ESG jadi Poin Utama bagi Investor
Yuniati Turjandini
28 Apr 2025 Investor Daily (H)
Penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. SVP Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Propan Weber mengatakan, ESG sdah menjadi paradigma baru dalam membangun korporasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan serta mampu memberi dampak positif bagi lingkungan hingga masyarakat dengan tata kelola yang baik. Terlebih, saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. Oleh karena itu, Pupuk Kalimantan melakukannya sejak 2021. "Karena investor itu akan melototin ESG, akhirnya terpaksa lah kita cemplung ke ESG. Alhamdulillah ya mungkin PKT itu termasuk perusahaan yang pioneer diantara industri pupuk di Indonesia," kata dia. Berkat ketidaksengajaannya, Pupuk Kaltim kini memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih terkait ESG. Kerja keras PKT ini membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan Sustainalytics, lembaga pemeringkat ESG berdasarkan katagori resiko memerikan rating 21.9 untuk pupuk Kaltim berhasil menyaingi perusahaan global dengan lingkup atau sektor yang sama. (Yetede)
Kenaikan Tarif Tol Bebani Biaya Logistik
Yuniati Turjandini
28 Apr 2025 Investor Daily (H)
Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol dikeluhkan oleh pengusaha karena dinilai menambah biaya logistik nasional. Terkait hal tersebut DPR RI meminta pemerintah melibatkan pengguna jalan dalam variabel penghitungan tarif. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana menyesuaikan sejumah tarif jalan tol mulai mei 2025 hingga penghujung tahun ini, BPJT mencatat terdapat 22 ruas jalan tol yang tarifnya akan disesuaikan pada tahun ini. Kenaikan tarif tol memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi pemenuhan Standars Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif tol di tol di 22 ruas harus dievaluasi secara menyeluruh dan melibatkan pengguna jalan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan audit independen sebelum keputusan tersebut diambil. (Yetede)
Proyek Pipa Transmisi Chisem Tahap II Ditargetkan Rampung Awal 2026
Yuniati Turjandini
28 Apr 2025 Investor Daily (H)
Proyek pembangunan infrastruktur pipa trasmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II ditargetkan rampung pada awal tahun depan. Pipa sepanjang 245 kilometer itu membentang dari Batang menuju Cirebon dan Kandang Haur Timur. Berdasarkan pemantauan Investor Daily, pipa berukuran besar berwarna hitam sudah berada di sisi jalan tol yang mengarah dari Cirebon ke Batang. Masyarakat yang melintas pada ruas jalan ini pun bisa secara langsung melihat pipa-pipa yang berada di sisi kiri badan jalan. Proyek ini memang memanfatakkan ruang jalan tol dari Palimanan-Kanci hingga tol Batang-Semarang. Proses pembangunan proyek ini dimonitor oleh Komisi XII DPR pada kamis (24/4/2025). Sejumlah wakil rakyat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melihat lebih dekat proses pembangunan pipa Cisem Tahap II. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pipa transmisi gas Cisem Tahap II ini membuat pasokan gas dari Jawa Timur bisa dilalirkan ke Jawa Barat. Nantinya, pipa transmisi ini pun tersambung ke Sumatera. "Tadi, kita menyaksikan progres pembangunan pipa Cisem tahap II, yang dibangun dipinggir Jalan Tol Batang. Bukan hanya pipa transmisi saja, tetapi juga distribusi akan dibangun di kawasan industri. Hal ini penting, karena pipa ini sebagai bentuk urat nadi pemanfaatam energi yang akan terkoneksi dari Jawa Timur hingga Sumatera. (Yetede)
RI Diperkirakan Bukan Lagi Pasar Bagi Eksportir Beras Dunia
Yuniati Turjandini
28 Apr 2025 Investor Daily
Indonesia saat ini diperkirakan bukan lagi negara tujan ekspor beras dunia, sebaliknya malah berpeluang menjadi pemasok global. Usaha luar biasa (extraordinary effort) Indonesia yang dibarengi cuaca kondusif telah memacu produksi beras nasional tahun ini, Pemerintah RI menargetkan produksi beras 2025 mencapai 32 juta ton, namun perkiraan Departeman Pertanian Amerika Serikat (United State Departemen of Agriculture/USDA) justru sebesar 34,6 juta ton. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memunjukkan impor beras Indonesia di 2024 mencapai 4,52 juta ton, dengan 1,36 juta ton, dengan 1,36 juta ton (30,19%) di antaranya dipasok dari Thailand, lalu Vietnam 1,25 juta ton (27,62%), Myanmar 831.380 ton (18,4%), Pakistan 803.840 ton (17,79%), India 246.590 ton (5,46%), dan lainnya 23.130 (0,56%). Artinya, Indonesia pada 2024 masih menjadi tujuan ekspor bagi negara produsen beras dunia. Bahkan, USDA dalan Rice Outlook; January 2025 memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara importir beras di 2025 itu berkurang karena penumpukan stok dari 2023/2024 akibat rekor pengadaan luar negeri. (Yetede)
Menyusun Jurus Cegah Kerugian di Pasar
Hairul Rizal
28 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)
Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun sepanjang awal 2025, bahkan sempat ke bawah 6.000, membuat sejumlah sekuritas merevisi target mereka. Proyeksi IHSG yang sebelumnya diprediksi menuju kisaran 7.800 - 8.000, kini menjadi konservatif atau hanya rebound terbatas ke area 6.900 - 7.300. Asa peningkatan IHSG ke depan ditopang sejumlah faktor sebagai meredanya ketidakpastian perang dagang, potensi pemangkasan suku bunga acuan, hingga pertumbuhan kinerja emiten. Indeks Bisnis-27, sebagai indeks saham kerjasama Bisnis Indonesia dan Bursa Efek Indonesia (BEI), turut berbenah dengan mengenalkan anggota dan pembobotan baru untuk periode perdagangan Mei-Oktober 2025
Pemulihan Pasar Modal Masih Bayang-Bayang
Hairul Rizal
28 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Pasar modal Indonesia pada kuartal II/2025 berada dalam kondisi paradoks antara harapan pemulihan dan tekanan realitas. Meskipun terdapat optimisme terhadap rebound IHSG dan langkah seleksi saham resilient seperti masuknya DSNG, SCMA, dan SIDO ke Indeks Bisnis-27, kinerja indeks yang sudah turun 6,59% sepanjang tahun mencerminkan lemahnya fundamental secara umum.
Para analis pasar menilai valuasi murah pasar tidak cukup menjadi katalis tanpa dukungan perbaikan fundamental ekonomi, sementara risiko tinggi tetap mengintai dari ketergantungan pada sektor perbankan dan konsumer. Komitmen dividen dan buyback dari bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI memang memberi sedikit sentimen positif, namun sektor keuangan sangat rentan terhadap tekanan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Harian ini juga menyoroti bahwa sektor konsumer pun tak lepas dari tantangan, seperti daya beli yang melemah dan tekanan inflasi. Oleh karena itu, strategi seperti dollar cost averaging (DCA) hanya akan efektif jika dibarengi evaluasi sektor dan disiplin portofolio, bukan sekadar bertahan dalam sektor lama.
Penegasan datang pada pentingnya reformasi struktural dan kejelasan kebijakan makro. Tanpa itu, seperti disampaikan dalam analisis artikel ini, optimisme pemulihan IHSG hanya akan menjadi fatamorgana, dan pasar akan terjebak dalam siklus reli palsu dan koreksi dalam. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu segera memperbaiki komunikasi serta memperkuat arah kebijakan fiskal dan politik agar kepercayaan investor bisa pulih.
PHK Marak, Apindo Dorong Satgas Bertindak Cermat
Hairul Rizal
28 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Hariyadi Sukamdani, meminta pemerintah agar tidak hanya fokus pada jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga memahami akar penyebabnya demi merumuskan solusi menyeluruh bagi dunia usaha. Hal ini disampaikan menyusul rencana pembentukan Satgas PHK oleh pemerintah.
Hariyadi menegaskan bahwa PHK sering kali merupakan langkah terakhir perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha, bukan semata keputusan sepihak. Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta-merta mengintervensi keputusan efisiensi pelaku usaha tanpa membenahi faktor-faktor eksternal yang turut menekan, seperti lemahnya daya beli, banjir impor ilegal, perang dagang internasional, hingga pemangkasan anggaran pemerintah yang berdampak langsung pada sektor jasa dan perhotelan.
Sebagai Ketua Umum PHRI, Hariyadi juga mencontohkan merosotnya okupansi hotel sebagai dampak dari pemotongan belanja pemerintah, yang memaksa pelaku usaha di sektor ini melakukan efisiensi, termasuk PHK. Oleh karena itu, dia mendorong agar Satgas PHK dibentuk dengan pendekatan strategis yang juga menyentuh pembenahan iklim usaha secara menyeluruh, bukan hanya pengawasan angka.
Dengan mencatat bahwa kasus PHK sepanjang 2024 melonjak hingga 77.965 orang, Hariyadi menyerukan agar pemerintah hadir sebagai mitra solusi, bukan sekadar pengawas, dalam mengatasi tekanan yang dihadapi sektor usaha nasional.
DPR Soroti Mekanisme Rekrutmen ASN
Hairul Rizal
28 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena tidak lazim berupa pengunduran diri massal 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 sebagai bukti adanya kelemahan serius dalam sistem rekrutmen ASN. Menurut Puan, sistem saat ini belum mampu menjawab ekspektasi generasi muda dan tidak cukup hanya bersifat administratif. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir.
Pengunduran diri ini terjadi karena skema optimalisasi formasi dari pemerintah, di mana peserta yang tidak lolos di pilihan awal akhirnya diterima di daerah yang tidak mereka lamar karena kekosongan. Puan menilai hal ini mencerminkan perencanaan yang lemah, yang tidak mempertimbangkan minat dan kesiapan peserta terhadap penempatan.
DPR pun mendorong pemerintah melakukan perbaikan strategis dalam proses rekrutmen agar tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan instansi dan harapan peserta, sehingga rekrutmen CPNS ke depan dapat lebih efektif, efisien, dan diminati.
Konsolidasi Perdagangan Jadi Andalan Ekspor
Hairul Rizal
26 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)
Tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal positif usai pertemuan perdana dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal Trump. Meski demikian, Airlangga menekankan pentingnya konsolidasi antar pemangku kepentingan di dalam negeri guna mengantisipasi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global dan tekanan perdagangan internasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa kebijakan tarif AS telah mengubah tatanan perdagangan dunia dan Indonesia harus bersiap menghadapi ketidakpastian tersebut dengan strategi fiskal yang adaptif. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menambahkan bahwa Indonesia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada hasil negosiasi, melainkan perlu segera menciptakan rencana cadangan dan mempercepat reformasi iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor.
Sementara itu, Direktur Indef Eisha M. Rachbini menilai bahwa perdagangan intra-Asean merupakan peluang yang menjanjikan dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko juga menekankan pentingnya penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA agar industri alas kaki nasional dapat menembus pasar Eropa, mengingat terbatasnya negara tujuan ekspor saat ini.
Hasil awal negosiasi tarif dengan AS cukup menjanjikan, pemerintah dan dunia usaha Indonesia tetap harus memperkuat koordinasi domestik, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan daya saing untuk menghadapi risiko jangka panjang dari perang dagang global.
Penerimaan Pajak Diburu di Tengah Ekonomi Stagnan
Hairul Rizal
26 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025 berdasarkan UU APBN 2025, namun realisasi hingga Februari menunjukkan capaian baru Rp187,8 triliun, menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam mencapai target ambisius tersebut, terutama karena stagnasi ekonomi dan lemahnya konsumsi rumah tangga serta ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang bernilai tambah rendah.
Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan, menjadi tokoh sentral dalam kebijakan fiskal ini, dengan data Kemenkeu menunjukkan penurunan tajam pada penerimaan PPh Badan akibat harga komoditas global yang melemah. Selain itu, struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi sektor informal—sebagaimana disoroti oleh Bank Dunia dan BPS—membuat tax ratio Indonesia tetap rendah, yakni sekitar 10%.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan, antara lain dengan mendorong hilirisasi industri, mempercepat formalisasi sektor informal melalui digitalisasi sistem perpajakan, dan memperkuat daya beli masyarakat agar optimalisasi penerimaan PPN dapat tercapai. Namun, keberhasilan tersebut tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi erat dengan dunia usaha dan masyarakat untuk memperluas basis pajak dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.