Cuan Bank Masih Terbang
Pemilu Menjadi Pintu Masuk Pulihnya Sektor Ritel
Pilpres Satu Putaran Bisa Memperkuat Otot Rupiah
PT KAI Beli 54 Lokomotif dari AS Senilai US$ 222,4 Juta
Beban Berat Mengadang Pemerintahan Baru
Indonesia telah menggelar pemilihan umum (pemilu) dengan lancar dan aman pada 14 Februari 2024 lalu. Kelak, pemerintahan baru tak bisa berlama-lama berbulan madu. Sebab, tantangan ekonomi nasional dan efek global belum mereda. Oleh karena itu, pemerintah yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai 20 Oktober nanti punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejumlah ekonom dan pengusaha yang dihubungi KONTAN mencatat, pemerintah mesti bisa mengurai sederet persoalan, seperti rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, lonjakan impor pangan, problem perizinan usaha, pengangguran, lapangan kerja hingga kesenjangan pendapatan. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih lebih dari 57% suara dan bisa memenangi pemilihan presiden (pilpres) satu putaran. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat pusat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, pelayanan perizinan investasi Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Kadin juga menyoroti permasalahan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan menjadi strategis meski tidak terlalu eksplisit dibahas dalam debat capres-cawapres. Padahal, ketenagakerjaan menjadi tantangan karena Indonesia pada 2030 akan memasuki era bonus demografi dengan 60% jumlah penduduk di usia produktif. "Kita lihat hampir 90% tenaga kerja masih didominasi pendidikan menengah ke bawah, artinya peningkatan SDM jadi tantangan," ungkap Sarman. Ekonom Center on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menambahkan, pemerintah perlu memfokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang tertahan karena hanya ditopang konsumsi. Kata dia, pertumbuhan ekonomi seharusnya ditopang investasi. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja lokal. Investasi harus di sektor riil bukan hanya portofolio. Kusnan, Ketua Pusat Perbenihan Serikat Petani Indonesia (SPI) berharap presiden terpilih dapat mengatasi masalah ketergantungan impor pangan. Menurut dia, pemimpin baru harus memperbaiki regulasi yang pro-petani, mulai dari kemudahan memperoleh benih, pupuk hingga obat-obatan yang diperlukan petani.
Wajib Pajak Nakal Tak Bisa Lagi Berkelit
Iklim Usaha Rentan Tertekan Kegaduhan
Pemilu 2024 pada Rabu (14/2) dipandang sejumlah pelaku usaha berlangsung
relatif kondusif. Pengusaha dan pelaku pasar berharap kondisi ini berlanjut karena
kegaduhan pascapemilu dapat menekan iklim usaha dan investasi. Meski begitu,
sejumlah pihak tetap memberikan catatan mengenai perlunya pemerintahan selanjutnya
membenahi tata kelola industri dan kepastian hukum untuk meningkatkan daya
saing ekonomi nasional. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta
W Kamdani menilai, situasi kondusif pascapemilu wajib dipertahankan di tengah
transisi kepemimpinan. Pasalnya, iklim usaha sangat rentan terganggu kegaduhan
politik.
”Bagi pelaku usaha, investor, dan pelaku pasar, pemilu yang lancar
atau tertib tanpa gangguan sosio-politik, kredibel, dan diterima hasilnya oleh
semua pihak adalah kondisi ideal yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kegiatan
usaha,” ujar Shinta, Kamis (15/2). Para pelaku usaha berharap, kalaupun
terdapat sengketa pemilu, hal itu dapat diselesaikan melalui proses hukum yang transparan
sehingga menciptakan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
secara umum. Dengan begitu, iklim investasi, perdagangan, dan transaksi lain
akan terjaga dan berdampak positif pada pembukaan lapangan kerja dan penyerapan
tenaga kerja. Pada akhirnya hal itu mampu menopang pertumbuhan ekonomi
Indonesia. (Yoga)
Euforia Pemilu Berefek Sesaat
Hasil hitung cepat pemilihan presiden dan wakil presiden
menjadi sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di Bursa
Efek Indonesia, Kamis (15/2). Akan tetapi, sentimen ini diperkirakan hanya berdampak
sesaat. Fundamen perekonomian masih menjadi penentu. IHSG hari Kamis ditutup di
level 7.303,28 poin, tumbuh 1,3 % disbanding penutupan perdagangan Selasa (13/2),
sebelum libur pemilu. Namun, posisi itu melorot dari indeks di pembukaan perdagangan
yang sempat melonjak hingga 7.365,68 poin. Analis pasar Head of Research Mirae
Asset, Robertus Hardy, mengatakan, penurunan ini mengindikasikan investor segera
melakukan aksi ambil untung daripada membeli atau menahan sahamnya. Robertus
berpandangan, pemilu yang berlangsung pada Rabu (14/2) hanya merupakan sentimen
jangka pendek bagi IHSG yang menjadi indikator kinerja pasar saham.
”Kalau dilihat, kenaikan indeks saham hari ini (Kamis) tidak
setinggi yang diharapkan,” katanya. Ia membaca, kenaikan IHSG hanya terjadi
sesaat karena reli tidak berlanjut pada hari yang sama. Ini terlihat dari nilai
IHSG pada saat penutupan yang lebih rendah daripada di awal pembukaan
perdagangan. ”Kalau kenaikan harganya cukup kuat, biasanya ditandai dengan
kenaikan level penutupan yang lebih tinggi dari saat pembukaan,” ujar Robertus.
Sentimen positif pemilu ini ditopang oleh hasil hitung cepat berbagai survei
yang menunjukkan indikasi keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,
yang mendapat dukungan lebih dari 50 % suara berdasarkan hasil hitung cepat,
mengungguli dua pasangan calon lain. Robertus mengingatkan, investor perlu mempertimbangkan
potensi perlawanan. Ditambah keprihatinan banyak kalangan akan pelanggaran
etika yang dianggap menyebabkan kemenangan pasangan calon tertentu. Jika ini
berkembang pascapemilu sampai timbul kekacauan publik, IHSG bisa anjlok. (Yoga)
Investasi Pasca-pemilu
Pemungutan suara, 14 Februari 2024, telah berlangsung di sebagian
besar TPS. Mengutip Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemungutan suara di mayoritas TPS
berjalan lancar. Kelancaran pemilu adalah harapan masyarakat Indonesia. Harapan
berikutnya berupa kualitas dan legitimasi pemilu yang terjaga. Jika pemilu tak
lancar, serta kualitas dan legitimasinya buruk, masyarakat juga yang akan
menanggung akibatnya. Sebab, pemilu yang legitimasinya rendah bisa membuat
kondisi politik, ekonomi, dan sosial goyah. Pemilu yang berjalan baik menjadi
langkah awal untuk menambah daya tarik Indonesia. Kondisi politik, keamanan, dan
sosial yang stabil menjadi daya tarik dan menjadi semacam jaminan bagi investor
untuk menempatkan dana mereka di sektor riil. Jaminan diperlukan karena
investor tak bisa serta-merta pergi saat terjadi sesuatu. Sebab, mereka menempatkan
dana mereka, antara lain dalam bentuk pabrik, mesin-mesin, dan teknologi di
negara tujuan investasi.
Di sektor keuangan, investor juga mempertimbangkan stabilitas
politik, keamanan, dan sosial serta potensi imbal hasil. Kondisi politik yang
labil bisa membuatinvestor di sektor keuangan berbalik seketika atau
meninggalkan pasar keuangan secara tiba-tiba. Di pasar saham, proyeksi kinerja emiten
yang cemerlang akan membuat investor bertahan. Dana Moneter Internasional
(IMF), dalam rilisnya pada Januari 2024, memproyeksikan perekonomian global
akan tumbuh 3,1 % pada 2024, lebih tinggi 0,2 % poin dibandingkan proyeksi yang
dirilis Oktober 2023. Namun, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan
tahunan dunia pada 2000-2019, yakni 3,8 %. Risiko perekonomian dunia yang masih
lemah ini mesti diantisipasi sebab memengaruhi pebisnis dalam menyusun rencana investasi,
termasuk menunda realisasi investasi. Dengan kondisi ini, negara-negara akan
berdandan dan mempercantik diri untuk menarik investor datang dan berinvestasi.
Fasilitas atau kemudahan bagi investor akan diberikan, termasuk memberikan
jaminan peraturan yang konsisten dan kepastian hukum. (Yoga)
Jaga Akuntabilitas Dana BOSP
Penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan (BOSP) Tahap 1
Tahun 2024 tercatat sebagai penyaluran tercepat sepanjang sejarah karena telah
mencapai 96 % pada Januari. Namun, akuntabilitas dan transparansi penggunaan BOSP harus dijaga
oleh semua pihak demi kemajuan pendidikan. Ketua Tim Kerja Perencanaan,
Evaluasi, dan Transformasi Digital di Kemendikbudristek Nandana Aditya Bhaswara
mengatakan, BOSP tahap 1 bisa disalurkan cepat karena tahun ini mekanisme
pelaporan dan pertanggung jawaban dana BOSP tahun 2023 bisa dikumpulkan hingga
nanti pada tahap 2. Dengan begitu, BOSP tahap 1 bisa langsung cair sebelum laporan
tahunan selesai. Hasilnya, pada bulan Januari 2024, penyaluran BOSP tahap 1 telah
mencapai 402.831 (96 %) dari total 419.218 satuan pendidikan. Targetnya, pada bulan
Maret 2024, seluruh satuan pendidikan telah menerima Dana BOSP Tahap 1.
”Tentu dengan menjaga akuntabilitas tanpa mengurangi proses
yang ada. Harapannya jangan sampai ada jeda penyaluran BOSP ini karena proses
pembelajaran tidak bisa berhenti, harus berjalan terus dan butuh pendanaan,”
kata Ananda dalam Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB), di Jakarta, Kamis (15/2). Dia
meminta seluruh sekolah yang belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban
penggunaan dana BOSP tahun 2023 agar segera menyelesaikannya. Sejauh ini, baru
80 % sekolah yang sudah menyelesaikannya, jika terlambat, ada konsekuensi pengurangan
dana BOSP yang menanti. Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Kemenkeu, Dony
Suryatmo Priyandono menjelaskan, perubahan mekanisme demi percepatan dana BOSP
ini tidak melanggar Permenke No 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
DAK Nonfisik. Selain itu, dana juga ditransfer langsung ke rekening sekolah
untuk mempercepat proses. (Yoga)









