JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga pejabat PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo terkait dugaan tindak pidana korupsi pada anak usaha PT Askrindo Mitra Utama (AMU).Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan ketiga pejabat tersebut adalah mantan Pimpinan Cabang KCU PT Askrindo Agus Hartana dan Adi Kusuma Wijaya, serta Novian Prihantono (NP) selaku Kepala Divisi Pemasaran Ritel dan Jaringan PT Askrindo.Menurut Leonard, kedua mantan Pimpinan Cabang diperiksa terkait dengan penyerahan komisi dari perwakilan PT AMU kepada Pimpinan Cabang KCU PT Askrindo.

(Oleh - HR1)

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih pendapatan usaha Rp2,76 triliun pada kuartal I 2021 di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari 2021 dan PPKM mikro mulai Februari 2021. "Jasa Marga mencatat pendapatan usaha sebesar Rp2,76 triliun atau meningkat 0,80 persen dari kuartal I tahun 2020 sebesar Rp2,73 triliun," ujar Corporate Secretary Jasa Marga Reza Febriano dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin. Menurut dia, angka tersebut berasal dari kontribusi pendapatan tol sebesar Rp2,54 triliun atau naik 0,36 persen dari kuartal I 2020 sebesar Rp2,53 triliun seiring pengoperasian jalan tol baru dan pendapatan usaha lain Rp215,60 miliar, tumbuh 6,23 persen dari kuartal I 2020 sebesar Rp203 miliar.

(Oleh - HR1)

AKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan tiga hal untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tiga hal tersebut yaitu memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya, keselarasan informasi capaian tujuan target, dan proses penyusunan Voluntary National Review (VNR) SDGs tahun 2021. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hasil reviu VNR SDGs tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil reviu sebelumnya serta hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan pemerintah dalam pencapaian dan implementasi SDGs yang telah disampaikan. “Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan reviu BPK tersebut akan terus kami pantau bersama untuk pencapaian SDGs yang lebih baik dan sesuai dengan target VNR yang semakin berkualitas,” ucap Agung dalam acara Penyerahan LHR atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2021 pada Rabu (23/6).

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Para nasabah korban gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta meminta dana mereka segera dikembalikan oleh koperasi tersebut. Mereka berharap KSP Indosurya memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan semua dana mereka sesuai perjanjian awal saat menaruh dana di koperasi tersebut. Di antara para nasabah yang menuntut pengembalian dana adalah SR, ER, PT CPI, dan PT SII, dengan total keseluruhan dana yang ditempatkan pada KSP Indosurya Cipta sebesar Rp 33,210.000.000,-. Mereka telah melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. “Klien kami telah berupaya menghubungi pengurus Koperasi, RM area Malang maupun Henry Surya (via WA) menanyakan kejelasan dan kepastian pembayaran dan/atau pengembalian uang simpanan klien kami di KSP Indosurya Cipta namun tidak ada tanggapan dan jawaban sama sekali. Atas dasar hal-hal tersebut, kami akhirnya datang membuat pengaduan ini,” jelas dokumen keterangan kuasa hukum SR, ER, PT CPI, dan PT SII, yang diterima Investor Daily, belum lama ini. Pada Februari 2020, sebagian nasabah KSP Indosurya tidak mendapatkan pencairan atas deposito mereka yang telah jatuh tempo di koperasi tersebut dengan jumlah mencapai Rp 14,6 triliun. Total nasabah koperasi ini sekitar 5.700 dan terus meningkat hingga menembus 6.000 nasabah. Koperasi ini menjanjikan imbalan bunga yang tinggi, yakni 9-12%. Jauh di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5-7% setahun. Kasus gagal bayar terjadi ketika nasabah besar menarik kembali dananya. Dengan rush yang cukup besar, KSP Indosurya mengalami mismatch. Tagihan lebih besar dibandingkan dana kas yang tersedia. Gagal bayar tidak terelakkan dan fakta itu memicu gelombang penarikan dana yang lebih besar. Pada Juni 2020, pendiri dan mantan pengurus KSP Indosurya Cipta Henry Surya buka suara perihal gagar bayar KSP Indosurya yang mencapai Rp 15 triliun. Menurut dia, ada ketidakadilan yang dialami koperasi tersebut.

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan memberikan tambahan kuota dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada 19 bank penyalur. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin, mengatakan tambahan kuota tersebut diberikan berdasarkan evaluasi bank pelaksana yang dilakukan pada triwulan kedua tahun ini.

Penambahan kuota menjadi bentuk apresiasi dan konsekuensi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) yang sudah disepakati antara bank pelaksana dan PPDPP. Tambahan kuota akan diberikan jika kinerja bank pelaksana mencapai lebih dari 80 persen dari target PKS yang sudah disepakati.

Menurut Arief, masih ada kendala dalam penyaluran dana FLPP, salah satunya soal kualitas rumah yang masih harus didorong agar sesuai dengan standar. Perlu ada perbaikan tata kelola untuk memastikan konstruksi rumah sesuai dengan standar.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk, Corina Leyla Karnalies, berujar bahwa saat ini penyaluran KRP lewat FLPP hingga pertengahan Juni masih sesuai dengan target proporsional. Ia mengatakan penyaluran telah melebihi 50 persen kuota FLPP yang diterima BNI pada tahun ini. Meski begitu, Corina mengatakan sejumlah kendala masih dijumpai dalam penyaluran FLPP, salah satunya adalah keterbatasan stok tersedia (ready stock) rumah yang dapat dibiayai.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza Gunarto, menyebutkan BRI bahkan telah menyerap 4.837 unit atau 81 persen kuota KPR FLPP per Mei 2021. Terkait dengan strategi BRI dalam mendorong penyaluran FLPP, Aestika melanjutkan, perusahaan bekerja sama dengan pen embang KPR FLPP.

Tidak transparannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dinilai menurunkan kredibilitas negara. Hendrik Yosdinar mengatakan, KPK dan BKN menolak permintaan keterbukaan informasi publik dari Foini, khususnya menyangkut dokumen yang berisi soal-soal tertulis TWK serta dokumen panduan dan pertanyaan wawancara dalam TWK.

Ketidak transparanan ini menjadi preseden yang tidak baik karena menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas KPK dan BKN. Sikap KPK yang tertutup juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang menyebutkan asas KPK adalah keterbukaan. Presiden pun diminta menegur KPK dan BKN karena melanggar asas-asas penyelenggaraan negara yang baik. (EDN)

Perusahaan yang bergerak dibidang Industri Ekstrak Bahan Alami (IEB) yang berlokasi di Gresik, PT Herbacore, mulai serius menggarap pasar Industri Obat Tradisional (IOB). Hal ini tak lepas dari pasar yang saat ini terdorong adanya pandemi Covid 19.

Direktur Operasional PT Herbacore mengatakan, keinginan untuk memasuki pasar obat tradisional ini adalah sebuah idealisme yang sudah dirawat sejak dahulu. Pandemi ini mendorong kami melakukan inovasi dengan produk obat tradisional, setelah produk ekstrak bahan alami kami mendapat respon positif di pasar dalam beberapa tahun terakhir ini.

Secara umum, produk obat tradisional lebih banyak dikenal sebagai jamu. Namun dengan kehadiran obat-obatan kimia, jamu menjadi pilihan terakhir atau bahkan sempat disebut penyebab dari masalah kesehatan.

Maka Herbacore tidak memproduksi jamu dalam bentuk racikan tetapi memproduksi ekstrak bahan baku jamu, seperti ekstrak kunyit atau turmerik, ekstrak curcuma atau temulawak, dan lain sebagainya. Karena untuk memproduksi bahan-bahan itu menjadi ekstrak yang berkualitas dan berkhasiat dibutuhkan teknologi, perlu waktu dan biaya besar. Dan UMKM biasanya tidak memiliki ini.

Pendanaan senjata dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terindikasi berasal dari politisi dan pemerintah daerah setempat. Indikasi ini tengah diselidiki Kepolisian Daerah Papua untuk memutus jaring pasokan senjata dan amunisi bagi KKB sebagai upaya mengendalikan gangguan keamanan di daerah tersebut.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, indikasi itu diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap Neson Murib, pemasok senjata dan amunisi untuk KKB. Neson mengaku menerima uang sebesar Rp 370 juta yang diduga dari anggota DPR Kabupaten Tolikara. Anggota legislatif itu merupakan teman Neson saat kuliah di Bali. Tim Satgas Nemangkawi juga memperoleh bukti catatan bantuan dana yang diterima Neson senilai Rp 600 juta dari Pemerintah Kabupaten Puncak.

Wakil Satgas Humas Nemangkawi Ajun Komisaris Besar Arief Fajar Satria menambahkan, pihaknya juga menemukan bukti transfer ke Neson sebesarRp 40 juta dari pimpinan KKB Lekagak Telenggen dan transfer Rp 30 juta dari Numbuk Telenggen. Uang itu untuk membeli amunisi dan senjata untuk aksi KKB di Kabupaten Puncak.

Memasuki musim kemarau, harga sejumlah komoditi kembali stabil. Seperti yang terlihat di Pasar Besar, Kota Malang. Salah satu komoditi yang mengalami penurunan harga adalah cabai rawit, dari yang semula Rp 40.000 menjadi Rp 25.000 per kilogram. Hal tersebut berpengaruh terhadap stok yang tersedia. Dimana setiap harinya, ia mengumpulkan stok sebanyak 40 kilogram.

Harga cabai merah besar, yang semula Rp 30 ribu menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Kualitas cabainya super dan juga bagus-bagus. Meski begitu, ada beberapa komoditi yang justru mengalami kenaikan harga. Komoditi yang mengalami kenaikan harga, yakni cabai hijau, dari yang semula Rp 20.000 menjadi Rp 35.000 per kilogram.

Lonjakan kasus Covid-19 semakin tinggi pada pekan keempat setelah Idul Fitri. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, sejak Idul Fitri hingga pekan keempat pasca Idul Fitri lonjakan kasus mencapai 112,22%, jauh lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sekitar 93,11%.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) seperti dikuti Channel News Asia merekomendasikan agar Indonesia melakukan penerapan langkah-langkah protokol kesehatan masyarakat lebih ketat, termasuk pembatasan sosial berskala besar. Rekomendasi ini seiring meningkatnya penularan variant ofconcern (seperti varian delta yang cepat menyebar) sehingga perlu tindakan segera untuk mengatasi situasi.

Ada tiga provinsi yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur yang mengalami lonjakan zona merah dengan kasus tertinggi. Tiga pemerintah daerah harus segera mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi lonjakan kasus. Data Satgas menyebut Jawa Tengah mengalami lonjakan kasus sebanyak 281,59%, DKI Jakarta sebesar 263,26%, dan Jawa Timur 102,74%.

DKI Jakarta akan menggerakkan ibu-ibu dasawisma untuk menggelar kampanye penerapan protokol kesehatan secara masif. Ada lebih dari 70.000 kader dasawisma di Jakarta. Satu kader mengampu 10-20 rumah. Sementara sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo mengatakan, Jateng menutup semua destinasi wisata dan membatasi kegiatan keagamaan. Selain mewajibkan Rumah Sakit menambah 30% kapasitas tempat tidur, baik kamar ICU ataupun isolasi pasien Covid.