Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

PT Chandra Daya Investasi (CDI) anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) yang tengah disiapkan untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham memiliki pundi-pundi yang menjadi motor pendapatan usaha. Dua diantaranya datang dari pilar bisnis infrastruktur CDI. Sebagai special purpose vehicle Chandra Asri Group, CDI mengelola bisnis di bidang kepelabuhan dan penyimpanan (storage) yang dijalankan lewat anak usahanya, PT Redeco Petrolin Utama (RPU) dengan kepemilikan saham sebanyak 50.75%. masih di pilar infrstruktur, CDI juga memiliki anak usaha bernama PT Chandra Shipping International (CSI) yang mengoperasikan bisnis logistik maritim. RPU dan CSI berperan penting dalam rantai pasok energi khususnya sektor energi , petrokimia, dan manufaktur. Eksistensi keduanya dalam pilar bisnis infrastruktur CDI memperlihatkan betapa terintegrasinya ekonomi logistik CDI. Sebagai contoh, CDI saat ini mengoperasikan sebanyak delapan kapal milik sendiri untuk mengangkut bahan kimia cair dan minyak serta gas (chemical atau oil/gas tanker) baik untuk memenuhi kebutuhan Chandra Asri Group maupiun pelanggan di luar grup. (Yetede)

Industri maritim merupakan lokomotif yang akan membawa ekonomi Indonesia melaju lebih kencang. Untuk itu, diperlukan investasi asing untuk mendorong kemadirian industri. Direktur pemasaran PT PAL Indonesia (Persero) Wiyono Komodjojo menjelaskan, salah satu gol utama perusahaan adalah membangun industri perkapalan dalam negeri, yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Dia menerangkan, dengan semangat kemandirian industri perkapalan dalam negeri, yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Dia menerangkan, dengan semangat kemandirian inovasi, PT PAL mendorong seluruh mitra dan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi aktif didalam mewujudkan industri maritim yang maju, mandiri, dan kompetitif. "Sehingga timbul manufaktur atau pabrik mesin di dalam negeri dengan engine, gearbox, propulsion system, generator, kemudian pompa, pipa, fitting, valve dan itu yang selama ini kita impor bisa diproduksi di dalam negeri," kata Wiyono. Untuk menumbuhkan industri maritim dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dia mengungkapkan, industri perkapalan memiliki nilai yang cukup besar. Satu mesin saja harganya cukup besar. Satu mesin saja harganya dapat mencapai US$ 25 juta atau sekitar Rp412,47 miliar (kurs Rp16.858,60). (Yetede)

Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka kembali rute penerbangan internasional di tiga bandara yakni Semarang, Palembang, dan Bangka Belitung jadi tantangan sekaligus peluang pemerintah daerah (pemda) dalam memaksimalkan potensi daerahnya. Pemerintah mengembalikan status penerbangan internasional pada tiga bandara yakni Bandara Ahmad Yani (Semarang), Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Pelembang) dan Bandara Hanandjoeddin (Bangka Belitung). Sejak pandemi Covid019, sejumlah penerbangan di bandara-bandara Tanah Air dicabut status internasionalnya karena sepinya penerbangan ke luar negeri. Sedangkan tahun lalu,  pemerintah telah menambahkan status penerbangan pada 17 bandara di Indonesia, sehingga total bandara di Tanah Air dengan status internasional saat ini berjumlah 20 bandara. Analis penerbangan indepen, Gatot Rahardjo menilai tambahan status internasional  pada tiga bandara berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025 yang dikeuarkan pada 25 April 2025 memberikan sinyal positif bagi pemda. Artinya, daerah diberikan kesempatan untuk menarik maskapai internasional berdasarkan daya tarik di wilayah masing-masing. (Yetede)

Sentimen pembagian dividen oleh sejumlah emiten menjadi angin segar bagi pasar saham Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kinerja IHSG yang masih melemah. Felix Darmawan, ekonom Panin Sekuritas, menilai bahwa musim dividen kuartal II/2025 dapat memberikan dorongan jangka pendek terhadap IHSG, meski masih dibayangi risiko eksternal seperti kebijakan tarif AS dan potensi resesi.

Sentimen pembagian dividen oleh sejumlah emiten menjadi angin segar bagi pasar saham Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kinerja IHSG yang masih melemah. Felix Darmawan, ekonom Panin Sekuritas, menilai bahwa musim dividen kuartal II/2025 dapat memberikan dorongan jangka pendek terhadap IHSG, meski masih dibayangi risiko eksternal seperti kebijakan tarif AS dan potensi resesi.

Pemerintah Indonesia menargetkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu dari lima sovereign wealth fund (SWF) terbesar dunia, dengan aset kelolaan mencapai US$1 triliun. Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme terhadap pencapaian target tersebut dan menekankan pentingnya pengelolaan aset secara profesional, transparan, dan etis. Ia menegaskan bahwa kinerja direksi harus terus dievaluasi dan rekrutmen dilakukan berdasarkan kemampuan, bukan faktor primordial atau politik.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkirakan potensi remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) dari Arab Saudi pada tahun 2025 bisa mencapai US$2,45 miliar atau sekitar Rp41,3 triliun, seiring dengan rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja ke negara tersebut. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa target penempatan 400.000 PMI, terdiri atas sektor domestik dan formal, juga dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran nasional hingga 6,1%.

Pinjaman daring atau pinjol (pinjaman online), yang marak beberapa tahun terakhir, sering menimbulkan masalah ekonomi dan kemanusiaan di masyarakat, terutama di kalangan perempuan kepala keluarga. Sejumlah perempuan jadi korban kekerasan, mengalami gangguan kesehatan dan mental, bahkan mengakhiri hidup akibat pinjol. Banyak perempuan kepala keluarga menjadi korban pinjol, karena dalam praktiknya, pinjol, terutama yang ilegal, menjadi wajah baru lintah darat yang beroperasi di ruang digital. Pinjamannya terlihat seperti memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat, tetapi ujungnya justru menjerumuskan peminjamnya dalam lautan utang. Sejumlah korban pinjol mengaku tidak menyadari bunga pinjaman yang diajukannya tinggi dan berlipat-lipat (bunga-berbunga).

Akibatnya, mereka harus gali lubang tutup lubang, melunasi utang pinjol dengan pinjol lainnya. ”Pinjol yang eksploitatif telah menjelma menjadi praktik lintah darat dalam wujud yang modern. Utang yang mencekik, bunga tak masuk akal, serta teror ataupun kekerasan fisik, psikologis, dan verbal dialami para korban pinjol,” kata Direktur LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan, Minggu (27/4), di Jakarta. Sejak 2018 hingga 2024, LBH Jakarta menerima 1.944 pengaduan dari para korban pinjol di Jabodetabek serta luar Jabodetabek. Sebanyak 1.208 (62,14 %) korban adalah perempuan. Dari pengaduan yang masuk, diduga telah terjadi berbagai pelanggaran atas privasi korban pinjol.

Ketika pembayaran utang tertunggak, pemberi pinjaman menyebarkan informasi korban ke kontak-kontak yang ada di telepon seluler korban. Berbagai kekerasan yang dialami perempuan korban pinjol hingga saat ini tidak disikapi serius oleh negara. ”Kondisi ini menunjukkan bahwa negara gagal melindungi warganya dari praktik ekonomi yang tidak adil,” kata Fadhil. Banyaknya perempuan yang terjerat pinjol sejalan dengan tingginya aktivitas mereka terhadap praktik pinjam-meminjam secara daring. Jumlah pembiayaan macet alias tingkat wanprestasi(TWP) 90 hari pinjaman perseorangan pada Januari 2025 mencapai Rp 1,46 triliun, pembiayaan macet perempuan mencapai Rp 752,11 miliar, lebih besar ketimbang laki-laki sebesar Rp 716,79 miliar. (Yoga)

Wamen Diktisaintek, Stella Christie menilai lapangan kerja tidak bisa serta-merta tercipta tanpa sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih fokus membangun SDM sembari terus berupaya memperluas lapangan kerja. Hal ini disampaikan Stella dalam orasi ilmiah di hadapan ratusan wisudawan sarjana dan pascasarjana Universitas Yarsi, Jakarta, Sabtu (26/4). Menurut dia, hubungan antara SDM dan lapangan kerja tidaklah sejajar. Lapangan kerja tidak akan ada jika tidak ada SDM unggul yang menciptakannya. ”Jadi (mengupayakan) SDM yang berkualitas itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini menjadi poin yang sangat penting yang saya rasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini,” kata Stella.

Pemerintah, memang berperan besar dalam memperluas lapangan kerja untuk memberi pekerjaan pada masyarakat. Pemerintah akan lebih fokus mengembangkan SDM melalui pendidikan. ”Jadi, orangnya dulu (dikembangkan) oleh universitas dan dia akan menciptakan lapangan-lapangan kerja yang bisa diisi oleh orang-orang berkualitas yang datang dari universitas tersebut,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah mendorong mahasiswa untuk menguasai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebelum lulus dan masuk ke dunia kerja. Sebab, AI bisa menggantikan pekerjaan manusia jika manusianya tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. (Yoga)