Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan RI melebar ke 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Di tengah proyeksi itu, langkah pemerintah meningkatkan impor barang dari AS demi melonggarkan tarif Trump menjadi sorotan. Proyeksi IMF itu melebar signifikan dibanding defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2024 yang tercatat sebesar 8,85 miliar USD atau 0,6 % PDB. Dalam dua tahun terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia sudah mengalami pelebaran defisit. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan defisit 2,04 miliar USD (0,1 % dari PDB), defisit pada 2024 sudah melebar empat kali lipat.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan umumnya menandakan ketahanan eksternal suatu negara melemah karena lebih banyak uang yang keluar daripada masuk dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Berdasarkan proyeksi IMF, kontraksi neraca transaksi berjalan juga terjadi di banyak negara maju di Asia, di antaranya Jepang, Australia, Korsel, China, dan Singapura, serta Taiwan. ”Bahkan, untuk kinerja perdagangan AS sendiri, kebijakan tarif diperkirakan akan mengganggu pasokan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan tekanan harga dalam jangka pendek,” sebut IMF, dikutip Rabu (23/4).

Di tengah proyeksi terkontraksinya neraca transaksi berjalan Indonesia, langkah pemerintah ”merayu” Trump agar mau melonggarkan tarif, dengan membuka keran impor produk energi dan pangan asal AS, menjadi sorotan. ”Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip dalam negosiasi dengan AS sehingga dapat turut menjaga neraca transaksi berjalan agar tidak terkontraksi terlalu dalam,” ujar Kepala Ekonom BCA David Sumual. (Yoga)

Dilatarbelakangi sejumlah alasan, salah satunya lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili, 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 mengundurkan diri. Pengunduran diri itu menyebabkan 1.967 formasi di kementerian dan lembaga belum terisi. Sebanyak 1.967 CPNS yang mundur itu sebelumnya lolos seleksi melalui mekanisme optimalisasi formasi atau setara 12 % dari total 16.167 orang yang ditempatkan lewat skema tersebut. Optimalisasi formasi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengisi posisi kosong yang tidak terisi pada seleksi CASN tahun anggaran 2024. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat lima instansi dengan angka pengunduran diri tertinggi, yakni Kemendiktisaintek (640 orang); Kemenkes (575 orang); Kemenkomdigi (154 orang); Bawaslu (131 orang); serta Kementerian PUPR (121 orang).

Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Rabu (23/4) menyampaikan, pemerintah perlu segera mengisi formasi kosong yang disebabkan oleh banyaknya CPNS yang mundur. Pengisian terutama harus segera dilakukan di sektor-sektor strategis, seperti kesehatan dan pendidikan. Sebab, kekosongan formasi dalam birokrasi dinilai dapat mengganggu pelayanan publik. Contohnya, kekosongan formasi dokter dapat berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat. Begitu pula di sektor pendidikan, kekurangan guru atau dosen bisa membuat layanan kepada pelajar dan mahasiswa tidak optimal. Djohermansyah menyarankan pemerintah agar membuka penerimaan susulan khusus untuk mengisi formasi kosong akibat PNS mengundurkan diri tersebut. Dengan demikian, formasi kosong itu dapat segera terisi tanpa harus menunggu perekrutan tahun berikutnya.

Dalam raker dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (22/4), Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, dari 1.967 CPNS yang mundur, sebanyak 1.265 mengundurkan diri dengan alasan lokasi unit kerja yang terlalu jauh dari domisili peserta. Banyaknya CPNS yang mundur ini pun menuai kritik dari publik mengingat persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat. Akun di X mengkritisi dengan menilai para CPNS yang mundur telah membuang anggaran yang telah dikeluarkan negara untuk membiayai seluruh proses seleksi. Ditambah lagi, mundurnya ribuan CPNS tersebut telah membuang peluang kerja ditengah terbatasnya kesempatan kerja saat ini.  (Yoga)

Investasi bukan hanya menarik investor dengan janji manis. Investor perlu realisasi kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan jaminan rasa aman. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melalui media sosial Instagram, sempat ada permasalahan premanisme yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD di Subang, Jabar. ”Pemerintah perlu tegas menangani permasalahan ini. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapat jaminan keamanan,” kata Eddy di media sosialnya. BYD membukukan pendapatan tahunan Rp 1.361 triliun pada 2023. Perusahaan teknologi tinggi yang didirikan November 1994 itu kini berkiprah di 80 negara, termasuk Indonesia.

Kabar perihal gangguan yang dialami BYD terjadi saat pemerintah sedang giat menarik investor untuk hadir dan menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing di dunia industri, baik padat modal maupun padat karya, turut menopang pertumbuhan ekonomi. Industri menyerap tenaga kerja dan berbagi pengetahuan di negara yang ditempati. Dengan 7,47 juta penganggur di Indonesia pada Agustus 2024, Indonesia butuh investasi. Di Indonesia, pembentukan modal tetap bruto atau investasi menyumbang 1,43 % dari pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,03 persen. Porsi ini tertinggi sejak 2021.

Meski demikian, investasi hanya tumbuh 4,61 % pada 2024. Investasi pada 2025 ditargetkan Rp 1.905 triliun dan pada 2025-2029 ditargetkan Rp 13.302 triliun. Investasi di Indonesia mestinya bukan hanya menarik di atas kertas, tapi juga mesti menarik saat investor berupaya merealisasikannya. Gangguan sekecil apa pun hendaknya ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Begitu juga gangguan tindakan premanisme, apa pun bentuknya, harus diatasi. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mesti tegas. Investasi adalah kegiatan yang didasari kepercayaan. Jika tidak ada rasa percaya, bagaimana investor bersedia menempatkan dananya. (Yoga)

Kasus keracunan di Cianjur, Jabar, yang diduga terjadi setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis menuntut evaluasi menyeluruh pelaksanaan program tersebut. Agar kasus keracunan tidak terulang, upaya pencegahan perlu diperkuat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) DadanHindayana mengatakan, dugaan penyebab keracunan yang dialami siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jabar, masih diperiksa, untuk memastikan apakah penyebab keracunan tersebut berasal dari menu yang diberikan dalam program MBG atau bukan. Berdasarkan laporan yang disampaikan Dinkes Cianjur, jumlah siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG mencapai 79 orang. Pemerintah setempat menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa.

”Saat ini, kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan. Kami sedang menunggu hasil labkesda (laboratorium kesehatan daerah) provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan,” kata Dadan, Rabu (23/4). Hasil pemeriksaan sampel diperkirakan selesai sepuluh hari ke depan. Berdasarkan keterangan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), makanan yang diolah telah memenuhi standar dan sudah melalui proses yang seharusnya. Dengan adanya kasus keracunan ini, upaya pencegahan keracunan akan ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan tata kelola sistem MBG dengan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG.

Juga menyempurnakan sistem dengan skala nasional, mendorong transparansi jadwal menu harian yang terpantau secara digital, serta meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan seluruh penyedia MBG. ”Dengan adanya kejadian ini, kami akan menambah satu SOP baru, yaitu sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tetapi di SPPG. Kita juga akan meningkatkan kualitas layanan lewat pelatihan. SPPG di Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari dan ini kejadian pertama kali. Jadi, perlu penyegaran melalui pelatihan,” ujarnya. (Yoga)

Ketidakpastian yang dipicu kebijakan tarif AS berisiko membuat pertumbuhan ekonomi global melambat. Kondisi itu juga dapat merambat pada prospek perekonomian Indonesia dan penyaluran kredit perbankan ke depan. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, dinamika kebijakan tarif resiprokal AS yang disusul retalisasi China semakin meningkatkan ketidakpastian. Ini memicu peningkatan fragmentasi ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia. ”Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan akan menurun, dari 3,2 % menjadi 2,9 %, dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan China sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI April 2025 secara virtual, Rabu (23/4).

BI memutuskan kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 5,75 % guna menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-3,5 % dan stabilitas nilai tukar di tengah makin meningkatnya ketidakpastian, sembari mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tarif AS akan berdampak kepada Indonesia, dari jalur perdagangannya, permintaan ekspor ke AS diperkirakan menurun seiring melambatnya partumbuhan ekonomi AS. Di sisi lain, kebijakan tarif tersebut secara tidak langsung dapat menurunkan permintaan ekspor Indonesia dari mitra dagang lainnya, seperti China. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, tingginya ketidakpastian global pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada sedikit di bawah titik tengah dalam kisaran 4,7-5,5 %. (Yoga)

Kebijakan Presiden AS, Donald Trump untuk memotong dukungan dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebabkan lembaga ini defisit anggaran ratusan juta USD. Selain pemangkasan tenaga kerja, defisit anggaran ini juga menghambat upaya organisasi ini mengatasi berbagai masalah kesehatan global, seperti tuberkulosis, HIV, keluarga berencana, serta kesehatan ibu dan anak. ”Penurunan dana yang tiba-tiba telah menyebabkan kesenjangan gaji yang besar dan tidak ada pilihan selain mengurangi skala pekerjaan dan tenaga kerja kita,” kata Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada negara-negara anggota, Selasa (22/4).

Sebelumnya, WHO telah bersiap menghadapi rencana penarikan penuh dukungan dana dari AS, yang sebelumnya merupakan donor terbesar. AS memberi WHO dukungan dana 1,3 miliar USD untuk anggaran 2022-2023, terutama melalui kontribusi sukarela proyek-proyek tertentu. Namun, AS tidak lagi membayar iurannya untuk tahun 2024 dan diperkirakan tidak akan membayar iurannya untuk tahun 2025. Hal ini membuat WHO mempersiapkan struktur baru, yang dipresentasikan Tedros kepada staf dan negara-negara anggota. ”Penolakan AS untuk membayar kontribusi untuk tahun 2024 dan 2025, dikombinasikan dengan pengurangan bantuan pembangunan resmi oleh beberapa negara lain, berarti kita menghadapi kesenjangan gaji untuk dua tahun, 2026-2027, dari 560 juta hingga 650 juta USD,” katanya.

WHO sejauh ini mempekerjakan lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia. Namun, ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada sejumlah besar kolega dan berjanji untuk melakukannya secara manusiawi. Tedros menegaskan, dampak paling signifikan kemungkinan akan terasa di kantor pusat organisasi di Geneva, Swiss. Kepemimpinan senior di kantor pusat dikurangi dari 12 menjadi tujuh. Jumlah departemen juga akan dikurangi lebih dari setengahnya, dari 76 menjadi 34. Beberapa kantor perwakilan di negara-negara kaya kemungkinan akan ditutup. ”Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan bagi kita semua,” kata Tedros. Tedros menambahkan, situasinya bisa lebih buruk. Oleh karena itu, diharapkan ada peningkatan biaya keanggotaan. (Yoga)

Presiden Prabowo memproyeksikan 1 juta hektar lahan rawa di Sumatera Selatan menjadi lahan sawah baru dalam waktu dekat. Pemanfaatan lahan kritis untuk perluasan sawah itu diharapkan bisa mendukung target swasembada pangan nasional. ”Potensi pertanian Sumsel sangat luar biasa. Dengan pemanfaatan lahan rawa untuk perluasan sawah tersebut, produksi padi dari Sumsel diharapkan bisa meningkat 25 %,” ujar Presiden Prabowo usai peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Desa Sungai Pinang, Banyuasin, Sumsel, Rabu (23/4). Total produksi padi Sumsel pada 2024 adalah 2,91 juta ton gabah kering dari luas wilayah panen 521,09 hektar.

Sebelum menghadiri peluncuran Gerina, Prabowo dan sejumlah menteri lebih dahulu memimpin kegiatan tanam padi serentak 14 provinsi di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumsel. Pada kesempatan itu, Prabowo mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan di sawah seluas 105.000 hektar yang sebelumnya rawa-rawa tempat habitat buaya. Berkat pemanfaatan teknologi modern, rawa itu bisa disulap menjadi sawah siap produksi. Bahkan, saat penanaman, Prabowo mencoba menggunakan drone DJI Agras T40 untuk menebar benih padi. Dengan menggunakan drone, proses tebar benih menjadi lebih cepat, yakni mencapai 25 hektar dalam sehari. Sebelumnya, dengan cara konvensional tenaga manusia, proses tebar benih hanya 1 hektar dalam 25 hari.

”Itu sangat luar biasa. Dengan pemanfaatan teknologi, kita bisa mengubah rawa-rawa yang tidak produktif menjadi sawah produksi. Kita juga bisa melakukan percepatan penanaman dengan memanfaatkan drone,” katanya. Prabowo berharap bukan hanya rawa di Desa Simpang Pelabuhan Dalam yang bisa disulap menjadi lahan pertanian, melainkan rawa lain yang terdapat di Sumsel. Setidaknya, ada potensi 1 juta hektar lahan rawa di Sumsel yang bisa dikembangkan menjadi perluasan sawah baru. ”Jadi, kita akan tambah 1 juta hektar lahan pertanian di Sumsel yang sebagian besar adalah rawa-rawa yang tidak produktif,” katanya. Selain itu, Prabowo menginginkan lahan-lahan kritis lain di Indonesia bisa diolah menjadi lahan pertanian. (Yoga)

Di tengah ketatnya persaingan dan keterbatasan lapangan kerja, pembukaan lowongan kerja sebagai anggota penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Jakarta menjadi opsi menarik bagi pencari kerja. Sedari awal pekan ini, Balai Kota Jakarta diserbu pencari kerja. Mereka mengantre sejak pagi demi lowongan kerja sebagai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). PJLP adalah sebutan bagi pasukan pelangi. Garda depan Pemprov Jakarta dalam berbagai bidang. Ada pasukan oranye (PPSU), pasukan biru (dinas sumber daya air), dan pasukan kuning (dinas bina marga). Pasukan hijau (dinas pertamanan dan hutan kota) serta petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Setidaknya 1.000 warga mengantre sejak pagi di gerbang masuk Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4). Tua, muda, datang sendirian atau berkelompok, bahkan membawa anak, memadati akses masuk ke kompleks perkantoran Pemprov Jakarta. Tidak ada antrean yang jelas. Hanya ada petugas Satpol PP Jakarta dan pengamanan dalam yang mengatur pencari kerja agar tertib. Salah seorang yang antre menaruh berkas lamaran adalah Budiawan (21). Sambil mendekap berkas lamarannya, Budiawan keluar dari antrean, lalu duduk di trotoar. Ia mendapat informasi lowongan kerja PPSU dari pesan di Whatsapp.

Dalam pesan itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung membuka peluang kerja hanya dengan ijazah SD. Pesan itu bak angin segar baginya untuk meningkatkan taraf hidup. Pemasukannya selama ini hanya dari kerja serabutan dan mengamen. ”Lulusan SMP bisa dapat gaji UMR, siapa yang tidak mau. Kalau dapat kerja baik, saya bisa bantu orangtua juga, kan,” ucap Budiawan. Sebagai gambaran, upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761. (Yoga)

BI berkomitmen untuk terus mengembangkan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) meski  dipersoalkan  pemerintah AS beberapa saat sebelum  Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif bea masuk (BM) resiprokal, 2 April 2025. Pasalnya, standarisasi pembayaran dengan metode QR code ini telah mengadopsi standar global yang juga diterapkan oleh banyak negara. Apalagi QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan diterapkan secara luas pada 1 Januari 2020, telah menjadi game changer bagi aktivitas ekonomi yang makin inklusif  di Indonesia. Hingga 56,3 juta, volume transaksi 2,6 miliar, dan nominal transaksi Rp262,1 triliu. Sedangkan jumlah merchant, yang kebanyakan adalah UMKM menyentuh angka 38,1 juta. Meski demikian, BI tetap membuka pintu untuk menjalin kerja sama  dengan negara manapun termasuk AS dalam penggunaan QRIS apabila masing-masing pihak memang siap. Hingga saat ini, layanan QRIS antar negara (cross border) telah dilakukan dengan tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, yang melibatkan perusahaan penyedia jasa pembayaran setempat. (Yetede)

Huayou siap gantikan peran LG Energy Solution (LGES) di proyek eksositem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) bernama Titan. Huayou adalah perusahaan asal China yang memproduksi material baterai EV lithium ion yang berbasis nikel. Huayou sebelumnya sudah bergabung di proyek Titan bersama Indonesia Battery Corporation (IBC). Peran Huayou di proyek ini adalah mengolah bijih nikel menjadi material katoda baterai EV. Lalu, produk itu diolah menjadi sel baterai, yang seharusnya dikerjakan oleh LGES. Titan adalah proyek ekosistem baterai EV terintegrasi yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara dalam skema Indonesia Grand Package (GP). Proyek ini melibatkan banyak perusahaan, mulai di tambang nikel, pengolahan nikel menjadi materai baterai, hingga   produksi sel baterai. Di hulu, LGES sejatinya membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan PT Antam Tbk (Antam/ANTM), seperti yang dilakukan CATL di proyek Dragon. Selanjutnya, nikel jenis limonit Antam diolah menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) atau high pressure acid leaching (HPAL) untuk menghasilkan materialkatoda baterai EV. Proyek GP berlanjut ke hilir, yakni produksi sel baterai. (Yetede)