BP Tapera membuka peluang kerja sama dengan bank swasta, seperti BCA, untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dalam rangka mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Selama ini, penyaluran KPR subsidi skema FLPP hanya dilakukan oleh bank BUMN dan BUMD. Meski belum ada kerja sama resmi, BCA tengah melakukan kajian awal bersama BP Tapera, meskipun infrastruktur internal BCA belum siap mendukung skema subsidi secara nasional.

Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang, terutama kebijakan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump, telah memicu tekanan besar terhadap kinerja perusahaan-perusahaan besar dunia. Banyak dari mereka mulai menaikkan harga produk, memangkas target keuangan, hingga menarik kembali proyeksi laba karena lonjakan biaya dan terganggunya rantai pasok.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Konglomerat Prajogo Pengestu terus memoles PT Chandra daya Investasi (CDI), dengan mengonsolidasi perusahaan logistik milik PT Barito Paciific Tbk ( BPT)) ke dalam anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) atau Grup CAP tersebut. Aksi taipan kelas wahid mempercantik CDI tersebut, bersamaan dengan rencana Grup CAP untuk menjejaki penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham Chandra Daya Investasi. Manajemen PT Barito Pacific Tbk (BRPT) atau Grup Barito selaku induk Grup CAP dalam pengumuman resminya, telah mengalihkan seluruh sahamnya atau sejumlah 20.400 saham (100%) di PT Barito Investa Prima (BIP) merupakan kendaraan BRPT untuk berinvestasi di sektor logistik. "Saham-saham tersebut dialihkan dan dijual oleh perseroan (BRPT) dan GI kepada PT Chandra Daya Investasi dan PT Buana Primatama Niaga," jelas manajmen BPRT. CDI merupan anak usaha dari TPIA yang bergerak dalam aktivitas perusahaan holding dan manajemen konsultan. Sedangkan, BPN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan aktivitas konsultan manajemen yang didirikan oleh putra bungsu Prajogo Pangestu yaitu Erwin Ciputra. (Yetede)

Upaya pemerintah menghimpun penerimaan pajak cukup berat, karena realisasi penerimaan pajak kuartal 1-2025 baru Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target penerimanaan pajak tahun 2025 yang mencapai Rp 2.189,3 triliun. Ini mengindikasikan  basis penerimaan pajak belum sepenuhnya pulih dari tekanan ekonomi global dan  domestik sejak awal tahun 2025. Kondisi penerimaan pajak Indonesia pada kuartal 1-2025 menunjukkan dinamika fiskal yang cukup kompleks. Jika ditelisik lebih dalam secara bulanan, realisasi penerimaan pajak pada akhir Maret 2025 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp134,8 triliun, dari Rp187,8 triliun pada Februari menjadi Rp322,6 triliun. Namun, secara tahunan (year on year/yoy), penerimaan pajak itu masih mengalami kontraksi sebesar 12%. Bila setiap kuartal penerimaan negara terkumpul sekitar Rp300 triliun, penerimaan pajak terancam hingga akhir tahun tidak mencapai target atau mengalami shortfall. "Kontraksi tahun ini memperlihatkan dampak dari perlambatan ekonomi akibat ketidakpastian global, termasuk perang tarif antara AS dan CHina, serta tekanan terhadap eskpor Indonesia," jelas Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi. (Yetede)

Pertumbuhan kredit UMKM  terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir. Hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy), masih lemahnya daya beli jadi faktor utama.  Berdasarkan data bank Indonesia (BI) kredit UMKM di kuartal 1 tahun ini menjadi yang terendah, kecuali pada awal tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy). Di mana, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan dua digit secara konsisten pada 20014-2015, masing-masing tumbuh 10,3% (yoy) dan 10,1% (yoy). Setelah itu, mulai menyusut pada 2016 dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), dan pada 2018 kredit UMKM naik 9,9% (yoy). Setelah itu,  trennya mulai menurun secara grudual. Pada 2019, pertumbuhan ke 7,7% melambat dari tahun ke tahun sebelumnya, bahkan sempat mengalami kontraksi 2,2% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi sebesar 12,3% (yoy), disusul 10,2% pada 2022. Setelah itu, laju pertumbuhan kredit UMKM  kembali mengalami tekanan, masing-masing menjadi 7,9% (yoy) di 2023, lalu turun signifikan ke 3% pada akhir 2024, dan terakhir menyentuh 1,7 (yoy) per Maret 2025. (Yetede)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat Donad Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai praktik penambangan di laut dalam. Langkah ini bertujuan mematahkan posisi dominasi China dalam rantai  pasokan mineral yang penting. Tindakan sepihak itu juga dimaksudkan melawan pengaruh China yang semakin besar atas sumber daya mineral dasar laut, memperkuat kemitraan dengan para sekutu, dan memastikan bahwa perusahan-perusahaan AS berada dalam posisi tepat guna mendukung pihak-pihak yang berminat untuk mengembangkan mineral dasar laut secara bertangung jawab. Menurut laporan yang dilansir CNBC pada Jumat (25/4/2025), Pemerintah AS berusaha mempercepat penambangan mineral-mineral penting yang strategis, seperti nikel, tembaga, serta elemen-elemen logam jarang dari dasar laut diperairan AS dan internasional. "Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional, juga ekonomi utama dalam ilmu pengeahuan dan teknologi laut dalam sumber daya mineral dasar laut," ujar Trump. Namun menurut para krtitikus, perintah eksekutif tersebut bertentangan dengan upaya global untuk mengadopsi peraturan, yang mengarahkan perintah Trump melakukan percepatan izin penambangan  berdasarkan Deep Seabed Hard Minerals Act of 1980 atau UU Mineral Keras Dasar Laut. (Yetede)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Delegasi Indonesia telah menandatangani kerangka kerja sama perundingan teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sebagai fase awal negosiasi terkait tambahan tarif bea masuk impor sebesar 32 % terhadap produk Indonesia, yang direncanakan mulai diberlakukan Gedung Putih pada Juli 2025. Pembahasan substansi teknis akan dilakukan antara delegasi Indonesia dan USTR dalam dua pekan ke depan, dengan target penyelesaian negosiasi 60 hari.

Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4) waktu Jakarta. ”Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, secara resmi proses negosiasi tingkat teknis antara  Indonesia dan AS untuk membahas isu tarif impor dimulai. Targetnya, dalam 60 hari, Indonesia dengan AS akan menyelesaikan pembahasan,” ujar Airlangga.

USTR merupakan lembaga yang ditunjuk Pemerintah AS sebagai juru runding untuk melanjutkan negosiasi atau pembahasan mengenai tarif dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Selain menggelar pertemuan intensif dengan USTR, delegasi Indonesia telah mengadakan pertemuan dan pembicaraan organisasi bilateral nonpemerintah United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce). ”Indonesia aktif dalam negosiasi ini dengan tujuan solusi yang saling menguntungkan dan reformasi sistem perdagangan global,” kata Airlangga. (Yoga)