Perekonomian Indonesia semester II tahun 2021 menghadapi ujian yang tidak ringan. Optimisme yang terbangun sejak dimulainya program vaksinasi pertengahan Januari lalu dihadapkan pada pemburukan kasus Covid-19 sepanjang Juni ini. Selain kabar dari The Fed, bank sentral Amerika Serikat, pertengahan Juni lalu, turut memberi alarm Indonesia harus bersiap dengan dampak AS menaikkan suku bunga acuannya lebih cepat.

Tekanan bagi pemulihan ekonomi datang dari dua sisi, dalam dan luar negeri. Pemulihan ekonomi Indonesia dari pukulan pandemi Covid-19 sudah mulai tampak sejak kuartal I-2021. Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut meski pertumbuhan masih minus. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang dalam pada kuartal II-2020, yaitu -5,32 persen, kuartal selanjutnya pertumbuhan bergerak menjadi -3,49 persen. Pada kuartal terakhir 2020, pertumbuhan naik lagi menjadi -2,19 persen. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada 2020 hanya minus 2,07 persen.

Pemulihan kembali diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi yang tercatat -0,74 persen pada kuartal I-2021. Dengan tren seperti itu, pemerintah optimistis akan mencapai pertumbuhan 5 persen pada 2021. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan menyebutkan pertumbuhan 6,9-7,8 persen bisa tercapai pada triwulan II-2021.

Meski demikian, skenario pemerintah harus dievaluasi seiring dengan pemburukan kasus Covid-19. Penambahan kasus baru Covid-19 secara harian di Indonesia menunjukkan tren naik sejak awal Juni 2021. Tren kenaikan ini bertolak belakang dengan kondisi global yang mulai melandai. Rekor tertinggi penambahan kasus Covid-19 harian di Indonesia terjadi pada 27 Juni 2021 yang mencapai 21.342 kasus. Sementara itu, program vaksinasi hingga 28 Juni 2021 baru mencapai 27,7 juta orang yang menerima dosis pertama dan 13,2 juta orang yang sudah divaksin lengkap. Artinya, penduduk yang sudah divaksin lengkap masih kurang dari 10 persen dari target 181,5 juta penduduk. Masih jauh untuk mencapai kekebalan komunal.

Saat menghadapi situasi lonjakan kasus Covid-19, alarm peringatan datang dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka The Fed (Federal Open Market Committee) pada 15-16 Juni lalu, The Fed mengisyaratkan kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2023 untuk mengetatkan kebijakan moneternya. Kenaikan itu bisa terjadi sebanyak dua kali. Padahal, sebelumnya di bulan Maret The Fed menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga sampai tahun 2024. Namun, ekonom M Chatib Basri sudah mengingatkan bahwa kebijakan tersebut terbuka untuk ditinjau kembali jika pemulihan ekonomi AS menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang tinggi akan meningkatkan inflasi.

Rencana kenaikan suku bunga tersebut mempertimbangkan pemulihan ekonomi AS yang terjadi lebih cepat setelah berhasil menahan laju penyebaran virus korona baru dengan vaksinasi. Pertumbuhan ekonomi AS kuartal I-2021 tercatat 6,4 persen. Terkait vaksinasi, sampai dengan 24 Juni 2021, data dari Centers for Desease Control and Prevention menyebutkan bahwa di AS sudah didistribusikan sebanyak 379,2 juta dosis vaksin dan 84 persen di antaranya sudah digunakan. Sekurangnya 178.331.677 orang atau 54 persen dari total penduduk AS telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Secara keseluruhan, ada 151.252.034 orang atau 48 persen dari total penduduk yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Agar perekonomian pulih secepatnya sesuai target, prioritas upaya harus ditujukan untuk mempercepat vaksinasi bagi masyarakat. Menargetkan vaksinasi 1 juta dosis per hari merupakan langkah tepat untuk mencapai kekebalan komunal. Sebagai langkah percepatan untuk mewujudkan vaksinasi 1 juta dosis per hari, pemerintah menyediakan pos atau tempat pelayanan vaksinasi bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu TNI; Polri; organisasi kemasyarakatan; unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan, yaitu kantor kesehatan pelabuhan; RS vertikal, poltekkes, dan dunia usaha.

Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk kebutuhan pokok serta berbagai jasa nampaknya berlanjut. Lihat saja, rencana ini terus digemakan pemerintah, termasuk mencermati masukan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat bawah dalam rencana kebijakan menambah objek PPN. Kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah akan mendapatkan subsidi negara, dikecualikan dari pungutan PPN. "Kami bisa menggunakan subsidi, mengunakan belanja negara di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak menarik PPN-nya, dalam rangka compliance dan memberikan targeting yang lebih baik, " kata Menkeu saat rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/6).

Ini artinya, pemerintah tetap akan menarik PPN untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Namun, pemerintah akan memberikan subsidi bagi masyakat tak mampu Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo selama ini non-barang kena pajak dan jasa kena pajak atau non-BKP/JKP sudah mendapatkan subsidi di belanja perpajakan alias tax expenditure setiap tahun.

Dengan tetap ada penghapusan objek pajak non-BKP-JKP, ini bisa memperkecil belanja perpajakan. Tapi, Yustinus bilang, jika DPR menyetujui beleid ini dengan konsep yang ada saat ini, maka pemerintah tetap mengoptimalkan selisih belanja perpajakan ke depan untuk mendorong ekonomi. "Alokasi tax expenditure bisa dipakai untuk sektor lain yang butuh insentif dan produktif, " kata Yustinus kepada KONTAN, Senin (28/6).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan realisasi belanja perpajakan sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 228 triliun. Angka realisasi tersebut turun sekitar 11,3% dibandingkan dengan realisasi 2019 senilai Rp 257,2 triliun. Salah satu kontributor terbanyak yakni akibat adanya sederet non-BKP/JKP.

JAKARTA — Di tengah kasus Covid-19 yang terus melonjak di Indonesia, nilai impor barang-barang untuk penanganan pandemi yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk tercatat menurun.Adapun, fasilitas pembebasan bea masuk tercatat telah diberikan pemerintah sejak 17 April 2020 lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19. “Hal ini menunjukkan meskipun terjadi penambahan kasus positif, namun importasi belum tentu ikut naik dikarenakan sebagian besar alat kesehatan yang diperlukan dapat pula dipenuhi oleh produksi dalam negeri,” kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat kepada Bisnis, Senin (28/6).

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan evaluasi atas jenis barang yang mendapat pembebasan bea masuk terus menjadi pembahasan pelaku usaha dan pemerintah. Potensi substitusi alat kesehatan impor juga menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi beleid ini.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga pejabat PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo terkait dugaan tindak pidana korupsi pada anak usaha PT Askrindo Mitra Utama (AMU).Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan ketiga pejabat tersebut adalah mantan Pimpinan Cabang KCU PT Askrindo Agus Hartana dan Adi Kusuma Wijaya, serta Novian Prihantono (NP) selaku Kepala Divisi Pemasaran Ritel dan Jaringan PT Askrindo.Menurut Leonard, kedua mantan Pimpinan Cabang diperiksa terkait dengan penyerahan komisi dari perwakilan PT AMU kepada Pimpinan Cabang KCU PT Askrindo.

(Oleh - HR1)

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih pendapatan usaha Rp2,76 triliun pada kuartal I 2021 di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari 2021 dan PPKM mikro mulai Februari 2021. "Jasa Marga mencatat pendapatan usaha sebesar Rp2,76 triliun atau meningkat 0,80 persen dari kuartal I tahun 2020 sebesar Rp2,73 triliun," ujar Corporate Secretary Jasa Marga Reza Febriano dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin. Menurut dia, angka tersebut berasal dari kontribusi pendapatan tol sebesar Rp2,54 triliun atau naik 0,36 persen dari kuartal I 2020 sebesar Rp2,53 triliun seiring pengoperasian jalan tol baru dan pendapatan usaha lain Rp215,60 miliar, tumbuh 6,23 persen dari kuartal I 2020 sebesar Rp203 miliar.

(Oleh - HR1)

AKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan tiga hal untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tiga hal tersebut yaitu memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya, keselarasan informasi capaian tujuan target, dan proses penyusunan Voluntary National Review (VNR) SDGs tahun 2021. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hasil reviu VNR SDGs tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil reviu sebelumnya serta hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan pemerintah dalam pencapaian dan implementasi SDGs yang telah disampaikan. “Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan reviu BPK tersebut akan terus kami pantau bersama untuk pencapaian SDGs yang lebih baik dan sesuai dengan target VNR yang semakin berkualitas,” ucap Agung dalam acara Penyerahan LHR atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2021 pada Rabu (23/6).

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Para nasabah korban gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta meminta dana mereka segera dikembalikan oleh koperasi tersebut. Mereka berharap KSP Indosurya memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan semua dana mereka sesuai perjanjian awal saat menaruh dana di koperasi tersebut. Di antara para nasabah yang menuntut pengembalian dana adalah SR, ER, PT CPI, dan PT SII, dengan total keseluruhan dana yang ditempatkan pada KSP Indosurya Cipta sebesar Rp 33,210.000.000,-. Mereka telah melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. “Klien kami telah berupaya menghubungi pengurus Koperasi, RM area Malang maupun Henry Surya (via WA) menanyakan kejelasan dan kepastian pembayaran dan/atau pengembalian uang simpanan klien kami di KSP Indosurya Cipta namun tidak ada tanggapan dan jawaban sama sekali. Atas dasar hal-hal tersebut, kami akhirnya datang membuat pengaduan ini,” jelas dokumen keterangan kuasa hukum SR, ER, PT CPI, dan PT SII, yang diterima Investor Daily, belum lama ini. Pada Februari 2020, sebagian nasabah KSP Indosurya tidak mendapatkan pencairan atas deposito mereka yang telah jatuh tempo di koperasi tersebut dengan jumlah mencapai Rp 14,6 triliun. Total nasabah koperasi ini sekitar 5.700 dan terus meningkat hingga menembus 6.000 nasabah. Koperasi ini menjanjikan imbalan bunga yang tinggi, yakni 9-12%. Jauh di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5-7% setahun. Kasus gagal bayar terjadi ketika nasabah besar menarik kembali dananya. Dengan rush yang cukup besar, KSP Indosurya mengalami mismatch. Tagihan lebih besar dibandingkan dana kas yang tersedia. Gagal bayar tidak terelakkan dan fakta itu memicu gelombang penarikan dana yang lebih besar. Pada Juni 2020, pendiri dan mantan pengurus KSP Indosurya Cipta Henry Surya buka suara perihal gagar bayar KSP Indosurya yang mencapai Rp 15 triliun. Menurut dia, ada ketidakadilan yang dialami koperasi tersebut.

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan memberikan tambahan kuota dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada 19 bank penyalur. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin, mengatakan tambahan kuota tersebut diberikan berdasarkan evaluasi bank pelaksana yang dilakukan pada triwulan kedua tahun ini.

Penambahan kuota menjadi bentuk apresiasi dan konsekuensi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) yang sudah disepakati antara bank pelaksana dan PPDPP. Tambahan kuota akan diberikan jika kinerja bank pelaksana mencapai lebih dari 80 persen dari target PKS yang sudah disepakati.

Menurut Arief, masih ada kendala dalam penyaluran dana FLPP, salah satunya soal kualitas rumah yang masih harus didorong agar sesuai dengan standar. Perlu ada perbaikan tata kelola untuk memastikan konstruksi rumah sesuai dengan standar.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk, Corina Leyla Karnalies, berujar bahwa saat ini penyaluran KRP lewat FLPP hingga pertengahan Juni masih sesuai dengan target proporsional. Ia mengatakan penyaluran telah melebihi 50 persen kuota FLPP yang diterima BNI pada tahun ini. Meski begitu, Corina mengatakan sejumlah kendala masih dijumpai dalam penyaluran FLPP, salah satunya adalah keterbatasan stok tersedia (ready stock) rumah yang dapat dibiayai.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza Gunarto, menyebutkan BRI bahkan telah menyerap 4.837 unit atau 81 persen kuota KPR FLPP per Mei 2021. Terkait dengan strategi BRI dalam mendorong penyaluran FLPP, Aestika melanjutkan, perusahaan bekerja sama dengan pen embang KPR FLPP.

Tidak transparannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dinilai menurunkan kredibilitas negara. Hendrik Yosdinar mengatakan, KPK dan BKN menolak permintaan keterbukaan informasi publik dari Foini, khususnya menyangkut dokumen yang berisi soal-soal tertulis TWK serta dokumen panduan dan pertanyaan wawancara dalam TWK.

Ketidak transparanan ini menjadi preseden yang tidak baik karena menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas KPK dan BKN. Sikap KPK yang tertutup juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang menyebutkan asas KPK adalah keterbukaan. Presiden pun diminta menegur KPK dan BKN karena melanggar asas-asas penyelenggaraan negara yang baik. (EDN)

Perusahaan yang bergerak dibidang Industri Ekstrak Bahan Alami (IEB) yang berlokasi di Gresik, PT Herbacore, mulai serius menggarap pasar Industri Obat Tradisional (IOB). Hal ini tak lepas dari pasar yang saat ini terdorong adanya pandemi Covid 19.

Direktur Operasional PT Herbacore mengatakan, keinginan untuk memasuki pasar obat tradisional ini adalah sebuah idealisme yang sudah dirawat sejak dahulu. Pandemi ini mendorong kami melakukan inovasi dengan produk obat tradisional, setelah produk ekstrak bahan alami kami mendapat respon positif di pasar dalam beberapa tahun terakhir ini.

Secara umum, produk obat tradisional lebih banyak dikenal sebagai jamu. Namun dengan kehadiran obat-obatan kimia, jamu menjadi pilihan terakhir atau bahkan sempat disebut penyebab dari masalah kesehatan.

Maka Herbacore tidak memproduksi jamu dalam bentuk racikan tetapi memproduksi ekstrak bahan baku jamu, seperti ekstrak kunyit atau turmerik, ekstrak curcuma atau temulawak, dan lain sebagainya. Karena untuk memproduksi bahan-bahan itu menjadi ekstrak yang berkualitas dan berkhasiat dibutuhkan teknologi, perlu waktu dan biaya besar. Dan UMKM biasanya tidak memiliki ini.