Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan RI melebar ke 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Di tengah proyeksi itu, langkah pemerintah meningkatkan impor barang dari AS demi melonggarkan tarif Trump menjadi sorotan. Proyeksi IMF itu melebar signifikan dibanding defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2024 yang tercatat sebesar 8,85 miliar USD atau 0,6 % PDB. Dalam dua tahun terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia sudah mengalami pelebaran defisit. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan defisit 2,04 miliar USD (0,1 % dari PDB), defisit pada 2024 sudah melebar empat kali lipat.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan umumnya menandakan ketahanan eksternal suatu negara melemah karena lebih banyak uang yang keluar daripada masuk dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Berdasarkan proyeksi IMF, kontraksi neraca transaksi berjalan juga terjadi di banyak negara maju di Asia, di antaranya Jepang, Australia, Korsel, China, dan Singapura, serta Taiwan. ”Bahkan, untuk kinerja perdagangan AS sendiri, kebijakan tarif diperkirakan akan mengganggu pasokan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan tekanan harga dalam jangka pendek,” sebut IMF, dikutip Rabu (23/4).

Di tengah proyeksi terkontraksinya neraca transaksi berjalan Indonesia, langkah pemerintah ”merayu” Trump agar mau melonggarkan tarif, dengan membuka keran impor produk energi dan pangan asal AS, menjadi sorotan. ”Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip dalam negosiasi dengan AS sehingga dapat turut menjaga neraca transaksi berjalan agar tidak terkontraksi terlalu dalam,” ujar Kepala Ekonom BCA David Sumual. (Yoga)

Dilatarbelakangi sejumlah alasan, salah satunya lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili, 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 mengundurkan diri. Pengunduran diri itu menyebabkan 1.967 formasi di kementerian dan lembaga belum terisi. Sebanyak 1.967 CPNS yang mundur itu sebelumnya lolos seleksi melalui mekanisme optimalisasi formasi atau setara 12 % dari total 16.167 orang yang ditempatkan lewat skema tersebut. Optimalisasi formasi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengisi posisi kosong yang tidak terisi pada seleksi CASN tahun anggaran 2024. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat lima instansi dengan angka pengunduran diri tertinggi, yakni Kemendiktisaintek (640 orang); Kemenkes (575 orang); Kemenkomdigi (154 orang); Bawaslu (131 orang); serta Kementerian PUPR (121 orang).

Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Rabu (23/4) menyampaikan, pemerintah perlu segera mengisi formasi kosong yang disebabkan oleh banyaknya CPNS yang mundur. Pengisian terutama harus segera dilakukan di sektor-sektor strategis, seperti kesehatan dan pendidikan. Sebab, kekosongan formasi dalam birokrasi dinilai dapat mengganggu pelayanan publik. Contohnya, kekosongan formasi dokter dapat berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat. Begitu pula di sektor pendidikan, kekurangan guru atau dosen bisa membuat layanan kepada pelajar dan mahasiswa tidak optimal. Djohermansyah menyarankan pemerintah agar membuka penerimaan susulan khusus untuk mengisi formasi kosong akibat PNS mengundurkan diri tersebut. Dengan demikian, formasi kosong itu dapat segera terisi tanpa harus menunggu perekrutan tahun berikutnya.

Dalam raker dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (22/4), Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, dari 1.967 CPNS yang mundur, sebanyak 1.265 mengundurkan diri dengan alasan lokasi unit kerja yang terlalu jauh dari domisili peserta. Banyaknya CPNS yang mundur ini pun menuai kritik dari publik mengingat persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat. Akun di X mengkritisi dengan menilai para CPNS yang mundur telah membuang anggaran yang telah dikeluarkan negara untuk membiayai seluruh proses seleksi. Ditambah lagi, mundurnya ribuan CPNS tersebut telah membuang peluang kerja ditengah terbatasnya kesempatan kerja saat ini.  (Yoga)

Investasi bukan hanya menarik investor dengan janji manis. Investor perlu realisasi kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan jaminan rasa aman. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melalui media sosial Instagram, sempat ada permasalahan premanisme yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD di Subang, Jabar. ”Pemerintah perlu tegas menangani permasalahan ini. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapat jaminan keamanan,” kata Eddy di media sosialnya. BYD membukukan pendapatan tahunan Rp 1.361 triliun pada 2023. Perusahaan teknologi tinggi yang didirikan November 1994 itu kini berkiprah di 80 negara, termasuk Indonesia.

Kabar perihal gangguan yang dialami BYD terjadi saat pemerintah sedang giat menarik investor untuk hadir dan menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing di dunia industri, baik padat modal maupun padat karya, turut menopang pertumbuhan ekonomi. Industri menyerap tenaga kerja dan berbagi pengetahuan di negara yang ditempati. Dengan 7,47 juta penganggur di Indonesia pada Agustus 2024, Indonesia butuh investasi. Di Indonesia, pembentukan modal tetap bruto atau investasi menyumbang 1,43 % dari pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,03 persen. Porsi ini tertinggi sejak 2021.

Meski demikian, investasi hanya tumbuh 4,61 % pada 2024. Investasi pada 2025 ditargetkan Rp 1.905 triliun dan pada 2025-2029 ditargetkan Rp 13.302 triliun. Investasi di Indonesia mestinya bukan hanya menarik di atas kertas, tapi juga mesti menarik saat investor berupaya merealisasikannya. Gangguan sekecil apa pun hendaknya ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Begitu juga gangguan tindakan premanisme, apa pun bentuknya, harus diatasi. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mesti tegas. Investasi adalah kegiatan yang didasari kepercayaan. Jika tidak ada rasa percaya, bagaimana investor bersedia menempatkan dananya. (Yoga)