AS selangkah lagi menjual paket persenjataan senilai 100 miliar USD kepada Arab Saudi. AS juga menawarkan pengembangan teknologi nuklir dengan syarat pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Dalam laporan Reuters, Kamis (24/4) Presiden AS Donald Trump menjelang kunjungannya ke Arab Saudi, yang diagendakan awal Mei, menawarkan penjualan senjata ke negara kaya minyak tersebut, yang ditengarai demi menghentikan kerja sama Arab Saudi dengan China dan Rusia. Sebelumnya, dalam laporan Newsweek, Selasa (15/4), disebutkan, proses negosiasi kerja sama pembangunan reaktor nuklir AS di Arab Saudi dan dibukanya investasi Arab Saudi di AS untuk sektor nuklir tengah dibahas pejabat kedua negara.

Sejumlah industri yang mendapat pesanan senjata dan perlengkapan pendukung di antaranya Lockheed Martin yang memasok pesawat angkut C–130 varian terbaru, termasuk rudal, dan radar. Seorang sumber mengatakan, pemasok lainnya adalah Perusahaan RTX (dulu Raytheon Technologies), Boeing Co, Northrop Grumman Corp, dan General Atomics. Tiga orang sumber yang dikutip Kantor Berita Reuters mengatakan, para eksekutif perusahaan senjata tersebut juga dikatakan ikut dalam delegasi Trump saat mengunjungi Arab Saudi. Sebagian dari kesepakatan tersebut diketahui merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah berjalan, menurut dua orang sumber. (Yoga)

Saat jumlah penduduk usia produktif melonjak seiring datangnya puncak bonus demografi, jumlah perkawinan justru terus menurun. Ironisnya, kondisi itu berlangsung bersamaan dengan perceraian yang juga naik. Pada 2014 atau dua tahun setelah Indonesia memasuki masa bonus demografi, jumlah perkawinan di Indonesia sebanyak 2,11 juta. Namun, pada 2024 atau dua tahun setelah puncak bonus demografi tercapai pada 2021-2022, jumlah perkawinan justru anjlok 30 % menjadi 1,48 juta kasus. Melimpahnya penduduk usia produktif ternyata tidak serta-merta mendorong banyaknya perkawinan, malah sebaliknya.

Turunnya jumlah perkawinan berlangsung terus-menerus selama satu dekade terakhir. Jumlah perceraian juga naik hingga 9,2 % dalam satu dasawarsa. Pada 2024, jumlah pemuda yang kawin turun menjadi 29,10 % dan yang belum kawin melonjak hingga 69,75 %. Statistik Pemuda Indonesia 2024 menyebut, turunnya jumlah perkawinan itu terjadi akibat pergeseran usia kawin dan meningkatnya batas usia kawin minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, meluasnya kesempatan untuk mendapat pendidikan dan bekerja hingga berkurangnya tekanan masyarakat terhadap perkawinan turut memengaruhi putusan pemuda untuk menikah. Menurunnya jumlah perkawinan membuat peluang reproduksi masyarakat mengecil sehingga tingkat kesuburan total (TFR) alias jumlah anak yang dilahirkan makin sedikit.

Konsekuensinya, jumlah penduduk usia produktif bisa berkurang lebih cepat dan masa bonus demografi akan memendek atau lebih cepat berakhir.  Padahal, bonus demografi bisa menjadi batu loncatan sebuah bangsa untuk naik menjadi negara maju. Indonesia masih bisa bernapas lega mengingat TFR nasional pada 2024 berdasar data Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) BKKBN masih 2,11. Artinya, tiap perempuan usia subur Indonesia rata-rata memiliki 2,11 anak. Nilai ini mendekati replacement rate yang menunjukkan penduduk tumbuh seimbang, yaitu dengan TFR 2,1. Masalahnya, nilai TFR di delapan provinsi sudah di bawah replacement rate.

Pengalaman negara maju menunjukkan, belum ada yang mampu membalikkan TFR, hanya mempertahankan, dan itu pun membutuhkan investasi sangat besar. Besarnya penduduk usia lanjut akan menambah beban ekonomi karena mereka umumnya tidak produktif. ”Pemerintah perlu menyikapi penurunan angka perkawinan secara serius karena bisa memperpendek masa bonus demografi dan mempercepat terbentuknya masyarakat yang menua,” kata Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoesso, di Jakarta, Kamis (17/4). Lonjakan penduduk tua itu sudah dialami Thailand. (Yoga)

PT United Tractors Tbk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa di Jakarta, Jumat (25/4). Dividen tunai total sebesar Rp 7,8 triliun diputuskan dibagikan kepada para pemegang saham. Selain itu, UT juga mengangkat mantan Menteri ESDM, Ignasius Jonan sebagai komisaris independen. Dalam konferensi pers, UT mengumumkan dividen Rp 7,8 triliun untuk tahun buku 2024. Tercakup di dalamnya dividen interim sebesar Rp 2,4 triliun yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2024. Sisanya Rp 5,4 triliun akan dibagikan kepada pemegang saham pada 28 Mei 2025. Sementara itu, pada susunan direksi, RUPST memutuskan mengangkat kembali Frans Kesuma sebagai Presdir UT.  

Sementara yang menjabat sebagai direktur perseroan ialah Loudy Irwanto Ellias, Iwan Hadiantoro, Idot Supriadi, Widjaja Kartika, Vilihati Surya, Ari Sutrisno, dan Hendra Hutahean. Pada dewan komisaris, RUPST mengangkat kembali Djony Bunarto Tjondro sebagai Presiden Komisaris serta Rudy sebagai Wakil Presiden Komisaris. Sebagai komisaris ialah Djoko Pranoto Santoso, Gita Tiffani Boer, Benjamin Herrenden Birks, Paulus Bambang Widjanarko (independen), Bruce Malcolm Cox (independen), dan Ignasius Jonan (independen). ”Sebagai catatan, pada rapat (RUPST) tadi pagi, Bapak Ignasius Jonan berhalangan hadir karena ditugaskan Presiden RI untuk mewakili Pemerintah RI dalam acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan,” kata Sekretaris Perusahaan UT, Sara K Loebis. (Yoga)

Industri pelayanan (hospitality) merupakan sektor yang terus mengalami perubahan. Dinamika global yang kerap berubah, bahkan tak terduga, mendorong pelaku industri untuk bersikap adaptif. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Iklim industri pelayanan dinilai telah bangkit pada 2024, mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Barometer yang jadi acuan, antara lain, tingkat keterisian, tingkat harian, dan keuntungan. Hal ini menandai akhir masa pemulihan sekaligus awal dari era pertumbuhan dan inovasi. Menurut laporan EHL Hospitality Business School, pertumbuhan pasar pelayanan secara global mencapai 4,9 triliun US pada 2024. Kontribusi industri tersebut mencapai 11,1 triliun USD atau 10 % produk domestik bruto dunia.

Pergerakan pelaku perjalanan, termasuk wisatawan pun meningkat. Pada Januari-September 2024 tercatat 1,1 miliar pelaku perjalanan bepergian secara global, naik 11 % dari 2023. Kunci transformasi ini adalah tumbuhnya segmen pelaku perjalanan baru. Generasi Alfa, generasi selanjutnya yang serba digital, mulai memengaruhi preferensi pelaku perjalanan keluarga. ”Masa depan dan tujuan yang lebih tinggi dari pelayanan berfokus pada orang atau people-centric, menekankan pada peran penting dari koneksi sosial dan interaksi manusia,” ujar Assistant Professor of Marketing di EHL Meng-Mei, Maggie Chen, Jumat (25/4). Seiring teknologi yang terus berkembang, sistem manajemen talenta akal imitasi (AI) berevolusi dengan mempekerjakan orang-orang pada peran yang sesuai dengan keahliannya secara lebih efisien.

Meski demikian, masa depan industri pelayanan mengutamakan fleksibilitas, inklusivitas, dan kesejahteraan karyawannya. Sektor yang terus berkembang dari waktu ke waktu tak lepas dari AI yang meningkatkan efisiensi operasional dengan sentuhan manusia guna memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu. Perbaikan yang terprediksi memastikan operasional berjalan mulus, serta mengurangi durasi pengerjaan. ”Teknologi memungkinkan hyper-personalization yang meningkatkan pengalaman tamu dengan lebih bermakna. Kemajuan AI dan machine learning membantu perusahaan-perusahaan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan tingkat akurasi yang tinggi,” kata Associate Professor of Empirical Finance di EHL Philippe Masset. (Yoga)

Prinsip keamanan pangan perlu ditegaskan lagi untuk menjadi fondasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, empat kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di empat daerah berbeda. Ratusan anak setingkat SD, SMP, hingga SMA keracunan setelah menyantap makanan program MBG. Meski persentase kasus keracunan terbilang kecil dibanding  cakupan peserta program MBG yang sudah lebih dari 2 juta orang, kasus keracunan ini tidak bisa dianggap sepele. Badan Gizi Nasional diharap segera menyelidiki penyebab setiap kasus keracunan di lapangan. Karena sifatnya yang massal dengan target 82,9 juta orang tercakup hingga lima tahun ke depan, keterbukaan informasi diperlukan dalam program MBG.

Hasil penyelidikan atas kasus keracunan makanan ini perlu diumumkan kepada publik untuk menjadi pembelajaran bersama mengenai bagaimana menjaga keamanan pangan MBG. Penyediaan makanan dalam jumlah banyak memerlukan SOP ketat agar makanan betul-betul aman dan layak dikonsumsi, seperti dilakukan perusahaan katering profesional. Profesionalisme kita harapkan demi mewujudkan keamanan pangan program MBG. Slogan keamanan pangan FAO/WHO berbunyi, ”Jika tidak aman, itu bukan makanan”. Penjelasannya, hanya jika aman, makanan itu akan memenuhi kebutuhan gizi dan membantu memastikan bahwa setiap orang dapat hidup aktif dan sehat. Prinsip ini juga berlaku bagi makanan dalam program MBG bahwa makanan yang tidak aman bukanlah makanan bergizi. (Yoga)

Diperlukan terobosan kebijakan yang mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta serta meminimalkan masalah polusi udara. BPS mencatat, hingga akhir 2024, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 12.057.335 unit, naik 360.561 unit dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini berbanding terbalik dengan penggunaan transportasi umum yang masih rendah, yakni 10 %. Target penggunaan transportasi publik mencapai 55 % pada 2045. Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Gonggomtua Sitanggang menyarankan penerapan kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

”Kebijakan MKLL adalah strategi jangka menengah hingga panjang yang dapat mengatasi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh sektor transportasi. Kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang dan penerapan secara bertahap,” ujar Gonggomtua dalam diskusi ”Jakarta Urban Mobility Festival 2025” di Pasaraya Blok M, Jaksel, Kamis (24/4). MKLL mencakup penerapan kawasan rendah emisi (KRE), manajemen parkir, dan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi publik. ITDP mendorong penerapan KRE dimulai dari pusat kota, yang memiliki konsentrasi emisi kendaraan paling tinggi. Dalam skema ini, kendaraan dengan emisi tinggi akan dibatasi aksesnya, dan hanya kendaraan yang memenuhi standar Euro 4 untuk roda empat serta Euro 3 untuk roda dua yang diperbolehkan masuk. Selain dampak lingkungan, KRE juga diproyeksikan memberi manfaat ekonomi Rp 37,9 miliar melalui penurunan angka kematian akibat penyakit pernapasan. (Yoga)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu yang dimulai pada Mei 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kebiasaan penggunaan transportasi publik, meminimalkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan mengurangi kemacetan di Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta agar ada sistem pelaporan yang jelas untuk memastikan kepatuhan ASN Pemprov DKI Jakarta. Sistem ini diharapkan memudahkan pegawai untuk melaporkan aktivitas penggunaan transportasi umum mereka setiap Rabu.

Sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, sanksi administratif yang tegas juga diperlukan bagi ASN yang melanggar aturan ini. ”Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses untuk ASN melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya, melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Jumat (25/4). Menurut Mujiyono, setiap instansi di Pemprov DKI Jakarta harus mengawasi kebijakan ini dengan cermat untuk memastikan ASN benar-benar mematuhi kewajiban menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

”Setiap instansi dapat melakukan pengawasan acak, misalnya dengan memantau area parkir kantor atau jalur transportasi umum, untuk memastikan ASN mematuhi kewajiban ini,” katanya. DPRD DKI Jakarta juga mengusulkan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan penyedia transportasi umum untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Penyedia transportasi dapat memberikan tanda bukti penggunaan layanan, sepertitiket atau bukti elektronik, untuk memverifikasi bahwa ASN telah menggunakan transportasi publik. (Yoga)

Perusahaan China, Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd, akan menggantikan konsorsium asal Korsel, LG Energy Solution, yang mundur dari investasi baterai kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah menilai dinamika ini sebagai hal yang lumrah dan memastikan tidak akan mengganggu target program pengembangan kendaraan listrik nasional. Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (24/4) menyatakan, mundurnya LG Energy Solution dari proyek kendaraan listrik (EV) di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. Posisi LG akan segera digantikan oleh mitra investasi baru asal China, yakni Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd, yang bermarkas di Tongxiang, Zhejiang, China.

Mereka dikenal bergerak di bidang penelitian, pengembangan, serta manufaktur material baterai lithium ion dan material berbasis kobalt. Produk mereka banyak digunakan dalam perangkat elektronik hingga kendaraan listrik. ”Dalam sebuah konsorsium bisnis atau proyek skala besar, pergantian investor merupakan hal yang lazim. Hal ini tidak mengganggu target pengembangan EV di Indonesia. Akselerasi pembangunan ekosistem EV tetap berjalan sesuai perencanaan dan target, apalagi beberapa fasilitas sudah mulai berproduksi,” ujar Agus. Kabar hengkangnya LG diberitakan kantor berita Korsel, Yonhap, 18 April 2025. LG dikabarkan memutuskan untuk mundur dari proyek senilai sekitar 11 triliun won atau 7,7 miliar USD atau Rp 129 triliun. (Yoga)

Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun sejak Januari hingga akhir Maret 2025. Jumlah tersebut setara 40,6 % dari total target pembiayaan APBN 2025 yang ditetapkan Rp 775,9 triliun. Realisasi penarikan utang yang tinggi sejak awal tahun tersebut merupakan strategi frontloading (penarikan utang di awal) yang diambil pemerintah di tengah ekonomi global yang semakin tidak pasti. Terutama setelah AS menerapkan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring, Kamis (24/4) Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah akan menarik utang baru secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi defisit APBN 2025.

”Kami mencermati ketersediaan likuiditas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, termasuk pasar obligasi, di samping menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang,” kata Sri Mulyani. Sepanjang triwulan I-2025, pembiayaan utang tercatat Rp 270,4 triliun atau 34,8 % dari target. Namun, angka pembiayaan non-utang tercatat negatif sebesar Rp 20,4 triliun. Dengan demikian, total penarikan utang bersih menjadi Rp 250 triliun. Sri Mulyani merinci, pembiayaan utang itu terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) secara neto sebesar Rp 282,6 triliun dan pinjaman neto minus Rp 12,2 triliun.

Ia menegaskan, strategi pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan defisit, posisi likuiditas, dan dinamika pasar. ”Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan kondisi pasar keuangan,” ujar Sri Mulyani. Tingginya realisasi penarikan utang di tiga bulan pertama tahun ini salah satunya akan digunakan untuk menambal target defisit APBN pada 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. (Yoga)

Sebanyak 12 negara bagian AS menggugat pemerintahan Presiden AS, Donald Trump di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York. Dalam gugatan itu, kebijakan tarif Trump dinilai melanggar hukum dan mengacaukan perekonomian AS sehingga harus dihentikan. Presiden dikatakan tidak dapat memberlakukan tarif begitu saja tanpa persetujuan kongres. Ke-12 negara bagian itu adalah Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, dan Vermont. California juga mengajukan gugatan serupa, pekan lalu. ”Skema tarif gila-gilaan Presiden Trump tidak hanya gegabah secara ekonomi, tetapi juga ilegal,” kata Jaksa Agung Arizona Kris Mayes, Rabu (23/4).

Dalam gugatannya, negara-negara bagian berpendapat bahwa hanya kongres yang berwenang mengenakan tarif. Presiden hanya dapat menerapkan UU Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional ketika keadaan darurat menimbulkan ”ancaman yang tidak biasa dan luar biasa” dari luar negeri. Trump tidak bisa sewenang-wenang mengenakan tarif dengan alasan ”tindakan darurat”. Jaksa Agung Connecticut, William Tong juga mengatakan, tarif Trump yang tidak sesuai dengan hukum dan kacau membuat warga Connecticut menderita. ”Kebijakan itu juga menjadi bencana bagi bisnis dan lapangan kerja di Connecticut,” ujarnya. Mereka meminta pengadilan menyatakan tarif itu ilegal. Gara-gara tarif Trump, pasar bergejolak. Trump mengenakan bea masuk tambahan sebesar 145 % terhadap China dan China membalas AS dengan menetapkan tarif 125 % terhadap barang-barang AS. (Yoga)