BCA Fokus Jaga Kinerja Fundamental
Antam Memastikan Ketersediaan Emas
Selangkah Lagi Meraup Dividen dari Pertambangan Batu Bara
Masih ada China dan India yang Memiliki Potensi Ekspor yang Besar
Diskon Tarif Tol Bakal Dievaluasi
Kebijakan Migrasi eSIM Dianggap Tidak Efektif
Titik Keseimbangan Baru Rupiah pada Triwulan II-2025
Nilai tukar rupiah terhadap USD terus melemah, akibat rentannya ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Nilai tukar itu akan mencapai keseimbangan baru, berkisar Rp 16.400-Rp 16.500 per USD. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (22/4) ditutup di level Rp 16.862 per USD atau melemah 3,93 % secara tahunan. Dalam sepekan terakhir, rupiah cenderung bergerak stabil dalam kisaran Rp 16.800 per USD. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty meyakini, nilai tukar rupiah akan mencapai titik keseimbangan baru. Pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini terutama disebabkan oleh kondisi global.
”Pada triwulan II-2025, kemungkinan pergerakan rupiah akan berada di titik keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.400-Rp 16.500 per USD,” katanya, Selasa. Berkaca dari tahun lalu, nilai tukar rupiah mencapai titik pelemahan terdalamnya pada triwulan II. Data Jisdor menunjukkan, rerata rupiah selama triwulan II-2024 mencapai Rp 16.138,87 per USD atau melemah 3,03 % dibanding triwulan I-2024 sebesar Rp 15.663,71 per USD. Rupiah berbalik menguat pada triwulan III-2024 dengan rata-rata Rp 15.800,66 per USD dan mencapai Rp 15.796,51 per USD pada triwulan IV-2024. Menurut Telisa, pergerakan nilai tukar rupiah selama bertahun-tahun memang kian melemah. Kondisi itu mencerminkan fundamental perekonomian domestik yang kian terkikis. (Yoga)
Proyek Rempang Eco City Membuat Warga Nelangsa
Polemik rencana proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepri, dua tahun terakhir telah mengusik kehidupan masyarakat. Polemik itu membuat penghasilan masyarakat anjlok ke lembah terdalam, akibat aksi represif aparat keamanan dan tak ada lagi akses permodalan. Begitulah yang dirasakan warga Kampung Pasir Panjang, Rempang, sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu, Ishak alias Saka (58). Menurut Saka, Senin (21/4) sebelum mencuat polemik Rempang, masyarakat bak hidup di tanah surga. Pulau Rempang dan lingkungan sekitarnya mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Bulan madu di tanah surga itu menjelma menjadi nelangsa saat pemerintah menetapkan Rempang Eco City sebagai PSN yang disahkan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Agustus 2023.
Pada 7 September 2023, sebanyak 1.010 aparat gabungan TNI, Polri, satpol PP, dan petugas keamanan BP Batam masuk ke Rempang untuk mematok lahan. Saat itu, ada 16 kampung tua yang masuk dalam bagian PSN walau akhirnya menyusut menjadi lima kampung. Terlepas dari itu, kedatangan ribuan aparat untuk mematok lahan memicu perlawanan besar dari masyarakat Rempang. Perekonomian masyarakat, ujar Saka, berada di tingkat sejahtera sebelum terjadi polemik Rempang. Dalam sebulan, setidaknya, warga bisa 15 kali pergi melaut dengan penghasilan rata-rata Rp 500.000 per hari. Saat musim berlimpah ikan, penghasilan dari laut tembus Rp 3 juta-Rp 4 juta per malam. Setelah dihantam dampak polemik Rempang, penghasilan warga terjun bebas hingga merosot 70 % dari kondisi normal.
Selain diliputi rasa cemas saat beraktivitas, usaha warga untuk melaut, berkebun, dan berladang seolah sengaja dilumpuhkan oleh pemerintah. Dewan Penasihat Pusat Studi Agraria IPB University, Rina Mardiana, menuturkan, selama ini hasil perikanan, perkebunan, dan pertanian dari Rempang menjadi pemasok utama kebutuhan pangan di Batam. Hal itu menandakan ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dari Rempang. Kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenapa pemerintah tidak melihat potensi itu sebagai jalan untuk memajukan daerah itu. Sebaliknya, kenapa pemerintah memaksakan proyek Rempang Eco City saat masyarakat konsisten menolaknya. (Yoga)
Negosiasi Dagang RI-AS dan TKDN
Sejumlah konsesi yang ditawarkan delegasi RI dalam negosiasi tarif dengan AS dikhawatirkan akan mematikan industri di dalam negeri. Salah satunya relaksasi TKDN. Beberapa asosiasi usaha dan pengamat khawatir, relaksasi regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tak hanya mengancam industri dalam negeri, tapi juga memicu hengkangnya industri yang sudah ada karena merasa diperlakukan tak setara (Kompas, 21/4/2025). TKDN, sebagai instrumen nontarif untuk melindungi industri dalam negeri, dipersoalkan AS karena dianggap membatasi akses perusahaan AS ke pasar Indonesia. Selain TKDN, pro-kontra juga terjadi pada rencana penghapusan kuota impor. Kebijakan liberalisasi impor dikhawatirkan membuat Indonesia dibanjiri barang impor, memukul petani lokal, dan mengancam swasembada pangan.
Kalangan pelaku usaha dan pengamat berharap, pemerintah tak terlalu gampang menyerah pada tekanan negara lain. Salah satu misi terpenting delegasi RI dalam negosiasi dengan AS adalah mendapatkan kesepakatan penurunan tarif resiprokal 32 % dari AS. Untuk melunakkan kubu AS, Indonesia menawarkan menambah volume impor dari AS, melonggarkan TKDN, menghapus kuota impor, dan memberi kemudahan bagi perusahaan AS yang investasi di Indonesia. Total ada 16 poin kebijakan Indonesia yang dinilai merugikan AS.
AS dengan daya tawar lebih kuat dipastikan akan mencoba memaksakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pihaknya. Pemerintah dihadapkan pada tantangan, bagaimana komitmen penurunan tarif resiprokal bisa dicapai, tanpa mencederai industri, pasar, dan ekonomi dalam negeri. Kebijakan tarif Trump menjadi momentum bagi Indonesia untuk membenahi iklim investasi, ekosistem kebijakan dan penguatan daya saing industri di dalam negeri, agar ke depan kita lebih resilien menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan di negara mitra dagang dan rezim perdagangan global yang semakin tak ramah. (Yoga)
Batalnya Investasi LG di Indonesia
Perusahaan asal Korsel, LG Energy Solution atau LGES, dilaporkan menarik investasi senilai ratusan triliun rupiah untuk proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Cabutnya LG dinilai menjadi kerugian bagi proyek hilirisasi nikel Tanah Air. Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka duduk masalah yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan investasi penting itu. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, Senin (21/4) mengatakan, pihaknya saat ini masih mempelajari duduk perkara di balik penarikan investasi LG. ”Saya belum mengetahui persis sudah sampai sejauh mana penarikan investasinya. Saya akan cek dulu, berhubung ini koordinasinya di Kementerian Investasi/BKPM,” ujar Yuliot.
Mengutip berita dari kantor berita Yonhap, media asal Korsel, yang ditayangkan Jumat (18/4) konsorsium Korsel yang dipimpin LG memutuskan menarik proyek senilai sekitar 11 triliun won atau 7,7 miliar USD itu. Nilai itu setara Rp 129 triliun. Konsorsium itu meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan mitra lainnya, yang selama ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan perusahaan milik negara untuk membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.
Kerja sama itu dijalin lantaran Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Nikel adalah bahan utama pembuatan baterai EV. Salah satu alasan penarikan proyek itu adalah pergeseran dalam lanskap industri atau yang disebut ”jurang EV” atau EV chasm alias perlambatan sementara atau puncak permintaan kendaraan listrik global. Kendaraan listrik hingga kini baru mampu menarik perhatian segelintir orang. ”Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution. (Yoga)









