Meski rata-rata suku bunga dasar kredit menurun dalam lima tahun terakhir, cicilan kredit pemilikan rumah dengan skema mengambang justru cenderung meningkat. Kenaikan ini diduga terjadi akibat pengetatan likuiditas yang mendorong bank menaikkan cicilan KPR. Mengutip data OJK, rerata suku bunga dasar kredit (SBDK) jenis KPR per Februari 2025 sebesar 9,09 %, dengan rentang 5,54-12,75 %. Meski turun dibanding Januari 2025, di 9,18 %, SBDK jenis KPR meningkat dibanding Februari 2024, di 8,98 %. Rerata SBDK jenis KPR cenderung turun dibanding lima tahun lalu, yakni pada Februari 2020 yang sebesar 10,6 % dengan rentang 3,01-30,23 %. Posisi itu juga masih di bawah kondisi sebelum pandemi Covid-19, dengan rerata SBDK jenis KPR pada akhir 2019 mencapai 10,79 %.

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, mengatakan, cicilan KPR dengan suku bunga mengambang (floating rate) cenderung meningkat belakangan ini. Padahal, suku bunga acuan masih dipertahankan oleh BI sebesar 5,75 %. ”Likuiditas mengetat. Alasan ini mendorong bank menaikkan cicilan KPR,” katanya, Senin (28/4). OJK mencatat, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 9.010 triliun atau tumbuh 4,75 % secara tahunan, lebih rendah disbanding Februari 2025 yang tumbuh 5,75 % secara tahunan dan Maret 2024 yang tumbuh 7,44 % secara tahunan. Di sisi lain, langkah BI menahan suku bunga acuan diharapkan tidak membuat suku bunga kredit perbankan naik signifikan. Langkah itu juga dapat menjaga momentum perekonomian di tengah menurunnya perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia menjadi 4,7 persen pada 2025. (Yoga)

Buruh harian terlihat sedang mengupas bawang putih impor di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Senin (28/4/2025). BPS mencatat, per pekan keempat April 2025, harga rerata nasional bawang putih Rp 45.671 per kg, masih jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen Rp 38.000 per kg. Harga ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding rerata nasional harga bawang putih menjelang Lebaran, yang rata-rata dijual dengan harga sebesar Rp. 40.000. (Yoga)

Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB akan meningkat hingga 40,1 % pada 2025. Kenaikan rasio utang yang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan pajak dikhawatirkan akan memaksa pembayaran bunga utang menggunakan utang baru, atau dikenal dengan istilah ”gali lubang tutup lubang”. Proyeksi Bank Dunia menunjukkan kenaikan rasio utang dibandingkan posisi per Januari 2025. Pada awal tahun, rasionya 39,6 % terhadap PDB senilai Rp 8.909 triliun. Saldo utang ini diperkirakan terus meningkat menjadi 40,8 % pada 2026 dan 41,4 % pada 2027. Proyeksi rasio utang pada 2025 sebesar 40,1 %, lebih tinggi dari target sasaran fiskal yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dimana pemerintah menargetkan rasio utang 39,15 % terhadap PDB pada 2025.

Dalam laporan terbaru bertajuk ”Macro Poverty Outlook” periode April 2025, Bank Dunia memprediksi pengeluaran pemerintah akan meningkat untuk mendanai program-program prioritas baru. Akibatnya, defisit fiskal diperkirakan 2,7 % dari PDB. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pengeluaran akan lebih banyak digunakan untuk program sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Utang pemerintah di- perkirakan stabil di sekitar 41 % terhadap PDB. Biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan pembayar-an bunga mencapai 19 % dari total pendapatan negara. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan pembiayaan utang Rp 775,86 triliun, meningkat 19,72 % dibanding target pada APBN 2024 senilai Rp 648,08 triliun.

Kenaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, Senin (28/4) berpotensi meningkatkan risiko ”gali lubang tutup lubang” pada kas negara di tengah tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak. Rasio pajak terhadap PDB tercatat 10,08 % pada 2024 atau turun dari capaian 10,31 % pada 2023. Penurunan ini memicu kekhawatiran mengenai kemampuan negara dalam membiayai utang secara berkelanjutan. Tauhid menilai peningkatan utang negara yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak dapat menimbulkan risiko pembiayaan utang menggunakan utang baru. (Yoga)

Praktik rentenir dalam bentuk pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) kian mengkhawatirkan dan mengancam masyarakat kelompok rentan, terutama perempuan. Pemerintah harus menghentikan praktik itu agar tak semakin banyak korban yang jatuh. Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil meminta negara hadir melindungi perempuan korban dan memutus lingkaran kekerasan yang dialami para perempuan yang terjerat utang berlipat-lipat akibat skema bunga-berbunga yang diterapkan pengelola akun pinjol.

”Komnas Perempuan mendesak agar negara tidak melakukan pengabaian terhadap perempuan korban pinjol yang mengalami kekerasan berlapis dan pelanggaran HAM berupa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia,” ujar Sondang Frishka Simanjuntak, komisioner Komnas Perempuan, Senin (28/4) di Jakarta. Saat ini, ribuan perempuan menjadi korban pinjol. Mereka mengalami berbagai kekerasan, gangguan kesehatan dan mental, bahkan ada yang memilih jalan mengakhiri hidup (Kompas, 28/4/2025). Pinjol terlihat seperti memberikan pertolongan darurat. Namun, pada akhirnya hal itu justru menjerumuskan peminjamnya dalam lautan utang yang tak berujung.

Perempuan bisa dengan mudah menjadi korban pinjol karena persyaratan meminjam dan aksesnya amat mudah jika proses pinjaman di bank umumnya. Cukup dengan nomor telepon, KTP dan foto diri (swafoto), peminjam di pinjol bisa langsung menerima dana. ”Negara harus hadir untuk memenuhi hak korban atas penanganan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan,” kata Sondang. Karena lemahnya perlindungan negara, pinjol justru lebih sering menjadijebakanjerat utang, eksploitasi, tipu daya dengan memanfaatkan kerentanan kelompok miskin dan perempuan, serta menghasilkan kejahatan baru atau kejahatan lanjutan dan berlapis. (Yoga)

Kebutuhan tenaga kerja bidang pemasaran dan penjualan atau sales di Indonesia masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten di bidang itu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengutarakan, hampir semua ektor membutuhkan tenaga kerja pemasaran untuk membangun branding atau pencitraan perusahaan, katanya saat meluncurkan program Gerakan 1.000 Siswa SMK Sales Naik Kelas di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (28/4). ”Tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengangkat jurusan marketing (pemasaran) ini agar lebih bisa menghasilkan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan dunia usaha yang makin bervariasi dengan pasar yang berbeda-beda,” ujarnya.

Menurut Mu’ti, gerakan itu tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan individu. Gerakan ini juga merupakan program strategis dalam meningkatkan kualitas kolaborasi antara pemerintah, industri, dan sekolah. ”Kami ingin siswa atau lulusan SMK pemasaran bisa naik kelas. Mereka bisa memiliki kompetensi dan skill (keterampilan) serta personality (kepribadian) sebagai marketers (pemasar) yang tidak hanya bisa diterima di dunia industri, tapi juga bisa memajukan perusahaan tempat mereka bekerja,” ujarnya. Maka, kurikulum SMK mesti bisa menyasar kebutuhan tersebut. Kerja sama dengan dunia usaha dan industri perlu diperkuat. Dengan begitu, siswa tak cuma mendapat bekal pembelajaran di sekolah, tetapi juga pengalaman praktik sebelum mereka masuk ke dunia kerja. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi penggerak utama pasar keuangan dan investasi Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Kehadiran Danantara juga bisa memperkuat pasar modal nasional. Tercatat, sejak resmi beroperasi pada 21 Maret 2025, Danantara telah mengkonsolidasikan aset negara ke Danantara sudah berjalan, termasuk pengelolaan aset strategis seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Sekretriat Negara. Aset tersebut, ditaksir mencapai US$ 25 miliar berdasarkan valuasi delapan tahun lalu, akan dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed menilai keputusan pemerintah membentuk Danantara merupakan langkah strategis untuk menarik investasi asing dari berbagai negara yang potensial.  "Danantara sebagai sovereign wealth fund akan menjadi penggerak  di pasar keuangan Indonesia lima sampai 10 tahun ke depan. Jika melihat negara anggota Gulf Cooperation Council  (GCC), seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, mereka punya US$  4 triliun. Jadi mereka berinvestasi di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia karena wilayah ini terus bertumbuh," kata Shan.

Perang Tarif Trump -yang ia sebut sebagai "Seni Kesepakatan" atau "The Art of the Deal", kini dunia menyebutnya sebagai "Seni Delusi" atau "The Art of Delusion". Tidak mengherankan jika hastag #TrumpChikenedOut atau #TrumpTundukSebelumtarung atau "TrumpKeok meroket di media sosial dengan lebih dari 170 juta tampilan hanya dalam hitungan menit. Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan tarif berkisar 10-60% pada hampir seluruh negara di dunia, dan dengan menjatuhkan 245% tarif pada China telah menggiring perekonomian dunia pada resesi, terutama Amerika Serikat. Tarif Trump telah mencatatkan salah satu kerugian ekonomi terbesar di abad ini. Namun, China tidak bergeming. Bahkan Presiden China Xi Jin Ping memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, dan infrastruktur dengan negara-negara lain di dunia. Di pasar AS, ketegangan makin, memuncak, dan sentimen makin menggerus. Hanya antara awal Februari hingga akhir April 2025, ekonomi AS menunjukkan tanda-tanda kerentanan. Setelah mencapai puncak sementara pada Januari, pasar saham AS merosot. S&P 500 turun lebih dari 14% dari Februari hingga April 2025, sementara Nasdaq yang lebih banyak dihuni saham teknologi turun 23% dalam periode yang sama. (Yetede)

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu saat ini,  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) secara konsolidasian mampu meraup laba bersih Rp5,38 triliun pada maret 2025. Meskipun perolehan  itu naik tipis 0,94% dibandingkan dengan Rp 5,33 triliun per Maret 2024. Pencapaian laba didukung dari pendapatan bunga yang naik 5,29% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp16,71 triliun pada kuartal per kuartal 1-2025. Kemudian, beban bunga juga naik 6,17% (yoy) menjadi Rp 6,88 triliun sehingga pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tumbuh 4,68% (yoy) menjadi Rp9,83 triliun. Perseroan juga mencatatkan fee income naik 2,6% menjadi Rp4,01 triliun pada akhir Maret 2025. Bank bersandi saham BBNI ini juga mencatatkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) di level 3,94% pada kuartal 1-2025. Tahun ini, perseroan memproyeksikan rasio NIM berkisar 4% hingga 4,2%. Sementara itu biaya kredit (credit cost ) pada tiga bulan pertama 2025 berada di level 0,9%, di akhir tahun ini diharapkan terjaga pada kisaran 1%. Direktur Finance & Startegy BNI Husein Paolo Kattadjoemena dalam keterangannya menyatakan bahwa di tengah dinamika dan tantangan global, perseroan berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang solid dibarengi dengan pertumbuhan bisnis yang prudent. (Yetede)

Geliat perekonomian masih berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi bantalan perekonomian nasional tidak berperan optimal untuk meredam dampak tekanan perekonomian  dunia, lantaran dalam  beberapa bulan terakhir terjadi penurunan daya beli. Pada tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya mencapai 4,7% dan inflasi diperkirakan 2,3%. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menuturkan, konsumsi rumah tangga merupakan penyokong utama pertumbuhan nasional. Saat kinerja konsumsi tidak berjalan optimal, maka pertumbuhan ekonomi nsional akan melambat. "Sulit untuk berharap (konsumsi rumah tangga) tetap tinggi, ketika daya beli menurun. Saat kemampuan masyarakat untuk konsumsi rendah, tentu akan menyebabkan peran dari konsumsi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan terbatas," tutur Piter, Sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan. Jika dirinci pada 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, lalu turun menjadi 5,03% pada 2024. Bila pemerintah salah langkah pertumbuhan, kata dia, ekonomi pada tahun ini bisa makin anjlok. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)