. Di Subang, ulah para preman ini mengganggu pebisnis kendaraan listrik. Sejauh ini, polisi sudah menangkap sembilan preman di sejumlah titik kawasan industri Kabupaten Subang selama sebulan terakhir. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran operasi itu adalah area pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, dengan nilai investasi Rp 11,7 triliun. Terkait premanisme ini, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono berharap upaya pemberantasan diiringi penciptaan lapangan pekerjaan. Dia yakin, preman beraksi karena tidak ada pekerjaan layak bagi mereka. (Yoga)

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Padahal, keuangan syariah dapat berperan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % pada 2029. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah tersebut. Hal ini mengemuka dalam BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 yang digelar PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Menurut Chief Executive Officer Danantara, Rosan P Roeslani, pangsa pasar termasuk aset perbankan syariah di negeri ini masih dibawah 9 % dari total perbankan nasional.

”Ini sangat kecil kalau dibanding (jumlah) penduduk Indonesia yang 87 % (dari 281 juta) adalah Muslim,” ungkapnya. Angka itu jauh di bawah negara berpenduduk Muslim lebih sedikit. Pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia dan Qatar masing-masing mencapai 29 % dan 27 %. Tingkat inklusi keuangan syariah yang menggambarkan akses terhadap layanan syariah di Indonesia juga masih 12,88 % pada 2024. ”Ini PR kita bersama. Kita inginkan peran ekonomi syariah semakin besar di Indonesia,” ujar Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Pemerintah tetap mewaspadai kondisi ekspor komoditas syariah karena dampak tarif Trump, dengan mendukung keuangan syariah. Sebagai lembaga yang mengelola asset BUMN sekitar Rp 14.700 triliun, Danantara akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah Indonesia.”Speed (pengembangannya) harus diakselerasi sehingga peran keuangan syariah bisa lebih besar dan lebih baik,” ucapnya. Agar pengembangan ekonomi syariah lebih cepat, Rosan meminta perbankan syariah dan konvensional bekerja sama, mencakup perluasan inklusi keuangan syariah, distribusi produk bisnis syariah, dan SDM. (Yoga)