Perusahaan induk atau holding badan usaha milik negra (BUMN) bidang pelabuhan akan meneruskan berbagai proyek prioritas. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II, Arif Suhartono, memastikan proyek yang sudah dimulai akan tetap berjalan hingga selesai yang baru atau belum berjalan akan kami evaluasi," ucap dia kepada Tempo, kemarin. Salah satu proyek besar Pelindo III adalah membangun pelabuhan kapal pesiar di Tanjungan Benoa, Bali, yang ditargetkan beroperasi pada 2023. Hingga bulan lalu, pembangunan pelabuhan yang menjadi bagian dari Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) itu sudah rampung 36 persen. Pelindo III juga ditunjuk sebagai operator sementara Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sedang menyiapkan alih kelola perlabuhan besar milik pemerintah kepada perusahaan korporasi, termasuk Pelindo. Selain untuk memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), rencana ini dilakukan guna meringankan beban anggaran yang dipakai untuk unit teknis di daerah. "Banyak pelabuhan, seperti yang di Papua, akan dialihkan pengelolahannya supaya tidak membebani pemerintah, "ujar dia, beberapa waktu lalu. 

(Oleh - HR1)

Salah satu sektor yang terhambat laju bisnisnya saat penerapan pemberlakuan penerapan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat adalah para peritel di pusat belanja. Maklum, dalam aturan PPKM darurat, mal atau pusat belanja tidak boleh beroperasi. Supaya pengusaha sektor ritel tersebut tidak terbebani akibat kebijakan, pemerintah akan menggelontorkan insentif pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sewa toko di mal. Insentif ini akan menggunakan mekanisme pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang bukan menjadi bagian dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir insentif itu berlaku selama tiga bulan yakni untuk masa pajak Juni 2021 hingga Agustus 2021. Adapun batas waktu pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Artinya para penyewa toko di mal tetap dapat memanfaatkan insentif PPN DTP Juni, meski periode bulannya akan berakhir hari ini (30/6). Sebab, batas lapor SPT Masa Juni jatuh pada akhir Juli 2021 ini. "PPN sebesar 10%, berarti penyewa ruangan tidak bayar PPN karena 100% ditanggung pemerintah untuk masa pajak Juni hingga Agustus 2021," kata Iskandar kepada KONTAN, Rabu (30/6).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey memandang, insentif PPN DTP 10% tersebut tidak mampu mengkompensasi kerugian yang kini dialami oleh peritel. Dalam dua pekan terakhir ia klaim pengusaha ritel sudah rugi 30%-35% dari bulan sebelumnya akibat lonjakan kasus virus Covid-19. Seharusnya, katanya, pemerintah memberikan insentif lain ke peritel. Pertama, insentif restrukturisasi kredit dengan menurunkan suku bunga kredit dan penjaminan pinjaman bagi peritel. Kedua, insentif diskon tarif listrik yang hingga kini tarifnya masih mahal. Ketiga , memberikan insentif berupa subsidi gaji karyawan bagi pegawai ritel di front office.

JAKARTA, Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Keputusan yang diumumkan langsung Presiden Jokowi itu diambil karena kasus positif Covid-19 terus melonjak, terutama setelah varian baru masuk ke Indonesia dan menyebar amat cepat. Bersamaan dengan diterapkannya PPKM Darurat, pemerintah menambah stimulus untuk masyarakat, di antaranya perpanjangan diskon listrik dan penambahan Bantuan Sosial (Bansos) Tunai selama dua bulan ke depan. Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, mengoptimalkan Kartu Sembako, dan memperbaiki data penerima bansos. Dengan diterapkannya PPKM Darurat, mobilitas masyarakat dibatasi lebih ketat. Kegiatan di sektor non-esensial wajib dilakukan 100% dari rumah (work from home/WFH). Sedangkan kegiatan sektor esensial boleh dikerjakan di kantor work from office (WFO) maksimal 50%. Hanya sektor kritikal yang boleh 100% WFO, itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Kecuali itu, jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%. Adapun kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. Kegiatan makan/minum di tempat umum, baik di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Menurut Presiden Jokowi, PPKM Darurat diterapkan karena kasus positif Covid melonjak dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah varian baru masuk ke Indonesia. "Situasi ini mengharuskan kita mengambil langah-langkah tegas agar dapat membendung Covid," kata Presiden saat mengumumkan kebijakan PPKM Darurat melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/). Presiden menjelaskan, PPKM Darurat diputuskan setelah pemerintah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak. "Setelah mendapatkan banyak masukan, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," tutur dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Qlue, perusahaan penyedia ekosistem smart city asal Indonesia, mengumumkan kolaborasinya dengan Intellectual Capital Management Group (ICMG) dan Kota Minamichita, Prefektur Aichi, Jepang. Aplikasi Qlue akan digunakan Kota Minamichita. Kolaborasi itu telah ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Founder dan CEO Qlue Rama Raditya mengatakan, Qlue sangat antusias berpartisipasi dalam program Co-Creation dari ICMG untuk membantu Kota Minamichita mendapatkan solusi perkotaan dengan memanfaatkan teknologi smart city Qlue.

Qlue juga menargetkan dapat mengimplementasikan solusi smart city-nya di lima kota lainnya di Jepang, Malaysia, dan Filipina. Hal ini sejalan dengan target perusahaan dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis yang mencapai 70% pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemanfaatan solusi yang akan digunakan dalam kolaborasi tersebut meliputi (QlueApp), sebagai aplikasi platform digital yang dapat digunakan oleh penduduk Kota Minamichita untuk mengirimkan ide dan usulan terkait pembangunan kota.

(Oleh - HR1)

Selama ini penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih didominasi pekerjaan berupah rendah yang minim jaminan sosial dan tingkat keterampilannya juga rendah. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia lambat bahkan turun akibat imbas pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu strategi dan reformasi untuk menciptakan dan membangun pekerja kelas menengah. Hal itu mengemuka dalam webinar peluncuran laporan Bank Dunia bertajuk ”Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” yang disusun para ekonom Bank Dunia,Maria Monica Wihardja dan Wendy Cunningham. Dalam acara yang digelar secara daring, Rabu (30/6/2021), Bank Dunia juga menghadirkan dua pembicara yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ekonom M Chatib Basri.

Merujuk pada Survei Angkatan Kerja Nasional, upah kelas menengah tersebut minimal Rp 3,75 juta per bulan (standar tahun 2018). Monica mengatakan, lapangan kerja yang tercipta baru mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. ”Lapangan kerja yang tercipta itu belum cukup optimal untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat berpenghasilan kelas menengah,” ujarnya. Bank Dunia mencatat, dalam kurun waktu 2008-2018, sebanyak 39 juta pekerjaan diciptakan di sektor nonpertanian. Namun, 45,8 persen dari lapangan kerja yang tercipta pada periode tersebut adalah pekerjaan berupah rendah dan minim jaminan sosial.

Dari 85 juta pekerja yang mendapatkan upah di Indonesia pada 2018, hanya 13 juta pekerja atau 15 persen yang masuk kategori kelas menengah. Hanya ada sebanyak 3,5 juta pekerja yang mendapatkan upah di atas standar upah kelas menengah, serta berstatus pekerja tetap, dan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Pada 2020, sebanyak 7 juta lulusan baru (termasuk lulusan universitas dan sekolah menengah) yang disebut sebagai bagian dari ”Generasi Covid-19” siap memasuki angkatan kerja. Pekerja angkatan muda yang tertunda memasuki angkatan kerja pada 2020 sekitar 300.000 orang.

Bank Dunia merekomendasikan tiga strategi reformasi yang akan membangun pekerja kelas menengah. Pertama, mengakselerasi pertumbuhan produktivitas di berbagai sektor. Caranya adalah dengan meningkatkan investasi asing langsung yang mendorong transfer teknologi, serta bisa membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan sertifikasi produk, akses modal dan pasar, serta teknologi. Kedua, membangun iklim transisi pekerjaan. Ini diharapkan akan memungkinkan pekerja memiliki banyak pilihan sektor atau perusahaan yang lebih baik dan produktif.  Ketiga, membangun pekerja yang memiliki keterampilan dan diperlukan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih produktif.

Menurut Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk menahan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan, baik selama maupun setelah pandemi Covid-19. Selama pandemi, berbagai program bantuan sosial telah diberikan untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menggulirkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan atau menambah keterampilan baru bagi pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah juga merancang program jaminan kehilangan pekerjaan,membuka luas peluang wirausaha, dan mendorong kemitraan UMKM dengan badan usaha ataupun investor.

Rumah sakit kini kesulitan menampung pasien Covid-19. Mereka terus kedatangan pasien untuk dirawat, namun tak semua bisa ditangani. Untuk itu, beberapa rumah sakit memberikan layanan paket isolasi mandiri (isoman) bagi pasien Covid-19 tanpa gejala dan bergejala ringan. PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), misalnya, menyediakan layanan dan paket isoman di rumah untuk pasien positif Covid-19.

Direktur HEAL Aristo Setiawidjaja menjelaskan pihaknya menyediakan satu paket isoman bagi pasien Covid-19. Harganya Rp 600.000 per 10 hari. Paket itu mencakup fasilitas lima kali telekonsultasi dengan dokter umum per dua hari, kemudian dua kali telekonsultasi dengan dokter spesialis paru atau penyakit dalam per lima hari serta satu kali telekonsultasi ahli gizi. Paket yang kami hadirkan paket isoman di rumah, jelas dia, Senin (28/6). Di sisi lain, Aristo menyampaikan HEAL mencatatkan kenaikan okupansi bed atau kasur untuk pasien Covid-19 yang mencapai 90% dibandingkan dengan tahun lalu. Dia menambahkan, Hermina saat ini tidak melakukan kerja sama dengan pengelola hotel untuk menawarkan paket isoman.

Sementara Head of Marketing & Corporate Communication Primaya Hospital Group, Hanie Dewita menjelaskan, saat ini pihaknya memang sudah menyediakan paket isolasi mandiri bagi pasien Covid-19. Harga yang ditawarkan berbeda-beda sesuai lokasi rumah sakit, di antaranya Bekasi Utara mulai dari Rp 8,5 juta per 14 hari dengan fasilitas kunjungan dokter dan perawat, telekomunikasi dokter umum, swab PCR dan rapid antigen, serta obat-obatan yang dibutuhkan. Selain itu, Primaya Hospital Tangerang menawarkan harga isoman mulai dari Rp 4.5 juta per 7 hari dan Rp 8,5 juta per 14 hari. Kemudian, Primaya Hospital Makassar Rp 8,5 juta per 14 hari. Fasilitasnya yakni kunjungan dokter dan perawat, tes PCR, pemeriksaan darah, hingga paket obat-obat-oban.

Sampai saat ini permintaan bed di rumah sakit memang penuh, bahkan hingga mengalami antrean untuk pasien Covid-19, ujar dia saat dihubungi KONTAN, Senin (28/6). Adapun untuk permintaan bed atau kasur rumah sakit, Hanie mengatakan pihaknya terus berupaya menambah jumlah bed untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Selain itu, Primaya Hospital bekerja sama dengan Hotel Ibis Styles Cikarang dengan tawaran harga paket isoman Rp 8,5 juta per 7 hari, Rp 4 juta per 14 hari dan Rp 3,2 juta per 14 hari dengan fasilitas yang berbeda-beda.

Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya juga menawarkan tempat isolasi mandiri dan rawat inap Covid-19. Kepala Divisi Marketing RS Gotong Royong Michael bilang, ruang isoman dan rawat inap Covid-19 itu berbeda. Kata dia, RS Gotong Royong memiliki total ruangan isolasi mandiri sebanyak 15 ruangan. Bila satu ruangan diisi dengan 1 pasien, maka total pasien Covid-19 terdapat 15 orang. Namun, bila ruangan diisi 2 orang, maka total pasien Covid-19 menjadi 30 orang. Fasilitas untuk tempat isolasi mandiri menawarkan harga Rp 500.000 per hari. Untuk ruangan isoman bisa tanpa DP dahulu, namun waiting list. “Kami tidak bisa prediksi karena jangka waktu isoman untuk pulang setiap pasien berbeda-beda”, ucap Michael.

Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai rencana pemerintah menutup mal selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, penutupan mal akan membuat kegiatan usaha terhenti dan menekan arus kas pengusaha pusat perbelanjaan. "Kalau kegiatan usaha terhenti maka akan terjadi kembali pekerja yang dirumahkan dan kalau ternyata nantinya berkepanjangan maka akan terjadi kembali gelombang PHK," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/6).

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) berencana menerapkan kebijakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10 ribu per hari. Cakupan Area kebijakan tersebut adalah 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 dan 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali. Dalam dokumen tersebut, pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan disebut akan ditutup dan restoran serta rumah makan hanya boleh melayani pesan antar atau pesanan dibawa pulang. Kemudian Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan tempat peribadatan ditutup sementara. Begitu pula fasilitas umum.

(Oleh - HR1)

Perekonomian Indonesia semester II tahun 2021 menghadapi ujian yang tidak ringan. Optimisme yang terbangun sejak dimulainya program vaksinasi pertengahan Januari lalu dihadapkan pada pemburukan kasus Covid-19 sepanjang Juni ini. Selain kabar dari The Fed, bank sentral Amerika Serikat, pertengahan Juni lalu, turut memberi alarm Indonesia harus bersiap dengan dampak AS menaikkan suku bunga acuannya lebih cepat.

Tekanan bagi pemulihan ekonomi datang dari dua sisi, dalam dan luar negeri. Pemulihan ekonomi Indonesia dari pukulan pandemi Covid-19 sudah mulai tampak sejak kuartal I-2021. Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut meski pertumbuhan masih minus. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang dalam pada kuartal II-2020, yaitu -5,32 persen, kuartal selanjutnya pertumbuhan bergerak menjadi -3,49 persen. Pada kuartal terakhir 2020, pertumbuhan naik lagi menjadi -2,19 persen. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada 2020 hanya minus 2,07 persen.

Pemulihan kembali diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi yang tercatat -0,74 persen pada kuartal I-2021. Dengan tren seperti itu, pemerintah optimistis akan mencapai pertumbuhan 5 persen pada 2021. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan menyebutkan pertumbuhan 6,9-7,8 persen bisa tercapai pada triwulan II-2021.

Meski demikian, skenario pemerintah harus dievaluasi seiring dengan pemburukan kasus Covid-19. Penambahan kasus baru Covid-19 secara harian di Indonesia menunjukkan tren naik sejak awal Juni 2021. Tren kenaikan ini bertolak belakang dengan kondisi global yang mulai melandai. Rekor tertinggi penambahan kasus Covid-19 harian di Indonesia terjadi pada 27 Juni 2021 yang mencapai 21.342 kasus. Sementara itu, program vaksinasi hingga 28 Juni 2021 baru mencapai 27,7 juta orang yang menerima dosis pertama dan 13,2 juta orang yang sudah divaksin lengkap. Artinya, penduduk yang sudah divaksin lengkap masih kurang dari 10 persen dari target 181,5 juta penduduk. Masih jauh untuk mencapai kekebalan komunal.

Saat menghadapi situasi lonjakan kasus Covid-19, alarm peringatan datang dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka The Fed (Federal Open Market Committee) pada 15-16 Juni lalu, The Fed mengisyaratkan kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2023 untuk mengetatkan kebijakan moneternya. Kenaikan itu bisa terjadi sebanyak dua kali. Padahal, sebelumnya di bulan Maret The Fed menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga sampai tahun 2024. Namun, ekonom M Chatib Basri sudah mengingatkan bahwa kebijakan tersebut terbuka untuk ditinjau kembali jika pemulihan ekonomi AS menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang tinggi akan meningkatkan inflasi.

Rencana kenaikan suku bunga tersebut mempertimbangkan pemulihan ekonomi AS yang terjadi lebih cepat setelah berhasil menahan laju penyebaran virus korona baru dengan vaksinasi. Pertumbuhan ekonomi AS kuartal I-2021 tercatat 6,4 persen. Terkait vaksinasi, sampai dengan 24 Juni 2021, data dari Centers for Desease Control and Prevention menyebutkan bahwa di AS sudah didistribusikan sebanyak 379,2 juta dosis vaksin dan 84 persen di antaranya sudah digunakan. Sekurangnya 178.331.677 orang atau 54 persen dari total penduduk AS telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Secara keseluruhan, ada 151.252.034 orang atau 48 persen dari total penduduk yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Agar perekonomian pulih secepatnya sesuai target, prioritas upaya harus ditujukan untuk mempercepat vaksinasi bagi masyarakat. Menargetkan vaksinasi 1 juta dosis per hari merupakan langkah tepat untuk mencapai kekebalan komunal. Sebagai langkah percepatan untuk mewujudkan vaksinasi 1 juta dosis per hari, pemerintah menyediakan pos atau tempat pelayanan vaksinasi bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu TNI; Polri; organisasi kemasyarakatan; unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan, yaitu kantor kesehatan pelabuhan; RS vertikal, poltekkes, dan dunia usaha.

Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk kebutuhan pokok serta berbagai jasa nampaknya berlanjut. Lihat saja, rencana ini terus digemakan pemerintah, termasuk mencermati masukan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat bawah dalam rencana kebijakan menambah objek PPN. Kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah akan mendapatkan subsidi negara, dikecualikan dari pungutan PPN. "Kami bisa menggunakan subsidi, mengunakan belanja negara di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak menarik PPN-nya, dalam rangka compliance dan memberikan targeting yang lebih baik, " kata Menkeu saat rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/6).

Ini artinya, pemerintah tetap akan menarik PPN untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Namun, pemerintah akan memberikan subsidi bagi masyakat tak mampu Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo selama ini non-barang kena pajak dan jasa kena pajak atau non-BKP/JKP sudah mendapatkan subsidi di belanja perpajakan alias tax expenditure setiap tahun.

Dengan tetap ada penghapusan objek pajak non-BKP-JKP, ini bisa memperkecil belanja perpajakan. Tapi, Yustinus bilang, jika DPR menyetujui beleid ini dengan konsep yang ada saat ini, maka pemerintah tetap mengoptimalkan selisih belanja perpajakan ke depan untuk mendorong ekonomi. "Alokasi tax expenditure bisa dipakai untuk sektor lain yang butuh insentif dan produktif, " kata Yustinus kepada KONTAN, Senin (28/6).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan realisasi belanja perpajakan sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 228 triliun. Angka realisasi tersebut turun sekitar 11,3% dibandingkan dengan realisasi 2019 senilai Rp 257,2 triliun. Salah satu kontributor terbanyak yakni akibat adanya sederet non-BKP/JKP.

JAKARTA — Di tengah kasus Covid-19 yang terus melonjak di Indonesia, nilai impor barang-barang untuk penanganan pandemi yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk tercatat menurun.Adapun, fasilitas pembebasan bea masuk tercatat telah diberikan pemerintah sejak 17 April 2020 lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19. “Hal ini menunjukkan meskipun terjadi penambahan kasus positif, namun importasi belum tentu ikut naik dikarenakan sebagian besar alat kesehatan yang diperlukan dapat pula dipenuhi oleh produksi dalam negeri,” kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat kepada Bisnis, Senin (28/6).

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan evaluasi atas jenis barang yang mendapat pembebasan bea masuk terus menjadi pembahasan pelaku usaha dan pemerintah. Potensi substitusi alat kesehatan impor juga menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi beleid ini.

(Oleh - HR1)