PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menunjukkan penguatan kinerja keuangan di tengah pandemi Covid-19. Wabah penyakit tersebut berdampak positif terhadap penjualan sejumlah obat maupun alat kesehatan perseroan sebagaimana Analis Danareksa Sekuritas  Natalia Sutanto yang mengungkapkan permintaan sejumlah  produk perseroan baik obat,  alat kesehatan, maupun  produk kesehatan diperkirakan meningkat di tengah pandemi Covid-19 serta didukung oleh rencana pemerintah untuk memangkas pajak perusahan yang masih dibahas dan masih menunggu pengumuman resmi pemerintah dalam waktu dekat.

Kalbe Farma mencetak peningkatan penjualan  sebesar 8% dari Rp 5,36  triliun menjadi Rp 5,79 triliun  hingga kuartal I-2020. Kenaikan tersebut juga berimbas  terhadap pertumbuhan beban  penjualan dari Rp 2,86 triliun  menjadi Rp 3,17 triliun. Laba  bersih meningkat sekitar 12,4%  dari RP 595 miliar menjadi Rp  669 miliar

Disisi lain, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Mimi Halimin menuturkan bahwa penjualan divisi obat resep, divisi consumer healty, dan divisi nutrisi, divisi logistik dan distribusi diperkirakan membuahkan hasil lebih baik tahun ini. Namun, Wabah virus corona diikuti dengan pelemahan nilai tukar rupiah, ungkap dia, mendorong Mirae Asset Sekuritas untuk memangkas turun target pendapatan dan laba bersih Kalbe Farma tahun ini.

Penjualan perseroan diperkirakan hanya tumbuh 7% menjadi  Rp 24,2 triliun atau setara  dengan perkiraan manajemen perseroan mencapai 6-8%  tahun ini. Sedangkan laba bersih  perseroan tahun ini direvisi  turun hanya mencapai 0,2%  atau cenderung mendatar menjadi Rp 2,5 triliun. Rendahnya  pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi atas perkiraan merosotnya margin keuntungan  perseroan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI secara virtual menegaskan, peraturan perlindungan hukum dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanga nan Covid-19 bukan merupakan imunitas penuh atau absolut bagi pejabat pelaksana karena dalam ketentuan tersebut tetap diberikan prasyarat yaitu sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pelaksanaan Perppu itu dilakukan dengan tata kelola yang baik sesuai pasal 12 ayat 1 dan dilaporkan pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga tetap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menkeu juga menyampaikan Pemerintah mengharapkan dukungan dari DPR khususnya Badan Anggaran DPR dalam rangka pengesahan Perppu 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang,

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 karena ekonomi dan keuangan negara dalam kondisi sulit yang harus segera mendapatkan solusi.

Meski mendukung penuh, namun DPR RI tidak serta merta menghilangkan kewajiban konstitusional pemerintah untuk mendapatkan persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Alasannya, agar ke depan tidak menimbulkan masalah hukum, dan di sisi lain perppu itu bisa menjawab kebutuhan obyektif dari permasalahan yang ditimbulkan sebagai dampak penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai kalangan diminta untuk menghilangkan ego sektoral dalam penanganan pandemi virus corona. Upaya koordinasi harus terus diperkuat agar masalah di lapangan teratasi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa sejumlah kebijakan dan implementasi di lapangan selama penanganan pandemi virus corona masih sering ditemukan kesimpangsiuran, seperti larangan mudik, penyaluran dana bantuan sosial, implementasi kartu prakerja, dan lain sebagainya.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah menilai masih ada kebingungan dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi, khususnya para kuasa pengguna anggaran. 

Pemerintah pusat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membuat peraturan dan edaran untuk mempercepat kegiatan pengadaan dengan cara langsung. Sementara itu, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto mendukung upaya pemerintah khususnya Menteri Kesehatan untuk mengurangi impor alat kesehatan. 

Menurut peneliti Riset lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) Ega Kurnia Yazid dan Herman Palani, tren pasien positif virus corona terlihat turun. Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menunjukan hasil efektif. Akan tetapi, berdasarkan riset yang dilakukan terjadi tren penyebaran virus Covid-19 di daerah-daerah.

Oleh karena itu, pemda diminta untuk menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai dan memfasilitasi kegiatan tes massal bagi masyarakat.

Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan data yang akurat. Saat ini,pendataan terkait penanganan penyakit tersebut dinilai belum optimal. Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, Selasa (28/4/2020),mengatakan, besar atau kecilnya penambahan kasus harian sangat dipengaruhi jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Karena itu, dengan masih sedikitnya pemeriksaan, penambahan kasus harian saat ini belum merepresentasikan skala penularan di masyarakat. Ia menyampaikan hal ini terkait dengan keterangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang menyatakan bahwa perkembangan terakhir kasus positif di DKI Jakarta mengalami perlambatan dan grafiknya telah mendatar.

Kecenderungan penurunan kasus baru dinilai disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta sejak 10 April. Menurut Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, perlambatan kasus positif harian di Jakarta juga terlihat dari mulai berkurangnya pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan. Di RS Sulianti Saroso yang biasanya penuh, sekarang tinggal 25 pasien. Di beberapa rumah sakit rujukan lain, jumlah pasien juga menurun. Ia mengingatkan bahwa ini baru indikator awal, dan kita perlu lebih disiplin menerapkan PSBB.

Data yang dirilis juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Selasa (28/4), menunjukkan,kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 415 kasus dibandingkan dengan satu hari sebelumnya sehingga menjadi 9.511 kasus. Dari jumlah itu, 773 korban meninggal atau bertambah 8 orang dan 1.254 pasien sembuh atau bertambah 103 orang. Saat ini sudah dilakukan 62.544 pemeriksaan PCR.

Menurut worldometers.info, Indonesia memiliki rasio pengujian 291 per 1 juta penduduk. Sebagai perbandingan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Singapura masing-masing memiliki rasio pengujian 17.277, 11.869, dan 20.815 tes Covid-19 per 1 juta penduduk. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto, Selasa, mengatakan, pengumpulan data pasien terhambat karena ada banyak kepentingan layanan kesehatan yang harus dijalankan petugas kesehatan dan pemangku kepentingan lain di daerah. Sementara itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mobilitas warga pengguna jalan tol terpantau turun karena penerapan PSBB. 

Setelah memperhitungkan dampak Covid-19 yang meluas, pada April 2020 beberapa organisasi dunia mencatatkan koreksi proyeksi yang cukup memprihatinkan dibandingkan proyeksi pada Januari 2020 diantaranya: Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO, memperkirakan  turis internasional pada 2020 akan anjlok 20-30 persen dibandingkan 2019, sebelumnya diperkirakan meningkat 4 persen; Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperkirakan, penanaman modal asing (PMA) global tahun ini akan anjlok 30-40 persen dibandingkan 2019, sebelumnya diperkirakan akan tumbuh moderat; Dana Moneter Internasional (IMF), memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 minus 3 persen. Sebelumnya diperkirakan perekonomian dunia akan tumbuh 3,3 persen; Di Tanah Air, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) / Bank Indonesia (BI) mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tumbuh 2,3 persen. Sebelumnya diproyeksi mencapai 5,1-5,5 persen.

Perubahan target dan mitigasi adalah sebagai salah satu bentuk adaptasi. Kondisi terkini, pekerja yang dirumahkan dan dikenai pemutusan hubungan kerja kian banyak. Perusahaan juga menghadapi kondisi serba tak pasti. Usaha mikro, kecil, dan menengah mencari ide untuk bertahan.Pekerja perlu masa depan yang pasti. Namun, yang lebih diperlukan saat ini adalah menjalani hari demi hari. Padahal, sebagian pekerja sudah tak punya uang di saku. Pilihannya, menambah keterampilan kerja, tetapi tanpa kepastian kerja dan tak bisa membeli makanan bergizi; atau menunda tambahan keterampilan, tetapi bisa menjaga kondisi tubuh karena perut terisi. Tak perlu gengsi untuk mengubah rencana semula menjadi langkah yang lebih relevan dengan kondisi terkini.

Mantan Sekretaris Negara Bambang Kesowo dalam rapatdengar pendapat umum Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Rabu(29/5/2020) di Jakarta, mengatakan, UU No 12/2011 menyediakan panduan yang standar, jelas, dan baku dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. UU itu tidak mengatur soal perubahan UU melalui metode omnibus lawyang dapat mencabut, mengubah, dan menghapus berbagaiketentuan dari banyak UU secara sekaligus. Menurut Bambang, omnibus bukan metode untuk mengubah, menghapus, dan mencabut ketentuan / aturan secara sapu jagat. Apabila pemahaman ini diterapkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, menurut Bambang, ada potensi UU No 12/2011 ditabrak. Karena itu, DPR diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian pembentukan UU.

Di dalam rapat yang di-pimpin Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya, Bambang mengatakan,UU No 12/2011 memang tidak secara jelas mengatur dan melarang metode omnibus law. Namun, karena tidak diatur, apakah artinya praktik itu boleh dilakukan. Anggota DPR pun diminta menimbang dengan jujur dan bijak sebab praktik yang selama ini berlangsung tidakseperti itu. Namun, jika akan tetap dilakukan, Bambang menyarankan agar DPR mengubah dulu UU No 12/2011 yang telah diubah dengan UU No 15/2019.

Berbeda dengan Bambang, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Satya Arinanto dalam kesempatanyang sama berpendapat omnibus law punya peran menyederhanakan regulasi, termasuk di antaranya mencabut ketentuan sebelumnya. Ia merujuk pada praktik penyederhanaan regulasi di era awal kemerdekaan hingga Orde Baru. Pada saat baru merdeka, Indonesia mewarisi 7.000 peraturan kolonial. Secara bertahap, regulasi warisan kolonial itu disederhanakan menjadi regulasi nasional, hingga tinggal sekitar 400 regulasikolonial yang tersisa pada 1995 dan sebanyak 338-nya telah diolah menjadi 82 naskah akademik hingga tahun 1998

Sejumlah fraksi, termasuk diantaranya Guspardi Gaus, anggota panja dari Fraksi Partai Amanat Nasional menanyakan bagaimana panja mesti menyikapi RUU Cipta Kerja apabila dikaitkan dengan UU No12/2011. Sebab, jika ketentuan di dalam UU No 12/2011 dan UUNo 15/2019 ditabrak, tentu tidak pas. Terkait hal ini, Bambang menyarankan agar perubahan dilakukan satu per satu terhadap UU asal. Perubahan UU itu bisa diprioritaskan oleh anggota DPR.

Pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun namun sejauh ini pemerintah baru merealisasikan sebanyak 31,07 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemkeu Rahayu Puspasari menjelaskan penyaluran sudah termasuk tambahan target keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 800.000 keluarga pada masa darurat Covid-19. 

Berikut beberapa data terkait realisasi Derdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Program Keluarga Harapan (PKH) baru 43,85% dari total pagu anggaran Rp 37,4 triliun; Program Kartu sembako 70% dari pagu sebesar Rp 20 triliun; Program Kartu Prakerja tahap pertama sebesar Rp 596,79 miliar. Jumlah ini, menyesuaikan dengan jumlah peserta yang lolos dalam program kartu prakerja sebanyak 168.111 peserta; Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pengalokasian dana desa melalui mencatat telah mencairkan sekitar Rp 70 miliar dana desa yang digunakan untuk BLT kepada 8.157 desa dari 76 kabupaten di Indonesia.

Terkait BLT dari dana desa, terdapat kemungkinan seorang menerima bansos lebih dari sekali. Untuk itu, Menteri Sosial Juliari Batubara telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengatur penyelesaian ketepatan penyaluran bansos. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto meminta distribusi bansos dipercepat dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat.

Pemerintah meluncurkan ragam stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah berharap stimulus ini bisa membuat UMKM bertahan di tengah badai pandemi virus korona (Covid-19). Ada lima skema stimulus antara lain: UMKM yang masuk miskin dan rentan akan menerima bantuan dari program jaring pengaman sosial; Insentif perpajakan berupa penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar; Restrukturisasi kredit bagi UMKM baik melalui penundaan angsuran atau pun subsidi bunga.; Stimulus bantuan modal kerja bagi UMKM melalui KUR; Mendorong kemitraan, baik Kementerian, Lembaga, BUMN, atau pemerintah daerah dengan UMKM untuk menyerap produksi UMKM.

Presiden Joko Widodo mengatakan insentif PPh berlaku sampai dengan 6 bulan kedepan, sementara ditempat terpisah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan restrukturisasi kredit dan subsidi bunga berlaku bagi UMKM dan usaha Ultra Mikro. Menkeu menambahkan, perbankan bisa memberikan restructuring penundaan pokok selama enam bulan, dan debitur bisa mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah dan bagi bank yang kesulitan likuiditas akibat penundaan pembayaran ini kredit UMKM akan mendapat bantuan pemerintah melalui skema yang ada di Bank Indonesia.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, fasilitas ini sudah mengcover semua kebutuhan UKM, mulai dari perpajakan, restrukturisasi utang, hingga bantuan permodalan. Pemerintah akan akan memastikan bahwa UMKM yang mendapat fasilitas ini adalah usaha yang sehat. Anggawira, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyebut, stimulus UMKM perlu lebih detil dan teknis agar memudahkan pelaksanaan di lapangan.

Seiring pandemic Covid-19, sejumlah komoditas pangan, antara lain bawang putih, bawang bombai, dan gula pasir tidak mudah ditemukan dan harganya naik jauh. Merujuk data kalkulasi Nusantara Sugar Community (NSC), stok gula 2020 1.084.480 ton jauh lebih rendah dari rerata 2017-2019: 1,690 juta ton. Meski begitu jumlah ini sebetulnya mencukupi kebutuhan konsumsi langsung gula empat bulan hingga April 2020 memperhitungkan meningkatnya kebutuhan bulan Ramadhan dan musim giling tebu pada bulan Mei.

Terkait surat Mendag kepada Presiden tentang langkah stabilisasi harga terkait Covid-19, 17 Maret 2020 mengenai persetujuan impor 268.172 ton yang diperkirakan baru siap dipasarkan awal April 2020. Masalahnya, dalam surat itu disebutkan, stok akhir gula 2019 terdapat kesalahan perhitungan sehingga yang semula diperkirakan cukup untuk 2,5 bulan ternyata hanya cukup 1,5 bulan. Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Kedepan, Khudori berpendapat ada dua kemungkinan. Pertama, data Mendag yang dilaporkan kepada Presiden salah. Kedua, pasar gula konsumsi tak langka karena sebagian diisi gula rafinasi. Enggartiasto Lukita, Mendag (2016-2019), menyebut,potensi kebocoran yang sangat besar mencapai 0,5 juta ton. Diperkirakan, 2006-2011 rata-rata tahunan gula rafinasi yang merembes 185.104-678.818 ton atau 8,03-29,44 persen dari pasokan gula rafinasi.

Uraian di atas mengindikasikan pemerintah kurang antisipasi. Termasuk antisipasi proses impor yang bakal lebih rumit dan lama karena Covid-19, terutama clearance di pelabuhan. Keyakinan stok gula yang menipis itulah yang melatarbelakangi Satgas Pangan, lewat surat 16 Maret 2020, meminta asosiasi pedagang pasar, pengusaha ritel, dan koperasi membatasi pembelian gula keperluan pribadi maksimal 2 kg. Beleid ini diyakini bisa meredam belanja panic kebutuhan pokok. Namun, bukan mustahil publik justru merespons berbeda: meyakini stok menipis, dan berburu gula. Jika ini yang terjadi, eskalasi kenaikan harga gula akan sulit dibendung. Agar ini tak terjadi, Mendag dalam surat ke Presiden menulis, rapat koordinasi terbatas 6 Maret 2020 memutuskan tambahan impor gula 781.828 ton, mengguyur pasar dengan 33.000 ton gula temuan Kemendag dan Satgas Pangan di Lampung plus 20.000 gula Bulog dengan harga Rp 12.500/ kg, dan mengusulkan 250.000 ton gula mentah di tangan produsen gula rafinasi diolah jadi gula konsumsi.

Khudori melanjutkan, agar sengkarut seperti ini tak berulang, setidaknya perlu tiga langkah simultan. Pertama, harus tersedia satu data gula buat acuan kebijakan. Baik data produksi maupun konsumsi, baik gula konsumsi maupun rafinasi. Kedua, rasionalisasi harga acuan gula Menurut kalkulasi petani, seperti dituturkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Soemitro Samadikun, ongkos produksi gula petani saat ini Rp 11.500/kg. Karena itu, harga acuan gula saat ini seharusnya ditinjau ulang.Bukan saja tidak rasional, harga acuan ini juga memaksa petani menyubsidi konsumen. Ketiga, mengintensifkan pengawasan dan menjatuhkan sanksi yang berefek jera.

Co- founder Creative 360 Labs yang berbasis di Portland, Oregon, Thomas Hayden, mengungkapkan, kemajuan teknologi memang telah datang. Namun, akses mendapatkannya menjadi masalah yaitu, pembuatan gear yang lambat dan poin harga yang terlalu tinggi. Ketika ia melihat teknologi ini seperti 15 tahun yang lalu, ia melihat peluang untuk menjadi pemandu sungai digital. Sekarang, Hayden senang bisa membawa lebih banyak orang untuk perjalanan digital daripada yang pernah ia lakukan secara fisik di Colorado Plateau.

Produser video luar ruangan lainnya, Tim Kemple, mengatakan, rasanya cukup menarik ketika memiliki kemampuan untuk membawa orang bertualang. Kemple mengakui, hal tersebut tidak cukup hanya dengan memandang ponsel dan laptop. Headset akan membuat pengalaman tersebut menjadi ideal. Musim gugur yang lalu, Colorado Parks and Wildlife mengadopsi konsep yang selama ini diterapkan Pokemon Go dan bermitra dengan aplikasi Agents of Discovery.  Seorang administrator taman, Jeanette Lara, mengungkapkan, begitu banyak anak- anak muda yang selama ini sudah telanjur terpaku pada layar atau gim video.Pemanfaatan teknologi, menurutnya, akan bisa menjembatani kesenjangan itu.