Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkap plus minus bila Bank Indonesia (BI) tak independen lagi. Pandangan ini muncul karena pasar khawatir Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keuangan yang tengah digagas pemerintah saat ini akan melemahkan independensi. Dari sisi plus, menurut Josua, bila pemerintah ingin seluruh otoritas keuangan berada dalam satu payung yang sama, maka wewenang dan tugas BI nantinya tidak cuma seputar kebijakan moneter dan makroprudensial. Tapi juga masuk hal-hal yang lebih mikro, misalnya terkait pertumbuhan ketenagakerjaan. "Saat ini beberapa bank sentral (di dunia) memasukkan (wewenang) terkait employment, meski memang tidak banyak bank sentral di dunia yang memasukkan faktor employment dalam policy moneternya," ungkap Josua dalam diskusi bertajuk 'Akahkah Kembali ke Sistem Sentralistis?', Senin (19/4).

Penguatan koordinasi bisa membuat para lembaga di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mampu mengantisipasi permasalahan di bidang keuangan dengan lebih dini. Apalagi bila didukung dengan sumber data dan informasi yang terkoordinasi jadi satu, berkualitas, akurat, dan kredibel. Tapi, nantinya kebijakan BI bukan cuma berasal dari gubernurnya saja, melainkan juga dari para pemimpin lembaga pengawasan sistem keuangan di bawah KSSK. Artinya, independensi bank sentral akan hilang. Masalahnya, beberapa pengalaman pengubahan independensi bank sentral justru memberikan dampak minus, yaitu terganggunya stabilitas sistem keuangan. Padahal, menurut Josua, stabilitas sistem keuangan Indonesia saat ini sudah cukup terjaga, tercermin dari inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang masih cukup baik, meski tengah melemah karena pengaruh dana asing keluar dari pasar modal.

Senada Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menekankan yang terpenting adalah penguatan koordinasi dan perang masing-masing lembaga di bawah KSSK. Namun, hal ini tak semata-mata menghapus independensi dari BI. "Soal tanggung jawab bersama, itu bisa dicari satu lembaga yang komprehensif karena memang di UU Penanggulangan Krisis, KSSK sebagai lembaga di bawah presiden untuk putuskan misalnya bank sudah masuk bank gagal atau sistemik belum, lalu akan diintervensi oleh LPS," pungkasnya.

Rencana pemerintah menyubsidi ongkos kirim pada hari belanja online nasional menjelang Idulfitri 2021 bisa menjadi oasis bagi daya beli yang lesu darah terdampak pandemi Covid-19. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut gembira kebijakan subsidi ongkos kirim (ongkir) yang akan berlaku pada H-10 dan H-5 Lebaran tahun ini. Ketua Umum DPP Asperindo Mohamad Feriadi memperkirakan program gratis ongkir yang diwacanakan tersebut bisa mendorong konsumsi masyarakat. Program subsidi diperkirakan menyasar platform jual beli daring atau marketplace dan bukan kepada perusahaan ekspedisi dan jasa kurir secara langsung. Sejauh ini, Feriadi, yang juga Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), belum mendapatkan informasi lengkap mengenai mekanisme penyaluran subsidi ongkir Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) itu. Sekretaris Jenderal DPP Asperindo Trian Yuserma juga belum mengetahui pasti tetapi perlu ditelurusi lebih lanjut agar bisa memproyeksikan dengan tingkat efektivitas permintaan. Namun, menurutnya, gratis ongkir pada Harbolnas tidak penting dalam jangka pendek dan panjang. "Justru kalau dalam upaya meningkatkan produksi UKM di Indonesia adalah keberpihakan pemerintah melalui penyetopan keran impor bagi sejumlah produk kuliner dan fashion yang banyak berbasis UKM Indonesia.” Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan mendukung penuh penyelenggaraan Harbolnas yang jatuh pada H-10 dan H-5 Idulfitri. Untuk itu, pemerintah akan menggelontorkan dana untuk memberikan subsidi dalam bentuk ongkir pada pagelaran Harbolnas. "Ongkos kirim ditanggung pemerintah melalui semua platform digital," tegas Airlangga.

(Oleh - HR1)

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didakwa telah menerima suap dari para eksportir benih lobster hingga Rp 25,7 miliar. Suap diberikan agar Edhy mempercepat pemberian izin budidaya lobster dan ekspor benih bening lobster.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Ferdinand Worotikan, mengatakan, Edhy diduga menerima hadiah berupa uang sejumlah 77.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,127 miliar dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Edhy juga diduga menerima uang dari Suharjito dan para eksportir benih bening lobster (BBL) lainnya Rp 24,625 miliar

Edhy disebutkan menggunakan uang yang diterimanya untuk pembelian tanah, sewa apartemen, membeli 17 unit sepeda jenis road bike, mobil, jam tangan, balik nama 27 bidang tanah, dan ditransfer ke sejumlah nama. Selain itu, juga digunakan Edhy untuk dibelanjakan bersama Iis saat perjalanan dinas ke Amerika Serikat, 17-24 November 2020, sebesar Rp 833,4 juta.

Di berkas dakwaan disebutkan pula adanya kewajiban bagi para eksportir BBL menyetor uang untuk bank garansi sebesar Rp 1.000 per ekor BBL. Padahal, Kementerian Keuangan belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk ekspor BBL. Total uang yang telah terkumpul untuk bank garansi tersebut mencapai Rp 52,319 miliar.

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tak bersalah setelah didakwa menerima total Rp25,75 miliar dari pengusaha pengekspor benur. Seusai mengikuti sidang secara daring dari Gedung KPK, Edhy mengatakan bakal akan bertanggung jawab atas perkara hukum yang terjadi di KKP saat dirinya menjabat. “Saya dari awal ketika masuk sini, saya tidak bersalah. Cuma saya bertanggung jawab atas yang terjadi di kementerian saya, saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya,” katanya dilansir Antara, Kamis (15/4). Namun, dia mengatakan siap menghadapi proses persidangan selanjutnya. Dia juga mengharapkan Majelis Hakim nantinya dapat mengambil keputusan yang terbaik.

Jaksa Penuntut Umum KPK Ronald Worotikan saat membacakan dakwaan mengatakan bahwa Edhy menerima US$77.000 dan Rp24,625 miliar sehingga totalnya mencapai sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih bening lobster (BBL). Dua eks staf Edhy yakni Andreau Misanta Pribadi dan Safri juga didakwa membantu atasannya menerima uang suap tersebut. Pertama, pada Juli 2020 Edhy membayar sewa apartemen di bilangan Cawang, Jakarta Timur, untuk sekretaris pribadinya Anggia Tesalonika Kloer sebesar Rp 70 juta. Pada bulan yang sama Edhy juga membayar sewa apartemen untuk sekretarisnya yang bernama Putri Elok Sekar Sari di bilangan Cikini, Jakarta Pusat senilai Rp80 juta. Kepada penyanyi dangdut Betty Elista, Edhy memberikan uang senilai Rp15 juta pada September - Oktober 2020. Kedua, Edhy juga menggunakan uang hasil suap benur untuk keperluan lain. Misalnya, Juni 2020, Edhy Prabowo melalui Amiril Mukminin membayar Rp147 juta untuk membeli tanah di Blok Jatinegara Desa Cibodas luas 73,5 tumbak atau 1.029 m3. Ketiga, pada Juli 2020 Edhy membeli tanah senilai Rp3 miliar serta membeli 17 unit sepeda road bike yang nilai totalnya Rp277 juta. Pada Juli-Oktober 2020, terdakwa melalui Amiril melakukan tiga kali pembayaran total Rp190 juta untuk pembelian tanah di Blok Pasirwaru Desa Cibodas dengan luas 135 tumbak atau 1.892 m2. Keempat, Edhy juga mempergunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya yakni, Rp550 juta untuk biaya penebangan pohon, pembuatan pagar setinggi 3 meter, serta pengaspalan jalan dan lahan parkir di rumah mertua Edhy di Pasir Maung, Desa Cijayanti Babagan Madang, Kabupaten Bogor. Kelima, Rp168,4 juta untuk membeli 8 unit sepeda Patrol 572. Total pembelian sepeda 118,4 juta, sisanya Rp50 juta digunakan Safri untuk membeli dua buah handphone. Keenam, Edhy juga menggunakan Rp818 juta untuk pembelian Toyota Rush dan Toyota Fortuner. Dia memberikan Rp10,3 juta kepada Rika Rovikoh.

(Oleh - HR1)

Paket berisi 80.000 baby lobster tujuan Surabaya-Batam gagal terkirim. Petugas berhasil mengendus, paket ilegal senilai Rp.8 miliar itu sesudah mengawasan area kargo Bandara Juanda.

Petugas mendapatkan dua kotak sterofoam berisikan plastik. Setelah dicek, masing-masing ada 1.000 baby lobster. Totalnya 80 plastik beriri benih lobster jenis pasir dengan nilai Rp 8 miliar. Rencananya, hendak berangkat ke Batam pukul 12.30 WIB.

Untuk mengelabuhi petugas, paket itu dalam Surat Muatan Udara (SMU) Nomor 888-43714650 tertulls pemberitahuan sebagai General Cargo_Garment_Elektronik_Textile Doc Paket. Tapi, faktanya berisi baby lobster.

Petugas masih terus melakukan pengembangan, termasuk bekerjasama dan bersinergi dengan komunitas Bandar Udara Juanda, yakni Bea dan Cukai Juanda, BKIPM Surabaya I, Lanudal Juanda serta PT Angkasa PuraI

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan impor vaksin untuk manusia mengalami peningkatan signifikan di Maret 2021 Nilai impor mencapai USS 178,7 juta atau naik 102,47% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 88,2 juta.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, jika dilihat secara kumulatif atau Januari-Maret 2021 nilai impor vaksin mencapai US$ 443,3 juta atau meningkat 1.315% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USS 31,33 juta.

Vaksin untuk manusia yang senilai US$ 178,7 juta di Maret 2021, jika dirinci paling banyak berasal dari China yaitu senilai US$ 172,1 juta. Selanjutnya ada Korea Selatan (Korsel) senilai USS 4,6 juta, lalu Belgia senilai USS 944.210, lalu Perancis senilai US$ 736. 498.

Sedangkan impor sisanya berasal dari Belanda USS 160.560, Amerika Serikat (AS) senilai USS 58.059, dan berasal dari Kanada senilal USS 20. 700. Sementara negara sisanya seperti India, Jerman, Uni Emirat Arab nihil.

JAKARTA — Perusahaan yang terdaftar dalam program Vaksinasi Gotong Royong menantikan penetapan harga vaksin oleh pemerintah yang bakal menjadi acuan dalam kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan sejauh ini tempat-tempat fasilitas layanan kesehatan belum bisa mengeluarkan harga acuan tersebut. “Penetapan harga dilakukan oleh pemerintah. Nanti, setelah harga ditetapkan, baru perusahaan menentukan fasyankes yang akan diajak bekerja sama,” ujar Shinta ketika dihubungi, Rabu (14/4). Dalam pendataan yang dilakukan untuk program Vaksinasi Gotong Royong, saat ini terdapat 17.500 perusahaan dengan peserta hampir 9 juta orang. Hasil pendataan tersebut akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan untuk dilakukan verifikasi. Tujuannya, memastikan peserta yang sudah masuk dalam program pemerintah tidak diikutsertakan lagi dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan harga sedang dibahas antara perusahaan dengan Sinopharm, Moderna, serta CanSino selaku calon importir vaksin. Adapun, Bio Farma sudah meminta komitmen dari Sinopharm mulai dari akhir Maret 2021 sampai akhir kuartal II/2021 dengan total sebanyak 15 juta dosis. Terdapat pula opsi penambahan sebanyak 15 juta dosis vaksin dari Sinopharm. Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai program vaksinasi yang masif dinilai menjadi kunci bagi sektor riil untuk bisa keluar dari persoalan pandemi dan kembali pulih. “Program Vaksinasi Gotong Royong mampu mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 di Tanah Air. Sejauh ini, program vaksinasi yang telah berlangsung dinilai cukup mampu memberikan efek positif ke sektor riil,” ujar Fithra.

(Oleh - HR1)

Sri Mulyani mengungkapkan pentingnya pemberantasan korupsi karena korupsi sangat erat kaitannya dengan keuangan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kunci untuk dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi adalah sistem anti korupsi yang komprehensif. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan tindak korupsi dapat dilakukan secara efektif. Bank Dunia menaikan status Indonesia menjadi negara berpendapatan kelas menengah atas. Namun, pemerintah tak mau negara ini terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Tindakan ini akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalalanan menjadi sebuah bangsa yang berpendapatan tinggi, bermartabat, dan tentu memiliki kesejahteraan yang adil," kata Sri Mulyani dalam acara Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara daring, Selasa (13/4). Menurut Menkeu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan penegakan hukum yang tegas serta kredibel, melainkan juga melalui penguatan berbagai macam edukasi dan komunikasi sebagai upaya pencegahan.

Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan mengawal pencegahan korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan. Misalnya, integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan impor serta kepatuhannya.

Selain itu, Sri Mulyani menekankan akan memanfaatkan basis data beneficial owner untuk menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak. Kemenkeu saat ini telah meningkatkan validitas wajib pajak (WP) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batubara (minerba). Selain mengoptimalkan penerimaan negara, langkah itu turut memastikan kepatuhan dari para WP di sektor itu.

(Oleh - HR1)    

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Tirta Segara mengatakan keberadaan fintech dan investasi ilegal masih marak bermunculan di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, sepanjang tahun 2020 hingga Februari 2021 Satgas Waspada Investasi telah menutup 390 kegiatan investasi ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat. Tak hanya investasi ilegal, SWI juga telah menutup 1.200 fintech ilegal dalam satu tahun terakhir, juga telah menutup sebanyak 92 gadai ilegal yang telah merugikan masyarakat.

Adapun OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114.9 trillun sejak 2011 hingga 2020.

Walaupun dihalang-halangi sejumlah pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap melakukan pencarian terhadap barang bukti yang dipindahkan atau sengaja dihilangkan. KPK juga akan mengumpulkan berbagai keterangan saksi, selain mengungkap titik terang pelaku, juga barang bukti dan tindak pidananya.

Saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/4/2021), Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, sejumlah pihak yang terbukti merintangi, menghalangi, dan menggagalkan penyelidikan hingga penuntutan akan ditin dak tegas dan menjeratnya secara hukum.

Jumat (9/4/2021) lalu, tim penyidik KPK mengagendakan penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama dan sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru. Namun, penggeledahan itu gagal. Pasal-nya, di dua lokasi tersebut, KPK tak menemukan bukti yang dicari. Diduga, barang bukti tersebut sengaja dipindahkan atau dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal, proses pengajuan izin yang dilakukan KPK sudah sesuai aturan.