;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Kendaraan Listrik, RI Butuh Baterai 759.000 Ton

21 May 2021

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan kebutuhan baterai lithium ion dalam negeri untuk kendaraan listrik mencapai 758.693 ton pada 2030.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), pemerintah menargetkan mobil listrik di dalam negeri dapat mencapai 2 juta unit pada 2030 dan sepeda motor listrik sebanyak 13 juta unit pada 2030.

(Oleh - HR1)

Vaksinasi Gotong Royong, Pemerintah Berburu Pasokan

20 May 2021

Pemerintah terus berburu tambahan vaksin guna mengamankan pasokan untuk program Vaksinasi Gotong Royong yang baru saja berjalan. Saat ini, pemerintah telah mendapatkan komitmen sebanyak 15 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinopharm untuk digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong. Tidak berhenti di situ, pemerintah akan terus menjajaki produsen-produsen lain dari Eropa dan Amerika Serikat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan komitmen 15 juta dosis vaksin dari Sinopharm rencananya dikirimkan ke Tanah Air dari Mei sampai dengan Desember 2021. Jumlah tersebut mencakup vaksinasi terhadap 7,5 juta orang.

Terkait dengan penjajakan kepada produsen di Eropa dan Amerika Serikat, PT Bio Farma (Persero) sejauh ini telah mendapatkan komitmen pasokan sebanyak 20 juta dosis vaksin dari perusahaan asal Rusia, yakni Sputnik V. Jumlah tersebut diperkirakan didatangkan sampai dengan akhir tahun ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin Covid-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021). Menurut KMK No. HK 01. 07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen, biaya distribusi franco kabupaten/kota, namun tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen, tidak termasuk pajak penghasilan (PPh). Sementara itu, Juru Bicara sekaligus Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan belum ada arahan dari pemerintah dalam upaya menjajaki produsen vaksin asal Amerika Serikat.

Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan sampai dengan saat ini terdapat 7.000 perusahaan UMKM yang ikut serta dalam program Vaksinasi Gotong Royong dari total lebih dari 20.000 perusahaan. “Jadi, perusahaan yang pegawainya hanya tiga orang, 15 orang, dan 20 orang, menanyakan pada awal program diinisiasi, apakah boleh ikut. Selama itu berbadan hukum boleh mendaftar. Saat ini ada 7.000 UMKM yang mendaftar,” ujar Rosan. Rosan tidak menampik terdapat sebagian perusahaan di segmen UMKM yang tertekan akibat terdampak pandemi Covid-19. Namun, lanjutnya, masih banyak perusahaan UMKM yang memiliki kemampuan untuk mengikuti program tersebut.

(Oleh - HR1)

Larangan Mudik Lebaran, Omzet Mal di Daerah Meningkat

17 May 2021

Periode Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1442 H mendorong penjualan ritel di daerah melonjak, kendati ada larangan mudik Lebaran. Omzet penjualan Lotte Mart Medan Centre Point tercatat naik sebesar 20% sejak Kamis, (6/5) dibandingkan penjualan hari biasa. Store General Manager Lotte Mart Medan Centre Point Antoni Jekson mengatakan peningkatan itu sejalan dengan larangan mudik yang diberlakukan pemerintah pada 6-17 Mei 2021. “Kalau di Lotte Mart sendiri karena tidak bisa mudik, impact-nya hanya sekitar 20%. Peningkatan itu mulai Kamis, khususnya daging,” katanya, Minggu (16/5). Menurutnya, penjualan barang yang meningkat signifikan adalah bahan makanan dan daging dengan peningkatan sebesar 30%. Promosi paket sembako seharga Rp75.000 hingga Rp150.000 juga berperan besar terhadap peningkatan penjualan pusat belanja itu.bAdapun, puncak penjualan ritel di satu-satunya Lotte Mart di Medan terjadi pada Senin (10/5) dan Selasa (11/5). Antoni menyatakan peningkatan penjualan pada dasarnya masih terbatas karena sampai kini jumlah pengunjung pusat belanja masih berkurang akibat Covid-19. Namun, dia mengatakan penjualan dan jumlah pengunjung di Lotte Mart Medan Centre Point tetap tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Kalau tahun lalu, sangat sepi karena mal kemarin sempat tutup daya beli rendah juga. Impact-nya mudik dilarang, alternatifnya ke mal,” katanya.

Dari Cirebon, pusat perbelanjaan di wilayah perkotaan di salah satu kota Jawa Barat itu juga ramai dikunjungi pada masa larangan mudik atau H+3 Hari Raya Idulfitri 1442 H. Pantauan Bisnis di Cirebon Super Block (CSB) yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, kepadatan terjadi mulai dari pintu masuk. Pengunjung terlihat mengantre menunggu pemeriksaan suhu tubuh. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey memprediksi pengusaha ritel di kota-kota besar akan menikmati keuntungan dari kondisi Lebaran.

(Oleh - HR1)

Harga Ikan , Daging, dan Telur Melonjak di Pematangsiantar

17 May 2021

Masyarakat di Kota Pematangsiantar menjerit dengan terjadinya lonjakan harga aneka ikan basah segar, daging ayam potong dan telur yang diperdagangkan pada Minggu (16/5) di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar.

Adapun yang mengalami tanjakan harga, seperti ikan tongkol dari sebelumnyaRp 28.000 per kg menjadi Rp 30.000 per kg, lele dari Rp 24.000 per kg menjadi Rp 26.000, mujahir dari Rp 30.000 per kg menjadi Rp 33.000 per kg.

Daging ayam potong dari sebelumnya Rp 30.000 per kg menjadi Rp 36.000, daging sapi dari Rp 110.000 menjadi Rp 120.000 per kg, telur ayam broiler dari Rp 1.300 per butir menjadi Rp 1.450 per butir.

Daya beli masyarakat cenderung menurun. Sehingga menurunnya pendapatan pedagang. Untuk itu diharapkan harga dapat kembali turun, sehingga bisa meningkatkan daya beli, di tengah lengah masih terjadinya pandemi Covid-19.


Kinerja Sektor Farmasi, Emiten Kesehatan Kian Bersemi

11 May 2021

Bisnis, JAKARTA — Tingginya kebutuhan layanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 terus mendorong kinerja emiten sektor farmasi dan rumah sakit. Mayoritas emiten sektor kesehatan mendulang pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 8 dari 11 emiten sektor kesehatan membukukan kenaikan pendapatan pada 3 bulan pertama 2021. Kenaikan tertinggi dibukukan oleh PT Itama Ranoraya Tbk. (IRRA) yang pendapatannya melompat 754,21% year on year (yoy) menjadi Rp228,16 miliar.

Pada saat yang sama, pendapatan PT Indofarma Tbk. (INAF) naik 151,89% secara tahunan menjadi Rp373,2 miliar. Di sisi lain, pendapatan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) justru menyusut 4,25% yoy menjadi Rp2,3 triliun pada kuartal I/2021.

Mayoritas emiten sektor kesehatan mengantongi profitabilitas yang lebih baik sepanjang Januari—Maret 2021. Dari 11 emiten, 6 perusahaan membukukan kenaikan laba, 3 perusahaan berbalik laba, dan hanya 2 yang laba bersihnya menyusut.

Di sisi lain, pendapatan segmen distribusi dan ritel mengalami kontraksi menjadi Rp657,34 miliar dan Rp1,39 triliun. Dalam pengembangan, lanjutnya, perseroan terbuka penambahan saluran distribusi offline dan online.

“Pencapaian penjualan pada kuartal I/2021 Rp2,3 triliun, kontribusi online kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar hanya dari penjualan di marketplace saja, jadi peluang baru. Pendapatan dari superapps KAEF mobile di atas Rp250 juta,” urainya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (10/5).

Emiten bersandi KAEF ini berencana untuk rebranding segmen ritelnya dan melakukan format ulang desain ritel pada 2021. Sebelumnya, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo menjelaskan perseroan tengah mengkaji rencana aksi korporasi pada 2021.

Secara terpisah, Direktur Utama Prodia Widiahusada Dewi Muliaty mengatakan pada kuartal I/2021, kenaikan pendapatan bersih ditopang oleh kontribusi pendapatan dari masing-masing segmen pelanggan. Segmen pelanggan individu dan rujukan dokter menyumbang sebesar 67,6%.

Pendapatan tes esoterik juga mengalami pertumbuhan menjadi sebesar Rp252,69 miliar seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan tes esoterik pada kuartal I/2021 menjadi sebanyak 516.711 tes.

Pada perkembangan lain, emiten rumah sakit Grup Emtek, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME) berencana mengakuisisi PT Elang Medika Corpora.

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio menuturkan pada kuartal II/2021, kinerja sektor farmasi dan kesehatan diproyeksi bakal tampil lebih baik dibanding sektor lainnya karena pandemi yang belum berakhir.

(Oleh - HR1)

Wika dan Waskita akan Tawarkan Sejumlah Proyek Tol pada SWF

10 May 2021

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menawarkan beberapa proyek infrastruktur jalan tol kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA) untuk meleverage (mengungkit) bisnis perseroan. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) Agung Budi Waskito menyampaikan proyek-proyek lama Wika sebagian sedang diajukan. Hanya saja karena konsorsium seperti di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung termasuk yang sedang diprakarsai akan didorong untuk dibiayai SWF.

Apalagi, lanjut dia, investasi ke depan banyak yang baru seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi terbarukan, kemudian belum lama ini Wika juga memenangkan tender Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jati Luhur. Dengan menawarkan proyek ke SWF, kata dia, membuat perseroan lebih confident. Bukan hanya itu, hadirnya SWF sekaligus menjadi penyemangat Wika untuk lebih banyak membangun infrastruktur di Indonesia. Pasalnya, dengan mendapat injection pendanaan dari SWF, otomatis akan dapat me-leverage Wika untuk mengerjakan proyek lain.

Hal senada juga disampaikan Direktur Operasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto. Menurut dia, kehadiran SWF jika dilihat dari benchmarking di Norwegia dan Singapura, manfaatnya sangat besar untuk melakukan aset recycle sehingga pembangunan infrastruktur menjadi berkelanjutan.

(Oleh - HR1)

Indosat Resmi Jual Menara Rp 10,47 Triliun

06 May 2021

JAKARTA – PT Indosat Tbk (ISAT) menjual sebanyak 4.247 menara telekomunikasi kepada PT EPID Menara Assetco. Nilai keseluruhan dari penjualan menara itu mencapai Rp 10,47 triliun.  Sekretaris Perusahaan Indosat Billy Nikolas Simanjuntak mengatakan, perseroan memiliki rencana investasi dari tahun 2018 hingga beberapa tahun ke depan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. “Untuk mempercepat rencana itu, perseroan mempertimbangkan inisiatif anorganik untuk menjual menara,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5). Karena itu, perseroan menyetujui untuk menjual dan menyewa kembali 4.247 menara telekomunikasi tersebut. Proses transaksi yang dibagi dalam 5 paket ini diharapkan bisa rampung sebelum 30 Juni 2021. Dengan adanya penjualan menara ini, perseroan bisa mempercepat peningkatan layanan kepada pelanggan. Perseroan juga bisa mengoptimasi struktur permodalan melalui percepatan pembayaran sejumlah pinjaman.

President Director and CEO Indosat Ahmad Al-Neama mengatakan, perseroan terus menjalankan strategi tiga tahun perusahaan dan menjaga momentum pertumbuhan meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pihaknya optimistis pendapatan bisa bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan pendapatan industri operator selular, sementara marjin EBITDA diharapkan sekitar batas bawah level 40% pada tahun ini. “Peningkatan jaringan ini merupakan bagian dari upaya perseroan mendukung transformasi digital Indonesia yang sejalan dengan rencana ekonomi digital pemerintah,” jelas dia saat paparan kinerja, baru-baru ini.

(Oleh - HR1)

Efektivitas Penyaluran Beras Bulog, Penambahan Outlet Baru Mendesak

05 May 2021

Bisnis, JAKARTA – Perum Bulog tetap memerlukan jaminan outlet baru untuk penyaluran beras demi menjamin perputaran stok yang dikelola. Tanpa tambahan kanal di sisi hilir, penyerapan gabah maupun beras di sisi hulu bisa tidak optimal di tengah adanya tren penurunan harga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus mengalami penurunan sejak Januari. Harga menyentuh level terendah pada April di angka Rp4.275 per kilogram (kg). Harga GKP pada April 2021 bahkan turun 7,06% dibandingkan dengan April tahun lalu.

Harga GKP di tingkat penggilingan juga terpantau turun 1,85% secara bulanan menjadi Rp4.398 per kg. Kondisi ini diikuti dengan penurunan harga gabah kualitas kering giling (GKG) yang rata-rata terkoreksi 6,36% di tingkat petani dan 6,31% di tingkat penggilingan dibandingkan dengan Maret 2021.

Di sisi lain, Perum Bulog tercatat telah menyerap sekitar 569.000 ton beras per akhir April 2021. Dengan stok kelolaan 1,2 juta ton, perusahaan tinggal selangkah lagi mencapai stok maksimal 1,5 juta ton yang diamanatkan untuk cadangan beras pemerintah (CBP).

Sekretaris Perum Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan pihaknya akan melanjutkan penyerapan selama puncak panen. Dengan asumsi panen dalam jumlah besar berlangsung sampai Mei, perusahaan setidaknya akan menyerap sampai Juni untuk menjaga harga.

Sejauh ini Bulog hanya memiliki operasi pasar sebagai kanal penyaluran dengan realisasi sebesar 147.000 ton per akhir April. Artinya, beras yang keluar dari gudang setiap bulannya berkisar di volume 36.000 ton.

Di sisi lain, penyerapan beras oleh Perum Bulog dinilai tak akan optimal karena nihilnya kanal penyaluran. Sumbangan serapan ideal sebesar 60%—65% pada masa panen raya pun berpotensi tidak tercapai.

“Dengan ketiadaan outlet, penyerapan saat panen raya bisa tidak optimal. Pada situasi ketika Bulog masih memiliki outlet, 60 sampai 65 persen pengadaan berlangsung pada bulan-bulan ini,” kata Khudori, pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.

(Oleh - HR1)

Akhirnya KPK Menyingi Dugaan Suap Pegawai Pajak

05 May 2021

Akhirnya, selepas periode pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam tersangka dugaan suap pejabat tinggi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kasus ini sudah mencuat dan masuk tahap penyidikan pada Februari 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, dugaan korupsi dan suap pejabat pajak itu berkaitan dengan pemeriksaan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 atas tiga perusahaan. Dari enam tersangka, dua di antaranya adalah pejabat tinggi Ditjen Pajak yang diduga menerima suap. Mereka adalah Angin Prayitno Aji (APA) yang menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019. Ada pula nama Dadan Ramdani (DR) Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak. Boleh dibilang, ini adalah kali pertama kasus pajak menyeret level direktur di Ditjen Pajak.

Selain dua nama itu, KPK menetapkan empat nama dari swasta yang diduga pemberi suap. Mereka adalah Ryan Ahmad Ronas (RAR), Agus Susetyo dan Aulia Imran Maghribi (AIM). Ketiganya berprofesi sebagai konsultan pajak. Satu orang lagi bernama Veronika Lindawati (VL) merupakan kuasa wajib pajak dari Bank Panin Tbk.

Firli menjelaskan, Angin dan Dadan diduga menerima suap saat memeriksa PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, pajak Bank Panin Tbk tahun pajak 2016. Satu lagi berasal dari PT Jhonlin Baratama untahun pajak 2016 dan 2017. Keduanya diduga menerima imbalan karena menyetujui "permintaan" tiga perusahaan itu (lihat kronologi kasus). Hitungan KPK, Angin dan Dadan menerima suap sekitar Rp 75 miliar dalam bentuk rupiah dan dollar Singapura. "Ini baru berdasarkan perbuatan dan bukti yang kami dapat. Ini baru awal, pertunjukan belum tuntas, " ungkap Firli, kemarin (4/5).

Dirjen Pajak Suryo Utomo menambahkan, Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga membentuk tim bersama untuk memeriksa ulang wajib pajak yang terlibat kasus ini. Inspektur Jenderal Kemkeu Sumiyati menyatakan, tim ini akan berfokus mengejar potensi penerimaan pajak yang hilang akibat ulah nakal oknum pajak.

MK Memangkas Peran Dewan Pengawas KPK

05 May 2021

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara uji materi terkait Undang Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 20 (UU KPK). Dari berbagai pasal yang dilakukan pengujian oleh MK lewat perkara yang terdaftar dalam nomor 70/PUU-XVIII/2019 yang diajukan Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali, akhirnya MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari seluruh gugatan permohonan uji materi UU KPK.

Salah satu pasal yang dikabulkan MK adalah pasal terkait izin dan pertanggungjawaban penyadapan, penggeledahan dan penyitaan oleh Dewan Pengawas (Dewas). MK menyebut bahwa KPK hanya perlu memberitahukan kepada Dewas terkait kegiatan tersebut tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu, sedangkan pemberitahuan dilakukan setelah selesai pelaksanaan penyadapan. "Pasal 47 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberitahukan kepada dewan pergawas," ujar Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Selasa (4/5).

Pasal lain yang dikabulkan MK adalah perihal batas waktu penghentian penyidikan dan penuntutan. Pada UU 19/2019 disebutkan KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Hal itu ditegaskan MK terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Meski begitu MK menolak sebagian permohonan terkait uji materiil UU 19/2019. Salah satunya berkaitan dengan pasal yang mengalihkan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pertimbangannya, MK berpendapat tidak relevan mempermasalahkan status karyawan KPK yang berada dalam pengawasan Dewan Pengawas KPK. Sementara pengawasan ASN selama ini berada di tangan Konisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain itu ada gugatan uji formil UU 19/2019 yang diajukan tiga mantan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M.Syarif, dan Saut Situmorang. Dalam dalil gugatannya, ketiga mantan pimpinan KPK mempermasalahkan soal UU KPK yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019, namun dibahas dan akhirnya disahkan.

Menanggapi putusan MK tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, putusan MK ini menguntungkan KPK dari sisi independensi dan kecepatan dalam penanganan perkara karena sejak awal KPK dibentuk sebagai lembaga hukum yang independen dan harus bekerja cepat.