;

Derita Tak Berkesudahan di Nusa Tenggara Timur

Yoga 13 Feb 2024 Kompas

Hampir tiga bulan terakhir nasib nelayan di NTT tak menentu karena cuaca buruk. Mereka hanya bisa mencari ikan di laut dangkal. Petani pun demikian. Akibat El Nino, mayoritas lahan pertanian gagal panen. Nestapa nelayan dan petani kian berat di tengah terus naiknya harga kebutuhan pokok. Syarief Laode (38), nelayan dari Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, NTT, Minggu (11/2) siang, baru pulang mencari ikan di Teluk Kupang. Hasil tangkapannya tak seberapa, tetapi cukup menghidupi ekonomi keluarganya hari itu. Syarief menyandarkan perahu motor berbobot 3 gros ton (GT) itu di dekat Pasar Oesapa. Pedagang ikan di pasar menghampiri kapalnya. ”50 ekor kepiting laut diborong pedagang, yang juga langganan, dengan harga Rp 50.000. Sementara ikan dibeli Rp 20.000. Total dapat Rp 70.000 hari ini.

Beberapa jenis ikan yang tidak diambil pedagang, saya bawa untuk konsumsi di rumah. Saya berangkat pukul 04.00 Wita. Kebetulan cuaca relative aman di sekitar Teluk Kupang,” kata Syarief. Jika cuaca normal, Syarief menjual ikan langsung kepada pedagang ikan di Desa Tablolong. Harga ikan itu pun relatif murah. Ikan kembung, satu ember berisi 150 ekor dijual Rp 100.000. Ikan itu oleh pedagang dijual di pasar tradisional dengan harga Rp 20.000 per 10 ekor. Syarief mengaku terkadang menjual sampai tujuh ember sekali melaut. Okto Nifu (46) petani lahan kering di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, mengatakan, lahan jagung seluas 3.000 meter persegi miliknya terancam gagal panen. Jagung hampir berbuah, tetapi nyaris habis diserang ulat grayak yang muncul setelah panas selama satu pekan.

Petani hanya pasrah menerima keadaan hama tersebut. ”Kalau jagung sudah diserang hama, kami hanya berharap pada singkong, kacang, dan jenis tanaman lain di ladang itu,” kata Nifu. Petani lahan kering lain di Desa Kadahang, Kabupaten Sumba Timur, Agus Napu (51), mengatakan, jagungnya mulai diserang belalang yang muncul tiap musim tanam tiba. Belalang muncul dalam jumlah jutaan ekor dan menghabiskan tanaman dalam hitungan jam. Di tengah kondisi sulit yang dialami nelayan dan petani, harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. Harga beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, dan daging terus naik. Bagi nelayan dan petani kecil, harga beras saat ini semakin tak terjangkau. Derita nelayan dan petani di NTT seperti tak berkesudahan. (Yoga)

Mengolah Sampah APK Menjadi Cuan

Yoga 13 Feb 2024 Kompas

Muhammad Aldino (28) memilih sejumlah baliho kampanye dari tumpukan bahan serupa di halaman tempat kerajinan barang bekas miliknya di Jagakarsa, Jaksel, kemudian didaur ulang. Di dalam studio berukuran 12 x 6 meter itu, ia dan sejumlah rekannya menghasilkan berbagai barang, seperti tas, kursi, meja, dan papan, berbahan limbah alat peraga kampanye (APK). Kelompok perekayasa barang Gudskul Rekayasa dan Dicoba-coba (GudRnD) menginisiasi program daur ulang limbah APK bersama merek lokal ramah lingkungan Stuffo. Aldino adalah salah satu anggota dalam tim kolaborasi tersebut. Sampah APK itu didapat dari kegiatan pembersihan atribut pemilu pada masa tenang sejak Minggu (11/2).

Selain mendapat dari warga dan petugas, kelompok tersebut turun ke lapangan untuk membantu proses pencabutan di beberapa wilayah Jaksel. ”Kami mengolah limbah spanduk atau banner menjadi berbagai barang yang bermanfaat dan bernilai jual. Untuk olahan, bisa menjadi kursi, lantai portabel, meja, papan multipleks, hingga bata. Harga bervariasi, mulai dari Rp 38.000 hingga Rp 1 jutaan (per barang),” kata Aldino saat ditemui, Senin (12/2). Aldino menyebutkan, papan multipleks terbuat dari beberapa lapis banner. Karakteristik dan ketebalan multipleks yang mirip dengan papan kayu membuat hasil olahannya menjadi pengganti kayu.

Riset mengenai multipleks itu dimulai tiga bulan lalu, saat ada pemilik percetakan elektronik datang ke studionya menawarkan sisa banner untuk diolah. Sebab, banyak banner yang sering dibakar di tempat pembuangan sampah. Setelah berkali-kali mencoba, Aldino dan rekannya berhasil menemukan formula untuk mengolah banner berbahan flexi frontlite asal Korea dan China itu. Bahan tersebut banyak digunakan karena murah. Mereka juga membuat tas dari flexi asal Jerman karena bahannya tebal. Namun, tidak cocok jika menggunakan flexi Korea dan China karena bahannya cepat robek. Adapun hasil cacahan banner berbahan flexi juga bisa diolah menjadi bata. Hasil olahan limbah itu dijual di lokapasar (marketplace) situs web, sejumlah toko, dan berdasarkan pemesanan. Pengerjaan olahan paling cepat tiga jam dan paling lama empat hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. (Yoga) 

BTN Bidik Laba Naik 11%

Yuniati Turjandini 13 Feb 2024 Investor Daily (H)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sepanjang 2023 berhasil membukukan  laba bersih Rp.3,5 triliun, tumbuh 15,13% dibandingkan  periode 2022 sebesar Rp3,04 triliun. Tahun ini, perseroan mengincar pertumbuhan laba bersih 10-11% secara tahunan (year on year/yoy). BTN sebelumnya memasang (yoy). Direktur Utama BTN Nixon LP Napitapulu mengatakan, juga akan didorong oleh penyaluran kredit yang dibidik tumbuh 10-11% (yoy). "Jadi kami tidak bisa  menargetkan lebih, itu juga DPK BTN naik 8,4-8,5%. target kredit itu karena kami mempertimbangkan DPK masih ketat persaingannya, kalau fundingnya naik kami nanti dorong  revisi naik juga, tapi sekarang belum berani targetkan kredit 12%," urai Nixon. Di sisi margin bunga bersih (net interest margin.NIM) BTN diharapkan bisa berada di kisaran 4% ini untuk mendukung profitabilitas perseroan. terkait hal itu, Direktur keuangan BTN Nofry Rpny Poetra mengungkapkan, bahwa menjadi motor pengggerak NIM ada dua, yakni peningkatan bunga dan menurunkan beban bunga. (Yetede)

Belanja Prioritas Melalui Kebijakan Pencadangan Anggaran

Yuniati Turjandini 13 Feb 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah kembali melaksanakan kebijakan sesuai anggaran (automatic adjustment) sebesar Rp 50,14 triliun dari semua kementerian/lembaga (K/L) dalam tahun anggaran 2024. Idealnya, kebijakan penyesuaian anggaran harus memperhatikan kebutuhan belanja yang diprioritaskan. Kebijakan penyesuaian anggaran dilakukan sesuai Surat Pemerintah Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 yang diterbitkan pada 29 Desember 2023. Dalam surat tersebut disebutkan  bahwa kegiatan yang diprioritaskan  untuk dilakukan automatic adjusment  adalah belanja barang yang tidak dapat diefisienkan, tidak mendesak, dan dapat ditunda, diutamakan berasal  dari 10 akun belanja barang, yaitu honor, perjalanan dinas, paket meeting , belanja barang operasinal lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya. Penyesuaian anggaran dilakukan terhadap belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda. (Yetede)

BERAS, Kenaikan Harga Kian Meresahkan

Yoga 13 Feb 2024 Kompas (H)

Harga beras di pasaran terus naik seiring berkurangnya pasokan beberapa bulan terakhir. Situasi itu membuat masyarakat semakin resah. Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk membanjiri pasar dengan beras. Panel Harga Pangan Bapanas, per 12 Februari 2024, mencatat, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.840 per kg, naik 3,83 % secara bulanan dan 15,02 % secara tahunan. Harga ini lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Khosiatin (54), pedagang nasi uduk di Tegal Parang, Pancoran, Jaksel, menyatakan terpaksa mengurangi porsi nasi uduknya agar tetap untung. Ia tak mau menaikkan harga karena khawatir pelanggan berkurang. Sementara Ridwan (21), pedagang beras di Pasar Minggu, Jaksel, mengatakan, harga beras yang tinggi membuat dirinya sulit menjual dagangannya. ”Walaupun beras merupakan makanan pokok, sekarang banyak yang  membatasi pembeliannya,” ujar Ridwan.

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area, BPSk, ada potensi defisit beras pada periode Januari-Februari 2024. Produksi gabah kering giling pada Januari-Maret 2024 diperkirakan 10,1 juta ton atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat 16,2 juta ton. Situasi itu dinilai berpengaruh terhadap stok beras di ritel modern. Sejumlah minimarket dan swalayan mulai kekurangan stok beras. Pada 11-12 Februari 2024, stok beras premium dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah minimarket dan swalayan di Tangsel, Banten, misalnya, menipis, bahkan ada yang sama sekali habis. Kalaupun ada, pembeliannya dibatasi satu bungkus untuk kemasan 10 kg dan dua bungkus untuk kemasan 2,5 kg, 3 kg, dan 5 kg.

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas perberasan nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2) pagi. Presiden meminta agar stok beras di Bulog didistribusikan ke pasar, sedangkan beras dari pelabuhan bisa langsung disalurkan ke Pasar Induk Cipinang dan segera didistribusikan ke masyarakat. Agar tidak ada kelangkaan beras di pasaran, Presiden memerintahkan jajarannya membanjiri pasar dengan beras. Seusai rapat, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meninjau Pasar Induk Cipinang. Arief menyebutkan, saat ini stok beras di Cipinang termasuk tinggi, yakni lebih dari 34.000 ton. ”Jadi, sekali lagi perintahnya adalah banjiri pasar,” ujarnya. (Yoga)

Mendorong Inovasi dalam Pertumbuhan Ekonomi

Yoga 13 Feb 2024 Kompas (H)

BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 sebesar 5,05 %, lebih rendah dari 2022 di 5,31 %. Kenaikan harga, khususnya barang pokok seperti beras, telah menggerus permintaan domestik. Sementara fragmentasi ekonomi-politik global menekan aktivitas ekspor. Begitu pun aktivitas investasi yang mengalami stagnasi di tahun politik ini. Pengeluaran pemerintah menjadi penyangga utama agar siklus perlambatan bisa ditahan (counter cycle). Di situlah perlunya kebijakan fiskal yang solid dan kredibel alias bisa dipertanggung jawabkan. Bank Dunia dalam Global Economic Prospects (GEP) edisi Januari 2024 menyoroti suramnya perekonomian global. Pertumbuhan global 2024 diproyeksikan mencapai 2,4 % atau mengalami penurunan selama tiga tahun berturutan atau lebih rendah dibandingkan perkiraan pertumbuhan 2023 sebesar 2,6 %. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 4,9 % pada 2024 dan 2025. Siklus perekonomian kita, meski tak seburuk dinamika global, tetap saja mengalami gejala perlambatan.

Untuk keluar dari jebakan stagnasi ini, Bank Dunia menawarkan jalan keluar melalui akselerasi investasi berkelanjutan. Sejak lama, lembaga ini memberikan perhatian pada investasi dan produktivitas sebagai strategi utama melawan perlambatan ekonomi pasca pandemi. Persoalannya, bagaimana menerjemahkan strategi besar tersebut dalam konteks kebijakan ekonomi kita. Pemilu 2024 bisa menjadi peluang agar konsolidasi kebijakan ekonomi lebih fokus pada peningkatan produktivitas melalui akselerasi investasi berbasis inovasi. Dibanding banyak negara lain, kita punya peluang lebih besar untuk melakukan transformasi struktural agar investasi berbasis inovasi bisa terakselerasi dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan hampir sepuluh tahun terakhir menjadi modal penting. Siapa pun pemenang pemilihan presiden perlu melakukan ”destruksi kreatif” dalam kerangka keberlanjutan. (Yoga)

Krisis Pembiayaan Pendidikan

Yoga 12 Feb 2024 Kompas

Biaya pendidikan yang kian mahal menjadi keprihatinan masyarakat, selain harga barang kebutuhan pokok. Warga mencemaskan masa depan anak mereka. Di level pendidikan tinggi, keluhan kian tak terjangkaunya uang kuliah terus disuarakan mahasiswa dan orangtua setiap tahun. Dukungan pemerintah yang mengecil karena keterbatasan kemampuan APBN membuat perguruan tinggi dituntut mandiri. Hal ini menuntun pada komersialisasi yang membuat biaya pendidikan kian melambung dan sulit dijangkau kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini memperlebar ketimpangan, membatasi mobilitas vertikal sosial-ekonomi masyarakat bawah. Dengan rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif 0,45 %, sulit bagi kita bicara transformasi menuju Indonesia Emas.

Upaya mengatasi ketertinggalan terus dilakukan, termasuk memperbanyak program beasiswa dan hibah serta pengiriman mahasiswa belajar di dalam dan luar negeri. Namun, jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Tahun 2018, Presiden Jokowi mendorong perbankan lebih banyak lagi menyalurkan kredit pendidikan, termasuk menjajaki skema student loan, seperti diterapkan di AS, namun tak jelas perkembangannya. Yang muncul justru solusi pragmatis kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga pinjaman daring, yang kemudian memicu polemik dan aksi protes mahasiswa karena memberatkan dan tak etis atau berpotensi memunculkan problem baru.

Penyaluran pinjaman pendidikan sebenarnya sudah dilakukan segelintir bank besar, tetapi masih terbatas. Selain karena belumada payunghukum, keengganan terhadap skema student loan juga karena ada kekhawatiran apa yang berlangsung di AS akan terjadi di Indonesia, yaitu tingginya gagal bayar atau kredit macet yang bisa mengancam perekonomian. Pemerintah pun dipaksa melakukan penghapusan, penangguhan, atau keringanan utang pendidikan bermasalah ratusan miliar dollar AS. Pinjaman pendidikan bisa dikatakan tak memberatkan jika skemanya sederhana, syaratnya mudah, bunga rendah, dan tenor panjang. Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, Denmark, dan Perancis adalah contoh negara yang mengenakan bunga rendah, bahkan 0 %, untuk utang pendidikan. (Yoga)

Nasib Proyek Food Estate

Yuniati Turjandini 12 Feb 2024 Tempo
Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi mengatakan hanya 10-20 persen proyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang saat ini berjalan. “Sisanya telantar,” katanya saat dihubungi kemarin, 11 Februari 2024. Delima masih rutin mengunjungi lokasi yang menjadi area penanaman food estate, yakni di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut dia, tidak ada perubahan atau peningkatan kesejahteraan petani sejak proyek food estate masuk ke kawasan tersebut pada 2020.

Saat mengunjungi Humbang Hasundutan pada 27 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengembangkan kawasan food estate seluas 30 ribu hektare. Kawasan tersebut terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Lumbung pangan tersebut akan ditanami kentang, bawang merah, dan bawang putih. Proyek tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan. (Yetede)

Agar Lumbung Pangan Anyar Tidak Gagal

Yuniati Turjandini 12 Feb 2024 Tempo
Pemerintah tengah merancang lumbung pangan atau food estate baru. Hasil praktik di beberapa lokasi proyek tak membuat pemerintah jera. Rencana membuka food estate baru muncul dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo, Presiden tengah mempertimbangkan potensi wilayah lumbung pangan teranyar. “Potensinya cukup banyak. Apalagi ada beberapa provinsi yang juga mengusulkan agar lokasinya dijadikan lokasi food estate,” kata Wahyu pada Rabu pekan lalu.

Namun kepastian ihwal kelanjutan proyek ini masih menunggu hasil evaluasi implementasi lumbung pangan yang sekarang sudah berjalan. Jika proyeknya berlanjut, pemerintah bakal menerbitkan peraturan presiden sebagai payung hukum. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kementerian Koordinator Perekonomian Suroto menuturkan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Papua masuk radar pemerintah untuk menjadi lokasi food estate yang baru. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah berencana membuka lahan untuk menanam jagung. Sementara itu, di Papua, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan komoditas pangan yang menjadi prioritas adalah tebu.

Ketiga provinsi ini sudah masuk rencana pengembangan lumbung pangan yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2021. Namun hanya Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah yang akhirnya masuk rencana induk pengembangan food estate Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (Yetede)

Menjaga Kesejahteraan dan Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Yuniati Turjandini 12 Feb 2024 Investor Daily
Pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pada tahun ini, pemerintah melanjutkan bantuan sosial El Nino tahun 2023 dengan nama bantuan risiko mitigasi pangan. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 496,8 triliun untuk program  perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024. Angka ini meningkat 13,1% dari outlook 2023 yang sebesar Rp 439,1 triliun. Bila dirinci, dua bansos yang diperpanjang ini dihadirkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp 200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret 2024. BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan terhadap 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total alokasi anggaran Rp11,25 triliun. Kedua bantuan pangan beras periode Januari hingga Maret 2024 telah disalurkan  mulai 2 januari 2024, dimana setiap penerima bantuan mendapatkan 10 kg beras. (Yetede)

Pilihan Editor