Derita Tak Berkesudahan di Nusa Tenggara Timur
Hampir tiga bulan terakhir nasib nelayan di NTT tak menentu
karena cuaca buruk. Mereka hanya bisa mencari ikan di laut dangkal. Petani pun
demikian. Akibat El Nino, mayoritas lahan pertanian gagal panen. Nestapa
nelayan dan petani kian berat di tengah terus naiknya harga kebutuhan pokok. Syarief
Laode (38), nelayan dari Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, NTT, Minggu (11/2)
siang, baru pulang mencari ikan di Teluk Kupang. Hasil tangkapannya tak
seberapa, tetapi cukup menghidupi ekonomi keluarganya hari itu. Syarief
menyandarkan perahu motor berbobot 3 gros ton (GT) itu di dekat Pasar Oesapa.
Pedagang ikan di pasar menghampiri kapalnya. ”50 ekor kepiting laut diborong
pedagang, yang juga langganan, dengan harga Rp 50.000. Sementara ikan dibeli Rp
20.000. Total dapat Rp 70.000 hari ini.
Beberapa jenis ikan yang tidak diambil pedagang, saya bawa untuk
konsumsi di rumah. Saya berangkat pukul 04.00 Wita. Kebetulan cuaca relative aman
di sekitar Teluk Kupang,” kata Syarief. Jika cuaca normal, Syarief menjual ikan
langsung kepada pedagang ikan di Desa Tablolong. Harga ikan itu pun relatif murah.
Ikan kembung, satu ember berisi 150 ekor dijual Rp 100.000. Ikan itu oleh
pedagang dijual di pasar tradisional dengan harga Rp 20.000 per 10 ekor. Syarief
mengaku terkadang menjual sampai tujuh ember sekali melaut. Okto Nifu (46) petani
lahan kering di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, mengatakan, lahan jagung seluas
3.000 meter persegi miliknya terancam gagal panen. Jagung hampir berbuah,
tetapi nyaris habis diserang ulat grayak yang muncul setelah panas selama satu
pekan.
Petani hanya pasrah menerima keadaan hama tersebut. ”Kalau
jagung sudah diserang hama, kami hanya berharap pada singkong, kacang, dan
jenis tanaman lain di ladang itu,” kata Nifu. Petani lahan kering lain di Desa
Kadahang, Kabupaten Sumba Timur, Agus Napu (51), mengatakan, jagungnya mulai
diserang belalang yang muncul tiap musim tanam tiba. Belalang muncul dalam
jumlah jutaan ekor dan menghabiskan tanaman dalam hitungan jam. Di tengah
kondisi sulit yang dialami nelayan dan petani, harga kebutuhan pokok terus bergerak
naik. Harga beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, dan daging terus
naik. Bagi nelayan dan petani kecil, harga beras saat ini semakin tak
terjangkau. Derita nelayan dan petani di NTT seperti tak berkesudahan. (Yoga)
Mengolah Sampah APK Menjadi Cuan
Muhammad Aldino (28) memilih sejumlah baliho kampanye dari tumpukan
bahan serupa di halaman tempat kerajinan barang bekas miliknya di Jagakarsa,
Jaksel, kemudian didaur ulang. Di dalam studio berukuran 12 x 6 meter itu, ia
dan sejumlah rekannya menghasilkan berbagai barang, seperti tas, kursi, meja,
dan papan, berbahan limbah alat peraga kampanye (APK). Kelompok perekayasa barang
Gudskul Rekayasa dan Dicoba-coba (GudRnD) menginisiasi program daur ulang
limbah APK bersama merek lokal ramah lingkungan Stuffo. Aldino adalah salah
satu anggota dalam tim kolaborasi tersebut. Sampah APK itu didapat dari
kegiatan pembersihan atribut pemilu pada masa tenang sejak Minggu (11/2).
Selain mendapat dari warga dan petugas, kelompok tersebut
turun ke lapangan untuk membantu proses pencabutan di beberapa wilayah Jaksel. ”Kami
mengolah limbah spanduk atau banner menjadi berbagai barang yang bermanfaat dan
bernilai jual. Untuk olahan, bisa menjadi kursi, lantai portabel, meja, papan multipleks,
hingga bata. Harga bervariasi, mulai dari Rp 38.000 hingga Rp 1 jutaan (per
barang),” kata Aldino saat ditemui, Senin (12/2). Aldino menyebutkan, papan multipleks
terbuat dari beberapa lapis banner. Karakteristik dan ketebalan multipleks yang
mirip dengan papan kayu membuat hasil olahannya menjadi pengganti kayu.
Riset mengenai multipleks itu dimulai tiga bulan lalu, saat ada
pemilik percetakan elektronik datang ke studionya menawarkan sisa banner untuk diolah.
Sebab, banyak banner yang sering dibakar di tempat pembuangan sampah. Setelah
berkali-kali mencoba, Aldino dan rekannya berhasil menemukan formula untuk
mengolah banner berbahan flexi frontlite asal Korea dan China itu. Bahan
tersebut banyak digunakan karena murah. Mereka juga membuat tas dari flexi asal
Jerman karena bahannya tebal. Namun, tidak cocok jika menggunakan flexi Korea
dan China karena bahannya cepat robek. Adapun hasil cacahan banner berbahan flexi
juga bisa diolah menjadi bata. Hasil olahan limbah itu dijual di lokapasar
(marketplace) situs web, sejumlah toko, dan berdasarkan pemesanan. Pengerjaan
olahan paling cepat tiga jam dan paling lama empat hari, tergantung dari tingkat
kesulitannya. (Yoga)
BTN Bidik Laba Naik 11%
Belanja Prioritas Melalui Kebijakan Pencadangan Anggaran
BERAS, Kenaikan Harga Kian Meresahkan
Harga beras di pasaran terus naik seiring berkurangnya
pasokan beberapa bulan terakhir. Situasi itu membuat masyarakat semakin resah.
Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk membanjiri pasar dengan beras. Panel
Harga Pangan Bapanas, per 12 Februari 2024, mencatat, harga rata-rata nasional
beras medium Rp 13.840 per kg, naik 3,83 % secara bulanan dan 15,02 % secara
tahunan. Harga ini lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang
ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Khosiatin (54),
pedagang nasi uduk di Tegal Parang, Pancoran, Jaksel, menyatakan terpaksa mengurangi
porsi nasi uduknya agar tetap untung. Ia tak mau menaikkan harga karena
khawatir pelanggan berkurang. Sementara Ridwan (21), pedagang beras di Pasar
Minggu, Jaksel, mengatakan, harga beras yang tinggi membuat dirinya sulit
menjual dagangannya. ”Walaupun beras merupakan makanan pokok, sekarang banyak
yang membatasi pembeliannya,” ujar
Ridwan.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area, BPSk, ada potensi defisit
beras pada periode Januari-Februari 2024. Produksi gabah kering giling pada Januari-Maret
2024 diperkirakan 10,1 juta ton atau lebih rendah dibandingkan dengan periode
yang sama tahun 2023 yang tercatat 16,2 juta ton. Situasi itu dinilai
berpengaruh terhadap stok beras di ritel modern. Sejumlah minimarket dan
swalayan mulai kekurangan stok beras. Pada 11-12 Februari 2024, stok beras
premium dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah
minimarket dan swalayan di Tangsel, Banten, misalnya, menipis, bahkan ada yang
sama sekali habis. Kalaupun ada, pembeliannya dibatasi satu bungkus untuk kemasan
10 kg dan dua bungkus untuk kemasan 2,5 kg, 3 kg, dan 5 kg.
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas perberasan nasional
di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2) pagi. Presiden meminta agar stok
beras di Bulog didistribusikan ke pasar, sedangkan beras dari pelabuhan bisa
langsung disalurkan ke Pasar Induk Cipinang dan segera didistribusikan ke masyarakat.
Agar tidak ada kelangkaan beras di pasaran, Presiden memerintahkan jajarannya
membanjiri pasar dengan beras. Seusai rapat, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meninjau
Pasar Induk Cipinang. Arief menyebutkan, saat ini stok beras di Cipinang
termasuk tinggi, yakni lebih dari 34.000 ton. ”Jadi, sekali lagi perintahnya
adalah banjiri pasar,” ujarnya. (Yoga)
Mendorong Inovasi dalam Pertumbuhan Ekonomi
BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 sebesar 5,05
%, lebih rendah dari 2022 di 5,31 %. Kenaikan harga, khususnya barang pokok
seperti beras, telah menggerus permintaan domestik. Sementara fragmentasi
ekonomi-politik global menekan aktivitas ekspor. Begitu pun aktivitas investasi
yang mengalami stagnasi di tahun politik ini. Pengeluaran pemerintah menjadi penyangga
utama agar siklus perlambatan bisa ditahan (counter cycle). Di situlah perlunya
kebijakan fiskal yang solid dan kredibel alias bisa dipertanggung jawabkan. Bank
Dunia dalam Global Economic Prospects (GEP) edisi Januari 2024 menyoroti
suramnya perekonomian global. Pertumbuhan global 2024 diproyeksikan mencapai
2,4 % atau mengalami penurunan selama tiga tahun berturutan atau lebih rendah
dibandingkan perkiraan pertumbuhan 2023 sebesar 2,6 %. Sementara pertumbuhan
ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 4,9 % pada 2024 dan 2025. Siklus
perekonomian kita, meski tak seburuk dinamika global, tetap saja mengalami gejala
perlambatan.
Untuk keluar dari jebakan stagnasi ini, Bank Dunia menawarkan
jalan keluar melalui akselerasi investasi berkelanjutan. Sejak lama, lembaga
ini memberikan perhatian pada investasi dan produktivitas sebagai strategi
utama melawan perlambatan ekonomi pasca pandemi. Persoalannya, bagaimana
menerjemahkan strategi besar tersebut dalam konteks kebijakan ekonomi kita.
Pemilu 2024 bisa menjadi peluang agar konsolidasi kebijakan ekonomi lebih fokus
pada peningkatan produktivitas melalui akselerasi investasi berbasis inovasi. Dibanding
banyak negara lain, kita punya peluang lebih besar untuk melakukan transformasi
struktural agar investasi berbasis inovasi bisa terakselerasi dalam jangka
panjang. Pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan hampir sepuluh tahun
terakhir menjadi modal penting. Siapa pun pemenang pemilihan presiden perlu
melakukan ”destruksi kreatif” dalam kerangka keberlanjutan. (Yoga)
Krisis Pembiayaan Pendidikan
Biaya pendidikan yang kian mahal menjadi keprihatinan
masyarakat, selain harga barang kebutuhan pokok. Warga mencemaskan masa depan
anak mereka. Di level pendidikan tinggi, keluhan kian tak terjangkaunya uang
kuliah terus disuarakan mahasiswa dan orangtua setiap tahun. Dukungan pemerintah
yang mengecil karena keterbatasan kemampuan APBN membuat perguruan tinggi dituntut
mandiri. Hal ini menuntun pada komersialisasi yang membuat biaya pendidikan
kian melambung dan sulit dijangkau kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini
memperlebar ketimpangan, membatasi mobilitas vertikal sosial-ekonomi masyarakat
bawah. Dengan rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif
0,45 %, sulit bagi kita bicara transformasi menuju Indonesia Emas.
Upaya mengatasi ketertinggalan terus dilakukan, termasuk
memperbanyak program beasiswa dan hibah serta pengiriman mahasiswa belajar di
dalam dan luar negeri. Namun, jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Tahun 2018,
Presiden Jokowi mendorong perbankan lebih banyak lagi menyalurkan kredit
pendidikan, termasuk menjajaki skema student loan, seperti diterapkan di AS, namun
tak jelas perkembangannya. Yang muncul justru solusi pragmatis kerja sama
perguruan tinggi dengan lembaga pinjaman daring, yang kemudian memicu polemik
dan aksi protes mahasiswa karena memberatkan dan tak etis atau berpotensi
memunculkan problem baru.
Penyaluran pinjaman pendidikan sebenarnya sudah dilakukan
segelintir bank besar, tetapi masih terbatas. Selain karena belumada
payunghukum, keengganan terhadap skema student loan juga karena ada
kekhawatiran apa yang berlangsung di AS akan terjadi di Indonesia, yaitu tingginya
gagal bayar atau kredit macet yang bisa mengancam perekonomian. Pemerintah pun
dipaksa melakukan penghapusan, penangguhan, atau keringanan utang pendidikan bermasalah
ratusan miliar dollar AS. Pinjaman pendidikan bisa dikatakan tak memberatkan
jika skemanya sederhana, syaratnya mudah, bunga rendah, dan tenor panjang.
Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, Denmark, dan Perancis adalah contoh negara
yang mengenakan bunga rendah, bahkan 0 %, untuk utang pendidikan. (Yoga)









