JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, draf Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pimpinan DPR RI dan belum dibahas. Sehingga, pihaknya sangat menyayangkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Apalagi, lanjut Menkeu, draf RUU KUP itu bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk. “Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan ke DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (10/6). Pernyataan Menkeu tersebut menjawab permintaan konfirmasi dan keberatan dari sejumlah anggota dewan di Komisi XI DPR RI terkait beredarnya pemberitaan seputar rencana pengenaan PPN terhadap sembako. Permintaan konfirmasi dan keberatan itu di antaranya datang dari Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP, Puteri Anetta Komarudin dari Fraksi Partai Golkar, dan Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra.

Sri Mulyani pun memastikan saat ini pemerintah masih terus memetakan dampak-dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat termasuk para pengusaha UMKM. “Sampai hari ini kita juga sudah diminta memikirkan UMKM yang bangkitnya lebih lambat. Jadi, fokus kita adalah memulihkan ekonomi,” kata dia. Menurut Menkeu, saat ini APBN sedang berada dalam situasi extra ordinary termasuk menaikan defisit di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) selama tiga tahun berturut-turut, dari 2020 sampai 2022. Hal ini terjadi sebab pemerintah melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sri Mulyani mengatakan, APBN perlu disehatkan kembali tapi menyehatkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan itu harus dipilih atau dijaga dan dikelola secara hati-hati. “Situasi inilah yang sekarang sedang difokuskan yaitu pemulihan ekonomi, namun kita semua harus tetap membangun fondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan,” pungkas dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per Kamis (10/6) telah menangkap 113 unit kapal ikan pelaku praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Praktik IUU Fishing masih saja terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal berbendera asing maupun kapal-kapal Indonesia, apabila dibiarkan hal itu tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi maupun sosial, tapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik IUU Fishing di WPPNRI. Beragam strategi diterapkan, mulai dari menambah jumlah armada dan jam patroli, penggunaan teknologi, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain yakni TNI AL, Polri serta Bakamla, hingga strategi diplomasi. “Kapal-kapal illegal fishing yang berhasil ditangkap tim patroli KKP selama kurun waktu 2021 menjadi 113 unit kapal ikan. Ini menunjukkan KKP serius memberantas IUU Fishing di WPPNRI,” kata Trenggono di Jakarta, kemarin.

Terkait kapal-kapal yang berhasil ditangkap, Trenggono sudah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar sebagian dapat diberikan kepada nelayan tradisional untuk mendorong peningkatkan kesejahteraan. Tentunya pemberian bisa dilakukan setelah kapal diperbaiki, khususnya alat tangkapnya menjadi lebih ramah lingkungan. “Tapi prosesnya tidak begitu mudah karena ada payung hukum yang tidak bisa kita langgar dan kami harus berkoordinasi dengan aparat lainnya," kata Trenggono. Selama ini, kapalkapal hasil tangkapan sebagian dimusnahkan dan diberikan ke lembaga pendidikan untuk praktik atau riset.

(Oleh - HR1)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunggak pembayaran 31 hotel di Jakarta yang dipakai sebagai lokasi isolasi pasien Covid-19 dan tempat penginapan tenaga kesehatan sebesar Rp 140 miliar. Dody Ruswandi, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, yang dihubungi, Selasa (8/6/2021), membenarkan, pemerintah pusat menghentikan sementara pembiayaan untuk hotel-hotel yang dipakai sebagai tempat karantina pasien Covid-19. Menurut dia, penghentian tersebut sifatnya sementara karena masih menunggu anggaran yang tengah diproses di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Di Jakarta ada 31 hotel yang dipakai untuk karantina pasien dan tenaga kesehatan. Awalnya, untuk pemakaian dari Januari sampai 15 Juni 2021, pembayaran yang harus dilakukan BNPB sebesar Rp 200.711.910.000, dan dari beban itu baru dibayar Rp 60 miliar.

PURWAKARTA — Pemkab Purwakarta melansir populasi hewan ternak jenis domba terus meningkat setiap tahunnya, di mana hingga Mei 2021 populasinya tercatat 5,9 juta ekor. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan pihaknya terus mendorong supaya masyarakat lebih produktif mengembangbiakkan ternak.“Di kita ada program pendidikan berkarakter yang didalamnya mendorong pelajar supaya berminat di sektor peternakan. Dalam program tersebut, para pelajar yang terpilih juga diberi bantuan domba untuk diternak,” ujar Anne, Rabu (2/6).

“Sektor pertanian dan peternakan bisa menjadi salah satu andalan peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini,” jelas dia.Selain domba, lanjut Anne, dari laporan yang diterimanya dari dinas terkait, populasi hewan ternak jenis sapi juga turut meningkat tajam dalam kurun beberapa tahun terakhir. Hingga 2019 kemarin saja, kata dia, populasinya mencapai 15.000 ekor.“Setiap tahun populasinya terus meningkat. Di 2018, angkanya di kisaran 12.000 ekor, kemudian di 2019 kemarin, itu naik lagi jadi 15.000 ekor. Artinya, angka kelahiran anak sapi [pedet], sejauh ini juga terbilang tinggi,” kata Anne.

Anne menambahkan, untuk pengembangan hewan ternak jenis sapi di wilayah ada beberapa daerah yang potensial seperti Kecamatan Tegalwaru, Maniis, Sukasari, Campaka dan Kecamatan Cibatu. Untuk memfasilitasi para peternak, Pemkab Purwakarta juga telah meresmikan Pasar Dombret yaitu pasar domba murah berinternet.Selain domba, pasar berbasis digital ini juga menjual ternak lainnya, seperti sapi, kerbau, dan kambing.Pasar Dombret ini melayani transaksi jual beli hewan ternak, baik secara online maupun offl ine yang menyasar pedagang ternak dan masyarakat umum.Keberadaan Pasar Dombret ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat terutama saat musim pandemi Covid-19 ini.Inisiator Pasar Dombret Robi Nurhadi mengatakan pasar ini menjadi titik harapan bagi semua, utamanya warga sekitar untuk memulai langkah lebih baik di tengah situasi pandemi.

(Oleh - HR1)

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) sepanjang tahun 2012-2019. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp 22,78 triliun. ”Nilai kerugian negara yang timbul akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero) selama tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar Rp 22,78 triliun,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (31/5/2021).

BPK juga menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri selama tahun 2012-2019. Kecurangan itu berupa kesepakatan penempatan dana investasi yang dilaksanakan dengan cara melanggar hukum oleh sejumlah pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksa dana, yang dianggap sebagai investasi berisiko tinggi. Total nilai kerugian negara akibat penyimpangan pengelolaan dana investasi Asabri selama kurun waktu 2012-2019 itu adalah Rp 22,78 triliun. ”Investasi itu pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri (Persero),” kata Agung. Dalam kasus korupsi ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yakni ARD, SW, BE, HS, IWS, LP, BTS, HH, dan JS. Sebagian dari mereka telah ditahan sejak 1 Februari 2021.

Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan, ada pergeseran nilai kerugian negara dalam kasus Asabri dari perhitungan awal yang dilakukan Kejagung. Awalnya, Kejagung menyampaikan bahwa potensi kerugian negara dalam kasus itu adalah Rp 23 triliun. Namun, menurut dia, lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK. Dengan demikian, perhitungan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan adalah hasil audit dari BPK. Agung menambahkan, nilai kerugian negara sebenarnya tidak berkurang. Menurut dia, wajar saja jika ada perbedaan antara perhitungan Kejagung dan hasil audit BPK. Sebab, angka yang disampaikan penyidik adalah angka perkiraan. Sementara yang disampaikan BPK adalah angka yang nyata dan pasti jumlahnya karena berdasarkan hasil pemeriksaan laporan kerugian negara. ”Jadi, tidak pernah ada yang kurang. Kemarin, yang teman-teman media dengar adalah angka ancer-ancer,” katanya.

Burhanuddin menambahkan, saat ini total aset Asabri yang disita Kejagung Rp 13 triliun. Kejagung akan terus memburu aset tersangka kasus Asabri lainnya. Selain itu, karena modus yang dilakukan para tersangka dalam kasus tersebut mirip dengan perkara PT Jiwasraya, Kejagung juga membuka kemungkinan pengusutan tindak pidana terhadap korporasi, yaitu para manajer investasi. Namun, semua itu tergantung dari fakta hukum dan alat bukti yang didapatkan penyidik. Sementara dalam kesempatan itu, Agung juga meluruskan kesimpangsiuran kerugian negara kasus korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya. Menurut dia, hanya ada satu perhitungan kerugian negara, yakni Rp 16,8 triliun. Hasil penghitungan itu sudah dilaporkan kepada Kejagung, 9 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri asuransi jiwa di Indonesia. Hal Itu juga dialami oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia).

Kenaikan premi baru di tahun 2020 tercatat sebesar 47 persen atau Rp5,6 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yakni Rp3,8 trilliun. Premi baru tersebut mencakup penjualan produk asuransi tradisional dan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan, kami bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk para nasabah.

Mencermati ancaman gelombang kedua dan ketiga wabah virus Covid-19 pandemi masih belum berakhir. Impact dari kondisi itu produk perlindungan kesehatan menjadi salah satu produk yang paling diminati konsumen. Oleh karena itu Manulife dengan cepat mengubah model bisnis dan menyesuaikan diri dengan menerapkan layanan non face to face.

PT Asuransi jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) sukses menemukan strategi dan inovasi yang optimal untuk nasabah di tengah pandemi Covid-19. Terbukti, perseroan berhasil mencatat pertumbuhan bisnis di tengah pandemi.

Pada 2020, Manulife Indonesia membukukan pendapatan premi Rp8,9 triliun (T), naik 6% dibanding 2019. Peningkatan didorong kenaikan pendapatan premi lanjutan (renewal) produk individu dan unit linked yang tumbuh 8%. Kemudian kenaikan premi baru 47%, yakni Rp5,6 T dibanding 2019 yakni Rp3,8 T.

Dipaparkan Ryan, pada akhir 2020 perseroan tercatat memiliki cadangan teknis Rp38,6 T. Modal Berbasis Risiko atau Risk Based Capital (RBC) pada akhir 2020 tercatat sebesar 943% atau jauh di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah yakni 120%. Presiden Direktur Manulife Aset Manajemen indonesia (MAMI), Afifa mengatakan pada 2020 MAMI mencatatkan pertumbuhan sebesar 66.2% atau Rp49,4T.

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui ada kemiripan antara sampel data 279 juta penduduk yang bocor dengan data peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, investigasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan peretasan data berasal dari data BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum dan melaporkan ke Bareskrim Polri, serta membuat surat Kemkominfo. Kemudian melakukan koordinasi dengan Kemenko Polhukam yang dihadiri BSSN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Lalu BPJS Kesehatan juga berkoordinasi dengan DJSN, Dewan Pengawas, Kemenkes, Kemenkeu, Kemkominfo, dan BSSN. 

BPJS Kesehatan juga melakukan preventive action untuk penguatan sistem TI terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan keamanan sistem. Manajemen BPJS Kesehatan sudah mempersiapkan surat pemberitahuan dugaan adanya peretasan kepada OJK. Kemudian memastikan bahwa operasional BPJS Kesehatan dan pelayanan kepada peserta tidak terganggu, dan terus bisa melayani dengan baik. TImbulnya risiko reputasi pelaksanaan JKN. Hal itu bakal kontra produktif jika dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional.  

(Oleh - IDS)

JAKARTA — Jumlah penonton platform video streaming sesuai permintaan atau SVoD mulai kembali normal setelah sempat melonjak saat pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat yang berangsur normal menjadi penyebabnya.Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) Handito Joewono mengatakan keadaan pelanggan saat ini sudah mengalami saturasi sesuai dengan pertumbuhan jaringan optik dan merenggangnya kebijakan bekerja dari rumah. Bahkan, kegiatan di luar rumah sudah kembali normal.Menurutnya, setiap pemain sebaiknya melakukan kerja sama lebih intens tidak hanya dengan operator telekomunikasi, melainkan juga dengan operator optik agar penjualannya menjadi bagian paket langganan.“Performa mereka untuk meraup jumlah pengguna baru bisa meningkat 10%-20%,” katanya, Minggu (23/5).Dikutip melalui Bloomberg, penyedia layanan streaming film over the top (OTT) Disney+ melaporkan kenaikan jumlah pelanggan pada kuartal I/2021 hanya menjadi 103,6 juta pengguna. Angka ini jauh di bawah perkiraan yang sebesar 109 juta pelanggan.

Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia periode 2018-2021 Kristiono mengatakan hal ini sejalan dengan mulai diperlonggarnya aktivitas diluar rumah sehingga orang sudah berangsur beraktivitas secara normal.“Fase pembatasan ruang gerak [PSBB] dan pengetatan aktivitas diluar rumah kan dampaknya ke tingkat stres dan pelariannya mencari hiburan yang bisa dinikmati di rumah. Jadi, ketika ini mulai longgar, efeknya [bagi SVoD] juga terasa,” ujarnya.Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa tidak ada yang aneh dari peningkatan jumlah pengguna di layanan video streaming. Yang terjadi hanya kembali normal seperti seharusnya.“Bukan perlambatan, tetapi analis saja yang terlalu optimis. Kalau tidak pandemi, kemungkinan temponya memang perlahan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa tidak ada yang aneh dari peningkatan jumlah pengguna di layanan video streaming. Yang terjadi hanya kembali normal seperti seharusnya.Sementara itu, CEO GoPlay Edy Sulistyo optimistis pertumbuhan pengguna layanan streaming masih akan terus meningkat ke depannya.Dia mengatakan GoPlay fokus mengembangkan layanan live stream interaktif melalui GoPlay Live dengan menghadirkan beragam konten live show sebagai strategi menjaga pertumbuhan jumlah pengguna.“Bukan perlambatan, tetapi analis saja yang terlalu optimis. Kalau tidak pandemi, kemungkinan temponya memang perlahan,” ujarnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), memimpin pendanaan Seri B senilai US$ 65,5 juta atau setara Rp 942 miliar untuk TaniHub Group, start-up agritech yang membawahkan TaniHub, TaniFund, dan TaniSupply. Beberapa investor baru maupun lama juga turut berpartisipasi, yaitu Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), BRI Ventures, Flourish Ventures, Add Ventures, Intudo Ventures, Openspace Ventures, Tenaya Capital, UOB Venture Management, dan Vertex Ventures. CEO TaniHub Group Pamitra Wineka mengatakan, agar dapat menciptakan dampak sosial yang lebih luas, TaniHub Group akan menggunakan pendanaan ini untuk ekspansi geografis melalui pembangunan berbagai fasilitas mini hub, dengan dukungan pemerintah lokal di seluruh Indonesia. Seiring dengan langkah tersebut, perusahaan juga akan melakukan pengembangan produk dan layanannya melalui penguatan teknologi pada berbagai lini bisnis. Seluruh inisiatif tersebut merupakan upaya ekosistem TaniHub Group dalam menyerap produksi UMKM pertanian dan petani Indonesia yang tidak hanya ditujukan bagi konsumsi dalam negeri, tapi juga untuk pasar internasional.

Dia mengakui, pendanaan ini memiliki kesan tersendiri bagi TaniHub Group. Pertama, karena adanya dukungan dari MDI Ventures, sebuah corporate venture capital milik Telkom Group yang dikenal terdepan dalam bidang teknologi dan infrastruktur telekomunikasi. Kedua, bergabungnya Flourish Ventures, investor global terkemuka karena kepeduliannya terhadap dampak sosial, salah satu pilar TaniHub Group yang sudah menjadi DNA bagi seluruh TaniSquad (sebutan untuk karyawan TaniHub Group). Sementara itu, Direktur Portfolio MDI Ventures Sandhy Widyasthana mengatakan, dengan pendanaan baru yang dipercayakan kepada MDI dari Telkom dan Kementerian BUMN, MDI akan terus fokus berinvestasi kepada sejumlah start-up teknologi yang mempunyai peran besar di berbagai sektor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan dapat membuat perbedaan besar di Indonesia.

(Oleh - HR1)