Sebaran virus corona di China sepertinya masih terus berlanjut ke banyak negara. Mulai dari Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan hingga Amerika Serikat. Ini menjadi peringatan serius bagi kita. Bukan hal mustahil, virus ini akan masuk ke Indonesia. Langkah antisipasi harus segera dilakukan. Jika tidak, ini akan berdampak bagi ekonomi, khususnya sektor pariwisata.

Banyak wisatawan mancanegara (wisman) dari China dan Hong Kong yang masuk Indonesia. Pun, sebaliknya, banyak warga kita yang juga acap lalu lalang ke China. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut, saat ini, efek virus corona memang terasa, khususnya ke sektor pariwisata. Jjumlah wisatawan China ke Indonesia cukup besar. Mereka umumnya pergi bersama ke beberapa daerah tertentu atau menyebar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Januari-November 2019, jumlah turis China ke Indonesia mencapai 1,919 juta orang. Adapun dari Hong Kong mencapai 48.200 pada periode sama. BPS juga mencatat, turis China termasuk turis besar di Indonesia, dengan terbesar kedua setelah Malaysia yang sebesar 2,835 orang, dari Januari-November 2019. Dengan jumlah turis China sebesar itu, Hariyadi cemas kunjungan turis asing akan mengalami penurunan tahun ini, apalagi China salah satu yang terbesar. Kian landai, "Jika virus ini masuk ke Indonesia," tandas dia.

Meski efek negatif virus corona ke Indonesia mulai tampak, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Guntur Sakti menilai, efek virus corona tak akan besar ke pariwisata Indonesia. Kata dia, turis China tetap bisa tetap datang ke Indonesia. Peringatan pemerintah, kata dia, justru ke warga Indonesia yang hendak pergi ke China. Tapi, Indonesia tak boleh kecolongan, dengan sebaran virus ini dari turis China yang datang ke Indonesia. Maka, kata Guntur, pemerintah sudah memasang alat pendeteksi suhu tubuh di 135 pintu masuk, baik itu di darat, laut, maupun udara. Pemerintah juga menyiapkan masker dan alat pelindung diri di seluruh pintu, terutama di 19 daerah yang jadi pintupenerbangan langsung dari China.

Menurut survei daya saing global bank dunia (2018), perpajakan menjadi faktor keempat yang mempengaruhi keputusan investasi di negara berkembang setelah jaminan perlindungan investasi, transparansi dan keteramalan, serta kemudahan memperoleh izin. 

Dalam laporan bertajuk Tax and Certainty (2017) OECD dan IMF menggarisbawahi pentingnya kepastian dibidang perpajakan sebagai kondisi untuk menarik minat investasi. Menurut survei ini faktor penting terkait perpajakan antara lain : tarif pajak efektif, netralitas pengkreditan, restitusi PPN dan omplementasi tax treaty.

Kegamangan pemangku kepentingan sektor perpajakan akan skema omnimbus law akan menihilkan upaya pembaruan yang sedang dijalankan  (on/off policy). Untuk itu perlu diperhatikan :

• relasi antara dua agenda ini harus komplementer dan saling mendukung
• perluasan basis pajak terus dilakukan antara lain dukungan penuh terhadap tindak lanjut data perpajakan pasca amnesti dan hasil akses/pertukaran informasi  terutama dalam rangka penegakan hukum
• inisiasi penggunaan NIK sebagai common identifier seluruh transaksi dan aktivitas warga negara, termasuk pemutakhiran NIK pada basis data sektor keuangan
• evaluasi menyeluruh dan reorientasi skema fasilitas perpajakan yang selama ini telah digelontorkan terutama dampak pengganda, daya ungkit, ketepatan dan kemujarabanya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperkuat sinergi untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi merugikan keuangan negara. Penguatan sinergi itu akan dimulai dengan memperbarui sejumlah kesepakatan dari kedua lembaga tersebut. "MoU ini akan diperbaharui dari nota kesepahaman dulu yang pernah dilaksanakan. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku hari ini. Maka kesepakatan bersama BPK dan KPK Nomor 01/KB/I-VIII.3/09/2006 tentang kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ia mengatakan kesepakatan ini meliputi tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi pada kerugian negara dan unsur pidana. BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif guna menungkap adanya kerugian kerugian negara dan unsur pidana, sedangkan KPK memiliki wewenang untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.

Efek penyitaan aset-aset tersangka PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terbilang panjang. Yang sudah nampak adalah nasib aset pengusaha Benny Tjokrosaputro. Satu per satu, rekan kerja Benny Tjokro, atau biasa disebut Bentjok, angkat suara atas kerjasama bisnis dengan pengusaha asal kota Solo, Jawa Tengah ini. Terbaru, santer beredar kabar pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir mulai menimbang ulang untuk melanjutkan rencana transaksi dengan perusahaan Benny Tjokro. Jika merujuk rencana, PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) berencana mengakuisisi 49,99% saham PT Mandiri Mega Jaya, anak usaha Hanson International. Maha Properti adalah pengembang properti yang dikendalikan oleh keluarga Tahir. Ketika dikonfirmasi, Tahir belum bersedia memberikan penjelasan. "Mohon langsung ke manajemen MPRO," kata dia ke KONTAN, Minggu (19/1). Hingga tadi malam, KONTAN belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari manajemen MPRO. Pekan lalu, Direktur Maha Properti Indonesia Suwandy menyatakan rencana akuisisi ini masih wacana. "Transaksi itu belum pasti, kami juga bisa berubah pikiran," ujar Suwandy, (13/1).

Bisnis Bentjok semakin terdesak. Selain status tersangka dan asetnya disita, perdagangan saham PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) terkena penghentian sementara (suspensi) oleh otoritas BEI, mulai Kamis (16/1) lalu. Ini pula yang menjadi kewaspadaan dan pertimbangan sejumlah pihak. Pasalnya, Hanson punya jaringan bisnis yang beragam dan melibatkan perusahaan lain. Mengacu website hanson.co.id, MYRX dan Grup Ciputra menjalin kerjasama untuk mengembangkan proyek Citra Maja Raya 1 dan Citra Maja Raya 2. Kedua proyek kota mandiri tersebut memang sedang gencar dipasarkan.

Banyak pihak pantas was-was dengan upaya Kejaksaan Agung yang terus bergerak mengusut kasus Jiwasraya. Apalagi, Kejagung menyusuri aset-aset lain Bentjok. Kejagung bahkan akan mengumumkan perkembangan penyitaan aset ini hari ini (20/1). Kejaksaan sudah menelusuri dan menggeledah sejumlah aset Bentjok pekan lalu. Jaksa memblokir 84 aset tanah di Kabupaten Lebak, Banten, serta 72 tanah di Tangerang milik perusahaan Benny.Setelah menetapkan lima tersangka, Kejagung juga menyita aset tersangka demi memulihkan kerugian Jiwasraya.

Pemerintah terus memandang perkembangan harga minyak dunia menyusul eskalasi ketegangan geopolitik Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Terlebih, sejumlah perusahaan minyak dan gas nasional baru saja melakukan penurunan harga bahan bakar minyak.

Direktur Jenderal Migas, Djoko Siswanto, menuturkan bahwa harga BBM bersubsidi, yaitu solar dan premium dipastikan tak akan mengalami penyesuaian kembali walau harga minyak dunia masih diliputi ketidakpastian. Sejak Jumat pekan lalu, minyak mentah Brent tercatat mengalami kenaikan harga sekitar 6 persen atau di atas level US$ 70 per barel. Kemarin, harga minyak Brent untuk kontrak Maret melonjak 2,14 persen menjadi US$ 70,07 per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari meningkat 1,9 persen menjadi US$ 64,25 per barel. Adapun kebutuhan impor minyak dengan kenaikan harga drastis juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga BBM yang baru saja mengalami penurunan. Seperti yang telah diketahui, penyesuaian penurunan harga BBM nonsubsidi dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, dan PT Total Oil Indonesia pada awal tahun ini. Shell melakukan penyesuaian harga sejak 1 Januari 2020 dan Total sejak 3 Januari 2020. Sementara itu, Pertamina mulai menurunkan harga per 5 Januari 2020.

Pemerintah memutuskan akan mengubah penyaluran subsidi elpiji dengan skema tertutup. Kebijakan ini dinilai lebih tepat sasarn lantaran langsung diberikan kepada pihak yang berhak. Namun skema ini tak berarti tanpa celah.

Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Agus Suyatno, menyatakan secara teori penyaluran subsidi dengan skema tertutup lebih baik dibanding pemberian subsidi kepada komoditas. Namun pemerintah perlu memastikan mekanismenya dengan tepat. Agus menuturkan, bukan tak mungkin dana tersebut digunakan untuk membeli barang lain. Salah satu yang dia khawatirkan adalah penerima menggunakannya untuk membeli rokok. Berdasarkan survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2018 lalu, rokok merupakan komoditas kedua oenyumbang terbesar terhadap kemiskinan setelah besar. Masalah data juga menjadi perhatian Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Selaon akurat, data masyarakat miskin akan sangat dinamis lantaran dapat berubah bergantung pada banyak faktor. Pemerintah harus dapat memastikan subsidi diberikan kepada warga yang berhak. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, menyatakan perubahan skema ini bisa menghemat anggaran subsidi hingga 15 persen jika diterapkan pada pertengahan tahun nanti. Kepala Unit Komunikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Ruddy Gobel, menyatakan pihaknya telah melakukan uji coba penyaluran subsidi dengan skema tertutup. Mengacu pada data terpadu penanganan fakir miskin milik pemerintah , terdapat 31,4 juta keluarga yang berhak menerima bantuan.

PT PLN (Persero) mempersiapkan sejumlah fasilitas penunjang perkembangan kendaraan listrik tahun depan. Executive Vice President Pengembangan Produk PLN, Julita Indah, menyatakan semua upaya tersebut dilakukan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik.

Tahun depan, upaya ini diawali dengan penambahan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga 10 kali lipat. Sepuluh wilayah dipilih berdasarkan potensi pasar kendaraan listrik. Julita menuturkan saat ini terdapat lima SPKLU yang sudah dibangun di Jakarta., Tangerang, Bandung, Denpasar, dan Surabaya. PLN tengah memasang 15 stasiun tambahan di kota tersebut serta memasang instalasi baru di Yogyakarta, Semarang, Makassar, hingga Kalimantan Timur. Julita tak merinci anggaran yang telah disiapkan PLN untuk proyek tersebut. Dia hanya memberi gambaran, untuk membangun satu stasiun pengisian daya dibutuhkan dana Rp 300-400 juta. PLN juga mengkaji kemungkinan untuk memperpanjang diskon tarif pengisian daya di rumah. Saat ini PLN memberi potongan harga hingga 30 persen tarif pengisian daya kendaraan listrik di rumah mulai pukul 22.00 hingga pukul 04.00. Pemilik kendaraan listrik yang ingin menambah daya di rumah pun diberikan diskon. Pemilik kendaraan motor mendapat diskon 75 persen, sementara pemilik mobil 100 persen.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI)melalui Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota IDI,Nazar,  mengakui kecurangan administrasi berupa praktik re-admission pasien di rumah sakit yang menyebabkan klaim ganda ke BPJS Kesehatan. Menurut Nazar, contoh paling mudah terjadi pada penyakit asma. Saat seorang pasien datang ke rumah sakit, ia akan dilayani, lalu diminta pulang ke rumah. Setelah itu, pasien kembali sakit dan harus berobat lagi ke rumah sakit.

Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai praktik kecurangan administrasi menambah panjang daftar permasalahan di sistem jaminan kesehatan nasional. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak hanya melakukan audit administrasi terhadap keuangan BPJS, tapi juga audit medis. Menurut Timboel, pernyataan Menteri Kesehatan soal operasi caesar yang menjadi salah satu faktor penyumbang defisit BPJS sebesar Rp 32 triliun hingga akhir 2019 berkorelasi dengan kecurangan administrasi oleh dokter. Dalam catatan BPJS Watch, ada 585 ribu perempuan di Indonesia yang melahirkan secara caesar sepanjang Januari hingga November 2018. Jumlah klaimnya mencapai Rp 3,2 triliun. Sedangkan jumlah klaim 273 ribu ibu yang melahirkan secara normal adalah Rp 481 miliar.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif akan mendorong perekonomian. Namun, peningkatan produktivitas SDM tidak mudah karena masalah yang dihadapi cukup kompleks. Indikator yang akan diperbaiki diantaranya angka kemiskinan, rasio gini yang menunjukan ketimpangan, dan angka/persentase tengkes. 

Riset McKinsey Global Institute pada Desember 2017, kemungkinan ada 800 juta pekerja yang pekerjaan mereka tergantikan otomasi pada 2030. Sementara itu, per Agustus 2019 ada 39,66%  dari 126,51 juta pekerja di Indonesia berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Kegiatan administratif akan terancam karena kompleksitas masalah kian tinggi. 

Beragamnya versi data yang dimiliki sejumlah lembaga negara membuat implementasi kebijakan pemerintah tak memberi hasil optimal. Karena itu, sensus penduduk  penduduk 2020 diharapkan menghasilkan data tunggal penduduk. Hal itu bisa menjadi dasar kebijakan agar tepat sasaran dan mengantisipasi soal kependudukan.