Akurasi Data Bantu Penanganan Pandemi
Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan data yang akurat. Saat ini,pendataan terkait penanganan penyakit tersebut dinilai belum optimal. Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, Selasa (28/4/2020),mengatakan, besar atau kecilnya penambahan kasus harian sangat dipengaruhi jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Karena itu, dengan masih sedikitnya pemeriksaan, penambahan kasus harian saat ini belum merepresentasikan skala penularan di masyarakat. Ia menyampaikan hal ini terkait dengan keterangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang menyatakan bahwa perkembangan terakhir kasus positif di DKI Jakarta mengalami perlambatan dan grafiknya telah mendatar.
Kecenderungan penurunan kasus baru dinilai disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta sejak 10 April. Menurut Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, perlambatan kasus positif harian di Jakarta juga terlihat dari mulai berkurangnya pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan. Di RS Sulianti Saroso yang biasanya penuh, sekarang tinggal 25 pasien. Di beberapa rumah sakit rujukan lain, jumlah pasien juga menurun. Ia mengingatkan bahwa ini baru indikator awal, dan kita perlu lebih disiplin menerapkan PSBB.
Data yang dirilis juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Selasa (28/4), menunjukkan,kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 415 kasus dibandingkan dengan satu hari sebelumnya sehingga menjadi 9.511 kasus. Dari jumlah itu, 773 korban meninggal atau bertambah 8 orang dan 1.254 pasien sembuh atau bertambah 103 orang. Saat ini sudah dilakukan 62.544 pemeriksaan PCR.
Menurut worldometers.info, Indonesia memiliki rasio pengujian 291 per 1 juta penduduk. Sebagai perbandingan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Singapura masing-masing memiliki rasio pengujian 17.277, 11.869, dan 20.815 tes Covid-19 per 1 juta penduduk. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto, Selasa, mengatakan, pengumpulan data pasien terhambat karena ada banyak kepentingan layanan kesehatan yang harus dijalankan petugas kesehatan dan pemangku kepentingan lain di daerah. Sementara itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mobilitas warga pengguna jalan tol terpantau turun karena penerapan PSBB.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023