Perlindungan Hukum Perppu Covid-19 Bukan Imunitas Absolut

;

Perlindungan Hukum Perppu Covid-19 Bukan Imunitas Absolut

Sosial, Budaya, dan Demografi R Hayuningtyas Putinda 10 May 2020 Investor Daily, 5 Mei 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI secara virtual menegaskan, peraturan perlindungan hukum dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanga nan Covid-19 bukan merupakan imunitas penuh atau absolut bagi pejabat pelaksana karena dalam ketentuan tersebut tetap diberikan prasyarat yaitu sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pelaksanaan Perppu itu dilakukan dengan tata kelola yang baik sesuai pasal 12 ayat 1 dan dilaporkan pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga tetap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menkeu juga menyampaikan Pemerintah mengharapkan dukungan dari DPR khususnya Badan Anggaran DPR dalam rangka pengesahan Perppu 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang,

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 karena ekonomi dan keuangan negara dalam kondisi sulit yang harus segera mendapatkan solusi.

Meski mendukung penuh, namun DPR RI tidak serta merta menghilangkan kewajiban konstitusional pemerintah untuk mendapatkan persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Alasannya, agar ke depan tidak menimbulkan masalah hukum, dan di sisi lain perppu itu bisa menjawab kebutuhan obyektif dari permasalahan yang ditimbulkan sebagai dampak penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.