Menyusun Jurus Cegah Kerugian di Pasar
Hairul Rizal
28 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)
Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun sepanjang awal 2025, bahkan sempat ke bawah 6.000, membuat sejumlah sekuritas merevisi target mereka. Proyeksi IHSG yang sebelumnya diprediksi menuju kisaran 7.800 - 8.000, kini menjadi konservatif atau hanya rebound terbatas ke area 6.900 - 7.300. Asa peningkatan IHSG ke depan ditopang sejumlah faktor sebagai meredanya ketidakpastian perang dagang, potensi pemangkasan suku bunga acuan, hingga pertumbuhan kinerja emiten. Indeks Bisnis-27, sebagai indeks saham kerjasama Bisnis Indonesia dan Bursa Efek Indonesia (BEI), turut berbenah dengan mengenalkan anggota dan pembobotan baru untuk periode perdagangan Mei-Oktober 2025
Pemulihan Pasar Modal Masih Bayang-Bayang
Hairul Rizal
28 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Pasar modal Indonesia pada kuartal II/2025 berada dalam kondisi paradoks antara harapan pemulihan dan tekanan realitas. Meskipun terdapat optimisme terhadap rebound IHSG dan langkah seleksi saham resilient seperti masuknya DSNG, SCMA, dan SIDO ke Indeks Bisnis-27, kinerja indeks yang sudah turun 6,59% sepanjang tahun mencerminkan lemahnya fundamental secara umum.
Para analis pasar menilai valuasi murah pasar tidak cukup menjadi katalis tanpa dukungan perbaikan fundamental ekonomi, sementara risiko tinggi tetap mengintai dari ketergantungan pada sektor perbankan dan konsumer. Komitmen dividen dan buyback dari bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI memang memberi sedikit sentimen positif, namun sektor keuangan sangat rentan terhadap tekanan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Harian ini juga menyoroti bahwa sektor konsumer pun tak lepas dari tantangan, seperti daya beli yang melemah dan tekanan inflasi. Oleh karena itu, strategi seperti dollar cost averaging (DCA) hanya akan efektif jika dibarengi evaluasi sektor dan disiplin portofolio, bukan sekadar bertahan dalam sektor lama.
Penegasan datang pada pentingnya reformasi struktural dan kejelasan kebijakan makro. Tanpa itu, seperti disampaikan dalam analisis artikel ini, optimisme pemulihan IHSG hanya akan menjadi fatamorgana, dan pasar akan terjebak dalam siklus reli palsu dan koreksi dalam. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu segera memperbaiki komunikasi serta memperkuat arah kebijakan fiskal dan politik agar kepercayaan investor bisa pulih.
PHK Marak, Apindo Dorong Satgas Bertindak Cermat
Hairul Rizal
28 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Hariyadi Sukamdani, meminta pemerintah agar tidak hanya fokus pada jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga memahami akar penyebabnya demi merumuskan solusi menyeluruh bagi dunia usaha. Hal ini disampaikan menyusul rencana pembentukan Satgas PHK oleh pemerintah.
Hariyadi menegaskan bahwa PHK sering kali merupakan langkah terakhir perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha, bukan semata keputusan sepihak. Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta-merta mengintervensi keputusan efisiensi pelaku usaha tanpa membenahi faktor-faktor eksternal yang turut menekan, seperti lemahnya daya beli, banjir impor ilegal, perang dagang internasional, hingga pemangkasan anggaran pemerintah yang berdampak langsung pada sektor jasa dan perhotelan.
Sebagai Ketua Umum PHRI, Hariyadi juga mencontohkan merosotnya okupansi hotel sebagai dampak dari pemotongan belanja pemerintah, yang memaksa pelaku usaha di sektor ini melakukan efisiensi, termasuk PHK. Oleh karena itu, dia mendorong agar Satgas PHK dibentuk dengan pendekatan strategis yang juga menyentuh pembenahan iklim usaha secara menyeluruh, bukan hanya pengawasan angka.
Dengan mencatat bahwa kasus PHK sepanjang 2024 melonjak hingga 77.965 orang, Hariyadi menyerukan agar pemerintah hadir sebagai mitra solusi, bukan sekadar pengawas, dalam mengatasi tekanan yang dihadapi sektor usaha nasional.
DPR Soroti Mekanisme Rekrutmen ASN
Hairul Rizal
28 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena tidak lazim berupa pengunduran diri massal 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 sebagai bukti adanya kelemahan serius dalam sistem rekrutmen ASN. Menurut Puan, sistem saat ini belum mampu menjawab ekspektasi generasi muda dan tidak cukup hanya bersifat administratif. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir.
Pengunduran diri ini terjadi karena skema optimalisasi formasi dari pemerintah, di mana peserta yang tidak lolos di pilihan awal akhirnya diterima di daerah yang tidak mereka lamar karena kekosongan. Puan menilai hal ini mencerminkan perencanaan yang lemah, yang tidak mempertimbangkan minat dan kesiapan peserta terhadap penempatan.
DPR pun mendorong pemerintah melakukan perbaikan strategis dalam proses rekrutmen agar tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan instansi dan harapan peserta, sehingga rekrutmen CPNS ke depan dapat lebih efektif, efisien, dan diminati.
Konsolidasi Perdagangan Jadi Andalan Ekspor
Hairul Rizal
26 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)
Tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal positif usai pertemuan perdana dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal Trump. Meski demikian, Airlangga menekankan pentingnya konsolidasi antar pemangku kepentingan di dalam negeri guna mengantisipasi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global dan tekanan perdagangan internasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa kebijakan tarif AS telah mengubah tatanan perdagangan dunia dan Indonesia harus bersiap menghadapi ketidakpastian tersebut dengan strategi fiskal yang adaptif. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menambahkan bahwa Indonesia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada hasil negosiasi, melainkan perlu segera menciptakan rencana cadangan dan mempercepat reformasi iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor.
Sementara itu, Direktur Indef Eisha M. Rachbini menilai bahwa perdagangan intra-Asean merupakan peluang yang menjanjikan dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko juga menekankan pentingnya penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA agar industri alas kaki nasional dapat menembus pasar Eropa, mengingat terbatasnya negara tujuan ekspor saat ini.
Hasil awal negosiasi tarif dengan AS cukup menjanjikan, pemerintah dan dunia usaha Indonesia tetap harus memperkuat koordinasi domestik, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan daya saing untuk menghadapi risiko jangka panjang dari perang dagang global.
Penerimaan Pajak Diburu di Tengah Ekonomi Stagnan
Hairul Rizal
26 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025 berdasarkan UU APBN 2025, namun realisasi hingga Februari menunjukkan capaian baru Rp187,8 triliun, menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam mencapai target ambisius tersebut, terutama karena stagnasi ekonomi dan lemahnya konsumsi rumah tangga serta ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang bernilai tambah rendah.
Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan, menjadi tokoh sentral dalam kebijakan fiskal ini, dengan data Kemenkeu menunjukkan penurunan tajam pada penerimaan PPh Badan akibat harga komoditas global yang melemah. Selain itu, struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi sektor informal—sebagaimana disoroti oleh Bank Dunia dan BPS—membuat tax ratio Indonesia tetap rendah, yakni sekitar 10%.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan, antara lain dengan mendorong hilirisasi industri, mempercepat formalisasi sektor informal melalui digitalisasi sistem perpajakan, dan memperkuat daya beli masyarakat agar optimalisasi penerimaan PPN dapat tercapai. Namun, keberhasilan tersebut tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi erat dengan dunia usaha dan masyarakat untuk memperluas basis pajak dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Proyeksi Ekonomi RI Dipangkas Bank Dunia
Hairul Rizal
26 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Bank Dunia dan IMF sama-sama memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%. Penurunan ini dipicu oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang melemahkan daya saing ekspor dan mengurangi kepercayaan investor.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook, Bank Dunia juga menyoroti bahwa konsumsi swasta tetap akan menjadi penopang pertumbuhan, meskipun terbatas oleh kurangnya penciptaan lapangan kerja berkualitas. Namun, stimulus fiskal dan reformasi struktural yang dirancang pemerintah, termasuk pembentukan lembaga investasi seperti Danantara, diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan dan mengurangi tingkat kemiskinan hingga 11,5% pada 2027.
Pierre-Olivier Gourinchas, Direktur Departemen Riset IMF, menegaskan bahwa ketegangan perdagangan global—terutama akibat tarif resiprokal yang diimplementasikan Presiden Trump—akan menghambat laju perdagangan internasional, yang diperkirakan turun drastis dari 3,8% menjadi 1,7% tahun ini. Kondisi ini mendorong perusahaan menunda investasi dan lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, sehingga berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.
DPR Panggil Dirjen Pajak Terkait Kinerja Fiskal
Hairul Rizal
26 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan rencana pemanggilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk membahas merosotnya penerimaan negara dan perkembangan sistem administrasi perpajakan Coretax. Hal ini menyusul penurunan tajam penerimaan pajak pada triwulan I 2025 yang hanya mencapai Rp322,6 triliun, turun 18,1% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Komisi XI menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik kelemahan dalam penerimaan negara, termasuk dari sisi pajak, kepabeanan, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sebelumnya, Komisi XI dan DJP juga telah sepakat untuk menunda implementasi penuh sistem Coretax karena masih terdapat berbagai kendala teknis yang perlu diselesaikan. Pemanggilan lanjutan ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan langkah strategis agar kinerja fiskal kembali optimal.
Kesenjangan Kekayaan RI Kian Menganga
Hairul Rizal
26 Apr 2025 Kontan (H)
Ketimpangan kekayaan di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Singapura meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan UBS Global Wealth Report 2024, rasio gini kekayaan Indonesia mencapai 68 di tahun 2023—naik dari 59 pada 2008—menunjukkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang makin lebar. Data BPS juga mengonfirmasi tren ini, dengan rasio gini pendapatan Indonesia naik tipis menjadi 0,381 di September 2024.
Namun, Singapura mencatat tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, dengan rasio gini mencapai 70. Lonjakan ini dipicu oleh meningkatnya kekayaan rata-rata dan arus masuk orang super kaya dari berbagai negara, yang tertarik pada stabilitas politik dan pajak rendah. Juru bicara pemerintah Singapura menyatakan bahwa negara tersebut tetap terbuka bagi investor dan modal asing.
Untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah Singapura telah menaikkan pajak orang kaya, termasuk pajak penghasilan, properti, dan bea materai. Namun, langkah ini menimbulkan efek samping: warga lokal mengeluh soal biaya hidup tinggi, dan sebagian miliarder mulai mempertimbangkan pindah ke negara lain seperti Dubai, Abu Dhabi, atau bahkan Indonesia.
Robin Heng, mantan Co-Head of Local Private Banking Bank of Singapore, memperingatkan bahwa Singapura bisa kehilangan daya saing sebagai pusat kekayaan global jika beban pajak terus bertambah. Hal ini membuka peluang bagi negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia untuk menjadi alternatif tujuan investasi dan domisili bagi orang super kaya.
Perundingan Dagang Masuki Tahapan Krusial
Hairul Rizal
26 Apr 2025 Kontan
Indonesia telah resmi memulai proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), ditandai dengan penandatanganan non-disclosure agreement (NDA) antara pemerintah Indonesia dan USTR pada 23 April. Negosiasi kini masuk tahap teknis, dengan rencana pembentukan lima kelompok kerja (working group) untuk mempercepat pembahasan di sektor-sektor strategis, meski sektor tersebut belum diungkap ke publik.
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pendekatan negosiasi berlandaskan lima pilar manfaat nasional: ketahanan energi, akses pasar ekspor ke AS, kemudahan investasi, kerja sama rantai pasok industri strategis, dan akses teknologi di berbagai sektor.
Meski negosiasi ini berpotensi memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia, ekonom Syafruddin Karimi memperingatkan risiko konsesi berlebihan, terutama dalam deregulasi dan keterlibatan dalam rantai pasok global. Ia menekankan pentingnya menjaga kemandirian industri nasional dan prinsip kedaulatan dalam kebijakan ekonomi Indonesia.