Mengejar Mimpi dalam Debu Hilirisasi di Bahodopi
Riuh suara siswa yang bermain dan belajar di Bahodopi,
Morowali, Sulteng, tenggelam dalam deru industri. Di lingkungan yang sesak dan
berpolusi, serta gemerlap hilirisasi bernilai triliunan rupiah, mereka bergelut
dengan keterbatasan. Selasa (6/2/2024), ruang kelas I di Madrasah Tsanawiyah Al
Jariyaah, Desa Labota, Bahodopi, begitu riuh. ”Tadi belajar satu pelajaran
sampai pukul 09.00. Dua pelajaran lain tidak ada gurunya,” kata Dewi (13),
salah satu siswi dari 170 siswa sekolah ini. Mereka berbagi satu ruangan untuk
dua kelas setelah sejumlah ruangan dilalap api pada 2021. Sekolah ini berjarak
hanya 50 m dari PLTU di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang
merupakan sentra hilirisasi nikel. “Di sini sering sakit, batuk-batuk,” ujarnya.
Asmarani (13), siswi lain, mengeluhkan hal yang sama. Meski baru dua tahun di
wilayah ini, ia telah berulang sakit. Terakhir ia dibawa ke puskesmas karena
dadanya sesak. Batuk menjadi penyakit langganan.”
Debu dan polusi di kawasan ini memenuhi udara setiap waktu.
Di jalanan, kendaraan yang melintas dan angin yang bertiup menerbangkan debu tanpa
jeda. Sementara asap pembakaran industri menguar sepanjang hari. Menurut Eka
Widiasai (29), guru di sekolah itu, beberapa pengajar sakit dan tak masuk sekolah,
begitu juga siswa, selalu ada yang tidak hadir setiap hari. Saat kemarau, debu
tebal memenuhi ruangan. Ia khawatir kondisi ini menimbulkan dampak kesehatan ke
anak dan guru. Kondisi SD Negeri 1 Labota tak jauh berbeda. Cerobong besar
berdiri di belakang sekolah dengan 487 siswa itu. Hermonis (40), wali kelas I, menuturkan,
kasus anak sakit serupa hal yang wajib. Setiap hari selalu saja ada orangtua
siswa yang meminta izin karena anaknya sakit. Dampaknya, pembelajaran jadi
terhambat. Kondisi ini terjadi sekitar tiga tahun terakhir.
Kadis Pendidikan Morowali Amir Aminuddin menuturkan, untuk
Bahodopi yang merupakan kawasan industri masih terjadi kekurangan, baik ruang
kelas, guru, maupun perlengkapan lain. Salah satu faktornya adalah fluktuasi
penduduk karena banyaknya pekerja yang datang. Terkait masifnya debu yang
mengganggu pembelajaran, Amir tak menampiknya. Kondisi ini telah disampaikan ke
instansi terkait. Ia berharap ada perhatian serius untuk penanganan. ”Karena
debu itu tidak seperti luka yang seminggu bisa sembuh, ini bisa panjang
nantinya,” ujarnya. Ahmad Ashof Birry, Direktur Program Trend Asia, mengungkapkan,
pendidikan dan kesehatan di Bahodopi terdampak hilirisasi yang tidak inklusif.
Saat ini hanya terbangun pabrik, tetapi tidak dengan lingkungan dan manusia. (Yoga)
Kekuatan Serikat Pekerja
Sejarah panjang telah membuktikan, buruh menjadi elemen
penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, sebelum kemerdekaan, di
kalangan serikat buruh sudah muncul keyakinan kuat bahwa Indonesia harus
meninggalkan perekonomian ekstraktif dengan upah buruh murah plus rendah
keterampilan menuju masyarakat industri dengan peningkatan kualitas SDM. Dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia
ditargetkan memiliki pendapatan per kapita setara negara maju, sekitar 30.300 USD
pada 2045. Untuk masuk ke dalam golongan negara berpendapatan tinggi, Bank
Dunia mematok gross national income (GNI) per kapita Indonesia harus di atas
13.205 USD, atau PDB per kapita 14.000 dollar AS. Gaji minimal pekerja di Tanah
Air harus setara Rp 10 juta per bulan. Padahal, rata-rata UMP buruh tahun 2023
baru Rp 2,96 juta per bulan.
Dengan formulasi penghitungan kenaikan UMP tahun 2023 dan
tren kenaikan upah sejak 1997, simulasi yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan
pada 2045 rata-rata UMP buruh baru mencapai Rp 6 jutaan. Untuk itulah, peran
serikat pekerja menjadi penting dalam hubungan industrial. Liputan Kompas
terkait kesejahteraan buruh pekan lalu menemukan banyak serikat pekerja
perusahaan yang memiliki kekuatan dan menjadi pilar yang sangat penting pada
hidup perusahaan. Mereka terus melakukan penguatan dan pendampingan kepada
anggotanya, meningkatkan produktivitas anggotanya, memberikan solusi masalah
anggotanya, bahkan mengurus kebutuhan keseharian anggotanya, mulai dari problem
keluarga hingga urusan kematian. Serikat juga menjadi penjaga utama budaya
perusahaan berbasis pada nilai-nilai yang dianut para pendirinya.
”Direktur bisa datang dan pergi, kamilah yang bekerja dan mengawal
perusahaan terus-menerus. Maka, kalau ada manajemen yang langkahnya tidak
sesuai dengan kultur perusahaan, kami bisa memecatnya,” ujar Presiden Federasi
Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) Djoko Wahyudi, yang berkali-kali
memecat direktur SDM perusahaan. Karena mampu membangun kapasitas anggotanya, serikat
pekerja sangat dipandang dan dihargai oleh manajemen. Serikat menjadi mitra setara
dalam bahu-membahu membangun perusahaan. Pendanaan mereka setiap bulan diambil
dari potongan 1 % gaji anggotanya. Salah satu yang berhasil mereka lakukan
adalah tetap berproduksi di masa pandemi Covid-19, dengan menetapkan standar
yang sangat ketat pada proses produksi di saat perusahaan yang lain tutup. (Yoga)
Menuntut Kecerdasan Buatan Menghargai Hak Cipta
Penerbit media ternama AS, The New York Times (NYT),
menggugat perusahaan pengembang kecerdasan buatan OpenAI dan pendirinya,
Microsoft, atas dugaan pelanggaran hak cipta. NYT menuding keduanya menggunakan
karya jurnalistik NYT untuk ChatGPT. ChatGPT milik OpenAI dan Microsoft lalu
memberikan materi NYT ke orang-orang yang mencari jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan.
(Kompas, 29/12/2023). Gugatan NYT menunjukkan adanya persoalan penghargaan terhadap
hak cipta yang dibawa teknologi kecerdasan buatan (AI). Jika didiamkan,
pelanggaran hak cipta akan mengancam kelangsungan hidup media, baik secara
ekonomi maupun jurnalistik. Teknologi digital tak menghargai hak ekonomi
penerbit. Padahal, penerbit seperti NYT berinvestasi besar-besaran untuk
menghasilkan jurnalisme berkualitas. Perusahaan pengembang AI mengambil begitu
saja karya jurnalistik tanpa izin dan pembayaran. Pengambilan berita atau materi
media arus utama serta mengomersialisasikannya, telah lama dilakukan perusahaan
platform digital.
Perusahaan pengembang AI dan perusahan platform digital menciptakan
ekosistem bisnis media yang timpang yang bisa berdampak pada kualitas jurnalisme.
Perusahaan media atau penerbit kehilangan kapital untuk mengembangkan jurnalisme
berkualitas. Ibarat pepatah, membangun jurnalisme berkualitas di tengah ekosistem
bisnis media yang tak sehat serupa menanam padi di padang pasir. Indonesia
memerlukan regulasi yang spesifik mengatur AI, termasuk pengaturan hak cipta, serupa
di Uni Eropa (UE). Pada April 2023, parlemen Eropa menyetujui proposal regulasi
yang mengatur AI generatif, seperti ChatGPT, mengungkap materi berhak cipta. Persetujuan
ini dianggap membuka jalan bagi UU komprehensif pertama di dunia yang mengatur
teknologi AI. UE kini sudah membuat pengaturan komprehensif terkait AI.
Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk pengesahan rancangan
UU penggunaan AI pada Januari 2024. Aturan ini diharapkan mulai berlaku 2026.
Sebagai pengaturan komprehensif, UU tersebut kiranya juga mengatur pengungkapan
materi berhak cipta.
Adapun kantor berita The Associated Press dan perusahaan
media Axel Springer memilih bekerja sama dengan OpenAI yang bersifat sukarela
dalam bentuk business to business. Sejumlah negara mengatur perusahaan platform
digital wajib bekerja sama dengan perusahaan media atau penerbit. Australia pemberlakuan
news bargaining code sukses ”memaksa” Google dan Facebook membayar perusahaan media
200 juta dollar Australia pada 2022. Kanada yang memberlakukan online news act
berhasil ”memaksa” Google menyepakati membayar penerbit lokal 100 juta dollar
Kanada per tahun. Indonesia memiliki rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung
Platform Digital dan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Rancangan
perpres ini kelak mewajibkan perusahaan platform digital menghargai hak ekonomi
penerbit melalui bagi hasil, lisensi berbayar, dan bentuk kerja sama lain. Karena
mewajibkan perusahaan platform digital memenuhi hak ekonomi penerbit melalui
kerja sama, regulasi ini biasa disebut perpres publisher right (hak penerbit). (Yoga)
Bursa Tetap Tenang di Pekan Pencoblosan
Pemerintah Baru Diwarisi Utang Jumbo Era Jokowi
Proyek IKN Pengaruhi Ekonomi Kalimantan
Merger GOTO Grab Berhembus Lagi
Vale Indonesia Cetak Laba US$ 274,33 Juta
PENANAMAN MODAL : INVESTOR RESOR & PERHOTELAN BIDIK PULAU DEWATA
Investasi resor dan perhotelan sebagai penunjang pariwisata Bali masih menjadi pemikat utama para pemilik modal baik asing maupun dalam negeri. Namun demikian, langkah pengendalian perlu dilakukan guna menekan laju alih fungsi lahan. Laju investasi di Provinsi Bali memang telah kembali bergeliat setelah sektor pariwisata pulih dengan masuknya wisatawan mancanegara dan nusantara. Kondisi ini memberikan efek positif bagi perekonomian wilayah ini yang mulai tumbuh, dan bahkan mampu menembus level 5,71% pada tahun lalu.Pulihnya sektor pariwisata juga memacu investasi di sektor akomodasi penunjang pariwisata seperti pembangunan hotel, vila hingga pusat perbelanjaan baru di sejumlah destinasi. Kencangnya laju investasi akomodasi ini tersebut tergambar dari penyaluran pembiayaan yang dikucurkan perbankan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa penyaluran kredit di wilayah ini pada 2023 mencapai Rp92,26 triliun atau tumbuh 6,27% secara tahunan (year-on-year/YoY), yang salah satunya didorong oleh tumbuhnya pembiayaan di sektor investasi.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit secara tahunan ini selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali. Dari pantauan Bisnis, sepanjang tahun lalu setidaknya lebih dari lima hotel berbintang baru yang muncul, yang salah satunya dibangun oleh salah satu konglomerat nasional. Bahkan pada 2022, Smitch Travel Research memperkirakan akan ada tambahahan kamar hotel baru sebanyak 7.522 kamar pada periode 2022—2023.Senada, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Bali G.A Diah Utari menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran produk domestik regional bruto (PDRB), berlanjutnya pertumbuhan ekonomi wilayah ini bersumber dari terjaganya investasi didorong oleh peningkatan investasi bangunan untuk fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, vila, hingga restoran. KPw BI Bali mencatat bahwa investasi memberikan porsi hingga 29,28% terhadap ekonomi Bali. Hanya saja, investasi akomodasi bagaikan buah simalakama bagi Provinsi Bali.
Di satu sisi investasi akomodasi merupakan prospek yang paling menjanjikan. Akan tetapi hal tersebut terlihat kontraproduktif terhadap upaya Bali menahan laju alih fungsi lahan yang masif sebagai dampak dari pembangunan akomodasi.Bahkan, kondisi tersebut juga diakui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga telah berupaya melakukan diversifi kasi motor perekonomian melalui transformasi ekonomi Bali yang mendorong peranan tumbuhnya sektor primer seperti pertanian, perikanan hingga sektor sekunder seperti industri kecil dan menengah. Dalam upaya diversifi kasi ekonomi, Pemprov Bali berupaya memperkuat sektor primer dan sekunder dengan melakukan modernisasi pertanian, kelautan dan perikanan; penguatan industri pengolahan; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta pengembangan ekonomi kreatif.
Namun demikian, masifnya investasi fasilitas pariwisata di Bali juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan kawasan Bali selatan atau kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus sebagai kawasan strategis nasional. Kebijakan ini dipandang turut memantik kencangnya laju investasi akomodasi di selatan Bali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan bahwa pembangunan akomodasi di Bali perlu dikendalikan, jika tidak memungkinkan untuk di moratorium lantaran investasinya memang masih terbuka.
Langkah ini, imbuhnya, perlu upaya tersebut perlu sinergi antara pemerintah dan pihak asosiasi hotel di Pulau Dewata. Tjok Ace, sapaan akrabnya, menyebut bahwa saat ini jumlah kamar hotel di Bali sekitar 150.000 kamar. Akan tetapi, tidak semua hotel berada di bawah PHRI.
Tjok Ace memandang bahwa kurang terkendalinya pembangunan akomodasi di Bali tidak lepas dari dampak implementasi perizinan berbasis one single submission (OSS) yang masih memiliki kelemahan yang belum mencantumkan secara detail soal ketentuan arsitektur khas Bali.









